Back to Kompasiana
Artikel

Politik

PEMEKARAN KABUPATEN KUNDUR: DEMI POLITIK KEKUASAAN

OPINI | 21 May 2013 | 21:30 Dibaca: 599   Komentar: 1   1

Kundur saat ini adalah salah satu pulau kecil yang ada di Kabupaten Karimun. Di dalamnya ada sekitar 3 kecamatan. Tahun lalu dilontarkan wacana pembentukan kabupaten sendiri, lepas dari Karimun. Berbagai usaha ditempuh. Salah satunya dengan pembentukan Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3).

Baru-baru ini BP2K3 memberi laporan bahwa realisasi pembentukan Kabupaten Kundur tidak lama lagi. Semua syarat sudah dipenuhi. Malah BP2K3 mengakui bahwa dari sekitar 82 calon daerah pemekaran, pemekaran Kabupaten Kundur termasuk yang paling lengkap berkasnya (Batam Pos, 20 Mei 2013, hlm 33). Jadi, bisa dikatakan bahwa pembentukan Kabupaten Kundur tinggal menunggu “ketok Palu” dari pusat.

Cukup menarik jika mencermati pernyataan Abdul Malik, Dewan Penggerak Utama BP2K3 yang dimuat Batam Pos ini. Baginya, pembentukan Kabupaten Kundur ini demi mewujudkan masyarakat Kundur yang sejahtera. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi.

Dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa saat masih bergabung dengan Kabupaten Karimun masyarakat Kundur tidak sejahtera, kualitas pelayanan rendah, tidak ada pemerataan pelayanan dan pembangunan ekonominya lambat. Nah, dari sinilah akhirnya dilihat bahwa pemekaran Kabupaten Kundur merupakan jawabannya.

Apakah memang demikian? Mari kita lihat satu per satu. Soal kesejahteraan memang akan sulit dilihat karena tolok ukurnya. Sejahtera itu abstrak. Dimana letak nilai kesejahteraan? Namun akan berbeda dengan masalah yang lain seperti kualitas pelayanan, pemerataan pelayanan dan pembangunan ekonomi. Masalah ini dapat dilihat. Dan memang itulah yang terjadi.

Namun apakah memang harus memekarkan diri? Tidak harus!!! Yang harus dicari penyelesaiannya adalah akar masalahnya, bukan dengan langsung memisahkan diri. Jika kita hanya mencari solusi instan seperti ini akan menjadi tanda buruk ke depan. Masalah tetap akan dipelihara, karena akar masalahnya tidak diselesaikan. Misalnya, apakah dengan terbentuknya Kabupaten Kundur, maka rakyat yang ada di pulau-pulau kecil yang jauh dari Kundur otomatis akan sejahtera, pelayanan akan baik dan pembangunan ekonomi bagus?

Masalah yang ada di Kundur saat ini adalah manajemen buruk ditambah mentalitas pejabat yang buruk. Hal ini membuat adanya pemusatan pada satu tempat, yaitu Tanjung Balai Karimun. Pejabat pusat tidak punya perhatian pada daerah. Orientasinya adalah diri sendiri dan keluarga. Pejabat tidak melaksanakan tugasnya sebagai amanah, melainkan berjuang bagaimana memperkaya diri sendiri. Hal inilah yang membuat perhatian pada rakyat di daerah sangat rendah, yang berpengaruh pada kebijakan.

Jadi, jika mau memajukan daerahnya maka pejabat harus lebih dahulu mengetahui potensi yang ada di suatu daerah. Kembangkanlah potensi itu. Undang insvestor luar untuk mengembangkan potensi itu. Pejabat juga harus benar-benar mau berkorban demi kamajuan hidup rakyatnya. Yang terjadi saat ini adalah pengabaian. Kalaupun diperhatikan maka potensi itu demi kepentingan pribadi dan keluarga.

Pembentukan Kabupaten Kundur hanya akan membuat masalah yang sama saja. Memang pelayanan kepada masyarakat akan menjadi cepat. Namun itu hanya khusus yang di Tanjung Batu dan Kundur. Pembentukan Kabupaten Kundur ini akan tetap menimbulkan masalah karena potensi daerah belum tergarap. Mentalitas orangnya pun belum siap benar. Ujung-ujungnya hanya menyesengsarakan rakyat kecil.

Maka dari itu, pertanyaan dasarnya: benarkah pembentukan Kabupaten Kundur itu demi kesejahteraan rakyat? TIDAK sama sekali. Pembentukan Kabupaten Kundur hanyalah demi kepentingan politik segelintir orang yang haus akan kekuasaan dan uang. Adalah omong kosong jika mengatakan bahwa masyarakat Kundur setuju dengan rencana pemekaran ini. Akar rumput tidak setuju dengan pemekaran, karena pemekaran akan menyusahkan hidup mereka. Yang begitu getol dengan pembentukan Kabupaten Kundur ini adalah mereka yang tidak mendapat tempat di politik kekuasaan Kabupaten Karimun.

Oleh karena itu, pemerintah pusat harus mencermati masalah ini. Pemerintah pusat harus mau turun ke bawah mendengarkan suara orang-orang kecil, sebelum membuat keputusan yang berdampak buruk bagi kehidupan banyak orang kecil. Adalah jauh lebih baik jika pemerintah pusat mulai membenahi manajemen dan pejabat di Kabupaten Karimun, termasuk bupatinya. Mereka-mereka ini harus dibenahi mentalitasnya agar mau beralih dari kepentingan pribadi ke kepentingan masyarakat kecil. Rakyat juga harus disadarkan agar ke depan jangan memilih orang yang salah dalam memimpin Kabupaten Karimun.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pengalaman Menjadi Tim Sukses Caleg Gagal …

Harja Saputra | | 24 April 2014 | 08:24

Pojok Ngoprek: Tablet Sebagai Pengganti Head …

Casmogo | | 24 April 2014 | 04:31

Virus ‘Vote for The Worst’ Akankah …

Benny Rhamdani | | 24 April 2014 | 09:18

Nonton Pengumpulan Susu Sapi di Kampung …

Merza Gamal | | 24 April 2014 | 08:30

Kompasiana Menjadi Sorotan Pers Dunia …

Nurul | | 22 April 2014 | 19:06


TRENDING ARTICLES

Nasib Capres ARB (Ical Bakrie) dan Prabowo …

Mania Telo | 3 jam lalu

Provokasi Murahan Negara Tetangga …

Tirta Ramanda | 4 jam lalu

Aceng Fikri Anggota DPD 2014 - 2019 Utusan …

Hendi Setiawan | 5 jam lalu

Prabowo Beberkan Peristiwa 1998 …

Alex Palit | 9 jam lalu

Hapus Bahasa Indonesia, JIS Benar-benar …

Sahroha Lumbanraja | 10 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: