Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Dewa Gilang

Single Fighter!

Ahmadiyah dan Problem Demokrasi Indonesia

OPINI | 20 May 2013 | 21:03 Dibaca: 742   Komentar: 24   12

Negara menjamin hak beragama dan atau kepercayaan bagi masing-masing warga negara. Atas dasar itu, sebagian masyarakat menjalankan praktik ibadah “Ahmadiyah”, yang diyakini oleh para pengikutnya sebagai ajaran Islam.

Jika kita buka UUD Pasal 29 Ayat 2, maka desakan apalagi hingga pelarangan terhadap Ahmadiyah relatif berlawanan dengan konstitusi negara kita.

Sebab, Pasal 29 Ayat 2 UUD 45 itu telah menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Sehingga, dari sisi konstitusi, harusnya jamaah Ahmadiyah bukan hanya mendapat jaminan dan kemerdekaan dalam dan juga untuk menjalankan keyakinanannya, tapi juga perlindungan para pemeluknya sebagai konsekuensi diri mereka sebagai sama-sama anak bangsa.

Dari sisi ini pula kita melihat segala upaya untuk membubarkan Ahmadiyah, melarang jamaahnya untuk beraktifitas ibadah adalah sebagai wujud yang bertolak belakang dari konstitusi itu sendiri.

Demikian pula dengan perlakuan anarkis sebagian massa yang mempertontonkan “drama horor” kepada jamaah Ahmadiyah adalah sebagai sebuah upaya melawan konstitusi negara Indonesia.

Namun, di sisi lain kita juga tak menutup mata terhadap keberatan sebagian muslim terhadap Ahmadiyah. Selama ini, kabar yang beredar ialah bahwa Ahmadiyah mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi. Dan seperti diketahui bersama, bagi Muslim persoalan “khatam-nya” ke-Nabi-an oleh Nabi Muhammad Saww adalah sesuatu yang fundamental, hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

Mereka keberatan jika Ahmadiyah, dengan mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, lantas memakai Islam sebagai cantuman agamanya. Andai Ahmadiyah -menurut mereka- tidak memakai “embel-embel” Islam, maka apapun yang menjadi keyakinannya tidak akan diusik, karena UUD 45 menjamin setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan atau kepercayaannya masing-masing.

Sampai di sini kita dapat memahami argumen pihak-pihak yang keberatan terhadap Ahmadiyah. Namun selesaikah urusan Ahmadiyah dengan “mendesaknya” sebagai non muslim?

Jawabannya tidaklah semudah itu. Sebab, selama ini, publik terkesan melakukan “gebyah uyah” terhadap Ahmadiyah. Antara Ahmadiyah Qadiyan dan Lahore sangat nyata perbedaannya dalam memandang status Mirza Ghulam Ahmad. Apakah Ahmadiyah Lahore lalu juga harus mengubah statusnya menjadi non muslim?

Kedua, di Pakistan, negeri dimana Ahmadiyah ditetapkan statusnya sebagai non muslim minoritas, terbukti gagal dalam melindungi hak-hak beribadah serta berkeyakinan jamaah Ahmadiyah. Kekerasan demi kekerasan terus saja mengalir terhadap jamaah ini. Lalu, apakah jaminan dari pemerintah terhadap jamaah Ahmadiyah bila mereka merubah statusnya menjadi non muslim?

Secara historis, keberadaan Ahmadiyah bukan barang baru di negara ini. Mereka telah lama ada jauh sebelum negara ini diproklamirkan menjadi negara yang merdeka nan berdaulat. Selama itu pula, meski nada-nada sumbang terdengar, tak pernah ada kabar penyerangan, intimidasi, pengrusakan terhadap jamaah Ahmadiyah.

Kasus yang paling nyata dan patut untuk kita jadikan contoh dalam menyikapi perbedaan dengan Ahmadiyah adalah apa yang ditunjukkan oleh pendiri organisasi Persatuan Islam. Dari kabar yang penulis dapatkan, konon, A. Hassan, pendiri ormas Persis pernah berdebat dengan salah satu tokoh Ahmadiyah. Dan tak terdengar kabar ada aksi anarkis dari massa terhadap jamaah Ahmadiyah selagi perdebatan itu berlangsung.

Atau sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Bangsa, Bung Karno. Dalam majalah Panji Islam tahun 1940, Bung Karno pernah menulis perihal Ahmadiyah. Meski Beliau dengan tegas menyatakan tak setuju, namun Bung tetap menghargai keberadaan Ahmadiyah bahkan memuji jasa-jasa Ahmadiyah untuk mengenalkan Islam di dunia Barat, yang diibaratkan Bung Karno dengan “batu karang yang menembus air laut”. (Lihat “Menyingkap Tirai Sejarah”, Asvi Warman Adam).

Bisa dikatakan bahwa para pendahulu kita, terhadap ahmadiyah, lebih memilih sikap untuk “sepakat untuk tidak sepakat”, mengedepankan dialog ketimbang aksi-aksi anarkis yang membabi-buta yang pada akhirnya justru akan mencoreng jelaga hitam di wajah Islam itu sendiri.
Bagi pemerintah, maka kasus Ahmadiyah ini bisa dikatakan sebagai ujian bagi penerapan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi pemerintah harus menjamin keyakinan warga negaranya. Namun, di sisi lain, pemerintah juga tak bisa menutup telinga dari warga negaranya yang merasa “kesucian” agamanya telah dinista.

Gitu aja koq repot!

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Gandari: Menyibak Karakter dan Sikap …

Olive Bendon | | 18 December 2014 | 17:44

Meteorisme, Penyakit Hitler yang …

Gustaaf Kusno | | 18 December 2014 | 12:20

Hidayat Nur Wahid Tidak Paham Hukum …

Hendra Budiman | | 18 December 2014 | 12:50

Rangkuman Foto: Menyusuri Monumen Penting di …

Bisurjadi | | 18 December 2014 | 14:42

Ikuti Blog Competition ”Warna Warni Indah …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 10:50


TRENDING ARTICLES

Seleb yang Satu Ini Sepertinya Belum Layak …

Adjat R. Sudradjat | 9 jam lalu

Konyolnya Dokumen Hoax Kementerian BUMN Ini …

Gatot Swandito | 10 jam lalu

Menyoal Boleh Tidaknya Ucapkan “Selamat …

Dihar Dakir | 11 jam lalu

Presiden Jokowi Mesti Kita Nasehati …

Thamrin Sonata | 13 jam lalu

Pilot Cantik, Menawan, dan Berhijab …

Axtea 99 | 17 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: