Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Haryo Ksatrio Utomo

Aktivis Salafy, Penulis, dan Mahasiswa S2 Ilmu Politik FISIP UI

Sistem Multi Partai, Hak Sipil, TNI, dan PKS

OPINI | 11 May 2013 | 17:28 Dibaca: 589   Komentar: 9   2

Saat ini ada kekhawatiran jika PKS mendominasi pemerintahan Indonesia adalah NKRI akan hancur karena ideologi Wahabi.

But, marilah kita kaji secara rasional sesuai dengan esensi kajian ilmu politik. Ada tiga Faktor yang menghambat PKS jika memang merepresentasikan ideologi wahabi mampu menjatuhkan NKRI.

Pertama, keberadaan sistem multipartai merupakan dampak dari penerapan sistem pemilu proporsional.

Secara garis besar, sistem pemilu proporsional mengedepankan prinsip pengakuan atas semua suara yang ada dalam Pemilu.

Secara esensial, keberadaan sistem proporsional memberikan kesempatan parpol yang dalam suatu daerah pemilihan mungkin memiliki suara kecil namun keberadaan suara pemilih masih sah dan parpol tersebut memperoleh kesempatan untuk memasukkan wakilnya di Parlemen.

Sistem multipartai merupakan konsekuensi dari penerapan sistem proporsional dan sistem ini memungkinkan terdapat lebih dari tiga parpol untuk berkompetisi dalam Pemilu dan untuk mengisi pemerintahan. Sistem multipartai mendorong agar parpol untuk melakukan koalisi dengan tujuan menciptakan kestabilan pemerintahan.

Sistem multipartai juga menyebabkan sekalipun sebuah parpol dapat memenangkan pemilu namun secara esensial tidak menjadi single power majority karena keharusan etika politik untuk membentuk koalisi.

Sejarah menunjukkan kemenangan Partai Demokrat sekalipun memperoleh suara mayoritas dalam Pemilu namun tidak menjadikan dirinya sebagai single power majority. Konsekuensinya adalah sekalipun Partai Demokrat berhasil menempatkan kadernya sebagai presiden, namun dalam kebijakan negara, presiden harus memperhatikan kondisi koalisi.

Jika PKS menang pun, sekalipun PKS di duga memiliki kaitan dengan paham wahabisme pun selama sistem multipartai telah menempatkan adanya disparitas ideologi, maka PKS tetap sulit untuk menjatuhkan ideologi negara.

Faktor kedua yang menghambat kemungkinan PKS untuk menjadi ancaman terhadap NKRI adalah keberadaan hak sipil yang melekat pada setiap warga negara.

PAda saat negara membebankan kewajiban kewarganegaraan terhadap masyarakat, mulai dari kewajiban restibusi pajak, kepatuhan pada hukum negara, hingga kewajiban bela negara.

Sebagai imbalannya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak sipil mulai dari kebebasan berserikat hingga kebebasan untuk turut serta menjadi bagian dari pemerintahan. Keberadaan hak sipil juga menjadi sarana kontrol terhadap pemerintahan.

Secara prinsip, jika konstitusi mengakui hak sipil warga negara, maka negara juga mengizinkan warganya untuk menerapkan referendum. Referendum yang disuarakan oleh masyarakat sipil hingga ke luar negeri dapat menjadi sarana diluar kaidah normatif dalam demokrasi namun merupakan bagian dari hak demokrasi.

Pilihan lain adalah hak sipil untuk menggerakkan revolusi sosial untuk mengganti pemerintahan yang dinilai telah menjatuhkan NKRI.

Terakhir, keberadaan TNI.

Sekalipun pasca reformasi TNI mulai dibatasi peranan politik, namun secara realitas TNI masih merupakan kekuatan politik. TNI secara historis termasuk bagian dari sistem pertahanan sipil yang terbentuk sejak era kemerdekaan. Faktor historis itu pula yang menyebabkan A.H. Nasution kemudian mendesain konsep dwi-fungsi ABRI.

Tujuan dasar dwi fungsi ABRI pada mulanya adalah keterlibatan TNI dalam politik apabila ada ancaman terhadap integrasi dan simbol NKRI, kemudian TNI kembali ke barak setelah tugas mulianya tercapai.

Hanya saja sejak Suharto membangun rezim Orde Baru telah mengubah keterlibatan TNI menjadi semakin aktif dalam pemerintahan. Konsekuensi dari penerapan dwi fungsi TNI yang berbeda dengan versi awal era Nasution menyebabkan TNI memiliki kemampuan politik yang tidak kalah dengan kalangan sipil.

Pertanyaan mendasar adalah apakah yang akan dilakukan TNI jika sebuah parpol yang diduga Wahabi menjadi pemenang yang jika dan hanya jika kemudian turut mengubah NKRI?

Maka jawaban pasti adalah TNI akan turut terlibat dalam gerakan-gerakan sipil yang mendesak revolusi sosial, dan keberadaan TNI juga menjadi faktor penyebab keberhasilan gerakan sipil pada tahun 1966 dan tahun 1998. Pada saat itu TNI akan menjadi mitra rakyat dan lawan rezim.

Keberadaan TNI juga menjadi faktor yang menyebabkan PKS jika memang benar mengadopsi ideologi Wahabi akan kesulitan untuk menerapkan tujuan ideologinya, dan bisa jadi itu termasuk faktor yang menjadi penyebab PKS mengubah dirinya menjadi parpol terbuka.

Selesai.

NB:

Saya hanya menanggapi komentar sesuai dengan uraian di atas.

Jika hanya ingin berdebat, maka silakan membuat tulisan sebagai bantahan.

Haryo Ksatrio Utomo

Aktivis Salafy

Aktivis PFA_UI

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pecahnya “Kapal” PPP dan Upaya …

Irham Wp | | 20 April 2014 | 03:26

Bisakah Membangun Usaha Tanpa Uang? …

Maskal Novessro | | 20 April 2014 | 08:52

Ketika Rupiah Tidak Lagi Dianggap sebagai …

Dhita Arinanda | | 20 April 2014 | 05:10

Musafir; Aku Pasti Pulang …

Elkhudry | | 20 April 2014 | 06:29

[Puisi Kartini] Petunjuk Akhir Event Puisi …

Fiksiana Community | | 20 April 2014 | 09:25


TRENDING ARTICLES

Gara-gara Amien Rais Mental Prabowo dan …

Mas Wahyu | 8 jam lalu

PDI-P Sudah Aman, tapi Belum Tentu Menang …

El-shodiq Muhammad | 10 jam lalu

Rapor TimNas U-19 Usai Tur Timur Tengah dan …

Hery | 22 jam lalu

Nasib PDIP Diujung Tanduk …

Ferry Koto | 23 jam lalu

Alumni ITB Berkicau, Demo Mahasiswa ITB …

Hanny Setiawan | 24 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: