Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Togar Silaban

A cardiovascular survivor. Owner of http://togarsilaban.wordpress.com

“Perjanjian” (??) Batutulis antara Gerindra dan PDIP

OPINI | 21 March 2014 | 08:36 Dibaca: 479   Komentar: 10   1

Beberapa hari ini media dijejali oleh komplain Partai Gerindra kepada PDIP tentang kesetiaan. Hal itu dikaitkan dengan “perjanjian” (??) antara Partai Gerindra dan PDIP yang dibuat pada bulan Mei 2009 lalu. Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, bahkan terlihat emosional dalam pidato kampanyenya “menyerang” Megawati dan PDIP. Kemarahan Prabowo itu memuncak terutama setelah Megawati memutuskan memilih Jokowi sebagai Capres 2014 dari PDIP.

Jajaran Partai Gerindra menyerang PDIP di berbagai media, beberapa partai lain ikut “menumpang” menyerang PDIP, memanfaatkan isu tersebut. Partai Gerindra menyebarkan foto copy “perjanjian” (??) yang berisikan 7 butir tersebut.

Pihak PDIP menanggapi isu “perjanjian” (??) itu bahwa konteks kesepakatan antara Partai Gerindra dan PDIP yang dibuat pada tahun 2009 itu adalah kalau pasangan Capres-Cawapres Megawati-Prabowo menang pada Pemilu 2009. Nyatanya pasangan tersebut kalah, jadi menurut PDIP, kesepakatan itu dengan sendirinya sudah tidak relevan dan sudah tidak berlaku. Karena itu PDIP tak pernah lagi mempertimbangkan kesepakatan Batutulis dalam kegiatan PDIP.

Saya mencoba melihat isu itu dari segi yang berbeda. Kalau diperhatikan naskah Batutulis antara Partai Gerindra dan PDIP, jelas-jelas tertulis “KESEPAKATAN”, jadi bukan kata “PERJANJIAN”. Dari segi bahasa, pengertian antara “kesepakatan” dan “perjanjian” jelas berbeda sekali. Dari segi hukum kekuatan keduanya juga jauh berbeda. Kekuatan hukum “Kesepakatan”  jauh lebih rendah dari “Perjanjian”. Itulah sebabnya sebuah naskah kesepakatan biasanya hanya berisi beberapa prinsip-prinsip kesepahaman antara pihak-pihak yang bersepakat. Dalam konteks kesepakatan Batutulis, kesepakatan antara Partai Gerindra dengan PDIP hanya berisi 7 butir saja.

Sebaliknya sebuah naskah atau nota “Perjanjian”, selain memuat hal-hal prinsip substansi yang disepakati, tetapi juga memuat beberapa ketentuan lain, seperti kedudukan hukum  pihak-pihak yang membuat perjanjian.  Naskah perjanjian juga mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang membuat perjanjian. Hal penting lainnya dalam sebuah peranjian adalah, ketentuan masa berlaku perjanjian. Selain itu sebuah perjanjian juga mengatur perihal sengketa perjanjian, bila ada pihak yang wanprestasi dalam perjanjian itu, maka penyelesaian wanprestasi dan sengketa perjanjian juga diatur bagaimana sengketa akan diselesaikan. Biasanya penyelesaian sengketa perjanjian mengatur penyelesaian sengketa melalui proses hukum.

Karena itu saya melihat bahwa kerjasama antara PDIP dan Partai Gerindra yang dibuat di Batutulis tahun 2009 itu bukanlah sebuah “Perjanjian”, tetapi hanya sebuah “kesepakatan”.  Karena itu dalam dinamika politik yang sangat tinggi, sebuah kesepakatan sangat mudah tak berlaku atau berubah dengan sendirinya.

Dengan begitu argumentasi PDIP bisa dikatakan lebih rasional ketimbang komplain yang diajukan oleh Partai Gerindra. Kalau dilihat lebih luas, sebenarnya akar kegeraman Partai Gerindra bukanlah kesepakatan Batutulis itu, melainkan penunjukan Jokowi sebagai Capres PDIP 2014 itulah sesungguhnya yang dianggap sebagai “ancaman” bagi pencapresan Prabowo. Tingginya elektabilitas Jokowi, dengan sendirinya menenggelamkan elektabilitas Prabowo. Itulah persoalan yang sebenarnya. “Perjanjian” (??) Batutulis bukanlah persoalan yang sesungguhnya, hal itu hanya dijadikan pemicu perseteruan.

PS.

Komentar Kompasianer yang menghasut, mengadudomba sudah dihapus dari tulisan ini.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

BMI Hongkong Tertipu 60 Juta Oleh “Bule …

Fey Down | | 25 October 2014 | 17:32

ATM Susu …

Gaganawati | | 25 October 2014 | 20:18

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Gayatri Wailisa, Anggota BIN? Perlukah …

Arnold Adoe | | 25 October 2014 | 16:01

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Serunya di Balik Layar Pemotretan Presiden …

Gatra Maulana | 15 jam lalu

Hatta Rajasa Tahu Siapa Bandit Migas …

Eddy Mesakh | 18 jam lalu

Presiden Jokowi, Ibu Negara, dan …

Sintong Silaban | 18 jam lalu

Kerumitan Membentuk Kabinet …

Mas Isharyanto | 19 jam lalu

Jokowi Bentuk Kabinet Senin dan Pembicaraan …

Ninoy N Karundeng | 25 October 2014 08:22


HIGHLIGHT

Kartu Kuning M Taufik dan Hukuman Mati bagi …

Hsu | 9 jam lalu

Surat Terbuka Untuk Presiden Joko Widodo …

Teguh Sunaryo | 9 jam lalu

Keluarga Pembaca …

Thamrin Dahlan | 9 jam lalu

KMP Mengincar posisi Menteri …

Axtea 99 | 9 jam lalu

Indahnya Rumah Tradisional Bali: Harmoni …

Hendra Wardhana | 10 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: