Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Julia Amiranda

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sigli

Merdeka dalam Bendera (Memaknai Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-68)

OPINI | 17 August 2013 | 16:30 Dibaca: 471   Komentar: 1   0

MERDEKA DALAM BENDERA

(Memaknakan Kemerdekaan Republik Indonesia)

JULIA AMIRANDA

Ketua Umum HMI Cabang Sigli

17 Agustus 1945, bertepatan dengan hari Jumat kemerdekaan Indonesia di Proklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Penjajahan akhirnya harus angkat kaki dari bumi pertiwi, penjajahan selama 360 tahun dan 3,5 tahun oleh kolonial Belanda dan Jepang begitu terasa di setiap detak jantung masyarakat Indonesia pada saat itu sehingga berefek bagi setiap sudut masyarakat, baik dari segi ekonomi, budaya, pendidikan dan agama. Kolonialisasi dan Imperialisme mengakibatkan adanya suatu keseragaman berpikir rakyat di Nusantara. Hancurnya kerajaan kerajaaan monarkhi mencetuskan gagasan penyatuan dalam satu bingkai yaitu Republik indonesia, hal ini di cetuskan dalam rumusan sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang di prakarsai oleh Budi Utomo dan kawan kawan.

Dengan adanya ikrar sumpah pemuda menjadi asal muasal terbentuknya Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRI) di kemudian hari. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno selaku bapak proklamator Indonesia membacakan ikrar proklamasi yang dalam beberapa hari telah tersebar kepenjuru Nusantara dan Dunia. Proklamasi kemerdekaan di sambut dengan gegap gempita oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai indonesia timur, bendera berkibar dimana mana, teriakan Merdeka membahana di angkasa bumi nusantara pada saat itu.

Memaknakan kemerdekaan Indonesia setelah 68 tahun (17 agustus 1945 - 17 agustus 2013) melahirkan suatu polemik kritis bagi masyarakat indonesia dewasa ini, antara kenyataaan dan mimpi, sudahkah kita merasakan kemerdekaan sebagaimana cita cita para patriot kemerdekaan kita di masa dahulu. Merdeka adalah suatu proses/keadaan dimana masyarakatnya telah bebas dari penderitaan dan ketidakadilan yang di akibatkan oleh penjajahan ataupun pendudukan suatu oleh negara lain. Dalam memaknai kemerdekaan memunculkan berbagai asumsi yang berbeda beda, bagi kalangan kelas atas(menengah keatas), kemerdekaan telah terjadi dengan berhasil menduduki jabatan strategis di pemerintahan sedangkan bagi kalangan kelas menengah ke bawah kemerdekaan masih menjadi tanda tanya. Apakah makna sesungguhnya kemerdekaan itu, apakah seperti yang kita rasa pada saat ini.

Secara de jure dan de facto Indonesia telah merdeka, Belanda dan Jepang telah pergi dari bumi pertiwi setelah Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Di sini penulis berusaha untuk melihat kemerdekaan indonesia dari perspektif lain, yaitu melalui kajian kritis objektif di dalam masyarakat. Melihat umur Indonesia yang telah berusia 68 tahun selayaknya Indonesia yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah dengan tanah yang subur dan luas wilayah yang begitu besar di sertai sumber daya manusia (SDM) yang begitu besar (penduduk ke 4 terbesar di dunia) berada di dalam kelompok negara maju atau berada pada posisi dalam katagori negara makmur dan sejahtera namun hal itu berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Negara kita masih dalam kelompok negara berkembang bahkan diantara 110 negara berkembang kita masih berada di peringkat 10 terbawah. Maka dalam hal ini penulis berusaha masuk dalam kenyataan tanpa kemunafikan berpikir berdasarkan kenyataan masyarakat kita dalam memaknakan kemerdekaan. Kemerdekaan berdasakan penulis sebutkan diatas bahwa kemerdekaan adalah bebas dari ketidakadilan dan belenggu belenggu penderitaan, maka dalam hal ini penulis berusaha mengelompokan kita dalam ritus kemerdekaan hakiki sehingga kita bisa mengkritisi sejauh manakah kita sudah merdeka.

Pertama, dalam usia yang melebihan setengah abad, sudahkah Indonesia merdeka dari kemiskinan, proses pergantian tampuk pimpinan negara dari Soekarno sampai saat ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keadaan masyarakat Indonesia masih berada dalam katagori miskin, masih banyaknya masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan, di gubuk reot dan tuna wisma masih tidak terbendung membuktikan Indonesia tercinta setelah 68 tahun merdeka masih di bawah kemiskinan. Dalam hal ini kita berusaha bersembunyi dalam opini bahwa banyaknya barang barang luxury yang masuk ke negara kita membuktikan negara kita telah menuju kearah maju. Di balik itu kita selalu menutup mata melihat kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin (meukuwien,bahasa Aceh), kesenjangan ini membuat keadaan masyarakat tidak seimbang malah tingkat kejahatan semakin meningkat, kelaparan dan gizi buruk menjadi tren baru di dalam masyarakat. Dapatkah kita di katakan merdeka di kala rakyat masih melarat padahal negara harus menjamin kesejahteraan rakyatnya sebagaimana tercantum dalam butir UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan pembukaan UUD 1945.

Kedua, kemerdekaan dari korupsi. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan posisi negara indonesia sebagai negara miskin di dunia, negara kita mendapatkan kehormatan sebagai negara terkorup nomor 3 di dunia. Prestasi ini dapat kita lihat dari kenyataan saat ini setelah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka di temukannya berbagai kasus korupsi malah mencapai seribu kasus lebih dan yang baru selesai baru hanya ratusan. Inilah muka suram republik ini setelah 68 tahun kemerdekaanya. Korupsi di negeri kita sudah menjadi budaya (Culture) yang tidak dapat di pisahkan satu sama lainnya, sikap pesimis seperti ini lahir di karenakan pendidikan politik negeri kita yang menganut demokrasi bebas dan cost politik yang mahal sehingga penjabat pemerintahan pemegang tampuk kekuasaan yang terpilih menjadilebih loyal dalam menghabiskan uang negara. Hal ini juga di pengaruhi oleh moral individu sebagian masyarakat yang menilai dalam mencapai kekuasaan disertai dengan jual beli suara siapa banyak uang dia yang akan menang. Keadaan demikian membuat negara kita abadi dalam korupsi. Kapan ini berakhir, apakah perayaan kemerdekaan ke 68 tahun ini berakhir mengakhiri korupsi ini, tidak tertutup kemungkinan perayaan kemerdekaan juga terjadi korupsi.

Ketiga, merdeka dari Neo Imperialisme dan Neo Kolonialisme. 68 tahun setelah merdeka, Jepang dan Belanda telah lama angkat kaki dari negeri kita untuk membangun negerinya, tetapi kita belum bebas dari penjajahan, benarkah demikian mari kita kaji kembali kebijakan politik negara kita, ketergantungan negara kita kepada dunia luar membuktikan penjajahan di negeri kita belum berakhir. Sebagai negara berdaulat indonesia seharusnya mampu melindungi rakyat dan wilayahnya dari negara asing namun hal ini tidak mampu kita lakukan, kasus tkw di Arab Saudi , Hongkong dan Malaysia yang mendapat penyiksaan ataupun ketidakadilan tidak mampu memberikan keadilan bagi mereka sehingga mereka kembali dengan tangan hampa membawa aib atau penderitaan dan ada yang tidak kembali lagi ke indonesia karena mendapat hukuman di negara tempat bekerja, pertanyaannya siapa yang bertanggungjawab terhadap mereka?, Belum lagi pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh Malaysia terhadap wilayah Indonesia (Ambalat,Ligitan dll) inilah bentuk imperial dan kolonialisme baru di negeri kiita. Hal ini di tunjang setiap kebijakan politik kita tergantung kepada negara adi kuasa ataupun negara berkepentingan lainnya, kapan kita mampu mendongkrakan kepala kita di mata dunia?

Keempat, kemerdekaan dari ketertinggalan pendidikan. Di awal awal kemerdekaan banyak mahasiswa dari malaysia dan negara lain belajar ke indonesia tetapi seiring waktu kita sekarang yang belajar kepada mereka. Peringkat sistem pendidikan kita yang berada pada posisi buncit juga menunjukkan kita belum merdeka dari segi pendidikan, banyaknya sekolah belum menjamin kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) indonesia dalam bersaing di dunia luar. Pendidikan kita yang masih berkutat dalam dunia angka dan teori membuat kita tetap stagnan dalam mencapai kemajuan.

Di saat negara luar sudah masuk dalam dunia eksperimen dan ekspansi mencetuskan ide baru kita masih berdebat dengan sistem apa yang kita terapkan, perubahan kurikulum setiap tahun menunjukkan kelemahan kita di bidang pendidikan. Dari banyaknya penduduk indonesia hanya mampu menempatkan beberapa orang dalam perlombaan internasional seperti menunjukkan bahwa kita masih belum mampu mendidik rakyat kita menuju intelektual dan kejeniusan. hal ini dapat kita gambarkan dalam sebuah anekdot yang kita baca, sebuah penawaran terhadap otak manusia dari berbagai negara yaitu, amerika, cina, jepang dan indonesia siapa yang lebih mahal, jawabannya adalah lebih mahal otak anak Indonesia kenapa bisa demikian otak anak Cina, Jepang dan Amerika sering di gunakan tetapi anak Indonesia jarang di gunakan. Mungkin anekdot ini membuat kita malu namun ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Ada kesalahan dalam sistem pendidikan kita yang perlu kita benah bersama sehingga tujuan kemerdekaan dapat kita capai.

Selebih dari itu, suatu gambaran makna kemerdekaan tidak lebih dari seremonial dan perlombaan semata. Dari tahun ke tahun kita memaknakan kemerdekaan dan nasionalisme kita dengan ikut serta dalam upacara 17 Agustus atau pengibaran bendera secara serentak di seluruh tanah air. Bendera hanya menjadi simbol kemerdekaan sedangkan kenyataan dari merdeka itu sendiri sangat jauh untuk kita capai. Bendera sudah menjadi tren di setiap 17 agustus, seperti telah tertanam dalam pikiran bahwa kemerdekaan itu adalah pengibaran sang saka merah putih secara serentak padahal dalam pengibaran bendera tersebut juga memunculkan pertanyaan yang lebih menggelitik. Apakah pengibaran bendera membuktikan kita maju atau mundur, apakah pengibaran bendera secara serentak yang di inginkan oleh pahlawan kita?, sejauh mana pengibaran bendera membuktikan nasionalisme kita dalam mempertahankan kemerdekaan indonesia?

Dalam hal ini, mari kita kaji atas dasar apakah kita mengibarkan bendera merah putih tersebut. Penulis disini mengelompokkan dalam tiga kelompok: Pertama, kelompok Nasionalis yaitu kelompok yang mengibarkan bendera berdasarkan hati nurani dan rasa cinta tanah air. Kedua, kelompok terpaksa, kelompok ini melakukan suatu tindakan pengibaran merah putih atau ikiut serta dalam upacara 17 agustus berdasarkan kepada keterpaksaan dalam keadaan tertentu atau memiliki kepentingan tertentu bahkan di kelompok ini juga terdapat kelompok yang dipaksakan oleh pihak tertentu sebagaimana pada masa daerah operasi militer di Aceh dan Papua. Yang anehnya lagi kelompok ini juga termasuk kalangan penjabat elitis, kita bisa perhatikan beberapa negarawan kita saat beliau duduk di suatu jabatan hadir di dalam upacara 17 agustus tetapi setelah lengser kita tidak melihat lagi hal ini pernah dilakukan oleh pihak wartawan terhadap pejabat pemerintah, malah di istana negara sekalipun tidak hadir walau telah di undang.

Ketiga, kelompok budaya, budaya yang telah membentuk suatu kebiasan bahwa setiap 17 Agustus bendera sang saka Merah Putih harus di kibarkan. Kelompok ini tidak pernah tahu dan mahu tahu dengan makna pengibaran bendera tersebut. Untuk menghasilkan keutuhan nasionalisme kenegaraan sudah selayaknya kita mewujudkan kemerdekaan seutuhnya bagi masyarakat indonesia, menghapus segala penjajahan dan raih kemerdekaan hakiki untuk mewujudkan negara yang benar benar merdeka.

Di Aceh

Membaca, Harian Serambi Indonesia dalam beberapa hari ini, kita melihat begitu banyak berita tentang pengibaran bendera di sepanjang wilayah Aceh dari Sabang sampai Kuta Cane, dalam hal ini sepertinya ada pihak yang menunjukkan superioritas bahwa kemerdekaan harus kita maknakan dengan pengibaran merah putih. Sepertinya ada suatu kebijakan politis, mungkin melihat gejolak konflik tarik ulur bendera Aceh (UUPA) antara pemerintah pusat dan daerah sehingga ada suatu kebijakan khusus untuk Aceh tentang pengibaran sang Merah Putih, Bintang Bulan di turunkan Merah Putih di kibarkan. Mudah mudah kebijakan politis tidak berefek terhadap politisasi kemerdekaan yang rakyat dambakan ataukah makna kemerdekaan kita maknakan dari banyaknya bendera yang berkibar .

Dalam opini ini, penulis tidak menggambarkan solusi, karena menurut hemat penulis tidak selayaknya penulis memberikan solusi tetapi hal ini dapat di pikirkan saksama antara pihak yang berkompeten di pusat, propinsi dan kabupaten apalagi pihak pemerintah merupakan tangan rakyat di dalam pemerintahan tetapi tulisan lebih kepada tinjauan kritis mewakili masyarakat awam, semoga tulisan ini bermakna dan menjadi tolak ukur keberhasilan di masa akan datang dan mewujudkan kemerdekaan sebagaimana cita cita para pahlawan mari bersama kita Restart, Refresh dan Reborn makna kemerdekaan kita.

Dirgahayu Negeriku, Dirgahayu Bangsaku yang ke 68 semoga hakikat kemerdekaan kita capai bukan hanya sebatas simbol (Bendera) semata.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Laporan dari Kupang, Sambutan Sederhana …

Opa Jappy | | 20 December 2014 | 16:29

Pendekar Tongkat Emas, Karya Anak Bangsa …

Murda Sulistya | | 20 December 2014 | 15:53

5 Alasan Berhenti Menggunakan Styrofoam, …

Gede Surya Marteda | | 20 December 2014 | 12:17

Be a Role Model : Do it Now and Start From …

Fifin Nurdiyana | | 20 December 2014 | 14:14

Blog Competition Coca-Cola Sampai Akhir …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Konyol, @estiningsihdwi Bantah Sanggahannya …

Gatot Swandito | 7 jam lalu

Jangan Nodai Sukacita Natal Kami dengan …

Sahroha Lumbanraja | 9 jam lalu

Presiden Jokowi-Wapres JK Atasi Korban …

Musni Umar | 10 jam lalu

Dihina “Kampret”, Pilot Garuda …

Felix | 10 jam lalu

Salahkah Menteri Rini Menjual Gedung BUMN? …

Daniel Setiawan | 11 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: