Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Bre Dahana

Member Angkringan Lik Jo & Nonpartisan

Adu Strategi PKS vs SBY

OPINI | 03 June 2013 | 16:00 Dibaca: 881   Komentar: 26   5

PKS secara gamblang dan terbuka menolak kebijakan pemerintahan SBY untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Spanduk yang bertebaran di berbagai kota di tanah air menunjukkan sikap terbuka PKS untuk berhadap-hadapan dengan pemerintahan SBY. Gerakan pemasangan spanduk penolakan kenaikkan harga BBM tentu adalah instruksi DPP PKS dan bukan improvisasi dari para kader PKS di daerah. Spandukisasi sikap PKS ini adalah sikap paling terbuka dan paling massif PKS dalam menyikapi kebijakan kenaikkan harga BBM yang biasanya hanya diwakili pernyataan para elitnya di tingkat pusat.

Kalkulasi politik pasti sudah dihitung oleh PKS dengan mengambil sikap menantang kebijakan pemerintah ini. Terlepas dari fatsoen politik bahwa PKS adalah bagian dari pemerintahan saat ini tetapi mempraktekan politik oposisi, PKS ingin mendapat keuntungan-keuntungan politik di tengah “badai sapi” yang diprediksi menggerus suara PKS. Setidaknya ada lima keuntungan politik yang ingin diraih PKS dengan pilihan politiknya untuk menentang kenaikkan harga BBM.

Pertama, di tataran internal, PKS ingin menjawab kegelisahan para kader di daerah yang menghendaki PKS keluar dari koalisi yang memuncak setelah kasus dugaan suap kuota impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, karena kasus ini dianggap sebagai konspirasi untuk mendiskreditkan PKS. Selain itu, PKS ingin mengukur dan meningkatkan soliditas kader menjelang Pemilu 2014.

Kedua, PKS ingin membangun citra positif dengan menentang kebijakan pemerintah yang tidak populis di mata masyarakat. Membangun citra positif dangan harapan mendapat simpati publik akan terus dilakukan PKS untuk mengeleminir gempuran citra negatif akibat kasus suap daging sapi yang merusak bangunan persepsi publik yang selama ini positif terhadap PKS.

Ketiga, PKS ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa risiko apapun akan diambil PKS untuk membela kepentingan masyarakat termasuk kalau PKS harus dikeluarkan dari koalisi pemerintahan. Membela kepentingan masyarakat adalah jargon utama semua partai politik tetapi membela kepentingan masyarakat dengan mengambil risiko kehilangan kursi kekuasaan tentu akan mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat.

Keempat, manuver dan provokasi politik PKS dengan menentang kebijakan pemerintah akan berpuncak pada harapan untuk dikeluarkan dari koalisi pemerintahan. Dramatisasi politik bahwa PKS telah dizholimi kekuasaan akan mendapat panggung politiknya ketika SBY berani mengeluarkan PKS dari koalisi. Hal ini sangat menguntungkan PKS untuk membangun persepsi politik masyarakat bahwa PKS memang menjadi “anak tiri” koalisi sehingga simpati masyarakat dapat diperoleh.

Kelima, dari hasil survei berbagai lembaga survei mainstream menunjukkan semua partai politik yang masuk dalam koalisi pemerintahan saat ini mengalami penurunan elektabilitas kecuali Partai Golkar. Sedangkan partai politik diluar koalisi justru mengalami kenaikkan elektabiltas. PKS tidak ingin tersandera dengan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pemerintahan SBY yang didukungnya. PKS merasa perlu untuk bersuara lain dengan pemerintah untuk keluar dari persepsi publik yang negatif terhadap pemerintahan yang berkuasa sekarang. Tentu PKS juga berharap elektabilitasnya akan terdongkrak dengan bersuara lain dengan pemerintah.

Di tahun politik menjelang Pemilu 2014 akan jamak terjadi manuver-manuver politik. Meskipun PKS adalah mitra koalisi pemerintahan SBY tetapi PKS tetaplah lawan politik bagi Partai Demokrat pimpinan SBY pada kontestasi Pemilu mendatang. Apakah SBY akan terbawa arus manuver dan provokasi politik PKS? Apakah SBY akan mengambil sikap yang tegas terhadap PKS?

SBY pernah mengecap manisnya hasil manuver dan provokasi politik ketika direspon secara emosional dan berlebihan. Saat SBY masih menjabat sebagai Menko Polkam dalam Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati, SBY mendirikan Partai Demokrat. Banyak kalangan yang meragukan eksistensi partai besutan SBY ini karena baru didirikan dan tidak memiliki basis massa tradisional. Tetapi figur SBY dari berbagai survei waktu itu selalu menduduki posisi paling tinggi elektabilitasnya untuk menjadi calon presiden pilihan rakyat. Di akhir tahun 2003, wajah SBY banyak menghiasi televisi dengan pesan moral dan politik tentang kerukunan dan persatuan yang dibungkus sebagai iklan layanan masyarakat Kantor Menko Polkam.

Manuver dan provokasi politik SBY tersebut ditanggapi secara emosional dan berlebihan oleh kubu Megawati yang membuat hubungan Megawati dengan SBY merenggang. SBY kemudian bermanuver lagi dengan tidak memenuhi beberapa undangan sidang kabinet yang dipimpin Megawati. Emosi yang tidak terkendali membuat Taufik Kiemas membuat pernyataan yang justru memberi keuntungan politik kepada SBY. Kata-kata Taufik Kiemas yang menuduh SBY sebagai Jenderal yang kelakuannya seperti anak-anak, membuat simpati publik mengalir deras ke SBY. SBY seperti “anak tiri” yang diperlakukan semena-mena sehingga publik mendukung SBY.

Dengan pengalaman pribadinya yang pernah mengecap manisnya manuver dan provokasi politik tentu SBY tidak mudah untuk terbawa arus manuver dan provokasi politik PKS. Meskipun desakan dari internal Partai Demokrat dan kalangan partai politik anggota koalisi untuk mengeluarkan PKS dari koalisi beberapa kali mencuat tetapi sampai saat ini SBY sama sekali tidak pernah menanggapi manuver dan provokasi politik PKS. SBY tidak gegabah dengan emosi yang membuncah untuk mengeluarkan PKS dari koalisi. SBY tidak ingin dikeluarkannya PKS dari koalisi justru akan menguntungkan PKS di Pemilu 2014.

Bagi SBY lebih baik tetap “menyandera” PKS dalam koalisi dengan membiarkan manuver dan provokasi politik PKS. Hal ini bukan tanpa alasan, SBY meyakini masyarakat pasti dapat menilai dengan baik, mana partai politik yang teguh dengan sikap politiknya dan mana partai politik yang berwatak standar ganda. Mau menikmati kekuasaan tetapi tidak mau menanggung risiko kebijakan kekuasaan. Seperti kata politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, manuver politik PKS adalah basa-basi, mau basanya tetapi tidak mau basinya.

Apakah PKS berani mengambil sikap politik yang lebih jelas dengan keluar dari koalisi dan bukan hanya bermanuver politik yang justru dapat menyandera dirinya sendiri? Kita tunggu saja.

Tags: adu sby pks

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Basuri Tjahaja Purnama: 20 tahun Mendatang …

Olive Bendon | | 01 October 2014 | 06:58

Penumpang KA Minim Empati …

Agung Han | | 01 October 2014 | 04:25

Cerita Dibalik Sekeping Emas Cabang Wushu …

Choirul Huda | | 01 October 2014 | 02:11

Menulis Cerpen Itu Gampang, Mencari Peminat …

Sugiyanto Hadi | | 01 October 2014 | 03:16

Ikuti Blog Competition “Aku dan …

Kompasiana | | 30 September 2014 | 20:15


TRENDING ARTICLES

Tanpa Ibra, PSG Permalukan Barca …

Mike Reyssent | 3 jam lalu

Benefit of Doubt: Perpu dari SBY …

Budiman Tanjung | 5 jam lalu

Masalah Pilkada: Jangan Permainkan UU! …

Jimmy Haryanto | 6 jam lalu

Beraninya Kader PAN Usul Pilpres oleh MPR, …

Sahroha Lumbanraja | 6 jam lalu

Guru Pukul Siswa, Gejala Bunglonisasi …

Erwin Alwazir | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Indonesia Tanpa Pancasila …

Fadjar Hadi | 7 jam lalu

16 Milyar Rupiah Hanya untuk Sumpah Janji …

Muhammad Nur,se | 7 jam lalu

[DAFTAR ONLINE] Kompasiana Nangkring bareng …

Kompasiana | 7 jam lalu

BKKBN dan Kompasiana Nangkring Hadir di …

Kompasiana | 7 jam lalu

Anggota DPR RI dan Gadget …

Topik Irawan | 7 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: