Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Dara Muluk

Seorang pekerja dan pengamat politik yang berharap Indonesia bersih dari para koruptor.

Dilema Impor Daging Sapi

OPINI | 17 May 2013 | 13:36 Dibaca: 473   Komentar: 18   1

Beberapa bulan ini, publik disuguhkan dengan berbagai macam pemberitaan tentang LHI yang ditangkap KPK karena terduga melakukan kasus suap daging sapi impor. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari tertangkap tangannya Ahmad Olong (Fathanah) disebuah hotel yang konon katanya akan memberikan uang suap 1 M kepada LHI atas komitmen awal untuk menaikkan kuota impor daging sapi tersebut.
Padahal sejatinya LHI tidak memiliki wewenang untuk menaikkan kuota impor. Walaupun demikian tetap saja mereka menuduh bahwa LHI bisa menjual “pengaruhnya” sebagai presiden PKS ke Mentan yang nota bene adalah kader PKS. Apa memang demikian? Nyatanya justru Mentan sangat giat sekali mengusahakan agar kuota impor daging sapi dikurangi. Keinginan Mentan ini dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada peternak local agar bisa meningkatkan taraf hidupnya walaupun memang harus diakui bahwa masih diperlukan penambahan lahan untuk ternak sapi ini. Silakan buka referensi ini:
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/05/06/155744
Dampak kebijakan Mentan ini rupanya membuat gerah Negara tetangga sebagai pensuplai daging sapi ke Indonesia. Berbagai upayapun dilakukan oleh mereka untuk mengubah keputusan Mentan yang menurunkan kuota impor tersebut. Operasi intelligence pun dijalankan hingga ditangkapnya LHI dan diiringi kasus-kasus lanjutannya yang menimpa PKS.
Yang paling nyata kemudian adalah dengan melakukan berbagai aksi untuk menjelekkan citra PKS. Nampaknya mereka benar-benar dendam dengan kader PKS yang ada di Mentan tersebut. Upayapun berhasil, media yang senang sekali membuat sensasi bisa dimanfaatkan untuk hal ini. Yang terjadi kemudian adalah seperti yang kita saksikan, PKS di bully habis-habisan. Bahkan kemudian nampak sekali adanya upaya untuk membenturkan PKS dengan KPK. Nampaknya KPK pun masuk dalam jebakan ini. Buktinya mereka sangat gencar dan agresif untuk mengusut kasus LHI yang awalnya dituduh menerima uang suap kini dijadikan tersangka kasus TPPU.
Walaupun dalam acara ILC yang lalu para pakar telah menyatakan bahwa TPPU baru bisa digunakan jika ada Predikat Crime nya dan kita tahu bahwa pada kasus LHI ini masih belum jelas apa sebenarnya Predikat Crimenya tersebut. Namun demikian KPK tetap tak bergeming, JB selaku juru bicara KPK hanya berkata, “kita tunggu saja nanti di pengadilan”. Sementara kasus besar lainnya yang telah terang benderang seperti Century, Hambalang, BLBI dsb sementara ini di “pause” dulu. Wajar jika kemudian banyak yang menyatakan bahwa KPK telah melakukan “TEBANG PILIH”.
Dari semua kejadian tersebut sebenarnya yang rugi adalah kita sendiri karena sesama anak negeri saling bertengkar sementara Negara tetangga tersenyum dan tertawa senang. Upaya mereka nampaknya belum cukup dengan hanya sekedar membuat PKS hancur. Lobby-lobby pun gencar dilakukan. Deal-dealpun nampaknya dijalalankan. Buat mereka tidak ada istilah halal haram, semua cara bisa dilakukan.
Nampaknya usaha mereka telah berhasil. Rabu bulan lalu secara resmi Menko dan Mendag menyatakan akan menambah kuota impor daging sapi. Sementara public masih dibius dengan pemberitaan tentang PKS yang tendensius.
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/04/17/153366/Kuota-Impor-Daging-Sapi-Ditambah
Saat ini kita benar-benar bingung melihat kenyataan yang ada. Sebagai warga Negara biasa, tak banyak yang bisa kita lakukan selain berdoa semoga para pemimpin negeri, para menteri dan para pembuat kebijakan lainnya melakukan kerjanya dengan hati nurani dan semata-mata demi kesejahteraan rakyat.
Upaya lainnya yang bisa kita lakukan adalah mari gunakan hak kita th. 2014 nanti untuk memilih para wakil rakyat yang benar-benar amanah dan professional.
Sampai saat ini, secara pribadi saya harus mengakui bahwa PKS lah yang masih paling baik diantara partai lainnya. Tidak hanya para wakil rakyatnya tapi bisa kita lihat juga kinerja para kepala daerahnya seperti Ahmad Heryawan, Gatot Pujo, Iwan Prayitno dsb belum lagi para menterinya.
Kalo kita mau jujur pastilah semua sepakat tentang hal ini, tapi nampaknya karena kepentingan-kepentingan tertentu membuat kita kadang tidak mau mengakui hal tersebut. Tidak masalah memang, karena setiap kita bebas untuk memilih dan tidak ada paksaan dalam memilih hanya yang perlu diingat, apalagi sebagai muslim maka setiap pilihan yang kita lakukan, apapun itu akan kita pertanggung jawabkan kelak dihadapan sang Pencipta.
Salam damai untuk Indonesia yang tercinta.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

ISIS: Dipuja atau Dihindari? …

Baskoro Endrawan | | 26 July 2014 | 02:00

Mudik Menyenangkan bersama Keluarga …

Cahyadi Takariawan | | 26 July 2014 | 06:56

Sensasi Rafting di Kali Oyo Gunungkidul …

Tri Lokon | | 25 July 2014 | 15:27

ASI sebagai Suplemen Tambahan Para Body …

Andi Firmansyah | | 26 July 2014 | 08:20

Ikuti Lomba Resensi Buku Tanoto Foundation! …

Kompasiana | | 11 July 2014 | 16:12


TRENDING ARTICLES

Legitimasi Pilpres 2014, Gugatan ke MK dan …

Michael Sendow | 12 jam lalu

Risma dan Emil Lebih Amanah Dibanding …

Leviana | 12 jam lalu

Analisis Prosedur Sengketa Hasil Pilpres …

Muhammad Ali Husein | 13 jam lalu

Jokowi: The First Heavy Metal’s …

Severus Trianto | 15 jam lalu

Dilema MK …

Akhmad Yunianto | 18 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: