Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Muhamad Hamka

"Yang tertulis akan abadi"

Kekerasan Politik dan Nalar Politik Impoten

OPINI | 05 May 2013 | 05:26 Dibaca: 345   Komentar: 0   0

Kekerasan politik kembali menghantui jagad politik Aceh. Terbunuhnya T Muhammad Zainal Abidin (26/4), kader Partai Nasional Aceh (PNA) wilayah Pidie akibat diberondong timah panas, semakin menegaskan bahwa politik kekerasan masih mendominasi peta perpolitikan Aceh menuju Pemilu 2014.

Kita menghormati hasil kerja pihak kepolisian Aceh yang sudah menemukan pelakunya.  Menurut pengakuan Kombes Gustav Leo, Kabid Humas Polda Aceh (Serambi, 1/5) bahwa pembunuhan tersebut adalah murni kriminal dan terkait dengan sabu-sabu. Tim Reserse Polda Aceh dibantu Polres Pidie juga telah berhasil menangkap dua tersangka yang diyakini sebagai pelaku penembakan T Zainal Abidin alias Cekgu (30).

Kedua tersangka tersebut masing-masing bernama Munir (33), warga Bungie, Kecamatan Simpang Tiga dan Khairul Ansari (34), warga Gampong Didoh, Kecamatan Mutiara Timur. Mereka diciduk di Simpang Pidie, Senin 29 April 2013 sekira pukul 14.00 WIB.

Namun bila dilihat dari sudut pandang konstelasi politik Aceh akhir-akhir ini, kasus yang menimpa kader partai besutan Irwandi Yusuf ini seolah menjadi afirmasi (penguatan) terhadap kasus-kasus pembunuhan politik serupa yang terjadi sebelum pelaksanaan Pilkada 2012 silam. Ada inklinasi, kekerasan politik akan menjadi muslihat politik baru yang akan mengiringi setiap proses politik yang terjadi di Aceh untuk masa-masa mendatang.

Ini tentunya sangat paradoks dengan semangat perdamaian. Perdamaian, sejatinya adalah harmoni bagi semua pihak dalam memperoleh kesejahteraan secara ekonomi, partisipatif secara budaya, keadilan secara sosial, hingga demokratis secara politik. Dan ironinya, keempat hal diatas yang merupakan cita ideal sebuah perdamaian, masih terseok-seok untuk tak dikatakan belum mampu di hadirkan oleh pemimpin Aceh hari ini.

Demokratis dalam ranah politik merupakan sesuatu yang utopis di aceh hari ini. Bahwa secara prosedural, kita semua boleh sepakat bahwa Aceh sudah berdemokrasi. Namun secara substantive, demokrasi Aceh tidak demokratis karena telah dibonsai dalam kehendak privat sekelompok elit tertentu. Kasus-kasus pembunuhan politik yang masih terjadi sebagaimana yang menimpa kader PNA diatas adalah kondisi faktual, bagaimana demokratis secara politik telah dimanipulasi oleh aktor-aktor politik tertentu dalam mengamankan enclave kekuasaan.

Kalau kekerasan politik masih tetap “dipelihara” sebagai jalan meraih kekuasaan, maka jangan pernah berharap keadilan dan kesejahteraan yang sudah puluhan tahun dirindukan akan hadir menyapa rakyat Aceh. Karena kekerasan politik memiliki biaya politik yang tak sedikit. Dan biaya politik tersebut pada giliranya nanti saat bekuasa, akan dibayar dengan uang yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Maka semakin jelas, kekerasan politik tidak saja duri bagi perjalanan demokrasi Aceh, tapi juga akan menikam rakyat dalam penderitaan.

Kasus kekerasan politik yang kian menemukan habitusnya di negeri Serambi Mekkah ini adalah perwujudan nalar politik yang impoten. Nalar politik impoten ini tak memiliki mental yang positif untuk berkompetensi secara sehat. Nalar politik yang tak menghargai proses politik secara bermartabat, tapi mengambil jalan pintas dengan menerabas common sense.

Bagi mereka apapun caranya akan dilakukan, sekalipun licik dan keji yang terpenting kekuasaan bisa diraih. Dan ada indikasi yang kuat, politik dengan jalan kekerasan ini sudah mulai “membatu” dalam mind set kelompok tertentu di Aceh.

Pendidikan politik

Politik kekerasan ini merupakan jalan terjal bagi demokrasi Aceh. Harus ada kesadaran kolektif dari seluruh rakyat Aceh untuk mengenyahkannya. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika  ada pendidikan politik (political education) yang dilakukan secara intens dan berkesinambungan bagi seluruh rakyat.

Sehingga dengan pendidikan politik ini nanti, rakyat akan menjatuhkan pilihan politiknya secara sadar dan bermartabat tanpa terkooptasi oleh gerakan intimidasi, janji-janji palsu, hingga slogan-slogan manipulatif. Dan tugas yang mulia ini harus dimulai oleh gerakan-gerakan sipil kritis, karena partai politik (parpol) yang seyogianya adalah tugas mereka, justru mengabaikan pendidikan politik bagi konstituennya.

Sejatinya, partai politik (parpol) yang notabene merupakan suprastruktur demokrasi harus betul-betul memposisikan partai sebagai medium dalam mengartikulaskan kehendak dan tuntutan rakyat. Ketika hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh parpol, maka dengan sendirinya rakyat akan memercayai partai tersebut. Namun trend yang terjadi selama ini di Aceh, suara rakyat kerap disandera oleh arogansi kehendak privat parpol itu sendiri.

Sehingga untuk memenangkan suara rakyat dilakukanlah cara-cara yang irasional dan penuh tipu-muslihat. Bagi masyarakat yang belum sepenuhnya melek dengan politik seperti di Indonesia dan khususnya di Aceh, politik kekerasan boleh jadi masih bisa memengaruhi akal dan nurani rakyat. Tapi untuk tahun-tahun mendatang dengan informasi yang semakin baik dan intensitas pendidikan politik yang juga meningkat, maka politik kekerasan hanya menjadi sampah yang sama sekali tak digubris oleh publik.

Untuk itu, bagi aktor-aktor politik yang berjuang di parpol belajarlah untuk menjadikan partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Bukan semata-mata diposisikan sebagai ladang untuk mencari penghidupan dengan mengkomoditaskan suara rakyat.

Ada empat hal yang mesti dilakukan oleh parpol agar mendapat simpati dari masyarakat. Pertama, pembumian partai kepada masyarakat melalui artikulasi program yang populis dan efisien. Kedua, ideologi partai harus diperkenalkan secara intensif dan kontinyu kepada konstituen. Ketiga, mengokohkan institusi (partai) melalui peningkatan sumber daya kader dan pengorganisasian jaringan partai secara terpadu dan komprehensif. Keempat, harus menciptakan ruang debat yang dialogis dan partisipatif bagi konstituen dalam mengemukakan aspirasinya.

Keempat hal diatas adalah langkah mutlak yang mesti dilakukan oleh parpol di tengah derasnya sikap skeptis rakyat terhadap tindak-tanduk partai politik selama ini yang kerap kali menggadaikan kedaulatan rakyat untuk kepentingan privat mereka. Kalau tidak, maka bersiap-siaplah untuk gigit jari karena bakal ditinggalkan oleh konstituen.

Tulisan ini sudah pernah dimuat di situs berita Atjeh Link.com (4/5/2013)

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Seluk Beluk Industri Plastik …

Dhanang Dhave | | 16 April 2014 | 13:07

Perang Saudara Kian Dekati Timur Eropa …

Adie Sachs | | 16 April 2014 | 17:51

Pelecehan Anak TK di Jakarta International …

Sahroha Lumbanraja | | 16 April 2014 | 13:53

Cinta Nggak Cinta Itu Bisa Dijelaskan, …

Gilang Parahita | | 16 April 2014 | 14:49

Kompasianer Mengawal Pemilu 2014 …

Kompasiana | | 09 April 2014 | 04:17


TRENDING ARTICLES

Akun Dinda Tidak Takut Komen Pedasnya Pada …

Febrialdi | 8 jam lalu

Prabowo Terancam Tidak Bisa Bertarung di …

Rullysyah | 8 jam lalu

Memalukan! Kapten Persebaya dan Pelatih …

Ethan Hunt | 17 jam lalu

Tolak Mahfud MD atau Cak Imin, PDIP Duetkan …

Ninoy N Karundeng | 18 jam lalu

Benarkah ‘Bertemu Dubes AS, Jokowi …

Kosmas Lawa Bagho | 19 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: