Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Shahril

Tanjungpinang-Kepulauan Riau-Indonesia... Negara dan Asal tempatku...

Survey Elektabilitas dan Partai Politik: Kritik Terhadap Urgensi Pemikiran elit Partai

REP | 12 May 2013 | 20:41 Dibaca: 257   Komentar: 0   0

Survey hanya menggiring pemilih ujar Max Sopacua - Partai Demokrat. Trend menggunakian lembaga survey, sejatinya berkembang setelah keran Demokrasi di Indonesia dibuka lebar sejak reformasi. Secara ilmiah, ini merupakan medium pembelajaran bagi kontestan sebelum bertanding ke arena, membaca peta politik akar rumput, menggali informasi preferensi politik, serta banyak lagi variabel yang sebenarnya adalah menuliskan pemikiran politik dan “apa maunya” rakyat.

Lalu kenapa ada pernyataan survey “mengarahkan pemilih”?. Ketidakpuasan akan ekspetasi di lapangan biasanya menjadi alasan utama “mengkambing hitamkan” lembaga survey. Saya berujar, apakah anda akan puas menerima hasil survey yg menyatakan diatas kertas “elektabilitas” anda populer/tinggi?.

Apakah pekerjaan ilmiah tidak perlu pendanaan? Jelas ini membutuhkan pembiayaan. Partai politik tugasnya sebagai supir yang mengakomodir kepentingan penumpang. Siapa penumpang itu ya Rakyat. Rakyat lalu membayarnya dengan kepercayaan, kepercaan yang meletakkan meraka di lembaga legislatif makanya disebut wakil rakyat.

Survey merupakan penelitian dan ini bisa bersifat mengukur apa saja apakah itu persepsi publik terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya. Jadi sebenarnya wajar saja jika partai bekerjasama dengan lembaga survey/riset untuk membantu partai mengakomodir “Public Needs” dan “Public Choice”.

Bila elektabilitas rendah harusnya bertanya, apa ada yg salah dengan sistem partai kita atau kader. Apakah elit partai sudah amanah akan “kepercayaan” rakyat, menjalankan seperti apa yang di “Blue Print” partai?. Dan terakhir terlalu munafik jika partai tidak membutuhkan lembaga riset. Karena saya akan bertanya balik bagaimana anda akan bersentuhan dengan rakyat dengan kesibukan di legislatif, dengan membuat kebijakan tanpa memperhatikan agendanya terlebih dahulu. Karena kebijakan publik didasarkan pada agenda kepentingan yang harus mereview dari brbagai aspek.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Menelusuri Jejak Bendungan Jatigede; Save …

Yulia Rahmawati | | 27 January 2015 | 02:59

Hajar Polisi? Kami Butuh Polisi! …

Hendi Setiawan | | 27 January 2015 | 09:07

Perppu-Imunitas Berpotensi Melanggar …

Restianrick Bachsji... | | 27 January 2015 | 07:25

Leuwi Liyet: Little Green Canyon Rasa Bogor …

Da Backpankers | | 27 January 2015 | 05:31

Inilah 3 Pemenang Voluntourism Blog …

Kompasiana | | 26 January 2015 | 20:13


TRENDING ARTICLES

Iriana Jokowidodo Adakan “Open …

Tjiptadinata Effend... | 7 jam lalu

KPK Menangkap Megawati Tindakan …

Edi Abdullah | 9 jam lalu

KPK: Ampun Presiden, Menkopolhukam, dan …

Jimmy Haryanto | 10 jam lalu

Cewek Rental Itu Diantar Pacarnya Menjadi …

Sahroha Lumbanraja | 11 jam lalu

PDIP Aktor Utama di Balik Pencalonan BG …

Axtea 99 | 13 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: