Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Shahril

Tanjungpinang-Kepulauan Riau-Indonesia... Negara dan Asal tempatku...

Survey Elektabilitas dan Partai Politik: Kritik Terhadap Urgensi Pemikiran elit Partai

REP | 12 May 2013 | 20:41 Dibaca: 254   Komentar: 0   0

Survey hanya menggiring pemilih ujar Max Sopacua - Partai Demokrat. Trend menggunakian lembaga survey, sejatinya berkembang setelah keran Demokrasi di Indonesia dibuka lebar sejak reformasi. Secara ilmiah, ini merupakan medium pembelajaran bagi kontestan sebelum bertanding ke arena, membaca peta politik akar rumput, menggali informasi preferensi politik, serta banyak lagi variabel yang sebenarnya adalah menuliskan pemikiran politik dan “apa maunya” rakyat.

Lalu kenapa ada pernyataan survey “mengarahkan pemilih”?. Ketidakpuasan akan ekspetasi di lapangan biasanya menjadi alasan utama “mengkambing hitamkan” lembaga survey. Saya berujar, apakah anda akan puas menerima hasil survey yg menyatakan diatas kertas “elektabilitas” anda populer/tinggi?.

Apakah pekerjaan ilmiah tidak perlu pendanaan? Jelas ini membutuhkan pembiayaan. Partai politik tugasnya sebagai supir yang mengakomodir kepentingan penumpang. Siapa penumpang itu ya Rakyat. Rakyat lalu membayarnya dengan kepercayaan, kepercaan yang meletakkan meraka di lembaga legislatif makanya disebut wakil rakyat.

Survey merupakan penelitian dan ini bisa bersifat mengukur apa saja apakah itu persepsi publik terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya. Jadi sebenarnya wajar saja jika partai bekerjasama dengan lembaga survey/riset untuk membantu partai mengakomodir “Public Needs” dan “Public Choice”.

Bila elektabilitas rendah harusnya bertanya, apa ada yg salah dengan sistem partai kita atau kader. Apakah elit partai sudah amanah akan “kepercayaan” rakyat, menjalankan seperti apa yang di “Blue Print” partai?. Dan terakhir terlalu munafik jika partai tidak membutuhkan lembaga riset. Karena saya akan bertanya balik bagaimana anda akan bersentuhan dengan rakyat dengan kesibukan di legislatif, dengan membuat kebijakan tanpa memperhatikan agendanya terlebih dahulu. Karena kebijakan publik didasarkan pada agenda kepentingan yang harus mereview dari brbagai aspek.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Sejoli Penghuni Pulau Cengkeh (Cangke) …

Asri Salam | | 22 October 2014 | 13:56

Happy Birthday Kompasiana …

Syukri Muhammad Syu... | | 22 October 2014 | 18:24

[BALIKPAPAN] Daftar Online Nangkring bersama …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 11:00

Geliat Predator Seks di Medsos …

Muhammad Armand | | 22 October 2014 | 14:12

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Calon Menteri yang Gagal Lolos …

Mafruhin | 11 jam lalu

3 Calon Menteri Jokowi Diduga Terlibat Kasus …

Rolas Jakson | 11 jam lalu

Suksesi Indonesia Bikin Iri Negeri Tetangga …

Solehuddin Dori | 11 jam lalu

Bocor, Surat Penolakan Calon Menteri …

Felix | 12 jam lalu

Fadli Zon dan Hak Prerogatif Presiden …

Phadli Hasyim Harah... | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

Andaikan Tak Ada Qurban …

Giyat Yunianto | 7 jam lalu

Antrian di Serobot, Piye Perasaanmu Jal ? …

Goezfadli | 7 jam lalu

Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Buah dari …

Ade Faulina | 7 jam lalu

#TerimaKasihSBY …

Bagus Eka Putra | 7 jam lalu

Jalangkung dan Rejeki …

Arif Meftah Hidayat | 7 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: