Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Subronto Aji

Timur ke Barat : Belajar setia sebagai Gembala Kata-Kata

Karena Ahmad Fathonah Setitik, Rusak PKS Sebelanga (?)

OPINI | 10 May 2013 | 13:03 Dibaca: 3892   Komentar: 19   5

Masa gaduh Demokrat kini berganti sudah dengan gaduh PKS.

Kini bukan lagi Angie Sondakh, Andi Malaranggeng, atau mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum yang ramai dibahas.  Masyarakat Indonesia kini menyimak ‘skandal suap’ Presiden PKS Luthfi Hasan dalam urusan impor daging sapi dengan Ahmad Fathonah sebagai bintang utamanya. Hanya saja dari dua gaduh politik ini, PKS tampaknya paling ‘menyedot perhatian’. Jika Demokrat, yang memiliki tag line kampanye KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI, publik mengikuti satu kebohongan ke kebohongan yang lain, maka untuk PKS, konteksnya agak berbeda.

Image positif PKS sebagai kekuatan politik baru dengan citra Islam yang sangat kuat  paska Orde Baru ternyata tak sepenuhnya kedap atau imun dari skandal suap. Walau kita masih harus menunggu proses pengadilan untuk membuktikan benar tidaknya kerja-kerja KPK itu, yang jelas, dengan fakta tertangkap tangan sudah cukup untuk menjadi dasar penilaian diatas. Tak sedikit yang membela posisi PKS, tak sedikit pula yang bersorak sorai. Uniknya, antara yang membela dan yang bersorak gembira, sama-sama melihat dari pandangan moral : bagaimana mungkin partai Islam menengah yang untuk urusan berdemonstrasi saja konon tidak pernah sisakan sampah di jalanan bisa terjerembab suap ?.

Niat tulisan ini adalah berusaha mengajak kita keluar sebentar dari riuh rendah kritik moral politik.

Kalau kita sedikat melihat ‘dari atas’, dari lansekap sejarah dinamika dan formasi negara di Indonesia, praktik suap menyuap sudah ada sejak lama. Paling tidak ia merupakan warisan struktural masa lalu sejak zaman politik kolonial untuk memberi batas periode modern saja karena zaman raja di raja juga praktik ini sudah sering terjadi.

Dalam teori pembangunan, praktik ini bisa kita golongkan sebagai ‘praktik perburuan rente (rent seeking)’ dalam negara yang sedang giat membangun. Di negara maju juga bisa terjadi. Praktik ini muncul karena dalam tubuh negara sebagai organisasi yang mengontrol sumberdaya politik, ekonomi, territorial, dan militer nasional tersedia sumberdaya politik (misalnya : memiliki akses kekuasaan pada penyusunan regulasi) juga ekonomi (misalnya : alokasi proyek-proyek pembangunan). Kecenderungan berburu rente bisa terjadi jika sumber daya politik dan ekonomi itu sudah dalam kendali kekuatan-kekuatan tertentu, lazimnya dari elit partai politik, elit militer dan pengusaha yang kuat. Sementara di luar mereka tak ada mekanisme pengawasan dan institusi hukum yang kuat dan bersih alias setali tiga uang.

Alokasi sumber daya yang sudah disharing diantara kekuatan-kekuatan tertentu ?.


Iya. Karena formasi kekuatan politik yang menguasai tubuh negara di Indonesia kontemporer sudah tak lagi dibangun dari satu kekuatan dominan, misalnya Golkar dan Tentara di zaman Orde Baru. Hari ini kekuatan-kekuatan politik memiliki power yang relatif merata. SBY benar bisa menang dalam pilpres, tetapi itu saja bukan ukuran ia dan Demokrat dominan mengatur kekuasaan. Ini juga diperkuat dengan fakta tidak adanya mayoritas di parlemen. Selain Demokrat yang baru seumur jagung, juga ada dua kekuatan lama yang menguasai parlemen : Golkar dan PDI-Perjuangan.

Maka itu harus ada persekutuan yang disebut koalisi untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan. Kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik inilah yang sering kali tidak selalu berbanding lurus dengan komitmen pada visi politik yang mewakili kepentingan umum masyarakat Indonesia.

Koalisi acap kali menjadi rumah dimana distribusi posisi kekuasaan diantara partai-partai penopangnya dilakukan. Jadi, agar lebih kongkrit, sekarang kita periksa saja, dalam koalisi politik yang menopang rezim SBY-Boediono, Demokrat diberi posisi dimana ?. Sama juga halnya Golkar dimana ?. PKS dimana ? PAN dimana ?. PPP dan PKB dimana ?. Semua diberi posisi untuk mengurusi institusi dan kebijakan sektoral pemerintahan bukan ?.


Selanjutnya, masih juga berkaitan dengan koalisi dan potensi perburuan rente, hal kedua yang perlu juga kita periksa dari pembagian posisi dan medan kendali kebijakan partai-partai itu, apakah hanya PKS dan Demokrat yang terjerembab praktik perburuan rente (rent seeking) saja ?. Apakah Golkar bersih ?. Termasuk PPP, PKB PAN juga imun dari jebakan struktural perburuan rente ?. Memangnya partai-partai zaman repotnasi ini sudah cukup kaya untuk membiayai dirinya sendiri ?.

Lalu, kasus-kasus suap dan juga korupsi yang sempat diberitakan itu hanya menyentuh ‘jejaring luar’ saja ataukah sesungguhnya sudah merupakan ‘operasi klendestin lagi sistematik’ yang pengaturannya tidak bisa tidak tanpa melibatkan inti kuasa partai ?. Mungkinkah untuk proyek besar yang memiliki nilai milyaran inti kuasa partai tidak terlibat (ingat : bukan cuma PKS yang terkena skandal suap !!)?.

Jadi, apakah kita hanya sibuk berkutat semata mengevaluasi moral politik para para petinggi partai-partai itu ?. Tidakah ketika kita menyebut korupsi sebagai kejahatan berjejaring sebenarnya juga kita sudah mengakui adanya faktor-faktor struktural disana yang memungkinkan perilaku aji mumpung (moral hazard) berkembang biak ?.

Struktur Perburuan Rente (Rent Seeking)

Maka mari kita perluas penglihatan dengan menimbang dimensi struktural yang berkaitan dengan relasi kekuasaan antar partai, sharing alokasi sumber daya ekonomi dan politik, tata kelembagaan negara, dan faktor-faktor ekonomi yang membuat aksi-aksi perburuan rente bukan saja susah diberantas tetapi sudah menjalar kemana-mana.

Secara sosiologi, seperti yang dikonsepkan Anthony Giddens peletak teori dualitas struktur, struktur memiliki dua karakter. Pertama, ia membatasi perilaku atau tindakan individu. Yang kedua, bisa menjadi sumberdaya bagi tindakan baru. Jadi struktur itu bukan tindakan, ia pola yang terbentuk dan memediasi tindakan. Struktur sendiri merujuk pada pola tindakan yang menghubungkan orang dengan orang, orang dengan lembaga, atau lembaga dengan lermbaga.

Berikut contoh sederhana bagaimana kerangkeng struktural itu bekerja dalam konteks membatasi dan menjadi sumberdaya tindakan individu. Ambil missal seorang pegawai rendahan, yang karena bobot otoritasnya kecil, ketika menolak perintah pimpinan diatasnya untuk menyusun pemalsuan satu dokumen yang menyembunyikan praktik korupsi, akan terpaksa melakukan bukan karena soal lemahnya daya tahan moral. Ia ditekan, dengan ancaman walau akhirnya ia tahu akan terseret karena terbongkar.

Atau, sebaliknya seorang bawahan yang secara sukarela mengerjakan perintah atasannya terkait tindakan korupsi lalu mendapat fee dari kontribusinya itu juga menunjukan kerja jejaring dan konteks struktural. Nah, kalau kita berdiri dari posisi si pimpinan, maka struktur menjadi sumberdaya. Sang pimpinan, si boss, menggunakan posisi kuasa/otoritasnya, untuk mengambil keuntungan lebih dari kondisi tadi.

Dari contoh di atas, moralitas individual tak selalu kuat, bukan berarti tak relevan, melawan kerangkeng struktural dari korupsi. Kalau moralitas bisa menjadi kekuatan efektif, sudah lama tak ada lagi korupsi. Juga tidak perlu terlalu banyak lembaga yang diberi kewenangan dan fasilitas untuk perang melawan korupsi. Ini bukan berarti kapasitas moral individu tidak penting dalam politik.

Namun yang hendak digarisbawahi, sekali lagi, adalah : ada kerangkeng struktural disana, terbentuk dari kurun masa yang panjang, yang sering kali tak terlihat tapi sangat efektif beroperasi, yang bisa membuat moralitas individual tadi hancur lebur dalam hisapannya.

Mudah-mudahan niat tulisan ini tercapai. Salam akhir pekan Kompasianer.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Lolo Sianipar, Sukses Menjalankan Bisnis …

Erri Subakti | | 23 October 2014 | 19:54

Pak Jokowi, Rakyat Cuma Ingin Bahagia… …

Eddy Mesakh | | 23 October 2014 | 19:57

[BALIKPAPAN] Daftar Online Nangkring bersama …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 11:00

Gesture …

Pm Susbandono | | 23 October 2014 | 19:05

Catatan Yayat: Remote Control Traveller …

Kompasiana | | 23 October 2014 | 20:42


TRENDING ARTICLES

Kaesang: Anak Presiden Juga Blogger …

Listhia H Rahman | 5 jam lalu

Akankah Pemkot Solo Berani Menyatakan Tidak …

Agus Maryono | 7 jam lalu

Jokowi-JK Tak Kompak, Langkah Buruk bagi …

Erwin Alwazir | 8 jam lalu

Jonru Si Pencinta Jokowi …

Nur Isdah | 10 jam lalu

Pak Presiden, Kok Sederhana Banget, Sih! …

Fitri Restiana | 10 jam lalu


HIGHLIGHT

Wih, Sekarang Abdi Rakyat Bakalan Keteteran …

Ridha Harwan | 10 jam lalu

Antara Aku, Kompasiana dan Keindahan …

Rahmat Hadi | 10 jam lalu

Sejarah Qatar, Juara Piala Asia U-19! …

Achmad Suwefi | 10 jam lalu

Makna Kegagalan …

Hanif Amin | 11 jam lalu

Ketika Islam Dianaktirikan Penganutnya …

Anni Muhammad | 11 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: