Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Simbah Kakung

manusia biasa, yang jauh dari kata sempurna

Satpam PKS VS KPK

OPINI | 09 May 2013 | 22:17 Dibaca: 1134   Komentar: 38   2

Setelah mencermati kejadian KPK mendatangi kantor DPP PKS, dalam rangka melakukan penyitaan mobil yang menurut KPK adalah hasil dari pencucian uang dalam kasus LHI,  saya sebagai orang awam dan kurang mengerti hukum merasa ada yang tidak pas.  Sebuah institusi hukum yang bernama KPK, yang tentu saja tahu apa dan bagaimana hukum dijalankan, terlihat “kurang pintar” dalam kejadian ini. Hal ini bisa terlihat dari lemahnya KPK pada saat berhadapan  “hanya”  dengan satpam. Keberanian satpam DPP PKS menolak kedatangan KPK untuk menyita mobil yang kata KPK hasil pencucian uang, memperlihatkan bahwa terkesan satpam “lebih pintar” dari KPK.  Alasan dari penolakan tersebut menurut satpam adalah karena KPK tidak membawa surat penyitaan. Dan tentu saja wajar seorang satpam yang notabene bertugas menjaga keamanan dan aset dari tempat yang dia jaga untuk menanyakan hal tersebut. Dan sebagai satpam yang profesional dan bertanggung jawab atas profesinya, mereka berani menolak untuk menyerahkan mobil yang akan disita, setelah KPK tidak bisa memperlihatkan surat sita tersebut. Dan analisa saya ini diperkuat dengan batalnya KPK dalam melakukan penyitaan. Mana mungkin seorang satpam berani melawan institusi sebesar KPK? Disini saya hanya menyoroti dua hal. Pertama, saya menilai satpam ini punya integritas. Dia tahu bagaimana menjalankan tugas karena tahu bahwa dia harus bisa mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya. Dia tidak melihat siapa yang dihadapi, tapi melihat apa yang dihadapi. Kedua, dari sisi KPK itu sendiri.  Disini terlihat sekali “kecerobohan” KPK. KPK tentu tahu bahwa apa yang dijalankan harus sesuai hukum dan prosedur yang ada. Apa susahnya sih KPK membawa surat sita?(mengutip pernyataan HNW tokoh PKS). Saya tidak ingin berprasangaka kalau KPK ingin terlihat di zhalimi untuk mendapat simpati masyarakat.   Dalam hal ini saya hanya ingin menggaris bawahi bahwa mari kita bertindak sesuai aturan hukum.  Mari kita dukung KPK supaya bisa berjalan sesuai fungsi dan tugas KPK itu sendiri.  Jangan biarkan KPK disusupi oleh kepentingan orang atau organisasi tertentu.  Jangan sampai KPK bertindak atas dasar “pesanan”.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Tuntutan Kenaikan Upah Buruh yang Tak …

Agus Setyanto | | 31 October 2014 | 13:14

Soal Pem-bully Jokowi, Patutkah Dibela? …

Sahroha Lumbanraja | | 30 October 2014 | 20:35

“Nangkring” bareng Tanoto …

Kompasiana | | 27 October 2014 | 10:31

Hanya Kemendagri dan Kemenpu yang Memberi …

Rooy Salamony | | 31 October 2014 | 11:03

Ayo Wujudkan Rencana Kegiatan Sosialmu …

Kompasiana | | 31 October 2014 | 10:19


TRENDING ARTICLES

Inikah Sinyal PKS Bakal Cabut UU Pornografi? …

Gatot Swandito | 5 jam lalu

Hasil Evaluasi Timnas U-19: Skill, Salah …

Achmad Suwefi | 9 jam lalu

Kabinet Jokowi Tak Disukai Australia, Bagus! …

Aqila Muhammad | 9 jam lalu

Menjawab Keheranan Jokowi …

Raden Suparman | 10 jam lalu

Pencitraan Teruus??? …

Boyke Pribadi | 11 jam lalu


HIGHLIGHT

Ujung Tombak Siaga 24/7 …

Mohamad Nurfahmi Bu... | 7 jam lalu

Revolusi Mental, Mental Siapa yang Harus …

Kawar Brahmana | 7 jam lalu

Sedia Payung Sebelum Hujan dengan Allisya …

Khairunisa Maslichu... | 7 jam lalu

Ibu Susi Jadi Presiden RI, Siap-siap Saja 5 …

Mawalu | 7 jam lalu

Kereta Api Indonesia Kian Aman dan Nyaman …

Sugeng Bralink | 7 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: