Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Hubungan Korupsi dan Politik Rumit

OPINI | 08 July 2013 | 15:20 Dibaca: 109   Komentar: 0   0

Hubungan antara korupsi dengan politik sudah lama dan begitu rumit. Kalau tidak ada sesuatu tindakan secara menyeluruh atau sistemik, maka tidak akan bisa diatasi. Sekarang ini, akar persoalannya adalah politik biaya tinggi yang hanya bisa ditutupi dengan melakukan tindakan korupsi, karena tidak ada sumber lain. Biaya politik menjadi penyebab korupsi, karena kompetisi politik yang tidak fair dan jujur. Artinya, kampanye politik yang merupakan kemenangan politik, hanya mengandalkan politik pencitraan (pengukuhan massal kepada publik) bahwa seorang tokoh adalah hebat, padahal hanya diciptakan agar menjadi hebat, inilah yang menjadi mahal karena harus membiayai melalui media massa dan media elektronik.

Kompetisi yang didasarkan pencitraan ini tidak sehat, seharusnya pencitraan secukupnya saja. Terpenting adalah kompetisi berdasarkan track-record, pengalaman para tokoh yang ingin menjadi pemimpin politik yang dijual kepada masyarakat dan tidak perlu membayar. Sehingga masyarakat menjadi tahu siapa yang sudah terbukti ampuh dalam pekerjaannya dan mampu bekerja, ini yang seharusnya ditawarkan. Bukan visi saja, karena visi adalah cita-cita apa yang ingin dikerjakan, lebih penting. adalah apa yang sudah dikerjakan. Kompetisi seperti ini yang tidak ada.

Kompetisi menjadi tidak sehat karena partai politik terlalu banyak dan permainan sangat rumit. Tidak ada kepastian politik bahwa seseorang akan menang atau kalah, semuanya serba gambling (judi) untuk mencapai kemenangan. Mengapa negara Indonesia menganut multi partai karena masyarakat Indonesia bukan masyarakat plural melainkan masyarakat majemuk. Persoalan sudah bertahun-tahun terjadi, sistim politik atau undang-undang pemilu di DPR sudah berkali-kali diganti, tetapi tidak ada perbaikan karena semua undang-undang yang dibuat DPR, hanya sebagai supaya dari partai politik untuk menjadi pemenang dalam pemilu dan bisa berkuasa. Sebaliknya, bagaimana membagi kekuasan kepada siapa, itu tidak ada aturannya. Buktinya undang-undang pemilu tidak mempersyaratkan siapa yang boleh anggota DPR dan siapa yang tidak.

Bila ingin memperbaiki partai politik supaya partai politik menjadi bersih dan efektif dalam pekerjaan, setidaknya ada 3 hal yang harus dikerjakan, pertama kaderisasi pemimpin. Kedua, jika pengurus partai politik ingin menjadi pemimpin di DPR, maka harus ada persyaratan dalam undang-undang pemilu. Tidak cukup hanya persyaratan administratif, seperti sekarang. Ini tidak berkaitan dengan pekerjaan seorang politisi di DPR. Ketiga, sumber dana partai politik harus pasti.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Membayar Zakat Fitrah di Masjid Turki, …

Gaganawati | | 27 July 2014 | 22:27

Kiat Menikmati Wisata dengan Kapal Sehari …

Tjiptadinata Effend... | | 27 July 2014 | 19:02

Indahnya Perbedaan :Keluarga Saya yang Dapat …

Thomson Cyrus | | 27 July 2014 | 19:45

Ini Rasanya Lima Jam di Bromo …

Tri Lokon | | 27 July 2014 | 21:50

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


TRENDING ARTICLES

Temuan KPK: Pemerasaan Pada TKI Capai Rp 325 …

Febrialdi | 26 July 2014 22:14

KPK Lebih Dibutuhkan TKI Ketimbang TNI, …

Fera Nuraini | 26 July 2014 19:21

Taruhan Kali Ini Untuk Jokowi dan Demokrasi …

Hosea Aryo Bimo Wid... | 26 July 2014 19:19

Surat Lebaran untuk Emak …

Akhmad Mukhlis | 26 July 2014 14:40

Daftar Kompasioner yang Berkualitas …

Hendrik Riyanto | 26 July 2014 13:29

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: