Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Simbah Kakung

manusia biasa, yang jauh dari kata sempurna

Satpam PKS VS KPK

OPINI | 09 May 2013 | 22:17 Dibaca: 1134   Komentar: 38   2

Setelah mencermati kejadian KPK mendatangi kantor DPP PKS, dalam rangka melakukan penyitaan mobil yang menurut KPK adalah hasil dari pencucian uang dalam kasus LHI,  saya sebagai orang awam dan kurang mengerti hukum merasa ada yang tidak pas.  Sebuah institusi hukum yang bernama KPK, yang tentu saja tahu apa dan bagaimana hukum dijalankan, terlihat “kurang pintar” dalam kejadian ini. Hal ini bisa terlihat dari lemahnya KPK pada saat berhadapan  “hanya”  dengan satpam. Keberanian satpam DPP PKS menolak kedatangan KPK untuk menyita mobil yang kata KPK hasil pencucian uang, memperlihatkan bahwa terkesan satpam “lebih pintar” dari KPK.  Alasan dari penolakan tersebut menurut satpam adalah karena KPK tidak membawa surat penyitaan. Dan tentu saja wajar seorang satpam yang notabene bertugas menjaga keamanan dan aset dari tempat yang dia jaga untuk menanyakan hal tersebut. Dan sebagai satpam yang profesional dan bertanggung jawab atas profesinya, mereka berani menolak untuk menyerahkan mobil yang akan disita, setelah KPK tidak bisa memperlihatkan surat sita tersebut. Dan analisa saya ini diperkuat dengan batalnya KPK dalam melakukan penyitaan. Mana mungkin seorang satpam berani melawan institusi sebesar KPK? Disini saya hanya menyoroti dua hal. Pertama, saya menilai satpam ini punya integritas. Dia tahu bagaimana menjalankan tugas karena tahu bahwa dia harus bisa mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya. Dia tidak melihat siapa yang dihadapi, tapi melihat apa yang dihadapi. Kedua, dari sisi KPK itu sendiri.  Disini terlihat sekali “kecerobohan” KPK. KPK tentu tahu bahwa apa yang dijalankan harus sesuai hukum dan prosedur yang ada. Apa susahnya sih KPK membawa surat sita?(mengutip pernyataan HNW tokoh PKS). Saya tidak ingin berprasangaka kalau KPK ingin terlihat di zhalimi untuk mendapat simpati masyarakat.   Dalam hal ini saya hanya ingin menggaris bawahi bahwa mari kita bertindak sesuai aturan hukum.  Mari kita dukung KPK supaya bisa berjalan sesuai fungsi dan tugas KPK itu sendiri.  Jangan biarkan KPK disusupi oleh kepentingan orang atau organisasi tertentu.  Jangan sampai KPK bertindak atas dasar “pesanan”.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Jejak Indonesia di Israel …

Andre Jayaprana | | 03 September 2014 | 00:57

Ironi Hukuman Ratu Atut dan Hukuman Mati …

Muhammad | | 03 September 2014 | 05:28

Persiapan Menuju Wukuf Arafah …

Dr.ari F Syam | | 03 September 2014 | 06:31

Si Biru Sayang, Si Biru yang Malang …

Ikrom Zain | | 02 September 2014 | 21:31

Ikuti Blog Competition Sun Life dan Raih …

Kompasiana | | 30 August 2014 | 17:59


TRENDING ARTICLES

Awasi Jokowi, Kita Bukan Kerbau Dungu …

Mas Wahyu | 3 jam lalu

Kekuatan Jokowi di Balik Manuver SBY di …

Ninoy N Karundeng | 9 jam lalu

Subsidi BBM: Menkeu Harus Legowo Melepas …

Suheri Adi | 11 jam lalu

Jokowi, Berhentilah Bersandiwara! …

Bang Pilot | 13 jam lalu

Menerka Langkah Politik Hatta …

Arnold Adoe | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

Tiga Resensi Terbaik Buku Tanoto Foundation …

Kompasiana | 7 jam lalu

Si Bintang yang Pindah …

Fityan Maulid Al Mu... | 8 jam lalu

Oase untuk Anak Indonesia …

Agung Han | 8 jam lalu

Jokowi Mirip Ahmadinejad …

Rushans Novaly | 8 jam lalu

Alternatif Solusi Problem BBM Bersubsidi …

Olivia | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: