Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Cacat Logika dalam Pemikiran Bang Buyung Nasution

OPINI | 24 May 2013 | 14:49 Dibaca: 966   Komentar: 22   3

Rencana ACF untuk memberikan World Statesment Award kepada SBY terus menimbulkan kegaduhan di dalam negeri.  Terakhir adalah twit di media social oleh Mensekneg Dipo Alam soal surat terbuka Romo Franz Magnis kepada ACF.  Di dalam twit tersebut Dipo mengatakan sesuatu yang agak kontroversial.  Pada intinya Dipo meminta orang-orang non Muslim untuk jangan ikutan campur dengan urusan antar sesama Muslim.  Kalimat Dipo ini tentunya merefer kepada konflik mengenai Ahmadiyah, meskipun mungkin juga antar sesama kelompok Muslim yang berbeda aliran yang kebetulan disinggung dalam surat Romo Magniz kepada ACF tersebut. Pernyataan kontroversial Dipo ini kemudian dianggap sebagai melanggar HAM karena dikeluarkan oleh seorang pejabat negara.  Kalau yang mengatakan begitu adalah seorang seperti saya tentu tidak apa-apa karena negeri ini menganut asas kebebasan berpendapat tetapi jika dikeluarkan oleh seorang pejabat negara selevel Mentri tentu menjadi masalah karena bisa dianggap sebagai tekanan negara kepada seorang indvidi yaitu Romo Magnis

Dalam artikel ini saya tidak ingin membahas twit dari Dipo Alam tersebut, atau apakah twit itu tepat atau tidak, yang mau saya bahas justru reaksi dari berbagai pihak atas twit Dipo Alam.  Beberapa ada yang cerdas seperti ada yang mengatakan Dipo Alam sebaiknya tidak menyerang Romo Magnis tapi tunjukkan saja bukti-bukti hasil kerja pemerintah untuk masalah kerukunan beragama ini.

Tetapi ada pula beberapa pernyataan yang justru mengandung cacat logika seperti yang dilontarkan oleh Bang Adnan Buyung Nasution. Dalam sebuah konferensi pers Bang Buyung berkata: “Dipo Alam lancang! Tidak berkarakter,” dan di lanjutkan kecaman keras kepada pemerintahan SBY yang telah dibela oleh Dipo Alam. Dalam salah satu pernyataannya Dipo juga sempat membela kinerja pemerintah dengan mengatakan bahwa masalah konflik Agama sudah ada di jaman Soekarno dan Soeharto, dan atas pernyataan tersebut Bang Buyung membalas: “Pada zaman Bung Karno dan Soeharto ada state intevensi untuk menghentikan, di SBY tidak ada,”

Nah di sinilah cacat logika dari jalan pikir Bang Buyung terjadi.

Di satu sisi Bang Buyung mengatakan bahwa Dipo Alam lancang dan tidak boleh menyerang Romo Magnis dengan menyatakan bahwa non Muslim tidak pantas ikut-ikutan dalam persoalan antar sesama Muslim.  Tapi di sisi lain justru Bang Buyung menyarankan agar negara untuk campur tangan ke dalam urusan menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.  Sedangkan pernyataan Sekneg Dipo Alam bukankah bisa diartikan sebagai usaha negara untuk menjaga kerukunan beragama ?

Di Jaman Soeharto kita tahu bersama bahwa kerukunan beragama di Indonesia dijaga melalui tindakan represif yang luar biasa oleh pemerintahan pada saat itu.  Tidak diperbolehkan adanya setitik pun potensi konflik antar umat beragama. Tindakan represif ini membuat kerukunan beragama di Indonesia sebagai sesuatu hal yang semu, yang terjadi hanya karena masing masing kelompok agama takut membuat pernyataan yang bisa di anggap menyinggung SARA.  Semu-nya kerukunan beragama tersebut terbukti ketika rejim Soeharto tumbang, masyarakat yang tadinya terlihat rukun dan saling menghormati berubah menjadi saling menyerang, membantai dan membunuh dengan sangat biadab.

Jadi sebenarnya apa yang diinginkan bang Buyung ? Negara menjaga dan menghentikan potensi konflik agama dengan cara-cara represif atau justru negara tidak boleh menghentikan potensial konflik antar umat beragama seperti yang hendak dilakukan oleh Dipo Alam ?

Dari sini terlihat bahwa banyak pihak seperti bang Buyung yang hanya mau meng kritisi pihak lain dan tidak melihat bahwa kritik-kritik yang disampaikan nya itu justru saling bertentangan. Di satu sisi dia ingin agar pejabat negara yang dipersepsikan melanggar HAM dalam usaha menjaga kerukunan beragama di salahkan tetapi dari sisi lain justru dia menyarankan agar negara mencontoh rejim-rejim sebelumnya di mana konflik agama dihilangkan melalui tindakan represif.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Bukti Nyata Power Sosial Media; Jonan, Ahok, …

Prayitno Ramelan | | 23 November 2014 | 10:59

Supermaterial yang Akan Mengubah Wajah Dunia …

Rahmad Agus Koto | | 23 November 2014 | 11:02

Akrobat Partai Politik Soal Kenaikan BBM …

Elde | | 22 November 2014 | 21:45

Awal Musim Dingin di Gunung Manin, Daejeon, …

Ony Jamhari | | 23 November 2014 | 11:49

Nangkring dan Blog Reportase Kispray: …

Kompasiana | | 12 November 2014 | 11:39


TRENDING ARTICLES

Supermaterial yang Akan Mengubah Wajah Dunia …

Rahmad Agus Koto | 2 jam lalu

Selamat ke Pak Tjip, Elde dan Pakde Kartono …

Pakde Kartono | 5 jam lalu

Kesan-kesan Saya Ikuti Kompasianival 2014, …

Djarwopapua | 13 jam lalu

Catatan Kompasianival 2014: Aksi Untuk …

Achmad Suwefi | 15 jam lalu

Duuuuuh, Jawaban Menteri ini… …

Azis Nizar | 21 November 2014 22:51


HIGHLIGHT

Bagaimana Menjadi Penulis Opini, Kuliah …

Hendi Setiawan | 8 jam lalu

Di bawah Alunan Malam …

Arrizqi Titis Anugr... | 8 jam lalu

Cenderamata Kompasianival 2014 …

Mabate Wae | 8 jam lalu

Awal Musim Dingin di Gunung Manin, Daejeon, …

Ony Jamhari | 8 jam lalu

Benarkah Reformasi Birokrasi Harus Dipaksa? …

Efendy Naibaho | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: