Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Mahfud Alfajar

yakin usaha sampai

Pilkades: Demokrasi, Cost Politik, Korupsi, dan Masyarakat

OPINI | 19 May 2013 | 18:12 Dibaca: 403   Komentar: 0   0

KORKOM SN- Indonesia merupakan satu-satunya Negara yang paling demokratis di Dunia lihat saja dari cara menentukan Pemimpin dari mulai Presiden, gubernur ,bupati, camat sampai dengan kepala desa semuanya dipilih langsung oleh rakyat dengan beasaskan (LUBERJURDIL) Langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil bandingkan dengan Negara lain yang katanya paling demokratis seperti Amerika dan antek-anteknya.

Disini saya mencoba mengupas salah satu bagian pesta Demokrasi yang ada dinegara ini yaitu pemilihan kepala desa, saat saya menempuh perjalanan dari Lamongan menuju Surabaya pada minggu siang sekitar pukul 13.30 hampir semua Balai Desa penuh sesak dengan kumpulan masyarakat yang mulai antri untuk menggunakan hak pilihnya dan ada pula yang sudah melaksanakan perhitungan karena waktu pencoblosan dibatasi sampai dengan siang hari, dinamika seperti ini sangat baik untuk pembelajaran buat generasi penerus kedepanya karena disuguhkan dengan tontonan demokrasi yang sangat bagus dalam aspek keterbukaan dan transparansi.

Akhir-akhir ini hampir semua desa disibukan dengan PILKADES, saya akan memaparkan beberapa fakta keganjilan yang terjadi hampr disemua Desa yang ada dilingkungan sekitar saya , fakta pertama yaitu besarnya modal yang dibutuhkan oleh calon kepala desa modal ini digunakan untuk berkampanye cara yang digunakan sangatlah unik dan berbeda seperti membayar semua pengunjung warung didesa, membagikan kerudung dan sarung pada masyarakat sampai dengan pembagian uang secara terang-terangan.

Cost politik dalam PILKADES bisa dikatakan sangat tidak masuk akal dan bisa lebih dari pada cost politik untuk caleg DPRD, banyangkan saja untuk pemenangan calon kepala desa bisa mengahbiskan dana dari 200 jt-600 jt, bahkan dibeberapa desa ada yang menghabiskan dana lebih dari 1 M, sangat tak masuk akal bukan ? bagaimana modal itu dapat kembali ? bukankah ini yang akan membuat pemanfaatan jabatan kades semakin parah karena adanya tuntutan mengembalikan modal yang mereka habiskan saat berkampanye yang kebanyakan modal itu didapat dari hasil Hutang atau menggadaikan tanah, tak heran juga banyak bantuan pemerintah yang turun ke Desa diselewengkan oleh pejabat desa bantuan seperti RASKIN, BLT, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

Fakta kedua adalah seringnya terjadi konflik yang berujung pada tindakan fisik dan anarki seperti tawuran dan perkelahian masal yang terjadi antara pendukung satu calon dengan pendukung calon yang lainya, hal ini banyak terjadi saat PILKADES dikarenakan masih rendahnya taraf pendidikan kebanyakan warga desa yang masih banyak menggunakan hukum rimba, factor lain adalah kurangnya kesadaran tentang system demokrasi yang dijalankan sehingga dalam aplikasinya banyak terjadi kekeliruan dan penyelewengan.

Apakah seperti ini sistim Demokrasi ? yang digembor-gemborkan sebagai sistim terbaik yang ada tapi dalam penerapan dan implementasinya INDONESIA belum siap sepertinya dibuktikan dengan banyaknya terjadi penyelewengan dan kecurangan, ini demokrasi atau DEMOCRAZY.

Siapakah yang patut disalahkan terkait penyelewengan demokrasi dan para pejabat yang korup? pejabatya ? mereka sudah pasti salah tapi dibalik itu ada pihak yang sangat dapat disalahkan terkait semua masalah yang terjadi  yaitu masyarakatnya sendiri yang tidak menjalankan demokrasi dengan semestinya, lihat saja saat ada PILKADES, PEMILUKADA dan lain sebagainya masyarakat tidak dapat menentukan pilihan denga hati nurani mereke mereka memilih pemimpin yang memberi mereka UANG saat berkampanye , bukan visi misi mereka kedepan yang dilihat masyarakat tapi jumlah uang yang dibagikan yang menjadi acuan,

Salahkah para pemimpin ini yang nantinya saat mereka berjabatan mereke korupsi, menyelewengkan anggaran ? merekka melakukan ini karena untuk mengembalikan cost politik yang digunakan saat berkampanye yang itu masuk ke perut-perut rakyak yang serakah, memang tindakan korupsi dan lain sebagaiya tidak dapat dibenarkan tapi saat kita menerima uang kampanye pada pemilu itu lebih menjijikan dari korupsi itu sendiri karena inilah cikal bakal korupsi yang lebih besar .

Bagaimana ini semua dapat dihindarkan ? bagaimana korupsi dapat dihentikan ? bagaimana rakyat dapat sejahtera ? mari kita mulai politik yang bersih dan ini diawali sejak kita memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat, kita pilih yang membawa aspirasi rakyat yang memperjuangkan rakyat dalam visi dan misinya, dan kita tolak MONEY POLITIK , hentikan praktik kecurangan dalam pemilu dan tentunya membutuhkan ketegasan pemerintah dalam komitmen untuk menjalankan pemberantasan KKN.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Serangan Teror Penembakan di Gedung Parlemen …

Prayitno Ramelan | | 24 October 2014 | 06:00

Petualangan 13 Hari Menjelajahi Daratan …

Harris Maulana | | 24 October 2014 | 11:53

[ONLINE VOTING] Ayo, Dukung Kompasianer …

Kompasiana | | 16 October 2014 | 14:46

Sedekah Berita ala Jurnalis Warga …

Siwi Sang | | 24 October 2014 | 15:34

Bagi Cerita dan Foto Perjalanan Indahnya …

Kompasiana | | 22 October 2014 | 17:59


TRENDING ARTICLES

Akankah Jokowi Korupsi? Ini Tanggapan Dari …

Rizqi Akbarsyah | 5 jam lalu

Jokowi Berani Ungkap Suap BCA ke Hadi …

Amarul Pradana | 6 jam lalu

Gerindra dapat Posisi Menteri Kabinet Jokowi …

Axtea 99 | 8 jam lalu

Nurul Dibully? …

Dean Ridone | 8 jam lalu

Jokowi Tunda Tentukan Kabinet: Pamer …

Ninoy N Karundeng | 11 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: