Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Politik Kita

Independent Target

LKS 4Presiden RI juga Diminta Nyalek untuk DPR-RI

REP | 30 April 2013 | 10:38 Dibaca: 3416   Komentar: 0   0

1365647704289394322

KPU mempublikasikan 6.576 caleg DPR RI yang masuk Daftar Caleg Sementara (DCS) yang diserahkan oleh 12 partai politik ke KPU. Pengumuman bacaleg itu dipublikasikan melalui website resmi KPU.

“Dari hasil penyerahan berkas dari partai politik, di catat dengan rinci pada saat penyerahan dilakukan dan telah dilakukan pembubuhan tandatangan oleh petugas sebanyak 12 sub pokja dan oleh perwakilan DPP partai masing-masing,” kata ketua KPU ketika itu.. Hal itu disampaikan saat melaunching 6.576 nama caleg dalam Daftar Caleg Sementara melalui website di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta …

Publikasi seluruh daftar nama bacaleg itu untuk penyebarluasan informasi agar diketahui oleh masyarakat umum, termasuk partai politik dan bacaleg bersangkutan.

“KPU mempublikasikan nama-nama tersebut supaya diketahui oleh publik, parpol dan masing-masing bakal calon. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami melaunching mengenai hal tersebut, dan kami memuat dalam web resmi KPU,” ..

Sebagaimana diketahui KPU telah menerima berkas 6.576 Bacaleg DPR RI dari 12 partai politik peserta pemilu 2014. Dari total jumlah tersebut perempuan sebanyak 2.434 orang dan laki-laki sebanyak 4.142 orang.

Selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi terhadap syarat pengajuan pencalonan dan syarat bakal calon dari tanggal 23 April sampai 6 Mei 2013. Hasil verifikasi akan disampaikan kepada partai politik tanggal 7-8 Mei 2013.

ANALISIS RUU PEMILU 2014 DPR, DPD, DPRD

1. Ambang Batas Parlemen
Pada RUU Pemilu 2014 ini ambang batas parlemen untuk kursi DPR jumlahnya tidak ditentukan (Pada pasal 1 ayat (32): ”Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu”).

Berbeda pada UU Pemilu No. 10 tahun 2008 yang nilai ambang batas parlemen untuk kursi DPR jumlahnya 2,5% (Pasal 1 ayat (27): ”Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR, selanjutnya disebut BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu”).

Sedangkan untuk ambang batas parlemen bagi kursi DPRD tidak ada perubahan dari UU Pemilu No. 10 tahun 2008.

2. Alokasi Kursi Di Setiap Daerah Pemilihan
Untuk jumlah kursi DPR tidak ada perubahan yaitu sejumlah 560 kursi (Pasal 21 “Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh”). Dan Pasal 22 ayat (2): “Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi”.

Sedangkan pada daerah pemilhan anggota DPR ada perubahan yaitu yang pada UU Pemilu No. 10 tahun 2008 Pasal 22 ayat (1) :“Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi”. Berbeda dengan RUU Pemilu 2014 pada Pasal 22 ayat (1) :“Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota”.

Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. (Pasal 24 ayat {2})

Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.(Pasal 27 ayat {2})

Pasal 30 “Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat)”.
Pasal 31 “Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi”.

3. Sistem Pemilu
Tidak ada perbedaan antara UU Pemilu No. 10 tahun 2008 dengan RUU Pemilu 2014 dalam hal sistem yang digunakan dalam pemilu, yaitu Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

4. Metode Penghitungan Suara
Ada perbedaan antara UU Pemilu No. 10 tahun 2008 dengan RUU Pemilu 2014 ini yaitu pada Pasal 178 ayat :
(1) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan; atau
c. tanda coblos pada tanda gambar partai politik berada pada kolom yang disediakan.
(2) Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan

Perbedaannya pada cara memilihnya, pada RUU Pemilu 2014 dengan cara mencoblos sedangkan pada pemilu 2009 menggunakan centang.

Perbedaan lainnya yaitu pada pasal 208 RUU Pemilu 2014 “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”. Dengan UU Pemilu No. 10 tahun 2008 Pasal 202 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


PEMBAGIAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI

NO.

PROVINSI

JUMLAH KURSI

NAMA DAPIL

JUMLAH
KURSI
PER DAPIL

WILAYAH DAPIL
(Nama Kabupaten/Kota)

1.

Nanggroe Aceh Darussalam

13

Nanggroe Aceh
Darussalam I

7

1. Kota Sabang
2.Kota Banda Aceh
3.Kab. Aceh Besar
4.Kab. Pidie
5.Kab. Pidie Jaya
6.Kab. Aceh Jaya
7.Kab. Aceh Barat
8.Kab. Nagan Raya
9.Kab. Gayo Lues

10.Kab. Aceh Barat Daya

11.Kab. Aceh Selatan

12.Kab. Aceh Tenggara

13.Kota Subulussalam

14.Kab. Aceh Singkil

15.Kab. Simeulue

Nanggroe Aceh
Darussalam II

6

1. Kab. Bireuen
2.Kota Lhokseumawe
3.Kab. Aceh Utara
4.Kab. Bener Meriah
5.Kab. Aceh Tengah
6.Kab. Aceh Timur
7.Kota Langsa
8.Kab. Aceh Tamiang

2.

Sumatera Utara

30

Sumatera
Utara I

10

1.Kota Medan
2.Kab. Deli Serdang
3.Kab. Serdang Bedagai
4.Kota Tebing Tinggi

Sumatera
Utara II

10

1.Kab. Labuhanbatu
2.Kab. Labuhanbatu Selatan
3.Kab. Labuhanbatu Utara
4.Kab. Tapanuli Selatan
5.Kota Padang Sidempuan
6.Kab. Mandailing Natal
7.Kab. Nias
8.Kab. Nias Selatan
9.Kab. Nias Utara

10.Kab. Nias Barat

11.Kota Gunung Sitoli

12.Kota Sibolga

13.Kab. Tapanuli Tengah

14.Kab. Tapanuli Utara

15.Kab. Humbang Hasundutan

16.Kab. Toba Samosir

17.Kab. Samosir

18.Kab. Padang Lawas Utara

19.Kab. Padang Lawas

Sumatera
Utara III

10

1.Kab. Asahan
2.Kota Tanjung Balai
3.Kota Pematang Siantar
4.Kab. Simalungun
5.Kab. Pakpak Bharat
6.Kab. Dairi
7.Kab. Karo
8.Kota Binjai
9.Kab. Langkat

10.Kab. Batubara

3.

Sumatera Barat

14

Sumatera
Barat I

8

1. Kab. Kepulauan Mentawai
2.Kab. Pesisir Selatan
3.Kota Padang
4.Kota Solok
5.Kab. Solok
6.Kab. Solok Selatan
7.Kota Sawah Lunto
8.Kab. Sijunjung
9.Kab. Dharmasraya

10.Kota Padang Panjang

11.Kab. Tanah Datar

Sumatera
Barat II

6

1. Kab. Pasaman
2.Kab. Pasaman Barat
3.Kota Payakumbuh
4.Kab. Lima puluh Koto
5.Kota Bukittinggi
6.Kab. Agam
7.Kota Pariaman
8.Kab. Padang Pariaman

4.

Riau

11

Riau I

6

1. Kab. Siak
2.Kab. Kepulauan Meranti
3.Kab. Bengkalis
4.Kota Dumai
5.Kab. Rokan Hilir
6.Kab. Rokan Hulu
7.Kota Pekan Baru

Riau II

5

1. Kab. Indragiri Hulu
2.Kab. Indragiri Hilir
3.Kab. Pelalawan
4.Kab. Kampar
5.Kab. Kuantan Singingi

5.

Kepulauan Riau

3

Kepulauan
Riau

3

1. Kab. Natuna
2.Kab. Kepulauan Anambas
3.Kab. Karimun
4.Kota Batam
5.Kab. Bintan
6.Kota Tanjung Pinang
7.Kab. Lingga

6.

Jambi

7

Jambi

7

1. Kota Jambi
2.Kab. Muaro Jambi
3.Kab. Tanjung Jabung Timur
4.Kab. Tanjung Jabung Barat
5.Kab. Tebo
6.Kab. Bungo
7.Kota Sungai Penuh
8.Kab. Kerinci
9.Kab. Merangin

10.Kab. Sarolangun

11.Kab. Batang Hari

7.

Sumatera
Selatan

17

Sumatera
Selatan I

8

1. Kota Palembang
2.Kab. Banyuasin
3.Kab. Musi Banyu Asin
4.Kab. Musi Rawas
5.Kota Lubuk Linggau

Sumatera
Selatan II

9

1. Kab. Ogan Komering Ilir
2.Kab. Ogan Ilir
3.Kota Prabumulih
4.Kab. Muara Enim
5.Kab. Lahat
6.Kab. Empat Lawang
7.Kota Pagar Alam
8.Kab. Ogan Komering Ulu
9.Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

10.Kab. Ogan Komering Ulu Timur

8.

Kepulauan Bangka Belitung

3

Kepulauan
Bangka
Belitung

3

1. Kab. Belitung Timur
2.Kab. Belitung
3.Kab. Bangka Selatan
4.Kab. Bangka Tengah
5.Kota Pangkal Pinang
6.Kab. Bangka
7.Kab. Bangka Barat

9.

Bengkulu

4

Bengkulu

4

1. Kab. Kaur
2.Kab. Bengkulu Selatan
3.Kab. Seluma
4.Kota Bengkulu
5.Kab. Bengkulu Tengah
6.Kab. Kepahiang
7.Kab. Rejang Lebong
8.Kab. Lebong
9.Kab. Bengkulu Utara

10.Kab. Muko Muko

10.

Lampung

18

Lampung I

9

1. Kab. Lampung Selatan
2.Kota Bandar Lampung
3.Kota Metro
4.Kab. Pesawaran
5.Kab. Tanggamus
6.Kab. Pringsewu
7.Kab. Lampung Barat

Lampung II

9

1. Kab. Lampung Timur
2.Kab. Lampung Tengah
3.Kab. Tulang Bawang
4.Kab. Mesuji
5.Kab. Tulang Bawang Barat
6.Kab. Way Kanan
7.Kab. Lampung Utara

11.

DKI Jakarta

21

DKI Jakarta I

6

1. Kota Jakarta Timur

DKI Jakarta II

7

1. Kota Jakarta Pusat + Luar Negeri
2.Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta III

8

1. Kota Jakarta Barat
2.Kota Jakarta Utara
3.Kab. Kepulauan Seribu

12.

Jawa Barat

91

Jawa Barat I

7

1. Kota Bandung
2.Kota Cimahi

Jawa Barat II

10

1. Kab. Bandung
2.Kab. Bandung Barat

Jawa Barat III

9

1. Kab. Cianjur
2.Kota Bogor

Jawa Barat IV

6

1. Kab. Sukabumi
2.Kota Sukabumi

Jawa Barat V

9

1. Kab. Bogor

Jawa Barat VI

6

1. Kota Bekasi
2.Kota Depok

Jawa Barat VII

10

1. Kab. Purwakarta
2.Kab. Karawang
3.Kab. Bekasi

Jawa Barat VIII

9

1. Kab. Cirebon
2.Kota Cirebon
3.Kab. Indramayu

Jawa Barat IX

8

1. Kab. Majalengka
2.Kab. Sumedang
3.Kab. Subang

Jawa Barat X

7

1. Kab. Ciamis
2.Kab. Kuningan
3.Kota Banjar

Jawa Barat XI

10

1. Kab. Garut
2.Kab. Tasikmalaya
3.Kota Tasikmalaya

13.

Banten

22

Banten I

6

1. Kab. Pandeglang
2.Kab. Lebak

Banten II

6

1. Kota Cilegon
2.Kab. Serang
3.Kota Serang

Banten III

10

1. Kota Tangerang
2.Kab. Tangerang
3.Kota Tangerang Selatan

14.

Jawa Tengah

77

Jawa Tengah I

8

1. Kab. Semarang
2.Kab. Kendal
3.Kota Salatiga
4.Kota Semarang

Jawa Tengah II

7

1. Kab. Kudus
2.Kab. Jepara
3.Kab. Demak

Jawa Tengah III

9

1. Kab. Grobogan
2.Kab. Blora
3.Kab. Rembang
4.Kab. Pati

Jawa Tengah IV

7

1. Kab. Wonogiri
2.Kab. Karanganyar
3.Kab. Sragen

Jawa Tengah V

8

1. Kab. Boyolali
2.Kab. Klaten
3.Kab. Sukoharjo
4.Kota Surakarta

Jawa Tengah VI

8

1. Kab. Purworejo
2.Kab. Wonosobo
3.Kab. Magelang
4.Kab. Temanggung
5.Kota Magelang

Jawa Tengah VII

7

1. Kab. Purbalingga
2.Kab. Banjarnegara
3.Kab. Kebumen

Jawa Tengah VIII

8

1. Kab. Cilacap
2.Kab. Banyumas

Jawa Tengah IX

8

1. Kab. Tegal
2.Kab. Brebes
3.Kota Tegal

Jawa Tengah X

7

1. Kab. Batang
2.Kab. Pekalongan
3.Kab. Pemalang
4.Kota Pekalongan

15.

Daerah Istimewa Yogyakarta

8

Daerah Istimewa Yogyakarta

8

1. Kab. Gunung Kidul
2.Kab. Bantul
3.Kota Yogyakarta
4.Kab. Sleman
5.Kab. Kulonprogo

16.

Jawa Timur

87

Jawa Timur I

10

1. Kota Surabaya
2.Kab. Sidoarjo

Jawa Timur II

7

1. Kab. Pasuruan
2.Kota Probolinggo
3.Kota Pasuruan
4.Kab. Probolinggo

Jawa Timur III

7

1. Kab. Bondowoso
2.Kab. Banyuwangi
3.Kab. Situbondo

Jawa Timur IV

8

1. Kab. Lumajang
2.Kab. Jember

Jawa Timur V

8

1. Kota Malang
2.Kota Batu
3.Kab. Malang

Jawa Timur VI

9

1. Kab. Tulungagung
2.Kota Kediri
3.Kota Blitar
4.Kab. Kediri
5.Kab. Blitar

Jawa Timur VII

8

1. Kab. Pacitan
2.Kab. Ponorogo
3.Kab. Trenggalek
4.Kab. Magetan
5.Kab. Ngawi

Jawa Timur VIII

10

1. Kab. Jombang
2.Kab. Nganjuk
3.Kab. Madiun
4.Kota Mojokerto
5.Kota Madiun
6.Kab. Mojokerto

Jawa Timur IX

6

1. Kab. Bojonegoro
2.Kab. Tuban

Jawa Timur X

6

1. Kab. Lamongan
2.Kab. Gresik

Jawa Timur XI

8

1. Kab. Bangkalan
2.Kab. Pamekasan
3.Kab. Sampang
4.Kab. Sumenep

17.

Bali

9

Bali

9

1. Kab. Klungkung
2.Kab. Karang Asem
3.Kab. Bangli
4.Kab. Buleleng
5.Kab. Jembrana
6.Kab. Tabanan
7.Kab. Gianyar
8.Kab. Badung
9.Kota Denpasar

18.

Nusa Tenggara Barat

10

Nusa Tenggara
Barat

10

1. Kota Bima
2.Kab. Bima
3.Kab. Dompu
4.Kab. Sumbawa
5.Kab. Sumbawa Barat
6.Kab. Lombok Timur
7.Kab. Lombok Utara
8.Kota Mataram
9.Kab. Lombok Barat

10.Kab. Lombok Tengah

19.

Nusa Tenggara Timur

13

Nusa Tenggara
Timur I

6

1. Kab. Alor
2.Kab. Lembata
3.Kab. Flores Timur
4.Kab. Sikka
5.Kab. Ende
6.Kab. Nagekeo
7.Kab. Ngada
8.Kab. Manggarai Timur
9.Kab. Manggarai

10.Kab. Manggarai Barat

Nusa Tenggara
Timur II

7

1. Kab. Belu
2.Kab. Timor Tengah Utara
3.Kab. Timor Tengah Selatan
4.Kab. Kupang
5.Kota Kupang
6.Kab. Rotendao
7.Kab. Sabu Raijua
8.Kab. Sumba Timur
9.Kab. Sumba Tengah

10.Kab. Sumba Barat

11.Kab. Sumba Barat Daya

20

Kalimantan
Barat

10

Kalimantan
Barat

10

1. Kab. Kapuas Hulu
2.Kab. Sintang
3.Kab. Sekadau
4.Kab. Sanggau
5.Kab. Landak
6.Kab. Bengkayang
7.Kab. Sambas
8.Kota Singkawang
9.Kab. Pontianak

10.Kota Pontianak

11.Kab. Kubu Raya

12.Kab. Kayong Utara

13.Kab. Ketapang

14.Kab. Melawi

21.

Kalimantan
Tengah

6

Kalimantan
Tengah

6

1. Kab. Murung Raya
2.Kab. Gunung Mas
3.Kab. Katingan
4.Kab. Lamandau
5.Kab. Sukamara
6.Kab. Kotawaringin Barat
7.Kab. Seruyan
8.Kab. Kotawaringin Timur
9.Kota Palangkaraya

10.Kab. Pulang Pisau

11.Kab. Kapuas

12.Kab. Barito Timur

13.Kab. Barito Selatan

14.Kab. Barito Utara

22.

Kalimantan
Selatan

11

Kalimantan
Selatan I

6

1. Kab. Banjar
2.Kab. Barito Kuala
3.Kab. Tapin
4.Kab. Hulu Sungai Selatan
5.Kab. Hulu Sungai Tengah
6.Kab. Hulu Sungai Utara
7.Kab. Tabalong
8.Kab. Balangan

Kalimantan
Selatan II

5

1. Kab. Tanah Laut
2.Kab. Kota Baru
3.Kab. Tanah Bumbu
4.Kota Banjarmasin
5.Kota Banjar Baru

23.

Kalimantan
Timur

8

Kalimantan
Timur

8

1. Kab. Paser
2.Kab. Penajam Paser Utara
3.Kota Balikpapan
4.Kab. Kutai Kartanegara
5.Kota Samarinda
6.Kota Bontang
7.Kab. Kutai Timur
8.Kab. Berau
9.Kab. Bulungan

10.Kota Tarakan

11.Kab. Tana Tidung

12.Kab. Nunukan

13.Kab. Malinau

14.Kab. Kutai Barat

24.

Sulawesi
Utara

6

Sulawesi
Utara

6

1. Kab. Kepulauan Talaud
2.Kab. Kepulauan Sangihe

3.Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

4.Kota Bitung
5.Kab. Minahasa Utara
6.Kota Manado
7.Kota Tomohon
8.Kab. Minahasa
9.Kab. Minahasa Tenggara

10.Kab. Minahasa Selatan

11.Kab. Bolaang Mongondow Timur

12.Kota Kotamobago

13.Kab. Bolaang Mongondow

14.Kab. Bolaang Mongondow Selatan

15.Kab. Bolaang Mongondow Utara

25.

Gorontalo

3

Gorontalo

3

1. Kab. Bone Bolango
2.Kota Gorontalo
3.Kab. Gorontalo
4.Kab. Gorontalo Utara
5.Kab. Boalemo
6.Kab. Pohuwato

26.

Sulawesi
Tengah

6

Sulawesi
Tengah

6

1. Kab. Banggai Kepulauan
2.Kab. Banggai
3.Kab. Tojo Una Una
4.Kab. Morowali
5.Kab. Poso
6.Kab. Sigi
7.Kota Palu
8.Kab. Donggala
9.Kab. Parigi Moutong

10.Kab. Toli Toli

11.Kab. Buol

27.

Sulawesi
Selatan

24

Sulawesi
Selatan I

8

1. Kab. Kepulauan
Selayar
2.Kab. Bantaeng
3.Kab. Jeneponto
4.Kab. Takalar
5.Kab. Gowa
6.Kota Makassar

Sulawesi
Selatan II

9

1. Kab. Sinjai
2.Kab. Bone
3.Kab. Maros
4.Kab. Bulukumba
5.Kab. Pangkajene Kepulauan
6.Kab. Barru
7.Kota Pare Pare
8.Kab. Soppeng
9.Kab. Wajo

Sulawesi
Selatan III

7

1. Kab. Sidenreng Rapang
2.Kab. Enrekang
3.Kab. Luwu
4.Kab. Tana Toraja
5.Kab. Toraja Utara
6.Kab. Luwu Utara
7.Kab. Luwu Timur
8.Kab. Pinrang
9.Kota Palopo

28.

Sulawesi
Tenggara

5

Sulawesi
Tenggara

5

1. Kab. Kolaka Utara
2.Kab. Konawe Utara
3.Kab. Kolaka
4.Kab. Konawe
5.Kota Kendari
6.Kab. Konawe Selatan
7.Kab. Bombana
8.Kab. Muna
9.Kab. Buton Utara

10.Kab. Buton

11.Kota Bau Bau

12.Kab. Wakatobi

29.

Sulawesi
Barat

3

Sulawesi
Barat

3

1. Kab. Mamuju Utara
2.Kab. Mamuju
3.Kab. Mamasa
4.Kab. Majene
5.Kab. Polewali Mandar

30.

Maluku

4

Maluku

4

1. Kab. Maluku Barat
Daya
2.Kab. Maluku Tenggara Barat
3.Kab. Kepulauan Aru
4.Kab. Maluku Tenggara
5.Kota Tual
6.Kab. Seram Bagian Timur
7.Kab. Maluku Tengah
8.Kab. Seram Bagian Barat
9.Kota Ambon

10.Kab. Buru

11.Kab. Buru Selatan

31.

Maluku
Utara

3

Maluku
Utara

3

1. Kab. Kepulauan Sula
2.Kab. Halmahera Selatan
3.Kab. Halmahera Tengah
4.Kota Tidore Kepulauan
5.Kota Ternate
6.Kab. Halmahera Timur
7.Kab. Halmahera Barat
8.Kab. Halmahera Utara
9.Kab. Pulau Morotai

32.

Papua

10

Papua

10

1. Kab. Merauke
2.Kab. Jayawijaya
3.Kab. Jayapura
4.Kab. Nabire
5.Kab. Kepulauan Yapen
6.Kab. Biak Numfor
7.Kab. Supiori
8.Kab. Paniai
9.Kab. Puncak Jaya

10.Kab. Mimika

11.Kab. Boven Digoel

12.Kab. Mappi

13.Kab. Asmat

14.Kab. Yahukimo

15.Kab. Pegunungan Bintang

16.Kab. Tolikara

17.Kab. Sarmi

18.Kab. Keerom

19.Kab. Waropen

20.Kota Jayapura

21.Kab. Mamberamo Raya

22.Kab. Yalimo

23.Kab. Mamberamo Tengah

24.Kab. Nduga

25.Kab. Lanny Jaya

26.Kab. Puncak

27.Kab. Dogiyai

28.Kab. Deiyai

29.Kab. Intan Jaya

33.

Papua Barat

3

Papua Barat

3

1. Kab. Fak Fak
2.Kab. Kaimana
3.Kab. Teluk Wondama
4.Kab. Teluk Bintuni
5.Kab. Manokwari
6.Kab. Sorong Selatan
7.Kab. Sorong
8.Kota Sorong
9.Kab. Raja Ampat

10.Kab. Tambrauw

11.Kab. Maybrat

Lukas Kustaryo SSH (LKS 4Presiden RI) menilai, bahwa DPR-RI Periode 2014-2019 tidak akan lebih baik, bahkan lebih buruk karena banyak anggota parlemen yang bermasalah kembali maju untuk menjadi calon anggota legislatif. LKS 4Presiden RI berpendapat, ada sekitar 90,5 % para anggota DPR yang kembali menjadi caleg, meski tidak semua mendapat nomor urut pertama atau awal di saat terbitnya DCS.

Disisi lain, ada ‘kongkalikong’ dimana “Partai politik prioritas meraih kursi yang mengandalkan para kadernya di DPR yang sudah terbukti terpilih dan memiliki dana ketimbang caleg baru yang miskin dana,” …

Menurut LKS 4Presiden RI, partai tidak menerapkan sistem punishment danreward dalam memilih kadernya menjadi calon anggota legislatif yang sedang berlangsung hingga saat ini. Dan para kader yang selama periode 2009-2014 tidak tampak kerja, jarang hadir, tidak produktif, bahkan terjerat pelbagai kasus terlihat tetap diusung partai sebagai caleg belum lagi mereka-mereka yang menjadi “kutu loncat”.

Padahal, “banyak diantara mereka yang juga tidak memikirkan kualitas para caleg, meski caleg baru tidak menjadi jaminan kualitas. Tapi para anggota DPR yang jelas-jelas kinerjanya buruk harusnya dicoret dan tidak lagi menjadi skala prioritas,” ..

Namun masih ada yang bisa di banggakan meski tidak semua buram karena dapat di lihat pada empat artis di DPR yang tampak jelas bekerja dan berkualitas. Angka ini menjadi ironi karena sebagian besar artis kembali menjadi caleg, ditambah artis-artis lain yang bukan kader partai dan tidak memiliki latar belakang politik.

Kini ada 51 artis yang diusung sembilan partai. Meski belum ada konfirmasi resmi, menurut mereka, partai menggunakan popularitas para artis untuk mendulang suara dan dana. “Jumlah caleg inkumben dan jumlah artis pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan 2009.”

Fenomena caleg inkumben dan artis, dapat memberi gambaran wajah DPR yang akan terpilih pada 2014. Para anggota DPR saat ini dinilai memiliki kinerja buruk, disiplin rendah, banyak terlibat kasus, gemar ke luar negeri, dan produktivitas rendah.. “Ini juga menjadi petunjuk bahwa yang penting dalam pemilu saat ini adalah biaya. Maka tujuan utama para caleg jika terpilih adalah mengembalikan biaya modal,”…

Pemilu sudah di depan mata, seolah memiliki modal besar sepertinya menjadi hal yang wajib bagi para calon legislator, khususnya mereka yang memasang target duduk di kursi DPR RI. Sebab, visi dan misi calon sering tak dilirik pemilih. Calon harus populer dan punya duit.

Supaya lebih dikenal, caleg tentu harus sering bertatap muka dengan pemilihnya. Ini pun membutuhkan biaya yang tak sedikit. LKS 4Presiden RI mengatakan, tidak mesti di setiap blusukan bertemu dengan warga, harus menjamu mereka.

Meski semisalnya direncanakan setidaknya ada lebih dari  50 kali pertemuan dalam satu tahun ini dengan puluhan orang yang hadir. tidak harus menyediakan tempat, akomodasi, serta konsumsi.

Setidaknya bila ada yang saling ulurkan tangan atau sponsor “sedikitnya ada air minum dan kue yang sederhana,” bagi LKS 4Presiden RI yang akan mencalonkan diri juga kelak di daerah pemilihan Jatim, seperti dikutip dari di kompasiana beberapa saat lalu, jadi jika dipukul rata, setiap pertemuan baginya tidak harus mengeluarkan dana..

Dana yang dialokasikan untuk daerah pemilihan tidak mesti ada, meski banyak kalangan sedemikian besarnya. bahwa ada yang menganggap persaingan di daerah pemilihan tak sekeras wilayah lainnya, karena ada sejumlah politikus terkenal mencalonkan diri yang “jor-joran keluarkan dana” hal itu tidak jadi patokan popularitas yang baik.

Selain itu perlu strategi jitu untuk merangkul para masyarakat pemilih bersama tokoh lokal yang dikenal punya basis dukungan kuat bila kelak mereka berkenan, tetapi yang jelas harus ada kedekatan dengan masyarakat setempat sesuai dapilnya. Dengan rival petarung yang keras seperti itu, menurut LKS 4Presiden , calon setidaknya harus menyediakan Rp 1 miliar. “Itu minimal,” ujar Martin.
RI hanya sekedar merinci modal yang dikeluarkan jika ada yang mensponsorinya saja. dan jika dana itu tidak ada atau sebagian besar habis untuk atribut kampanye, misalnya membuat kaus, jaket, topi, dan aksesori lain seperti gantungan kunci. “itu semua semata mata karena partasipasi kawan-kawan partai seperjuangan bukan dari koceknya pribadi ,”  demikian tutup LKS 4Presiden RI melalui BBM Voice Pin 2A485689 di Jakarta…


Komisi Pemilihan Umum
PENGUMUMAN
Nomor: /KPU/IV/2013
Tentang
Proscs Pendaftaran, Verifikasi, Penyusunan
dan
Penetapan Daftar Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD
Dalam Pemilu Tahun 2014.
Schubungan dengan tclah dzmuainya tahapan pendattaran Bakal Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dengan mi diumumkan bahwa:
1. KPU/KPU
Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tidak mengenakan biaya kcpada partai politik maupun kcpada bakal calon dalam proscs Pcndaftaran, Verifikasi, Penyusunan, dan Penctapan Daftar Calon DPR/DPD/DPRD.
2. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupatcn/Kota mcnyampaikan hasil verifikasi administrasi bakal calon DPR dan DPRD pada tanggal 7 s/d 8 Mci 2013 hanya kepada partai politik melalui pctugas
penghubung parlal politik dan tidak kepada masingmasing bakal calon.
3. KPU dan atau KPU Provinsi memberitahukan hash
vcriftkasi administrasi pada tanggal 22 s/d 23 Mci 2013 dan hasil verifikasi faktual persyaratan dukun&an bakal calon DPD pada tanggal 7 s/d 8 Juni 2013 kepada Calon Anggota DPD atau melalui petugas penghubung bakal calon Anggota DPD.
4. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan petugas pendaftaran, venfikasi, penyusunan dan Penerapan bakal calon DPR. DPD dan DPRD datam melaksanakan tugasnya tidak menerima imbalan, sumbangan atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
5. Apabila ada petugas verifikasi atau pihak-pihak
tertcntu yang mengatasnamakan petugas verifikasi, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kom yang mcmbcrikan informasi terkait proscs dan hasil verifikasi dengan/tidak mcminta imbalan adalah diluar tanggung jawab KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupatcn/ Kota.
Demikian
untuk menjadi pcrhatian.

Untuk mengetahui daftar nama-nama caleg DPR se-Indonesia, silakan klik di sini

atau klik: http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7908&Itemid=333
SUMBER: DARI BERBAGAI SUMBER

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Trik Licik Money Changer Abal-abal di Bali! …

Weedy Koshino | | 20 August 2014 | 23:31

Seleksi CPNS 2014 Dibuka dan Diselingi …

Pebriano Bagindo | | 21 August 2014 | 05:00

Menanti Keputusan MK …

Wisnu Aj | | 21 August 2014 | 02:20

Senja Kala Pesepeda di Yogyakarta …

Yusticia Arif | | 21 August 2014 | 09:02

[Proyek Buku] Catatan Warga Indonesia di 10 …

Kompasiana | | 12 August 2014 | 23:19


TRENDING ARTICLES

Hebat, Indonesia Paling Menjanjikan Sedunia! …

Firdaus Hidayat | 3 jam lalu

Dapur Umum di Benak Saya …

Itno Itoyo | 14 jam lalu

Bonsai MK dan KPU, Berharap Rakyat Cueki …

Sa3oaji | 15 jam lalu

Menunggu Aksi Kenegarawanan Hatta Rajasa …

Giens | 16 jam lalu

Inilah Nama-nama Anggota Paskibraka 2014 …

Veronika Nainggolan | 20 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: