Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Daniel H.t.

Bukan siapa-siapa, yang hanya menyalurkan aspirasinya. Berasal dari Fakfak, Papua Barat. Twitter @danielht2009

Kenapa Alaydrus Begitu “Dendam” kepada Jokowi-Ahok?

OPINI | 24 April 2013 | 00:37 Dibaca: 38681   Komentar: 88   13

1366738225843537453

Tanggal 7 Agustus 2012, anggota DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Ahmad Husein Alaydrus (Habib Husein) tampak bersama Gubernur DKI ketika itu, Fauzi Bowo (Foke), ketika Foke mengunjungi warga korban kebakaran di Kali Tengsing, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Sumber: YouTube)

Keputusan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghentikan pengerjaan jalan layang non-tol Kampung Melayu-Tanah Abang dikecam politisi Demokrat Ahmad Husein Alaydrus. Ahok disebut anggota Komisi C DPRD DKI bidang anggaran itu tidak pro-rakyat.

“Saya menilai Ahok itu tidak pro-rakyat. Ahok akan menambah kemacetan Jakarta yang semakin parah,” kata Alaydrus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/4/2013).

Alaydrus mendesak Pemprov DKI untuk dapat menyelesaikan proyek itu. Kemudian, baru memohon Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit proyek itu.

Ia dengan tegas menyatakan menolak penghentian pembangunan jalan layang non-tol tersebut. Alasannya, hal itu akan menambah kemacetan di Jakarta dan merugikan masyarakat Jakarta.

“Jadi orang enggak boleh su’udzon mulu dong. Bohong itu dibilang tidak ada dianggarkan dalam APBD DKI. Ini kan dananya multiyears,” katanya.

Demikian antara lain berita dari Kompas.com.

Dari penelusuran berita tentang permasalahan ini, dapat disimpulkan bahwa dasar Ahok memutuskan proyek tersebut dihentikan sementara untuk diaudit dulu oleh BPK dan BPKP adalah karena proyek yang dimulai pengerjaannya itu sejak 2010 meleset dari jadwal penyelesainnya yang seharusnya, Desember 2012.

Sebelumnya, setelah terjadi penggantian pucuk pimpinan DKI Jakarta (dari Fauzi Bowo ke Jokowi), Dinas PU telah menghentikan anggaran pengerjaan proyek tersebut. Sekarang, di tahun 2013 pekerjaan proyek tersebut mau diteruskan lagi di anggaran DPU DKI 2013. Hal inilah yang membuat Ahok waspada, Wagub DKI yang berlatar belakang seorang auditor itu mencium adanya ketidakberesan di sini. Terindikasi kuat juga telah terjadi wanprestasi di dalamnya.

Kalau dalam kontrak kerja proyek itu harus sudah selesai Desember 2012, tetapi ternyata meleset, bukankah memang telah terjadi wanprestasi? Siapakah yang telah melakukan wanprestasi itu? Apakah pihak kontraktor atau pihak DPU? Kemudian, kenapa proyek yang katanya multiyears (tahun ganda) ini, sempat dihentikan, dan kemudian dilanjutkan di tahun 2013? Kalau sudah begini, lalu, siapa yang berhak melanjutkan proyek tersebut? Apakah pihak-pihak di kontrak kerja yang lama, ataukah harus dibuka tender baru dengan kontrak baru pula? Apa konsekuensi (hukum) dari semua ini?

Ahok ingin semua ini menjadi jelas terlebih dahulu, sebelum memutuskan kapan proyek yang penyelesaiannya hanya tersisa 10 persen itu dilanjutkan. Dia tidak mau proyek ini tetap dilanjutkan meskipun dirudung masalah. Ujung-ujungnya malah bisa menimbulkan persoalan hukum yang pelik.

Proyek DKI Jakarta tahun 2010 yang memakan APBD DKI sebesar total Rp. 840 miliar ini, sebenarnya di masa Fauzi Bowo sudah pernah tertunda penyelesaiannya. Dijadwalkan selesai pada pada Juni 2012, tetapi meleset. Dilanjutkan dengan penjadwalan baru, selesai Desember 2012. Tetapi lagi-lagi meleset lagi. Sekarang di tahun 2013, jadwalnya selesai Juni 2013, tetapi itu pun sudah pasti meleset lagi.

Di dalam APBD DKI 2013 saat ini, proyek tersebut tidak termasuk di dalamnya.

Ada alasan molornya proyek ini yang saya anggap janggal. Yakni, alasan karena ternyata di bawah proyek paket Jalan Prof Dr Satrio terdapat pipa PDAM besar yang berdiamater 2,5 meter. Keberadaan pipa PDAM ini membuat terpaksa terjadi perubahan desain yang semula sudah dibuat, yakni, untuk tempat tiang-tiang beton jalan layang non-tol itu. Ini, katanya, yang membuat proyek itu molor.

Pertanyaannya adalah ketika melakukan studi kelayakan proyek dan desain proyek, kenapa bisa keberadaan pipa PDAM itu tidak diketahui? Masa setelah proyek hampir rampung baru diketahui? Inilah bukti kurangnya tindakan antisipasi dan koordinasi antar lembaga dalam pengerjaan suatu proyek prasarana jalan pemerintah.

Kalau di era pemerintahan DKI sebelumnya melesetnya jadwal penyelesaian suatu proyek mungkin sudah dianggap biasa, dan bisa ditolerir,  maka di era Jokowi-Ahok yang dikenal tegas dan bersih, sama sekali tidak bisa. Oleh karena itulah para pejabat birokrat yang masih terbiasa dengan era kepimpinan yang lama merasa gerah menghadapi sikap tegas Jokowi-Ahok, yang memutuskan proyek tersebut dihentikan dengan alasan tersebut di atas.

Argumen Ahok menghentikan sementara proyek tersebut karena terkait penggunaan anggaran tentu saja masuk akal. Anggaran tersebut berasal dari uang rakyat, maka itu tidak bisa digunakan seenaknya saja. Harus jelas pertanggungjawabannya. Supaya bisa jelas, Ahok merasa perlu melibatkan BPK dan BPKP untuk mengaudit proyek ini.

Bisa saja dalam audit tersebut selain ditemukan adanya wanprestasi, juga ditemukan adanya indikasi korupsi di dalamnya. Jika itu yang terjadi, maka giliran KPK yang turun tangan.

Logika berpikir Ahok adalah kalau sudah tahu proyek ini bermasalah, kenapa harus dipaksakan dilanjutkan? Bukankah itu malah akan membuat masalah bertambah rumit? Lebih baik dihentikan sekarang, dijernihkan dulu. Barulah ditetapkan kelanjutannya bagaimana. Sehingga ketika proyek tersebut kelak dilanjutkan dan selesai, bersih dari berbagai masalah.

“Kenapa proyek ini tidak selesai pada masa anggaran tahun lalu? Kalau diteruskan tapi ternyata menyalahi aturan, siapa yang mau tanggung jawab? Kasihan Pak Gubernur. Untuk itu, sekarang harus dihentikan pengerjaannya sambil melihat hasil auditnya,” kata Ahok (Kompas.com).

Sebaliknya, dengan logika berpikir Ahmad Husein Alaydrus, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat tersebut di atas. Maunya dia, meskipun sudah tahu ada masalah, proyek tetap harus diselesaikan dulu. Setelah selesai barulah memanggil BPK dan BPKP untuk mengauditnya.

Tentu saja ini adalah logika aneh tapi nyata. Konyol pula. Sudah tahu ada masalah, kok diteruskan? Bukankah itu malah sangat berpotensi untuk semakin memperbesar dan memperumit masalah?

Tidak heran meskipun mengatasnamakan rakyat, dengan mengata-ngatai Ahok sebagai pimpinan yang tidak pro-rakyat, karena akibat dari penghentian proyek itu membuat rakyat akan sengsara karena kemacetan, Alaydrus yang kerap disapa dengan panggilan Habib Husein ini justru mendapat kecaman bertubi-tubi dari rakyat. Mereka justru ngepro kepada Ahok, dan mencaci-maki habis Alydrus. Hal ini tergambar dengan jelas lewat begitu banyaknya komentar pembaca menyerangnya habis-habisan di berita ini di berbagai media berita online. Mereka tahu, mana pejabat yang asli ngepro rakyat, dan mana yang imitasi.

Sikap mencemooh  dari Ahmad Husein Alaydrus terhadap keputusan Ahok yang notabene adalah bagian dari kepimpinan Jokowi-Ahok ini bukan baru pertamakali ini terjadi. Sejak Jokowi-Ahok memimpin DKI Jakarta, mengganti Fauzi Bowo, Habib Husein ini sepertinya tak kenal lelah terus-menerus mencemooh gaya kepimpinan Jokowi-Ahok. Sepertinya, di mata dia, tidak ada yang benar yang dilakukan Jokowi-Ahok. Sikapnya itu sudah bukan lagi kritis, tetapi cenderung pada sikap yang tidak menghargai, bahkan melecehkan. Sepertinya, orang ini ada menyimpan rasa dengki yang besar terhadap Jokowi-Ahok.

Mulai dari gaya blusukan Jokowi, kartu sehat bagi warga miskin Jakarta, normalisasi sungai dalam upaya mengatasi banjir Jakarta, penundaan proyek MRT, lelang jabatan, mundurnya beberapa pejabat DKI, sampai dengan penghentian sementara proyek jalan layang non-tol Kampung Melayu-Tanah Abang ini, semua dikecam olehnya. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa kepimpinan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini adalah yang terburuk dibandingkan dengan era Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Suatu pernyataan yang bertolak belakang dari pandangan mayoritas warga DKI Jakarta terhadap Jokowi-Ahok.

Misalnya, apa yang terekam dan ditayangkan di YouTube dari acara di “Ada Apa berita”  Jak TV (November 2012) di bawah ini. Meskipun Jokowi-Ahok baru memimpin Jakarta baru 42 hari, sudah dikecam si Habib dengan kata-kata “Jokowi itu janganlah janji muluk-muluk saja!”, disertai memuji-muji pemerintahan Foke.


Pada 21 Desember 2012, waktu Gubernur DKI Jokowi dan Wagub-nya, Basuki Tjahaja Utama (Ahok) menghadiri rapat  DPRD DKI Jakarta tentang pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai RAPBD DKI 2013. Ketika memasuki ruangan rapat, Jokowi bersalaman dengan beberapa anggota DPRD DKI, ketika berjabat tangan dengan Alaydrus ini, Habib ini langsung saja mengatai Jokowi dengan suara keras, “Grasak-grusuk, sih!” Ketika Jokowi meresponnya dengan tersenyum lebar, kemudian berjalan meninggalkannya, Alydrus mengangkat tangannya seolah-olah ingin menampar Jokowi dari belakang. Adegan ini terekam di YouTube (dari hasil unggahan Pemprov DKI) berikut ini:

Di acara “Ada Apa Berita” di Jak TV yang lain, ketika Jokowi memutuskan penundaan sementara proyek MRT karena masih ada beberapa hal yang harus diperjelaskan demi kepastian lancarnya proyek dan kepastian hukumnya, kepastian pembagian pembiayaannya antara pemprov DKI dengan pemerintah pusat, dan demi kebaikan warga Jakarta pengguna MRT kelak (harga karcis termurah, lancar, bersih, dan aman),  direspon negatif oleh Aloydrus. Seolah-olah Jokowi telah membatalkan proyek MRT tersebut.  Sampai-sampai dia menyinggung-nyinggung asal Jokowi yang dari kota kecil Solo, yang mau mengurus kota sebesar Jakarta.

“Saya bingung dengan Jokowi ini, yang baru dari kota Solo  ke Jakartaaa … Ini Jakarta beda dengan Solo. Kota internasional …” kata Alaydrus.

Dan, seperti biasa dalam pernyataan-pernyataannya itu selalu memuji-muji Foke, dan menyatakan apa yang dia nyatakan adalah demi rakyat (Jakarta). Ironisnya, rakyat yang diklaim diwakilinya malah hampir selalu balik mengecamnya. Seperti yang dapat dilihat di tayangan YouTube di bawah ini:

*

Tentang cara Jokowi mengrekrut lurah dan camat dengan cara lelang jabatan. Alaydrus menyatakan ketidaksetujuannya dengan mengatakan, Jokowi dan Ahok itu orang aneh. Pakai lelang jabatan. Bubarin saja IPDN!

Dan, lagi-lagi dia menyinggung asal daerah Jokowi dan Ahok yang katanya dai daerah kecil, tidak tahu apa-apa tentang Jakarta. Kemudian, seperti sudah menjadi ciri khasnya lagi-lagi memuji Foke.

“Jokowi itu aneh, pakai lelang jabatan, bubarin saja sekolah IPDN! Jokowi itu gede di Solo. Ahok, besar di Belitung Timur,” katanya dengan nada ketus di Gedung DPRD DKI, Selasa (09/04/13).

Si Habib itu seolah-olah pura-pura tidak tahu kalau sebagian besar warga Jakarta yang sukses, mulai dari pengusaha dan penguasa berasal dari daerah-daerah kecil yang jauh dari Jakarta. Dan dia juga pura-pura bodoh, seolah-olah orang yang lahir dan besar di kota besar (Jakarta) pasti lebih pintar dan lebih bisa diandalkan daripada mereka yang berasal dari daerah.

*

Selanjutnya, dia menyatakan, rasa prihatinnya terhadap mereka-mereka yang sekolah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang butuh waktu lama. Tetapi, setelah lulus, tidak dimanfaatkan untuk menjadi camat dan lurah seperti sekarang ini.

“Sekolah IPDN sudah bertahun-tahun tapi gak dihargai. Kalau seperti itu, wakil dan gubernur dilelang aja!” Serunya semakin ketus (Merdeka.com).

Lanjutnya, “Zamannya Sutiyoso dan Foke, mau menjadi camat mereka pengabdian dulu. Orang harus tahu lingkungan. Ini bukan Solo, tapi Jakarta!”

Seperti yang telah kita ketahui bersama, sistem lelang jabatan ini sejatinya adalah sistem seleksi dan promosi jabatan camat dan lurah se-DKI yang dilakukan secara terbuka dan transparan, yang pendaftarannya  dengan menggunakan teknologi internet. Siapa saja yang merasa punya kapabilitas untuk menjabat jabatan tersebut, termasuk camat dan lurah yang masih menjabat, juga termasuk mereka yang lulusan IPDN, boleh mendaftar, mengikuti tes seleksi tertulis, dan prosedur selanjutnya. Sistem lelang jabatan camat dan lurah ini akan dijadikan tolok ukur Jokowi untuk program jabatan selanjutnya, yakni wali kota dan bupati.

Jadi, kalau memang lulusan IPDN itu lebih berkualitas daripada yang lain, tentu saja merekalah yang terpilih. Kalau ada yang lain yang lebih berkualitas, kenapa hanya karena mereka lulusan IPDN, merekalah yang harus menjabat?

Bukankah pula bahwa sudah terbukti bahwa luluan-lulusan IPDN yang saat ini menjabat tidak sedikit yang tidak berkualitas dan koruptif? Bukankah pula di IPDN ini telah terjadi beberapakali insiden kriminal, penganiayaan siswa-siswa barunya, sampai meninggal dunia? Sampai saat ini yang menonjol dari IPDN adalah tindakan kekerasan tak beradab ketimbang prestasi dan kualitasnya. Kalau memang mubazir, kenapa tidak, kalau dibubarkan saja?

*

Ketika Sekretaris Daerah DKI, Fadjar Panjaitan, dan Walikota Jakarta Barat Burhanuddin mengundurkan diri, hal ini segara tak disia-siakan oleh sang Habib untuk kembali mengecam Jokowi-Ahok lagi.

Alaydrus menilai bahwa itu merupakan bukti nyata dari kemunduran Jakarta baru di bawah kepimpinan Jokowi-Ahok. Menurutnya, dua pejabat teras DKI  terpaksa mundur,  karena merasa tidak nyaman dengan gaya kepimpinan Jokowi-Ahok itu.

“Saya kira begitu (kemunduran),” katanya, dan kata dia – lagi-lagi,  “Di zaman Sutiyoso dan Foke, ini tidak pernah terjadi,” ujarnya, kepada Tempo, Jumat, 12 April 2013.

Alaydrus menilai gaya Jokowi-Ahok itu belum mampu mengayomi para aparatur saat ini. Akibatnya, ada rasa ketidaknyamanan di antara mereka. “Itu (mundur) kan hak asasi, tetapi pasti ada persoalan. Enggak mungkin mundur tiba-tiba,” kata dia.

Padahal Fadjar dan Burhanuddin mengakui mereka mundur itu bukan karena ada masalah dengan Jokowi-Ahok, tetapi karena alasan mau nyaleg.

Fadjar, misalnya, mengatakan, dirinya sudah diterima menjadi anggota PDI-P sejak akhir Maret 2013. “Saya sudah mengundurkan diri per tanggal 8 April 2013,” kata Fadjar, dikutip Tempo.co (Selasa, 09/04/13). “Saya mengundurkan diri sebagai PNS sehingga otomatis harus meninggalkan jabatan sebagai Sekda,” ujarnya.

Selama masa transisi itu, Fadjar mengaku mengajukan cuti 1-5 April. Dia membantah anggapan bahwa dirinya mengundurkan diri karena tidak cocok dengan Jokowi. “Saya memang mau nyaleg,” katanya.

Aturan yang ditetapkan oleh KPU, setiap PNS yang akan menjadi caleg harus meninggalkan jabatannya dan mengundurkan diri.

Jadi, jelas bahwa penilaian Alaydrus  tentang mundurnya dua pejabat teras dari Pemprov DKI itu hanya berdasarkan prasangka, asumsi dan antipatinya yang  mendalam terhadap Jokowi-Ahok.

Kenapa Habib Husein ini begitu “dendam” kepada Jokowi-Ahok?

Mungkin Habib Husein ini menderita semacam post power syndrom. Meskipun dia bukan Foke, dia sangat terobsesi dengan Foke. Setelah Foke kalah dari Jokowi di Pilkada DKI 2012, di bawah alam sadarnya tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Oleh karena itu apa pun yang dilakukan oleh Jokowi-Ahok selalu saja dikecamnya, serta tak lupa selalu menyebut-nyebut nama Foke dengan nada penuh kekaguman.

Sebenarnya, apa yang terjadi pada jiwa Habib Ahmad Husein Alaydrus ini tidak merupakan sesuatu yang mengherankan, karena dia merupakan salah satu anggota tim sim sukses Foke-Nara di masa Pilkada DKI tempo hari. Hampir di setiap kesempatan, Habib ini selalu mengekor Foke ketika melakukan kampanye. Baik kampanye yang sebenarnya, maupun kampanye yang dikamuflasekan dengan kunjungan kerja.

Salah satu bukti yang sempat terekam kamera adalah ketika pada 7 Agustus 2012 Fauzi Bowo alias Foke, yang ketika itu masih sebagai Gubernur DKI Jakarta mengunjungi warga korban kebakaran di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kunjungan itu merupakan kunjungan kerjanya sebagai Gubernur DKI, dan waktu itu belum memasuki masa kampanye. Setelah berbasa-basi sebentar, Foke berkata kepada warga korban kebakaran itu,  “Sekarang, lo nyolok siapa? Kalo nyolok Jokowi mah, bangun saja di Solo aja sono!” Alaydrus yang berada persis di belakang Foke langsung mengangkat jempol tangannya.

Jadi, rupanya obsesi Alaydrus terhadap idolanya, Foke, begitu kuatnya, sehingga masih terbawa-bawa sampai sekarang. Dia belum bisa menerima kenyataan Jokowi-Ahok yang berasal dari Solo dan Bangka Belitung, dari daerah yang jauh lebih kecil daripada Jakarta, ibukota negara, “kota internasional,” bisa mengalahkan idolanya secara begitu telak. Faktor inilah rupanya yang membuat sang Habis sepertinya menyimpan “dendam” kepada Jokowi-Ahok.

13667683481049462473

Jempol tangan sang Habib Husein buat Foke (Sumber: YouTube)

***

Tags: jokowi

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Revolusi dari Desa di Perbatasan …

Pepih Nugraha | | 23 October 2014 | 12:52

Sakitnya Tuh di Sini, Pak Jokowi… …

Firda Puri Agustine | | 23 October 2014 | 09:45

[BALIKPAPAN] Daftar Online Nangkring bersama …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 11:00

Pertolongan Kecelakaan yang Tepat …

M. Fachreza Ardiant... | | 23 October 2014 | 10:23

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Acara Soimah Menelan Korban …

Dean Ridone | 6 jam lalu

Dua Cewek Kakak-Adik Pengidap HIV/AIDS di …

Syaiful W. Harahap | 6 jam lalu

Singkirkan Imin, Jokowi Pinjam Tangan KPK? …

Mohamadfi Khusaeni | 8 jam lalu

Pembunuhan Bule oleh Istrinya di Bali …

Ifani | 8 jam lalu

Ketua Tim Transisi Mendapat Rapor Merah dari …

Jefri Hidayat | 9 jam lalu


HIGHLIGHT

Pak Presiden, Kok Sederhana Banget, Sih! …

Fitri Restiana | 7 jam lalu

Menunggu Hasil Seleksi Dirut PDAM Kota …

Panji Kusuma | 7 jam lalu

Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah …

Muhammad Farhan | 7 jam lalu

‘Jokowi Efect’ Nggak Ngefek, …

Handarbeni Hambegja... | 8 jam lalu

Kisah Lebai Malang Nan Bimbang …

Hendi Setiawan | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: