Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Mencari Kebenaran

benar dan benar mencari kebenaran

“Pemerintah Harus Tolak Menanggung Hutang Konglomerat BLBI”

REP | 15 May 2013 | 22:30 Dibaca: 512   Komentar: 0   0

“HARUSNYA PEMIMPIN INDONESIA CONTOH ARGENTINA TOLAK KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MEMBAYAR HUTANG PARA KONGLOMERAT HITAM BLBI”

Seharusnya, demi sekian puluh juta orang miskin di Indonesia, pemerintah tak perlu malu untuk mengakui bahwa negeri ini telah jatuh miskin. Dan, salah satu penyebab utamanya adalah beban besar utang luar negeri. Kebijakan Presiden SBY pada saat itu bertolak belakang dengan yang terjadi di Argentina. Pres. Argentina Kirchner MEMINTA PENGHAPUSAN LEBIH DARI 70% utang luar negeri kepada anggota Paris Club dan WB (kecuali IMF). Argentina hanya akan membayar sebagian, yaitu paling banyak 41,8 miliar dollar AS dari 102,6 miliar dollar AS utang luar negeri. Utang itu pun akan dikonversikan ke dalam bentuk obligasi baru yang memiliki jangka waktu pembayaran hingga tahun 2045 atau 40 tahun dari sekarang. [Ref]

Jika para pemimpin hanya bisa terus membayar utang najis dengan menambah utang baru (gali lubang tutup lubang), maka seorang lulusan SMA pun bisa melakukannya. Tidak usah seorang sarjana atau doktor ekonomi. Yang kita butuhkan adalah mental yang berani memperjuangkan nasib rakyat? Memperjuangkan penghapusan atau setidaknya penjadwalan kembali utang najis untuk dialihkan untuk pembangunaan sektor riil, subsidi pendidikan, dan membuka usaha dan industri pertanian dan perikanan. Dan sayang, hingga saat ini, SBY masih ngotot [sumber] akan membayar semua utang “berlabel” Indonesia, padahal banyak utang Indonesia adalah utang dari para konglomerat hitam itu”

Jika Argentina bisa mengajukan diskon kewajiban pembayaran utang hingga 70%, atau menlikuidasi utang Argentina pada IMF dengan skema single payment dengan refinancing total USD 9.8 dalam keadaan sosio-ekonomi yang buruk, mengapa Indonesia tidak bisa? Indonesia justru memiliki sumber kekayaan yang jauh lebih besar daripada Argentina. Kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2003-2005 justru jauh lebih baik dari sosio-ekonomi Argentina pada saat itu. Pada kondisi ini, setidaknya pemerintah dapat menangguhkan pembayaran utang dan bunga dengan jaminan kekayaan alam kita yang akan kita kelola.

MERDEKA

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Fatimah Hutabarat, Derita di Penjara …

Leonardo | | 01 October 2014 | 12:26

Saya Ingin Pilkada Langsung, Tapi Saya Benci …

Maulana Syuhada | | 01 October 2014 | 14:50

BKKBN dan Kompasiana Nangkring Hadir di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 10:37

Ayo Menjadi Peneliti di Dunia Kompasiana …

Felix | | 01 October 2014 | 11:29

Ikuti Blog Competition “Aku dan …

Kompasiana | | 30 September 2014 | 20:15


TRENDING ARTICLES

Unik, Sapi Dilelang Secara Online …

Tjiptadinata Effend... | 3 jam lalu

Pemerintahan Jokowi-JK Terancam …

Pan Bhiandra | 5 jam lalu

Demi Demokrasi, Koalisi Jokowi Harus Dukung …

Aqila Muhammad | 5 jam lalu

Tanpa Ibra, PSG Permalukan Barca …

Mike Reyssent | 12 jam lalu

Benefit of Doubt: Perpu dari SBY …

Budiman Tanjung | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

“Happy” Andien Fashionable di La Fayette …

Irvan Sjafari | 8 jam lalu

Perpustakaan adalah Surga …

A Fahrizal Aziz | 8 jam lalu

Tinjauan dari Sisi Lain: Keluarga Pejabat …

Rumahkayu | 8 jam lalu

Memandangmu, Tanpa Kata …

Ryan. S.. | 8 jam lalu

Pilkada Tak Langsung Lebih Baik Daripada …

Anna Muawannah | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: