Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Pecel Tempe

apalah arti sebuah nama

Bunda Putri, Intelejen Istana?

OPINI | 13 October 2013 | 01:10 Dibaca: 1758   Komentar: 3   0

Setelah foto bersama Menseskab Dipo Alam, foto Bunda Putri kembali beredar. Bunda Putri terlihat bersama dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng. Dipo mengaku tidak tahu menahu dengan foto itu. Dipo mengelak dengan alasan bahwa dia tidak tahu foto itu siapa. Padahal, Bunda Putri dikenal sebagai putri   MayJen  Ahmadi pendiri Golkar. Jjika ditelisik,  Ibu Ani yang juga putri perwira tinggi TNI, Letjen TNI  Sarwo Edhie Wibowo, Bunda Putri sangat mungkin dikenal oleh SBY maupun Ibu Ani.

Kesaksian mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terkait Bunda Putri yang disebut orang dekat Presiden SBY seperti menusuk jantung Istana. Lagi-lagi Istana disebut terseret dalam pusaran kasus korupsi sehingga harus memberikan penegasan pihak Istana tidak mengenal Bunda Putri.

Sikap dan tanggapan Presiden Susilo Bambang (SBY) Yudhoyono yang cenderung emosional terhadap kesaksian mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq di sidang Tipikor dinilai sebagai sikap yang aneh dan berlebihan.  Sikap yang ditunjukkan SBY tersebut justru mengundang rasa  ” ingin tahu “, foto-fota bunda Putri bersama kalangan istana itu seolah membantah pernytaan SBY yang tidak mengenal Bunda Putri.

Kementerian Pertanian (Kementan) yang diperintahkan oleh SBY  masih terus memantau porses persidangan yang menyeret nama Bunda Putri. Pasalnya suami Bunda Putri merupakan salah satu pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan). Bahkan Kementan akan memberikan sanksi kepada suami Bunda Putri jika nantinya terbukti ada kesalahan yang dilakukan oleh Bunda Putri.  Sikap kementan ini lebih aneh lagi, prilaku isteri menjadi tanggung suami layaknya sikap seorang mertua.

Banyak pihak yang menginginkan dua nama yang disebut dekat dengan Presiden SBY, Sengman Tjahja dan Bunda Putri harus dihadirkan di depan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Menghadirkan Sengman Tjahja dan Bunda Putri dalam persidangan, menjadi suatu kewajiban. Demi tegaknya hukum dan kredibilitasnya seperti yang  ditegaskan mantan Anggota Komisi III DPR asal PDI Perjuangan, Firman Djaya. Namun sejauh ini KPK belum berniat menghadirkan kedua nama tersebut.

Posisi KPK menjadi dilematis, sementara pihak KPK didesak untuk memeriksa dua nama tersebut, dipihak lain KPK menilai pernyataan LHI didepan sidang tipikor tidak bernilai. Sebuah jawaban yang klise untuk “mengurung”  sebuah perkara dan  untuk memperkecil peluang pembelaan. Trik seperti ini biasa dilakukan di peradilan Indonesia tak terkecuali di tingkat mahkamah konstitusi sehingga memungkinkan terjadi putusan atas pesanan seperti kasus yang menjerat Akil Mochtar, Ketua MK.

Tertangkap tangannya Akil Mochtar, tak dapat disangkal adalah hasil sebuah operasi intelejen KPK.  Tertangkap tangannya Ahmad Fathanah adalah hasil operasi dengan methode yang sama, penyadapan pembicaraan telpon, pengintaian  sampai pada penangkapan dengan barang bukti kuat  tak tertutup kemungkinan juga dilakukan penyusupan agen kedalam lingkaran target.  Jika, foto-foto Bunda Putri yang beredar bukan hoak, bisa diindikasikan bahwa Bunda Putri memang dekat dengan kalangan Istana.  Jika melihat kedekatan seperti itu, tidak tertutup kemungkinan Bunda Putri berperan sebagai intelejen untuk mendorong terjadinya penyuapan dan berujung tertangkap tanganya Ahmad Fathanah oleh KPK.

Jika melihat sikap PKS yang beroposisi dalam koalisi, bahkan secara demontratif berkonfrontasi dengan SBY namun tetap dipertahankan oleh SBY mestinya menimbulkan pertanyaan.  Keanehan itu sedikit demi sedikit mulai terjawab, PKS dipertahankan dalam koalisi sesungguhnya untuk “digarap”, lebih mudah digarap kalau PKS tetap diberi peranan.

Apakah operasi tangkap tangan KPK terhadap Akil Mochtar  seperti apa yang dilakukan terhadap Amhad Fathanah ada kaitannya dengan penolakan Mahfud Md atas tawaran konvensi Partai Demokrat ?.

Kita lihat kasus yang menimpa Ketua (non aktif) Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar tampaknya ikut menyeret mantan Ketua MK Mahfud MD dalam kasus Pilkada Provinsi Banten. Beberapa indikasi memberi isyarat ada upaya menjerat tokoh yang siap maju dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang itu. Jika ditelisik lebih jauh terkait surat pencekalan tertanggal 3 Oktober 2013 terhadap Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini disebutkan terkait Pilkada Banten 2011-2013. Hingga saat ini memang belum ada kejelasan terkait kasus yang terkait dengan Ratu Atut ini.

Pada 2011, Provinsi Banten menggelar pelaksanaan pemilihan gubernur Banten. Pilkada Banten juga tak luput disengketakan di MK. Gugatan sengketa hasil pilkada Banten saat itu diajukan Wahidin-Irna dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki ditolak MK yang dipimpin hakim panel Mahfud MD. “Dengan ini, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Hakim Panel MK Mahfud MD 22 November 2011. Nah, cerita hasil main intel-intelan ini muaranya keranah politik juga.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Jalan-Jalan Cantik ke Jepang ala Beauty …

Wardah Fajri | | 18 September 2014 | 10:16

Bapak Diberi Tenggang Tiga Kali 24 Jam untuk …

Posma Siahaan | | 18 September 2014 | 06:03

Bima Arya Sukses Menghijaukan Jalanan Kota …

Masykur A. Baddal | | 18 September 2014 | 07:20

HL Bukan Ambisi Menulis di Kompasiana …

Much. Khoiri | | 18 September 2014 | 01:35

Nangkring Bareng Paula Meliana: Beauty Class …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 10:14



HIGHLIGHT

Lolos CPNS Tanpa Sogokan …

Asri . | 8 jam lalu

Jokowi, PDIP, dan SBY Demokrat …

Forro Chandra | 8 jam lalu

Meningkatkan Guru Anak Usia Dini Lebih …

Heny Darwis | 8 jam lalu

Reformator… Jangan Pernah Lengah Mengawal …

Sjahrir Hannanu | 8 jam lalu

Akhirnya …

Rudi Kurniawan | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: