Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Paskah Manurung

Saya pemerhati masalah politik dan sosial

Harkitnas: Anggota DPR Penipu, Parpol yang Bebal

OPINI | 20 May 2013 | 07:40 Dibaca: 321   Komentar: 0   0

Belakangan ini kembali anggota DPR disorot. Setelah kasus korupsi kini kasus malas ikut rapat kembali terulang seperti periode lalu. Malah kemalasan periode sekarang lebih parah dari yang sebelumnya.  Rapat-rapat di DPR seperti Rapat Paripurna dan Rapat Komisi sepi dari anggota DPR.

Baru-baru ada rilis BK-DPR merilis absensi anggota-anggota DPR. Disitu terlihat banyak anggota DPR yang tidak hadir mengikuti rapat. Dari data yang dirilis saja sebenarnya sudah sangat memprihatinkan, padahal fakta sebenarnya lebih parah lagi. Sebab absensi tersebut sebenarnya bisa “dimanipulasi” oleh anggota bersangkutan.

Pertama, dengan hanya datang untuk tanda tangan saja, lalu pergi meninggalkan rapat. Kedua, dengan menitipkan tanda tangan pada staf atau staf setjen/Komisi. Ketiga, tanda tangan secara akumulatif yaitu dengan memanggil staf Setjen/Komisi setiap minggu/bulan, kemudian mereka meminta daftar absensi rapat lalu dimana mereka tidak hadir, selanjutnya mereka menandatangani daftar absensi dikolom yg mereka tidak hadir.

Praktek manipulatif seperti ini tidak hanya berlangsung pada saat rapat saja, tapi juga pada saat reses. Banyak anggota dewan yang tidak turun ke konstituen pada saat reses at. Namun demikian laporan resesnya ada dan lengkap ke Setjen DPR, walau sesungguhnya lapaoran tersebut hanya berupa karangan indah semata alias fiktif. Sementara para anggota dewan ini sudah menerima uang reses yang jumlahnya seratusan juta rupiah untuk sekali reses yang berlangsung 4x setahun.

Secara sederhana dapat dilihat bahwa ini jelas merupakan praktek-praktek penipuan,  tidak jujur ! Apa yang diharapkan dari seorang penipu ? Masyarakat tentunya berharap banyak kepada anggota DPR, karena anggota DPR sebagai wakil rakyat punya komitmen meperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi pada kenyataannya, dalam hal yang sederhana saja mereka sudah tidak jujur, bagaimana mereka mau memperjuangkan kepentingan rakyat ?  Apa yang diharapkan dan dihasilkan dari para penipu ?

Permasalahan ini sangat elementer. Mungkin banyak yang menganggap remehmasalah bolos dan memanipulasi absesnsi ini. Tapi sebenarnya ini adalah masalah yang sangat serius dan mendasar. Bagaimana seorang penipu mau berbuat baik ? Untuk hal yang kecil aja mereka korup, apalagi dengan hal-hal besar seperti dana-dana APBN yang luar biasa jumlahnya ? Orang-orang sepeti ini sepertinya ingin berbuat baik, ingin berbakti kepada bangsa dan negara, tapi sesungguhnya adalah orang-orang munafik.

Kejadian seperti ini tentu sangat memprihatinkan. Coba kita menelaah mengapa mereka bisa jadi seorang penipu. Mereka duduk di dewan melalui partai politik. Perwakilan partai di dewan disebut dengan Fraksi sehingga anggota dewan bertanggung jawab kepada fraksinya masing-masing. Sementara itu fraksi bertanggung jawab kepada partainya masing-masing.

Anggota DPR awalaupun disebut sebagai wakil rakyat, dalam kenyataannya tidak demikian, mereka adalah wakil partai. Mengapa demikian ? Karena mereka hanya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh partai, bukan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Bila mereka tidak melaksanakan apa yang telah digariskan partai mereka harus siap di-PAW (Pergantian Antar Waktu). Tapi bila mereka tidak melaksanakan amanat rakyat tidak ada sanksi apa-apa buat mereka. Ini lah sesungguhnya yang menjadi awal permasalahan, sebab dari sini timbul banyak persoalan lainnya.

Permasalahan pertama, para anggota dewan tentu takut bila mereka dipecat oleh partainya. Bila mereka melaksanakan amanat rakyat tapi tidak sesuai dengan garis kebijakan partai, mereka harus siap-siap dipecat. Mekanisme PAW ini merupakan momok bagi anggota dewan. Partai mempunyai “senjata pamungkas” yaitu mencabut keanggotaan partai, bagi anggota dewan yang tidak menuruti garis kebijakan partai. Hal ini akan berakibat dengan lepasnya jabatan seseorang sebagai anggota dewan, karena dia duduk di DPR sebagai perwakilan suatu partai. Apalagi ada partai yang menerbitkan “surat sakti”, yaitu surat pernyataan dari anggota dewan yang mereka tandatangani sebelum mereka dilantik, yang menyatakan bahwa mereka siap setiap saat untuk diberhentikan.

Dari sini sebenarnya posisi anggota dewan sangat lemah bila dikaitkan dengan mekanisme PAW. Mekanisme PAW ini sebenarnya harus ditinjau ulang, agar posisi anggota DPR sebagai wakil rakyat bisa lebih kuat, bukan sebagai wakil partai, tapi harus benar-benar sebagai wakil rakyat. Mereka yang di PAW harus dibatasi pada anggota dewan yang melanggar tatib dan melanggar hukum/susila saja, bukan untuk mereka yang melawan kebijakan partai, karena tidak selalu kebijakan partai merupakan kehendak rakyat.

Permasalahan kedua, sudah menjadi rahasi umum bila anggota dewan banyak yang “ditugaskan” oleh partainya untuk mencari sumber dana untuk partai. Partai melalui fraksi biasanya sudah menentukan siapa-siapa anggota yang bisa dan mampu untuk “bermain”. Dalam upaya mengumpulkan dana inilah banyak anggota dewan yang harus meninggalkan tugas utamanya meninggalkan rapat. Dan demi tugas ini pula banyak anggota dewan yang terjerat dalam masalah korupsi.

Permasalahan ini berkaitan dengan banyak anggota DPR adalah orang-orang kaya, dimana mereka duduk di dewan hanya sebagai status saja. Banyak dari mereka yang memang tidak diharapkan oleh partainya untuk mengikuti rapat di DPR. Mereka hanya perlu setor dana untuk berbagai acara dan kegiatan partai. Jadi tidak heran bila secara faktual mereka jarang sekali mengikuti rapat walaupun mungkin di daftar absensi mereka kerap hadir.

Selain itu permasalahan rangkap jabatan juga menjadi penyebab malasnya anggota DPR mengikuti rapat. Tugas sebagai anggota DPR merupakan tugas penting yang sangat sulit disambi dengan pekerjaan. Jikapun mau, sudah seharusnya tugas sebagai anggota DPR harus nyang lebih diutamakan. Jadi harus ada mekasime yang lebih jelas dan tegas mengenai rangkap jabatan anggota DPR agar tugas utama sebagai anggota DPR tidak lagi diabaikan seperti yang kita lihat selama ini, khususnya bagi para pimpinan partai.

Uraian diatas sedikit banyak memberikan gambaran mengapa banyak anggota dewan yang malas. Bisa dilihat yang paling bertanggung jawab atas kemalasan mereka adalah partai-partai politik tempat mereka bernaung. Dari sekian banyak yang malas ada tidak yang sudah dikenakan sanksi oleh partainya. Kalaupun ada, sanksi apa yang sudah diberikan partainya kepada meraka ?

Yang lebih menyakitkan lagi, para anggota dewan yang malas tersebut masih dicalonkan kembali oleh partainya masing-masing sebagai bacaleg pada Pemilu mendatang. Benar-benar tidak masuk akal sehat bagi mereka yang masih punya akal sehat. Tapi ini memang  benar-benar sudah diluar akal sehat.  Partai-partai walau sudah lama dan berulang-ulang diingatkan oleh banyak kalangan, mulai dari masyarakat biasa, media, akademisi, pakar, hingga tokoh-tohoh masyarakat, supaya tidak mencalonkan lagi para anggota dewan yang malas, tapi dalam kenyataannya tetap saja mencalonkan mereka. Ini membuktikan bahwa partai tidak perduli dengan suara rakyat, partai memang bebal !!

Permasalahan partai yang bebal dan masih saja mencalonkan caleg-caleg busuk (termasuk mereka yang sudah terindikasi korupsi), juga merupakan masalah elementer. Mungkin banyak juga yang menganggap remeh bahwa itu adalah urusan partai masing-masing, dan nanti masyarakat pasti tidak akan memilih lagi caleg-caleg busuk tersebut.  Tapi harus disadari bukan disitu letak masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah tidak ada itikad baik dari partai-partai politik tersebut untuk memperbaiki negeri ini. Mereka dengan sadar dan sesadar-sadarnya mencalonkan lagi caleg-caleg busuk yang sudah mengkhianati rakyatnya.

Jelas bahwa parpol-parpol mencalonkan kembali caleg-caleg busuk ini hanya untuk kepentingan parpol semata dan bukan untuk kepentingan rakyat. Bagaimana parpol bisa mengatakan mau membuat perbaikan kepada bangsa dan negara bila apada dasarnya tidak ada itikad baik ? Bagaimana parpol bisa mengatakan bahwa mereka mencalonkan kader-kader terbaik ? Kembali yang terlihat jelas adalah kemunafkan !

Jadi, apa yang kita harapkan dari KEMUNAFIKAN ? Apa yang kita harapkan dari anggota DPR yang PENIPU ?? Apa yang kita harapkan dari Partai yang BEBAL ??

Pada hari ini kita kebetulan memperingati Hari Kebangkitan Nasional (HARKITNAS). Hari ini merupakan momen yang baik bagi kita semua untuk bangkit dari keterpurukan bangsa ini. Bangkit dari keterpurukan akibat anggota legislatif yang busuk dan pimpinan partai yang bebal. Momen yang baik untuk menyadarkan para legislatif busuk untuk sadar diri tidak mencalonkan lagi pada Pemilu mendatang. Momen yang baik untuk menyadarkan para pimpinan parpol untuk tidak mencalonkan kembali para caleg-caleg busuk. Tidak tahu entah jadi apa negeri ini nanti bila para pimpinan parpol tetap bebal dan caleg-caleg busuk tetap bertahan di Parlemen mendatang.

Saya hanya berharap para anggota DPR yang PENIPU serta para pemimpin dan pimpinan partai yang BEBAL supaya cepat SADAR agar tidak ada lagi KEMUNAFIKAN di negeri ini !!

BANGKITLAH NEGERIKU, BANGKITLAH BANGSAKU !

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Makan Ikan Petrus dari Laut Galilea …

Andre Jayaprana | | 23 August 2014 | 00:20

Pihak Jokowi-JK Sudah Tepat Bila Mengadopsi …

Abdul Muis Syam | | 23 August 2014 | 03:40

Keputusan MK tentang Noken, Bagaimana …

Evha Uaga | | 22 August 2014 | 12:23

Goa Kalak Pertapaan Prabu Brawijaya …

Nanang Diyanto | | 23 August 2014 | 02:30

Kompasiana Nangkring bareng Sun Life: …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 12:58


TRENDING ARTICLES

Mulianya Hamdan Zoelva, Hinanya Akil Mochtar …

Daniel H.t. | 9 jam lalu

Ada Foto ‘Menegangkan’ Ibu Ani …

Posma Siahaan | 10 jam lalu

Mempertanyakan Keikhlasan Relawan Jokowi-JK …

Muhammad | 11 jam lalu

Pesta Perkawinan Mewah, Apa Ngaruh dalam …

Ifani | 14 jam lalu

SBY ‘Ngrecoki’ Jokowi …

Suko Waspodo | 16 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: