Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Masharsono

Menulislah selagi kita mampu dan sampaikanlah kepada dunia apa yang kita ketahui.

BLSM vs BBM dalam UUD 1945

OPINI | 12 June 2013 | 14:08 Dibaca: 539   Komentar: 9   1

Program BLSM kini menjadi perhatian publik bagaikan program unggulan pemerintah yang harus di “anak emas”kan dan wajib diwujudkan sesegera mungkin oleh pemerintah. Mari kita lihat kembali dalam Pasal 34 UUD 1945 pada ayat (1) diuraikan bahwa orang-orang miskin di seluruh pelosok negri ini serta seluruh anak-anak terlantar telah menjadi tanggung jawab negara.

Pasal ini sudah ditetapkan 68 tahun yang lalu dan sangat jelas bahwa ada kewajiban negara dalam upaya menaikan harkat dan derajat orang-orang miskin ini agar menjadi orang-orang yang mampu bermandiri.

Jadi seharusnya kebijakan BLSM tidaklah harus digembar-gemborkan seakan menjadi program unggulan pemerintah terlebih lagi nantinya negara bagai “sinterklas” dadakan untuk rakyatnya yang miskin ini.

Sudah sewajarnya dan tanpa harus menaikkan harga BBM, negara wajib melindungi rakyatnya yang miskin, apalagi dengan kenaikan harga BBM ini akan diikuti oleh kenaikan harga komoditas lainnya. Efek domino yang ditimbulkan akan berimbas kemana-mana.

Rakyat miskin yang selama ini ditinggalkan kini kembali di agung-agungkan, ayat (1) pasal 34 yang ditetapkan 68 tahun lalu seakan baru di ingat kembali. Pada tahun-tahun sebelumnya BLT (Bantuan Langsung Tunai) telah digelontorkan sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warga miskinnya, kini apakah orang-orang miskin yang disantuni itu sudah menjadi mapan? Adakah upaya negara untuk mendata kembali apakah BLT periode lalu membawa perubahan bagi orang per orang yang mendapat santuan tersebut.

BLSM ataupun BLT bukanlah solusi mengentaskan kemiskinan karena bantuan-bantuan sosial senilai Rp 150.000 per bulan untuk warga miskin ini tidak membawa arti apa-apa disaat harga-harga sudah merangkak naik terlebih lagi hanya diberikan selama 6 bulan saja, alih-alih mengentaskan kemiskinan malah menggeser masalah kemiskinan.

Jika kita asumsikan dalam 1 KK terdiri dari 4 orang, maka per jiwa mendapat hak sebesar Rp 37.500 per bulan setara Rp 1.250 rupiah per hari selama 6 bulan, sanggupkah membiayai hidup yang akan menjadi berat lagi?

Rencana kompensasi lainnya adalah pembangunan infratsruktur desa untuk membangun irigasi dan sanitasi air bersih, dalam ayat (3) Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi:  “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak“. Yang menjadi pertanyaan kemana saja negara selama ini? Haruskah menunggu berakhirnya masa pemerintahan sehingga pasal-pasal tadi baru dibuka kembali. yang itupun hanya untuk beberapa bulan saja.

Patutkah warga miskin menuntut pemerintah karena Pasal 34 UUD 45 ini? Atau haruskah pasal ini di amandemen kembali agar berdampak positif bagi pengelola negara di saat-saat yang akan datang?

BBM adalah komoditas unggulan yang hendaknya di tata kembali dalam hal penyediaannya, banyak cara yang dapat dilakukan agar orang dapat langsung beralih kepada BBM Non-Subsidi misalnya dengan menyediakan Pertamax hanya untuk kendaraan roda empat saja dan tetap menyediakan BBM Premium bersubsidi untuk kendaraan roda dua sampai batas waktu yang mengharuskan beralih ke BBM Non-Subsidi pada seluruh kendaraan. karena dengan rencana kenaikan BBM ini tentu akan berdampak pada semua pihak.

Setidaknya BLSM untuk orang miskin ini bukanlah program unggulan karena mereka itu sudah menjadi tanggung jawab negara sejak pemerintahan ini berdiri/terpilih hingga berakhirnya masa jabatan.

baca juga ( Ketika Negara “ngutang”, BBM di obok-obok)

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Merawat Identitas Melalui Karya Seni …

Khus Indra | | 23 September 2014 | 11:34

Menemukan Pembelajaran dari Kasus Habibi dan …

Maria Margaretha | | 23 September 2014 | 03:26

Ke Mana dan di Mana Mantan Penghuni …

Opa Jappy | | 23 September 2014 | 08:58

Pak Jokowi, Jangan Ambil Kepala Daerah Kami …

Felix | | 23 September 2014 | 10:00

[Studio Attack] Mau Lihat Geisha Latihan …

Kompas Video | | 23 September 2014 | 11:00


TRENDING ARTICLES

Mendikbud Akhirnya Tegur Guru Matematika …

Erwin Alwazir | 3 jam lalu

Ini Kata Anak Saya Soal 4 x 6 dan 6 x 4 …

Jonatan Sara | 5 jam lalu

PR Matematika 20? Kemendiknas Harus …

Panjaitan Johanes | 7 jam lalu

Kesamaan Logika 4 X 6 dan 6 X 4 Profesor …

Ninoy N Karundeng | 7 jam lalu

Cara Gampang Bangun ”Ketegasan” …

Seneng Utami | 10 jam lalu


HIGHLIGHT

Lawu, Episode Mendaki Melarung Rindu …

Endah Lestariati | 8 jam lalu

Kalah atau Menang Itu Wajar, Tapi Kalau …

Wahyu Hidayanto | 8 jam lalu

Rumah Sakit Harus Ikuti Clinical Pathway …

Info Jkn-bpjs Keseh... | 8 jam lalu

Termostat …

Martua Raja Pane | 8 jam lalu

Maaf, Kemampuan Menerjemah Bahasa Inggris …

Gustaaf Kusno | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: