Back to Kompasiana
Artikel

Politik

M Alinapiah Simbolon

Ayah dari seorang anak bernama DOLIARGA HASANUL ABDILLAH SIMBOLON dan suami dari seorang isteri bernama selengkapnya

Menteri Ikut Nyaleg, Tak Tahu Malu!

OPINI | 30 April 2013 | 21:01 Dibaca: 531   Komentar: 8   0

Untuk sementara, dipastikan 10 nama Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II,  ikut menjadi caleg DPR RI pada Pileg 2014. Nama ke 10 menteri yang juga kader sejumlah partai politik tersebut telah resmi terdaftar dalam Daftar Celeg Sementara.

Partai Demokrat mengusung 5 orang menteri sebagai caleg DPR RI yaitu Menteri Koperasi Usaha Keceil dan Menengah Syarifuddin Hasan  maju melalui Dapil (daerah pemilihan) Jawa Barat III, Menteri Perhubungan EE Mangindaan maju melalui Dapil Sulawesi Utara, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin maju melalui Dapil Sulawesi Tenggara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik maju melalui Dapil Bali, dan Menteri Pemuda dan Olaraga Roy Suryo maju melalui Dapil DI Yogyakarta.

Partai Keadilan Sosial (PKS) mencalegkan 2 orang menteri yakni Menteri Pertanian Suswono maju dari Dapil Jawa Tengah X, dan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring maju dari Dapil Sumatera Utara I.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mencalegkan 2 orang menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Cak Imin) maju melalui Dapil Jawa Timur VIII, dan Menteri Perhubungan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini melalui Dapil Nusa Tenggara Barat. Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) hanya mencalegkan 1 menteri yaitu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang maju melalui Dapil Lampung I.

Berbagai pendapat pun membahana mewarnai dinamika politik tanah air, ketika 10 orang Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi diusung partainya masing-masing, dan terdaftar dalam dalam Daftar Calon Sementara,  DPR RI untuk Pemilihan Legislatif 2014 mendatang. Sejumlah  pendapat memastikan tugas negara akan terganggu, jika Menteri ikut mencaleg. Para menteri yang jadi caleg dipastikan tidak fokus mengurus tugasnya, karena menjadi caleg adalah urusan panjang dan memerlukan banyak waktu. Tak hanya itu mereka pun sangat sulit memilah antara mengurus tugas negara, dengan mengurus urusan mereka sebagai caleg. Dan banyak yang membantah dan menuding sebagai omong kosong kalau sang menteri yang ikut caleg, mengatakan keikutsertaan mereka sebagai caleg tak menggangu kenegaraannya.

Yang paling dikhawatirkan, para penteri yang ikut nyaleg akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pemenangannya sebagai caleg. Karena bisa saja Menteri yang nyaleg ketika melakukan kunjungan ke daerah terutama ke daerah pemilihannya mengatasnamakan tugas sebagai menteri, dimanfaatkan sebagai ajang kampanye. Malah setelah resmi menjadi caleg, sang menteri sengaja melakukan kunjungan mengatasnamakan tugasnya selaku menteri ke daerah pemilihannya.

Terhadap Partai Politik yang mengusung menteri sebagai caleg, juga mendapat banyak tudingan negatif. Partai Demokrat dan SBY selaku pimpinannya dituding tak konsisten, dengan mengusung menteri kader Partai Demokrat sebagai caleg, Begitu juga dengan PPP yang menjuga mencalegkan menterinya, padahal awalnya berkoar tak mendukung menteri menjadi caleg. PKS pun dipertanyakan dan diragukam konsistensinya, karena ikut mencalegkan dua kadernya yang menjabat menteri.

Kemudian terhadap para menteri yang ikut mencaleg juga tak lepas dari tudingan negatif. Banyak tudingan bahwa menteri yang  ikut mencaleg dinilai punya ambisi besar untuk mengejar jabatan. Mereka dianggap sebagai orang yang haus kekuasaan sehingga takut tak punya jabatan lagi jika berakhir periode kekuasaannya di Kabinet Indonesia Bersatu yang hanya hitungan bulan setelah Pileg 2014.

Anehnya para menteri merangkap caleg, begitu juga partai yang mencalegkannya tak peduli tudingan tersebut. Rasa malu para menteri yang mencaleg, tampaknya dikesampingkan, meskipun pencalegan mereka dinilai tak etis dan tak pantas. Partai politik yang mengusung juga merasa  tak malu mencalegkan kadernya yang menjabat menteri. Bahkan mengaminkan dan mendukung menteri yang dicalegkan tak perlu mundur dari jabatannya, kendati banyak desakan agar menteri yang ikut caleg harus mundur dari jabatan menteri.

Dukungan partai politik terhadap menteri yang ikut mencaleg, tercermin juga pada sikap pemimpin partai tersebut. SBY selaku presiden dan bos Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dipastikan tak melarang menteri-menterinya menjadi caleg, kendati SBY harus tudingan tak konsisten. Dan itu sangat sinkron dengan sikap SBY selaku pemimpin Partai Demokrat yang juga sangat mendukung kadernya yang menjabat menteri sebagai caleg, tanpa harus mundur dari jabatannya sebagai menteri. Ironisnya, agar dinilai tak mengganggu tugas sebagai menteri, SBY hanya menyarankan agar menterinya yang mencaleg mengambil cuti saat kampanye, dan itu pun diberikannya kelonggaran  dan hanya disarankannya berlaku pada hari Sabtu dan Minggu saja.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, memang tak bicara banyak, Namun dukungan mencalegkan 2 orang kader PKB yang menjabat menteri dijamin sudah seratus persen, dan dijamin seratus persen pula mendukung menteri yang ikut caleg tak perlu mundur dari jabatannya, karena Muhaimin Iskandar sendiri adalah menteri yang ikut mencaleg. Demikian juga dengan PKS yang tetap mencalegkan 2 orang  kadernya yang berstatus menteri, sudah pasti mendukung penuh, serta mengeyampingkan tudingan minor terhadap partai yang dihuni para ustad tersebut. Malah PKS terkesan tak peduli, meskipun salah satu menteri yang dicalegkan yaitu Menteri Pertanian dan Peternakan Suwono tak becus selama menjabat Menteri, serta disinyalir juga terlibat dengan Kasus Korupsi Kuota Impor Daging Sapi yang melibatkan mantan Preseden PKS Lufti Hasan Ishaq sebagai tersangka.

Memang berbagai tudingan negatif, bertubi-tubi mengarah kepada para menteri yang merangkap caleg, termasuk kepada partai-partai politik yang mencalonkan. Semua tudingan pun dianggap angin lalu. Memang tak ada aturan yang melarang menteri mencaleg. Namun demikian, semua terkembali kepada masyarakat untuk menilai, karena menyangkut masalah etika dan kepantasan. Kalau mengharapkan kesadaran dari para menteri yang nyaleg, agar sadar tidak ikut mencaleg karena masih menjabat sebagai menteri atau mundur dari jabatan menteri jika ikut mencaleg, tampaknya jauh panggang dari api. Mereka takkan sadar, meskipun sebenarnya menyadari bahwa sikap mereka tak etis dan tak pantas. Yang pasti rasa malu sudah dikesampingkan para caleg yang menjabat menteri tersebut. Kalu sudah tak peduli dengan rasa malu, berarti para menteri yang ikut nyaleg berarti termasuk orang-orang yang tak tahu malu. (***)

Penulis : M Alinapiah Simbolon

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Usul Mengatasi Kemacetan dengan “Kiss …

Isk_harun | | 21 September 2014 | 17:45

Menuju Era Pembelajaran Digital, Ini Pesan …

Nisa | | 21 September 2014 | 22:44

RUU Pilkada, Polemik Duel Kepentingan (Seri …

Prima Sp Vardhana | | 21 September 2014 | 23:11

Cerita Unik 470 Kata, Seluruh Kata Diawali …

Saut Donatus | | 22 September 2014 | 07:54

Blog Competition Smartfren: Andromax yang …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

2 Tahun di Kompasiana Membukukan Sejumlah …

Thamrin Sonata | 6 jam lalu

Logika aneh PKS soal FPI dan Ahok …

Maijen Nurisitara | 11 jam lalu

Usai Sikat Malaysia, Kali ini Giliran Timor …

Achmad Suwefi | 15 jam lalu

Warga Menolak Mantan Napi Korupsi Menjadi …

Opa Jappy | 15 jam lalu

Warisan Dapat Jadi Berkah untuk …

Tjiptadinata Effend... | 16 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: