Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Paskah Manurung

Saya pemerhati masalah politik dan sosial

Perbudakan di Indonesia

OPINI | 08 May 2013 | 12:24 Dibaca: 572   Komentar: 4   1

Baru-baru ini kita dihebohkan dengan terungkapnya kasus perbudakan di Tangerang. Semua pada kaget termasuk kepala negara. Media membuat liputan investigasi dan memuatnya berhari-hari. Semua pada heran mengapa hal tersebut bisa terjadi, bukan dipelosok negeri atau di hutan-hutan nun jauh, tapi di Tangerang yang tidak jauh dari Jakarta, pusat Pemerintahan.

Bagi saya sendiri sebenarnya hal tersebut tidak mengherankan. Mengapa tidak mengherankan ? Karena praktek yang tidak jauh seperti itu, atau sedikit lebih mendingan juga terjadi di Jakarta, atau lebih tepatnya di Senayan, di Gedung DPR-RI.

Mungkin banyak yang lebih kaget lagi, masa’ sih…??

Seperti kita ketahui semua, DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, tempat yang namanya wakil-wakil rakyat berkumpul untuk menampung, menyalurkan dan mengupayakan mewujudkan aspirasi rakyat dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Para staf anggota dewan, baik TA (Tenaga Ahli) maupun Aspri (Asisten Pribadi) adalah tenaga kerja yang juga bagian dari rakyat Indonesia yang perlu disejahterakan.

Di DPR ada Komisi IX yang tugasnya menangani masalah tenaga kerja di seluruh tanah air, termasuk tentunya tenaga kerja yang berada di DPR sendiri. Di DPR ada juga yang namanya BURT yang mengurus dan bertanggung jawab terhadad masalah rumahh tangga di DPR termasuk TA dan Aspri.

Sebagai lembaga tinggi negara yang sangat terhormat ada suatu keanehan yang terjadi di DPR, malah dapat dikatakan sebuah ironi yang cukup memalukan.

Pertama, status TA dan Aspri dapat dikatakan sangat rentan, setiap saat dapatt di-PHK oleh anggota DPR tanpa ada kompensasi apapun. TA dan Asprri adalah tenaga kontrak dengan masa kontrak 1 (satu) tahun  yang dapatt diperpanjang setiap tahunnya. Sistem ini saja sudah tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang ada. Apa lagi ada “surat sakti” yang haruss ditandatangi staf di awal kontrak, yaitu surat yang intinya menyatakan bersedia diberhentikan kapanpun oleh anggota DPR.

Status kontrak kerja seperti ini membuat posisi TA dan Aspri sangat lemah dan ini “dimanfaatkan” benar oleh anggota DPR dengan memperlakukan TA dan Aspri dengan sewenang-wenang, seperti jam kerja yg tidak jelas (bisa hingga larut tengah malam), job desc tidak sesuai SK Pengankatan, memotong gaji, dan sebagainya.

Kedua, tidak adanya THR (Tunjangan Hari Raya) resmi bagi TA dan Aspri ataupun tunjangan-tunjangan lainnya, semenatra seperti diketahui THR adalah hak normatif setiap tenaga kerja. Para staf hanya mengharapkan belas kasihan dari para anggota dewan utk mendapatkan THR setiap tahunnya. Itupun banyak diantara staf yang menerima THR dibawah standar satu bulan gaji.

Ketiga, tidak adanya perlindungan asuransi kesehatan dan over time bagi TA dan Aspri, sementara pekerjaan TA dan Aspri acapkali tidak mengenal batas waktu, seperti rapat-rapat hingga larut malam, kunjungan-kunjungan kerja ke daerah da ke Dapil (Daerah Pemilihan).  Di DPR  pelayanan kesehatan hanya ada Poliklinik Yankes yang melayani hanya pada hari kerja dan jam kerja, itupun sering dengan pelayanan yang mengecewakan. Jadi diluar hari kerja dan jam kerja sepertinya staf anggota DPR dilarang sakit. Mungkin istilah “orang miskin dilarang sakit” berlaku juga untukk staf anggota DPR.

Untuk kaum perempuan yang melahirkan juga tidakk ada perlindungan cuti hamil 3 bulan. Banyak diantara staf perempuan yang setelah melahirkan “dipaksa” utk segera masuk kerja. Sementara selama ini perempuan Indonesia dituntut memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. Bagaimana mau menciptakan generasi penerus anak-anak bangsa yang sehat jika ibunya tidakk diberi kesempatan untukk memberikan ASI secara optimal?

Yang lebih menyedihkan adalah banyaknya anggota DPR memperlakukan stafnya tidakk sesuai dengan job desc yang tercantum dl SK Pengangkatan TA dan Aspri. Anggota dewan kerap menugaskan stafnya, baik TA maupun Aspri, utk mengurus urusan keluarganya, mulai dari istri, anak, mertua hingga keponakannya. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan tugas sebagai anggota dewan.
Bukan hanya itu, yang lebih memalukan lagi tidak sedikit anggota dewan yg menyunat/mengkorupsi gaji stafnya sendiri. Jadi tidak heran jika banyak anggota DPR yang ketangkap korupsi, wong gaji staf yang membantu dia saja dia korup, apa lagi uang orang lain.

Para TA dan Aspri ini diperlakukan seperti kacung/jongos,  mungkin tidak jauh berbeda dengan perbudakan yang terjadi di Tangerang. Mengapa disebut tidak jauh berbeda ? Karena TA dan Aspri ini tidak terpenuhi hak-hak normatifnya serta kerja selalu dalam “ancaman” siap di-PHK setiap saat, Bila TA atau Aspri melawan, ancaman PHK tanpa kompensasi sama sekali sudah jelas didepan mata, karena TA dan Aspri diawal kerja  sudah mendandatangani “surat sakti” yang intinya berisi siap di-PHK setiap saat.

Mengapa dikatakan ironi?
Karena DPR khususnya komisi tenaga kerja acap kali mendesak bahkan menuntut Pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan para tenaga kerja di seluruh tanah air. Termasuk mendesak pemberian THR kepada para tenaga kerja pada saat jelang Lebaran, perlindungan asuransi kesehatan dengan memberikan Jamsostek, menolak jam kerja  yang berlebihan, dan juga menolak perlakuan sewenang-wenang oleh majikan terhadad tenaga kerjanya. Kita tentu kerap melihat di media para anggota DPR yang gigih membela tenaga kerja yang diperlakukan sewenang-wenang oleh majikannya, tapi di DPR sendiri banyak anggota DPR ang memperlakukan stafnya dengan sewenang-wenang, termasuk dengan tidak memberikan hak-hak normatif stafnya sebagai tenaga kerja.

Mengapa disebut ironi?
Ditengah situasi ekonomi yang semakin sulit saat ini, BURT di DPR tidak perduli terhadap kesejahteraan para stafnya. Para anggota BURT seharusnya lebih peka terhadap hal ini, hak-hak normatif para TA dan Aspri. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi anggota dewan saja BURT dengan sigap menyetujui anggaran. Jangan pula mengutamakan hal-hal yg tidakk begitu perlu seperti pembangunan/renovasi fiisk gedung. Ingat, TA dan Aspri adalah yang membantu dan mendukung kinerja anggota dewan, mereka juga perlu diparesiasi dengann diberikan hak normatifnya.

Melihat DPR sebagai lembaga tinggi negara yang sangat terhormat, terjadi hal-hal seperti diatas sungguh memprihatinkan untuk tidak mengatakan sangat memalukan. Bagaimana rakyat mau percaya komitmen mereka membela rakyat ? Untuk itu harus ada perubahan di DPR. Omong kosong mau memperjuangkan aspirasi rakyat di seluruh tanah air, bila rakyat di depan matanya sendiri yang membantu dan mendampinginya setiap hari masih tetap terabaikan !!

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kurikulum 2013: Buku, Seminggu Dibagikan …

Khoeri Abdul Muid | | 20 August 2014 | 17:25

Hati-hati, Cara Mengutip Seperti Ini Pun …

Nararya | | 20 August 2014 | 20:09

Menanti Keputusan MK …

Wisnu Aj | | 21 August 2014 | 02:20

Obat Benjut Ajaib Bernama Beras Kencur …

Gaganawati | | 20 August 2014 | 14:45

Kompasiana Nangkring bareng Sun Life: …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 12:58


TRENDING ARTICLES

Dapur Umum di Benak Saya …

Itno Itoyo | 12 jam lalu

Bonsai MK dan KPU, Berharap Rakyat Cueki …

Sa3oaji | 13 jam lalu

Menunggu Aksi Kenegarawanan Hatta Rajasa …

Giens | 14 jam lalu

Inilah Nama-nama Anggota Paskibraka 2014 …

Veronika Nainggolan | 18 jam lalu

Nikita Willy Memukul KO Julia Perez …

Arief Firhanusa | 22 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: