Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Hery Paska

Pegawai Swasta

Otonomi Daerah

OPINI | 20 April 2013 | 23:39 Dibaca: 167   Komentar: 0   0

Sesuatu yang dipilih secara langsung harus bisa diberhentikan secara langsung juga, itulah makna otonomi daerah yang hakiki, sebaiknya pemilihan DPR maupun pemimpin daerah dibuatkan UU yang mewajibkan TV beriklan kampanye gratis atau mereka dapat mencari dana melalui polling SMS, dan juga parpol dapat mempunyai bisnis perusahaan yang membiayai kampanye, selain itu bila masyarakat tertarik pada figur tertentu mereka dapat menyumbangkan dana mendukung figur tersebut (seperti di US), siapa yang terbaik dapat dukungan dana dari rakyat langsung. Petugas DPR yang terpilih ketika bekerja selain menerima gaji, dapat menerima bonus dari masyarakat konstituenna bilamana output pekerjaannya tercapai dan masyarakat puas. Dalam hal ini perlu kejelasan kinerja ukuran output dpr. Bilamana masyarakat tidak puas mereka dapat menggunakan akun khusus media elektronik baik sms maupun poling untuk memiliha dan memberhentikan wakil rakyat yang mereka pilih secara langsung.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Jakarta Community Tampil Semarak di Asean …

Tjiptadinata Effend... | | 02 September 2014 | 19:52

Modus Baru Curi Mobil: Bius Supir …

Ifani | | 02 September 2014 | 18:44

Beranikah Pemerintah Selanjutnya …

Dhita A | | 02 September 2014 | 19:16

Si Biru Sayang, Si Biru yang Malang …

Ikrom Zain | | 02 September 2014 | 21:31

Ikuti Blog Competition Sun Life dan Raih …

Kompasiana | | 30 August 2014 | 17:59


TRENDING ARTICLES

Mungkinkah Jokowi Bisa Seperti PM India …

Jimmy Haryanto | 7 jam lalu

Bebek Betutu Ubud Pak Mangku …

Febi Liana | 10 jam lalu

Presiden SBY dan Koalisi Merah Putih …

Uci Junaedi | 11 jam lalu

Ahok, Mr. Governor si “Pembelah …

Daniel H.t. | 12 jam lalu

Gunung Padang, Indonesia Kuno yang …

Aqila Muhammad | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

Program ‘Haji Plus Plus’: Bisa …

Rumahkayu | 8 jam lalu

Sampai Kapan Hukum Indonesia Mengecewakan …

Giri Lumakto | 8 jam lalu

ISIS di Indonesia …

Irham Rajasa | 8 jam lalu

Sampai Kapan Polwan Dilarang Berjilbab? …

Salsabilla Hasna Mu... | 8 jam lalu

Subsidi BBM: Menkeu Harus Legowo Melepas …

Suheri Adi | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: