Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Muhammad Qur'anul Karim

Muhammad Qur’anul Karim Yogyakarta, 11 Maret 1994 S1. Ilmu Pemerintahan ( Jusuf Kalla School of Government ) Universitas selengkapnya

Indonesia, Negara Musyawarah Mufakat

OPINI | 14 August 2013 | 07:56 Dibaca: 358   Komentar: 1   0

13764417431145942690

Sistem multi partai yang dianut oleh bangsa Indonesia, pada era demokrasi pasca reformasi semakin cenderung mengarah kepada asas demokrasi liberal. Politik praktis yang terjadi sangatlah bertentangan dengan kepribadian dan cita cita bangsa Indonesia, dimana dalam hal ini masyarakat dijadikan sebagai ‘objek’ para politisi untuk naik mendapatkan jabatan mewakili masyarakat di ranah suprastruktur politik. Musyawarah untuk mencapai mufakat, semangat gotong royong, dan kebudayaan yang kuat yang telah menjadi tradisi bangsa Indonesia seolah hilang satu system yang ditimbulkan, memang dapat dikatakan tidak sesuai dengan jati diri demokrasi pancasila yang di inginkan. Sistem ‘mengharuskan’ bahwa infrasturkturnya adalah masyarakat dan suprastrukturnya adalah pemerintah, yang dalam hal ini politik menjadi satu satunya jembatan bagi setiap individu/kelompok untuk duduk dalam pemerintahan. Partai politik disini menjadi satu satunya kelompok yang paling dikatakan beruntung karena system demokrasi kita sekarang, karena dasar Negara kita (Undang Undang Dasar 1945) menjadi satu satunya ‘kendaraaan’ sah yang dilegalkan oleh Negara untuk menduduki system. Jika paradigma yang timbul sekarang di dalam masyarakat, di daerah perkotaan biasanya banyak yang apatis terhadap politik, serta di daerah pedesaan banyak yang tidak tahu akan politik dan juga banyak yang apatis karena mereka lebih dominan memilih tetap mempertahankan kearifan local di desanya.

Seharusnya dalam peran untuk mengentaskan tingginya angka golpult (golongan putih) dan memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat, sudah menjadi tugas partai politik untuk melakukan semua itu. Dana yang diberikan Negara untuk masing masing partai, memang pada semestinya menjadi dasar untuk melakukan upaya upaya tersebut terhadap masyarakat Indonesia. Demokrasi gaya baru yang telah kita anut ini memang mewajibkan objek (dalam hal ini masyarakat), untuk pandai dan cerdas secara pengetahuan politiknya. Model seperti ini menjadi tantangan yang sebenarnya sangat besar dalam pelaksaan system demokrasi kita, agar tetap objektif dan tetap pada kaidah kaidahnya. Itulah mengapa disebutkan bahwasanya partai politik menjadi sangat vital, bahkan sentral.

Jika kita menganalisis tentang peran/fungsi partai sebagai ‘guru politik’ dalam masyarakat, sepertinya kita dapat berpendapat secara keseluruhan sangat tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Kantor di pusat, daerah, maupun cabang seolah hanya ‘buka’ pada waktu pilkada dan setahun atau bebrapa bulan menjelang pemilu digelar. Sangatlah ironis memang, partai politik yang sebenarnya ekspetasinya sangat di harapkan oleh masyarakat menjadi ‘pecundang’ yang dating dan pergi.

Menjadi sebuah titik balik yang luar biasa, jika masyarakat cerdas akan politik dan mampu mempengaruhi system. Ini lah hierarki system politik demokrasi yang sedang kita anut, dimana seharusnya masyarakatlah yang menjadi leading sector yang harus mempunyai kualitas pendidikan politik yang tinggi, karena memang itu yang sangat dibutuhkan oleh sisitem ini. Sangat berbanding terbalik jika masyarakatnya tidak mumpuni dan tidak mempunyai kualiatas yang semestinya di bidang politik. Dan keadaan itu terjadi di dalam bangsa Indonesia, dimana masyarakatnya yang masih sangat kental akan suku, tradisi, dan kebudayaanya. Disamping itu, partai politik yang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat karena ‘takut’ dengan titik balik yang ditimbulkan diasumsikan merugikan kedudukan mereka, karena ketidaksiapan dan minimnya kualitas partai politik di Indonesia.

Masyarakat yang memberikan berbagai tuntutan ataupun aspirasi kepada pemerintah/penguasa birokrasi, seperti mahalnya harga bawang, harga daging sapi, harga cabai, sembako, bahkan sampai BBM pun tidak dapat merubah semua keputusan keputusan yang pada dasarnya di dalangi/ di dasari dengan keputusan politik itu. Keputusan politik inilah yang menjadi poin penting yang harus disampaikan serta diberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Karena tingkat partisipasi yang sangat rendah terhadap politik, menjadikan yang dapat berada di parlemen ataupun pemerintahan (suprastruktur politik) hanyalah orang orang yang tidak amanah, dan cenderung menggunakan politik praktis yang tidak sehat dan juga cara cara curang/pelanggaran lainnya.

Oleh karena itu dengan membenahi konsep partai politik yang menjadi ‘jantung’ dalam tubuh Negara dan bangsa Indonesia adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena system kita sudah ‘terlanjur’ terbentuk seperti ini.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kalahkan Norwich, Liverpool Kian Dekat …

Achmad Suwefi | | 20 April 2014 | 19:54

Ketagihan “Pecel Senggol” …

Hendra Wardhana | | 20 April 2014 | 16:01

Kebijakan Mobil LCGC Yang Akhirnya Membebani …

Baskoro Endrawan | | 20 April 2014 | 13:30

My Mother Is…? …

Salmah Naelofaria | | 20 April 2014 | 15:03

[Puisi Kartini] Petunjuk Akhir Event Puisi …

Fiksiana Community | | 20 April 2014 | 09:25


TRENDING ARTICLES

Awas Pacaran Sama Bule Player! Tips dari …

Cdt888 | 13 jam lalu

Mari Jadikan Sekolah Benar-Benar Sebagai …

Blasius Mengkaka | 15 jam lalu

Hargai Pilihan Politik Warga Kompasiana …

Erwin Alwazir | 15 jam lalu

Mandi Air Soda di Kampung, Ajaib! …

Leonardo Joentanamo | 17 jam lalu

Prediksi Indonesian Idol 2014: Virzha …

Arief Firhanusa | 17 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: