Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Shahril

Tanjungpinang-Kepulauan Riau-Indonesia... Negara dan Asal tempatku...

Survey Elektabilitas dan Partai Politik: Kritik Terhadap Urgensi Pemikiran elit Partai

REP | 12 May 2013 | 20:41 Dibaca: 258   Komentar: 0   0

Survey hanya menggiring pemilih ujar Max Sopacua - Partai Demokrat. Trend menggunakian lembaga survey, sejatinya berkembang setelah keran Demokrasi di Indonesia dibuka lebar sejak reformasi. Secara ilmiah, ini merupakan medium pembelajaran bagi kontestan sebelum bertanding ke arena, membaca peta politik akar rumput, menggali informasi preferensi politik, serta banyak lagi variabel yang sebenarnya adalah menuliskan pemikiran politik dan “apa maunya” rakyat.

Lalu kenapa ada pernyataan survey “mengarahkan pemilih”?. Ketidakpuasan akan ekspetasi di lapangan biasanya menjadi alasan utama “mengkambing hitamkan” lembaga survey. Saya berujar, apakah anda akan puas menerima hasil survey yg menyatakan diatas kertas “elektabilitas” anda populer/tinggi?.

Apakah pekerjaan ilmiah tidak perlu pendanaan? Jelas ini membutuhkan pembiayaan. Partai politik tugasnya sebagai supir yang mengakomodir kepentingan penumpang. Siapa penumpang itu ya Rakyat. Rakyat lalu membayarnya dengan kepercayaan, kepercaan yang meletakkan meraka di lembaga legislatif makanya disebut wakil rakyat.

Survey merupakan penelitian dan ini bisa bersifat mengukur apa saja apakah itu persepsi publik terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya. Jadi sebenarnya wajar saja jika partai bekerjasama dengan lembaga survey/riset untuk membantu partai mengakomodir “Public Needs” dan “Public Choice”.

Bila elektabilitas rendah harusnya bertanya, apa ada yg salah dengan sistem partai kita atau kader. Apakah elit partai sudah amanah akan “kepercayaan” rakyat, menjalankan seperti apa yang di “Blue Print” partai?. Dan terakhir terlalu munafik jika partai tidak membutuhkan lembaga riset. Karena saya akan bertanya balik bagaimana anda akan bersentuhan dengan rakyat dengan kesibukan di legislatif, dengan membuat kebijakan tanpa memperhatikan agendanya terlebih dahulu. Karena kebijakan publik didasarkan pada agenda kepentingan yang harus mereview dari brbagai aspek.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kang Pepih, Hasan Tiro, dan Gerakan Literasi …

Risman Rachman | | 26 April 2015 | 21:16

Bandung Lautan Manusia …

Bang Aswi | | 26 April 2015 | 10:12

Ramaikan “Festival Pasar Rakyat” …

Kompasiana | | 15 April 2015 | 16:19

Maksimalisasi E-Toll Card …

Rahmad Daulay | | 26 April 2015 | 23:33

Makan Gratis di Thai Alley, Siapa Mau? …

Kompasiana | | 22 April 2015 | 15:49


TRENDING ARTICLES

Mitos Tentang Saudi Arabia …

Mariam Umm | 11 jam lalu

Lakukan Hal Kecil untuk Tunjukkan Cinta yang …

Tjiptadinata Effend... | 13 jam lalu

Edan! Tarian Bugil Jadi Pengiring Pemakaman …

Abd. Ghofar Al Amin | 14 jam lalu

Gagasan Tommy Soeharto Ditolak, Ini …

Mbah Mupeang | 16 jam lalu

Kabinet Jokowi: Siapa Saja yang di Resuffle? …

Imam Kodri | 16 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: