Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Dinamika Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya

OPINI | 22 April 2013 | 09:59 Dibaca: 148   Komentar: 0   0

Sering muncul pertanyaan di tengah masyarakat; Mengapa umat Islam selalu ribut menentukan awal Hari Raya mereka? Padahal umat agama lain tidak pernah ribut, bahkan untuk Hari Raya 100 tahun yang akan datang pun sudah dipastikan.

Jika mau menelaah lebih dalam, sebenarnya bukan ribut namun dinamika. perbedaan  itu merupakan bagian dari diskusi  ilmiah Khazanah Keilmuan Islam. Masing-masing Lembaga Islam memakai metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam penentuan awal bulan sebagai tanda dimulainya  Ramadhan ataupun Hari Raya Idul Fitri.

Dasar penentuan awal Ramadan adalah Hadits Rasullulah SAW :

“Berpuasalah kamu sekalian karena melihat hilal, dan berbukalah kamu sekalian karena melihat hilal”( HR. Imam Bukhori)

Dari hadits di atas, frase “melihat” inilah yang menjadi perbedan di antara dua mainstream besar Ormas Islam di Indonesia. NU berprinsip “melihat” yang dimaksud  haruslah secara real tampak secara kasat mata. Maka muncullah metode “rukyatul hilal” yang kurang lebih artinya “melihat langsung penampakan bulan sabit”. Ini dikarenakan melihat bulan secara langsung adalah hal yang dipraktekkan oleh Rasululah SAW dan para Sahabat.

Muhammadiyah menafsirkan kata “melihat” di atas dengan arti “melihat berdasar posisi geometris bulan”. Dengan ini Muhammadiyah setia dengan metode Hisab wujudul hilal yang artinya “perhitungan muculnya bulan sabit” berdasar perhitugan astronomis. Bagaimanapun ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat. Lebih-lebih telah ditemukannya teknologi satelit dan teropong canggih layaknya Hubble yang bisa memetakan posisi bulan, bumi, matahari dan benda langit lainnya. Dengan metode ini Muhammadiyah mengklaim bisa menentukan awal Ramadhan dan hari Raya bahkan untuk 100 tahun ke depan.

Kelebihan Sistem Penanggalan Bulan

Seperti kita tahu bahwa  penanggalan Hijriyah mendasarkan perhitungannya pada peredaran bulan yang lazim disebut kalender Qamariah.  Dalam kalender qomariyah, tanggal 1 ditandai dengan bulan sabit, tanggal 15 bulan purnama bulat dan kembali lagi membentuk sabit terbalik di akhir bulan.

Hal ini akan berbeda dalam sistem penanggalan berdasar peredaran Matahari (syamsiyah). Dalam Kalender Syamsiyah kita tidak perlu melihat matahari untuk menentukan kapan tanggal  1. Cukup dengan asumsi. Penampakan  matahari tidak ada bedanya antara tanggal 1, tanggal 15 ataupun tanggal 30; semuanya masih kelihatan bulat dari bumi. Bulan (Eng: month) dalam Sistem kalender Matahari merupakan asumsi pembagian masa revolusi bumi yang 365 hari dibagi 12 dengan pembagian antara 30 dan 31 hari (kecuali bulan Februari).

Kelebihan penanggalan berdasar peredaran bulan ialah lebih konkret dan bisa dilakukan secara live time.  Dengan kata lain, kondisi riil bentuk bulan berkorelasi langsung dengan tanggal dan bisa kita saksikan waktu itu juga. Dalam kalender syamsiyah, tidak mungkin  dibedakan bentuk matahari pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 15, dst..

Konsekuensi dari kalender qomariyah adalah harus memastikan hilal (bulan sabit pertama) ketika menentukan tanggal 1. Inilah yang kemudian memunculkan metode rukyat (melihat langsung), yang  hal itu tidak ditemukan di kalender Masehi yang mengacu pada peredaran matahari.

Kini jelas  perbedaan hakiki kedua penanggalan tersebut,  sekaligus menjawab mengapa setiap penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal khususnya,  terjadi dinamika dalam masyarakat muslim.

Menyikapi Perbedaan

Idealnya, Umat Islam di Indonesia bisa menyatukan penentuan 1 Ramadhan meskipun terdapat metode yang berbeda antar jamaah. Bagaimanapun perpecahan dalam hal ini lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaat persatuan. Berdasar kaidah fiqh: Ada’u al qadhi yarfa’u al khilaf; yang artinya “ketetapan Hakim (pemerintah) menghilangkan perbedaan”. Maka jika Pemerintah sudah menunjuk sebuah lembaga untuk menetapkan  (itsbat) maka ketetapannya mengikat dan wajib diikuti oleh segenap penduduk di suatu negeri. Hal ini karena pemerintah juga berlaku sebagi qadhi. Ulama bersepakat atas hal ini. Dengan ini diharapkan tidak terjadi perselisihan dan masyarakat bisa mengawali Ramdhan dengan hati yang tenang, tidak bingung oleh berbagai info yang justru menjadikan perselisihan di kalangan masyarakat, utamanya masyarakat awan yang tidak faham akan metode-metode ini.

Jalan Terjal Persatuan

Meskipun idealnya seluruh elemen masyarakat masyarakat mengikuti ketetapan pemerintah (ulil amri), nampaknya hal itu akan sulit terjadi dengan pertimbangan;

Pertama, sebagai sebuah sistem organisasi, NU dan MU (muhammadiyah) –dengan segala perangkat rukyat dan hisabya–  lebih dahulu ada dibanding pemerintah RI. MU lahir tahun 1912 dan NU tahun 1926. Di kemudian hari pasca Kemerdekaan RI tahun 1945, metode penetapan hilal itupun masih dijalankan. Sebagai sebuah tradisi keilmuan puluhan tahun, semangat ego jamaah pun kemudian muncul.

Kedua, tradisi kebijakan politik presiden RI bahwa Menteri Pendidikan adalah jatahnya Muhammadiyah, sedang Menteri Agama adalah Jatah NU sangat mempengaruhi komposisi stakeholder di DEPAG. Itulah mengapa Dien Syamsuddin mendeklarasikan untuk tidak mau ikut sidang itsbat lagi, setelah berkali-kali sidang suara MU ( metode Hisab) senantisa dikalahkan oleh mayoritas suara yang berfihak pada metode rukyat. Mungkin ia berfikir sampai kapan  Muhammadiyah harus mengalah.

Ketiga, ketegasan Presiden (pemerintah). Tipikal pemimpin Indonesia yang menganut Demokrasi dengan sistem Pemilu sebagai konsekuensinya, tidak akan bisa bersikap tegas terhadap perbedaan ini. Ditambah tidak ada sanksi jika sebuah lembaga menyalahi ketetapan pemerintah.

Secara politis, seorang presiden akan  takut kehilangan dukungan Ormas tertentu yang memiliki jutaan pengikut, jika secara terang-terangan memaksa atau memihak salah satu metode di atas. Inilah dilemanya. Maka wajar jika pemerintah berujar: “masing-masing pihak agar menghormati pihak lain yang berbeda.” Dalam hal ini Pemerintah senantiasa berada di tengah-tengah dan ingin merangkul semua golongan.

Melihat ketiga poin di atas, Nampaknya penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri akan senantiasa berbeda di Indonesia, kecuali setiap fihak mau duduk bersama dan mencari solusi terbaik demi kemaslahatan umat. Semoga!. Salam Damai…0_o..

Tags: ramadan

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Jakarta Community Tampil Semarak di Asean …

Tjiptadinata Effend... | | 02 September 2014 | 19:52

Modus Baru Curi Mobil: Bius Supir …

Ifani | | 02 September 2014 | 18:44

Beranikah Pemerintah Selanjutnya …

Dhita A | | 02 September 2014 | 19:16

Si Biru Sayang, Si Biru yang Malang …

Ikrom Zain | | 02 September 2014 | 21:31

Ikuti Blog Competition Sun Life dan Raih …

Kompasiana | | 30 August 2014 | 17:59


TRENDING ARTICLES

Mungkinkah Jokowi Bisa Seperti PM India …

Jimmy Haryanto | 9 jam lalu

Bebek Betutu Ubud Pak Mangku …

Febi Liana | 12 jam lalu

Presiden SBY dan Koalisi Merah Putih …

Uci Junaedi | 13 jam lalu

Ahok, Mr. Governor si “Pembelah …

Daniel H.t. | 14 jam lalu

Gunung Padang, Indonesia Kuno yang …

Aqila Muhammad | 16 jam lalu


HIGHLIGHT

Kejujuran …

Rahmat Mahmudi | 8 jam lalu

Berupaya Mencapai Target Angka 7,12% …

Kun Prastowo | 8 jam lalu

Jejak Indonesia di Israel …

Andre Jayaprana | 8 jam lalu

Jazz Atas Awan, Mendengar Musik Menikmati …

Pradhany Widityan | 8 jam lalu

Indahnya Kebersamaan di Ultah Freebikers …

Widodo Harsono | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: