Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Pengkuh Budhya Prawira

Keluarga di atas segala-galanya

PKS Sendiri yang Membangun Opini Publik Keterlibatan Partai dalam Kasus Suap Impor Daging Sapi

OPINI | 13 May 2013 | 09:54 Dibaca: 1351   Komentar: 10   1

Permasalahan kasus suap impor daging sapi yang diduga melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq yang merupakan mantan Presiden PKS merupakan isu politik yang hangat dibicarakan dalam berbagai media massa beberapa waktu ini. Sikap PKS yang terlalu over reaktif menyikapi kasus tersebut membuat kasus ini semakin berkembang bukan hanya sekedar penyelidikan keterlibatan LHI dalam kasus suap impor daging sapi tersebut, bahkan sudah mengarah pada perang opini antara PKS dan KPK. PKS beranggapan bahwa pengusutan kasus tersebut yang melibatkan mantan presidennya merupakan sebuah konspirasi untuk menghancurkan PKS, yang selalu mengklaim dirinya sebagai partai paling bersih.

Menurut KPK, sebenarnya pengusutan kasus tersebut adalah murni sebagai upaya pelaksanaan pemberantasan korupsi yang menjadi tugas KPK dan tidak pernah ada upaya dari KPK melibatkan PKS. Tetapi berbagai tudingan terhadap berbagai media dan bahkan KPK itu sendiri yang dilontarkan oleh elit PKS membuat publik bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan partai tersebut. Sikap reaktif dari kader-kader PKS dalam menyikapi kasus tersebut membuat publik mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang dilindungi oleh PKS melalui berbagai pernyataannya yang dilontarkan melalui berbagai media.

Klaim yang selalu diungkapkan oleh PKS yang menyebutkan adanya konspirasi untuk menghancurkan PKS melalui kasus LHI inilah justru yang membangun opini publik akan keterkaitan PKS dengan kasus tersebut. Apalagi sekarang ini ditambah dengan adanya sikap perlawanan yang dilakukan oleh PKS sendiri terhadap KPK pada saat KPK melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan korupsi.

Seharusnya, apabila PKS merasa sebagai partai yang bersih dan tidak ada keterlibatan partai dalam kasus suap impor daging sapi, PKS mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus tersebut terhadap petugas yang berwenang.  PKS seharusnya mendorong KPK supaya pengumpulan bukti kasus suap impor daging sapi lebih lancar, sehingga polemik yang menimpa PKS tidak berlarut-larut. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yang terlihat seolah-olah PKS berusaha menghalangi penanganan kasus tersebut. PKS mengambil front yang berlawanan dengan KPK sebagai petugas yang berwenang menangani kasus korupsi.

Kalau memang PKS merasa dirinya bersih dari keterlibatan kasus suap impor daging sapi, kenapa harus melontarkan tudingan terhadap berbagai pihak yang lainnya sebagai bagian dari konspirasi menghancurkan PKS? Kenapa harus melontarkan isu KPK tebang pilih dalam menangani kasus korupsi? Kenapa PKS seolah-olah menghambat KPK melakukan pengumpulan bukti yang berhubungan dengan kasus tersebut? Ada apa dengan PKS? Adakah hal yang lebih besar yang dilindungi oleh PKS selain dugaan keterlibatan mantan presidennya dalam kasus suap impor daging sapi? Berbagai pertanyaan ini akan muncul dan justru dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menggiring opini publik akan keterlibatan PKS dalam kasus suap impor daging sapi tersebut.

Hal lain yang justru akan lebih menguatkan opini publik adalah klaim PKS sebagai partai dakwah. Sebagai partai dakwah, PKS tentunya akan selalu membawa kebenaran dalam setiap perilakunya. Perilaku setiap elemen PKS akan selalu mencerminkan sikap santun dalam melontarkan berbagai pernyataan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada aturan dakwah yang seharusnya dipahami oleh setiap golongan yang melakukan dakwah, yaitu bahwa dakwah itu “bagaikan mengambil benang dalam tumpukan tepung, benang bisa diambil tapi tepung tidak tersibak”. Tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya, elemen-elemen PKS justru bukan hanya membuat tepung tersibak, bahkan tepung tersebut berantakan ke mana-mana. Setiap pernyataan yang dilontarkan oleh elemen PKS terlihat cenderung arogan, baik dari tingkat elit maupun tingkat kader. Tudingan isu konspirasi terutama terhadap pihak tertentu tentunya tidak sesuai dengan norma-norma yang harus diikuti dalam proses pelaksanaan dakwah. Ingat….! Dakwah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kehidupan menjadi lebih baik. Sikap perlawanan terhadap proses penegakan hukum yang berlaku bukan merupakan sikap yang membangun, tetapi justru merupakan sikap yang berusaha merusak situasi dan kondisi yang sedang terjadi.

Kebenaran yang hakiki hanyalah milik Yang Maha Kuasa, kebenaran manusia hanyalah kebenaran yang subjektif. Walaupun begitu, kita hidup dalam lingkungan yang demikian. Oleh karena itu berilah kesempatan hukum untuk membuktikan kebenarannya, selebihnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa.

Tags: pks

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Jokowi Ogah Ditinggal Relawan …

Nurul | | 23 August 2014 | 17:17

Badan Pegal di Raja Ampat, Sentuh Saja …

Dhanang Dhave | | 23 August 2014 | 12:10

Gebrakan Trio Jokowi-AHOK-Abraham Samad = …

Den Bhaghoese | | 23 August 2014 | 11:37

“Pah, Sekarang Mamah Lebih Melek Politik …

Djoel | | 23 August 2014 | 18:00

Kompasiana Nangkring bareng Sun Life: …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 12:58


TRENDING ARTICLES

Dilema Makan Nasi Dalam Bakul …

Giri Lumakto | 2 jam lalu

“Ahok Si Macan Putih dari …

Pakfigo Saja | 3 jam lalu

Kacaunya Pagelaran Ulang Tahun RCTI ke-25 …

Samandayu | 3 jam lalu

Febriana Wanita Indonesia Jadi Bintang dalam …

Tjiptadinata Effend... | 5 jam lalu

Pilpres: Beda Prabowo & Megawati …

Mania Telo | 10 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: