Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Saefudin Sae

Peneliti & Aktivis Kemasyarakatan

11:12 Sadapan KPK, AS dan Australia

OPINI | 19 November 2013 | 14:19 Dibaca: 379   Komentar: 3   2

13848451712056516613

Sadapan Intelijen dan Masa Depan Indonesia

Sebelumnya publik dihebohkan oleh kasus  penyadapan yang dilakukan KPK terhadap koruptor dan dengan alat sadap ini KPK sangat leluasa untuk menyadap siapaun yang dianggap perlu dan membahayakan terutama dalam kasus tindak pidana korupsi tanpa terkecuali sang Presiden. Namun kita patut membenarkan juga,  bahwa” TANPA ALAT SADAP” dipastikan KPK akan bekerja lembat dan tidak sistematis atau tanpa alat sadap juga bisa dikatakan KPK pincang. Untuk itulah KPK tidak perlu membutuhkan banyak penyidik, karena alat sadap sudah sangat berperan dominan dalam mengungkap dan menelusuri jejak/pergerakan korupsi baik individu dan isntitusi.

Namun yang menarik dan patut menjadi catatan terhadap alat sadap adalah?apakah pelaku/institusi penyadap bisa dengan leluasa bisa menyadap siapa saja tanpa ada aturan/undang undang penyadapan jika sudah menyentuh wilayah privat. Sehingga, jika penyadapan tidak di organisir dan aturan aturan penyadapan akan melanggar hak asasi manusia.

Untuk itu menghindari penyadapan yang tidak beraturan dan membuat hak hak private terganggu seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang penyadapan. Hal itu dilakukan untuk merespon dinamika skandal global penyadapan dan spionase.

Hal ini penting karena adanya kekosongan hukum yang khusus mengatur penyadapan sesuai amanah Keputusan Mahkamah Konstitusi no. 5/PUU-VIII/2010. “Selain itu dinamika penyadapan yang semakin liar yang dilakukan oleh intelijen asing yang bisa jadi juga melibatkan pihak dalam negeri.

Kewenangan penyadapan yang tersebar dalam begitu banyak UU seperti UU Telekomunikasi no 36/1999, UU KPK no 30/2002, UU Terorisme No. 13/2003, UU ITE no. 11/2008, narkotika no. 35/2009, dan UU no. 17/2011 tentang intelijen. Aturan itu, harus dirangkum dalam satu UU induk yang menyebabkan adanya kepastian hukum dan pengendalian penyadapan yang tidak saja dapat merugikan kebebasan sipil tetapi juga keamanan nasional.

“Saya menduga, dengan teknologi telpon dan seluler yang makin nirkabel sekarang telah terjadi juga skandal besar pembocoran rahasia pribadi dan rahasia negara kita ke pihak lain.

Apalagi, akibat adanya lembaga seperti KPK yang menegakkan hukum dengan mengandalkan penyadapan maka pasti akan terjadi benturan dengan norma penyadapan seijin hakim yang ada di lembaga lain.

“Bukan berita bohong bahwa perang alat sadap pernah terjadi dalam masa lalu. Bahkan istilah “cecak-buaya” yang melatari konflik lembaga penegak hukum di masa lalu itu bersumber dari pembandingan kapasitas alat sadap.

Sinyalemen Edward Snowden yang menggemparkan dunia ini harus disikapi dengan darurat penyadapan. “Presiden harus mengeluarkan Perpu terutama untuk memantau aktivitas intelijen asing yang mengancam kedaulatan nasional.

Jika tidak ada aturan/Perpu yang memadai, akan kawatirkan terjadi penyalahgunaan hasil hasil penyadapan, baik untuk kepentingan politik, ekonomi dan idiologi. Bahkan diduga alat sadap KPK menjadi kepentingan luar negeri untuk tujuan tujuan jangka pendek dan panjang. Jika Preisden SBY saja bisa di sadap dengan leluasa oleh KPK apalagi yang lain. Bahkan sekapasistas Presiden saja tidak diperkenakan untuk melihat hasil hasil sadapan KPK.

Ada beberapa motif KPK menggunakan alat sadap dalam menjalankan tugasnya:

Pertama, murni untuk mendapatkan informasi awal dalam memantau pergerakan dan muatan komunikasi pelaku koruptor, dan ini syah jika digunakan murni untuk tujuan proses hukum. Kedua, untuk mengumpulkan data data yang lain selain kasus tidak korupsi, terutama yang bermuatan politik dan ekonomi. Karena publik tidak tahu apa saja muatan yang di sadap KPK terhadap seeorang/institusi, maka sangat dimungkinkan hasil sadapan bukan terkait masalah hukum semata. Pertanyaan berikutnya, data/informasi hasil sadapan selain hukum siapa yang mengkonsumsi?tentu ini patut menjadi perhatian serus terhadap KPK.Sangat memungkinkan data tersebut dijadikan bisnis kepihak yang berkepentingan baik luar negeri atau dalam negeri.Jadi KPK sebenarnya juga melakukan hal yang mirip dengan Australia dan Amerika yaitu penyadapan, namun KPK lebih leluasa karena legal sebagai institusi pemberantas korupsi. Ketiga, jika dilihat dari hasil tangkapan KPK melalui alat sadap, pelaku korupsi yang dibuihkan/ditersangkakan rata rata memiliki potensi besar jangka panjang sebagai aset masa depan bangsa dan jumlah korupsi yang dilakukan tidaklah signifikan terhadap kerugian negara atau bahkan wajar dalam bisnis. KPK memiliki peran ganda selain mengungkap koruptor juga melakukan pembunuhan karakter pelaku korupsi kelas teri yang notabenen para politikus, akademisi, tokoh yang relatif muda dan berpotensi. Namun, pelaku koruptor yang sesungguhnya atau aktor utamanya yang tidak ada korelasinya terhadap  potensi potensinya kedepan tidak di target serius atau bahkan aman.

dengan kata lain, KPK lebih nyaman mentarget tokoh tokoh politikus muda dibandingkan yang lainya. dalam konteks ini saja kita sudah bisa menyimpulankan KPK sudah melakukan kolaborasi dengan banyak kepentingan baik dalam negeri ataupun luar negeri. Sehingga kedepanya, semakin langka bangsa ini menemukan tokoh tokoh politiknya yang berpeluang menjadi pemimpin karena sudah dibunuh karakternya. KPK melakukan standar ganda dalam menjalankan fungsinya.

Alat sadap KPK di beli sangat mahal dari luar negeri, tentu pihak pembuat alam adap memiliki akses terhadap seluruh hasil sadapan, sebagaimana sadapan Australia terhadap Presiden SBY.

Berbeda halnya dengan sadapan intelijen Australia terhadap Presiden SBY dan yang lainnya.Anehnya Australia menanggapi dingin terhadap reaksi Indonesia, bahkan Australia tidak akan mengambil sikap apapun terhadap reaksi Indonesia. Inilah, perang terbuka teknologi yang seharusnya membuat Indonesia semakin waspada terhadap negara manapun. Bahkan sebagaimana di beritakan, AS dan Israel telah menempatkan 300 lebih alat sadapnya di seluruh dunia terhadap hotel hotel besar di dunia guna mendapatkan kepentinganya.

Penyadapan Presiden SBY, Ibu negara dll yang lain merupakan bentuk pelecehan bahkan penghinaan Australia terhadap Indonesia. Wajar jika Presiden SBY melakukan ultimatum dan penarikkan duta besarnya ke Indonesia hingga Australia mau memberikan klarifikasi.

Hubungan ke duan negara semakin memanas namun Ausralia menanggapi sangat dingin, rileks dan santai. Saya memiliki kenyakinan, bahwa Australia berani melakukan hal tersebut karena di belakanganya ada AS dan sekutunya. Peristiwa ini bukan tanpa di rencanakan oleh Australia, karena kejadiannya 2009 baru trerungkap sekarang. Kepentingan penyadapan bisa bermotif politik dan ekonomi.Mirip dengan kepantingan KPK terhadap alat sadapnya. Jika, kasus ini berujung pada pemutusan hubungan diplomatis anatara Indonesia dan Australia, tentu akan mempengaruhi perekonomian kedua negara bahkan politik juga terusik.

Jika, dilihat dari gejalanya. Australia ingin melakukan perlawanan terhadap Indonesia, sangat dimungkinkan perlawanan tersebut tidak hanya secara politis dan ekonomi namun bisa pada ketegangan kedua negara yang akan berujung pada campur tangan AS. Jika, AS ikut campur, maka posisi Inonesia pasti terkalahkan, sebagaimana dulu lepasnya Timur Timur dari Indonesia.

Upaya penyadapan lebih pada pancingan emosional terhadap Indonesia. Tentu dibutuhkan sikap yang memadai Presiden SBY, sehingga tidak berujung pada perseteruan dan konflik. Inilah ujian kedewasan dalam berinteraksi dengan negara lain.

Kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah?apakah kepentingan Australia menyadap SBY dan yang lainya?begitu pentingnya hasil sadapan tersebut terhadapAustralia.Jika kemudian hasil sadapan diolah dan menjadi bahan kebijakan luar negeri Australia baik ekonomi dan politik bahkan idiologis kemudian merugikan Indonesia, maka Indonesia harus lebih keras dalam mengambil tindakkan. Namun, jika hasil sadapan tersebut tidak meberikan pengaruh negatif terhadap Indonesia, maka SBY harus klarifikasi terhadap sikap reaktifnya.

Namun, saya menyakini 100% baik prilaku penyadapan KPK dan Australia dibelakangnya pasti ada pihak pihak yang memilki kepentingan politik namun masuk kejalur hukum guna melemahkan eksistensi Indonesia kedepan. Ini terlihat jelas alat sadap KPK tidak bisa tersentuh oleh siapapun termasuk Presiden. dan kita juga tidak tahu persis apakah benar, isi sadpan KPK murni informasi yang hanya bersangutan soal hukum.

Jika sadapan KPK dan Australia dan AS ada korelasinya guna mengambil seluruh ini informasi penting di negeri ini?maka ini samahalnya Indonesia telah dijajah dan dikakangi oleh negara lain melaui alat sadap.Sungguh ironis dan tragis.

Jika tindakkan  dan hasil sadapan tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka masa depan bangsa ini akan terus terpasung oleh kepentingan internasional. Ini artinya secara tidak langsung negara penyadap telah menggenggam INDONESIA DAN SELURUH ISISNYA.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Mau Ribut di Jerman? Sudah Ijin Tetangga …

Gaganawati | | 24 October 2014 | 13:44

Pesan Peristiwa Gembira 20 Oktober untuk …

Felix | | 24 October 2014 | 13:22

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39

Sedekah Berita ala Jurnalis Warga …

Siwi Sang | | 24 October 2014 | 15:34

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Akankah Jokowi Korupsi? Ini Tanggapan Dari …

Rizqi Akbarsyah | 7 jam lalu

Jokowi Berani Ungkap Suap BCA ke Hadi …

Amarul Pradana | 8 jam lalu

Gerindra dapat Posisi Menteri Kabinet Jokowi …

Axtea 99 | 9 jam lalu

Nurul Dibully? …

Dean Ridone | 9 jam lalu

Jokowi Tunda Tentukan Kabinet: Pamer …

Ninoy N Karundeng | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Batuk Efektif …

Kaminah Minah | 8 jam lalu

Pak Jokowi, Kemana Pak Dahlan Iskan? …

Reo | 8 jam lalu

Komunitas, Wiramuda dan Pemuda Muhammadiyah …

Kang Nanang | 8 jam lalu

Aku Berlari dari Hati …

Christian Urbanus | 8 jam lalu

Tanya Jawab ala Toni Blank …

Wahyu Hidayanto | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: