Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Mudy

Rakyat kecil tinggal di Jakarta, penghasilan pas-pasan, nonpartisan, Pancasilais, republiken, ultra-nasionalis. Anti NeoLib-ASEAN-C, anti religio-fascist, selengkapnya

AEC: Khianat SBY dan DPR RI

OPINI | 18 April 2013 | 22:17 Dibaca: 945   Komentar: 14   4

Piagam ASEAN yang di tandatangani Pemerintah RI dan di ratifikasi oleh DPR RI adalah bentuk penyerahan sebahagian kedaulatan Indonesia, antara lain kedaulatan untuk melakukan kerjasama ekonomi dengan negara asing dalam bentuk pasar bebas.

Kerjasama ekonomi dengan negara asing, seharusnya dilakukan oleh Pemerintah RI, dengan pengawasan DPR, dimana rakyat dapat mengawasi peraturan dan perundang-undangan melalui wakilnya di DPR. Dengan pengesahan AFTA, dan kemudian AEC, penetapan kerjasama ekonomi menjadi kewenangan elit ASEAN yang tidak berada dibawah Konstitusi Indonesia, tidak berdasarkan Pancasila, bahkan menentang Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak berada dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan diluar kendali Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan rakyat Indonesia.

Penyerahan kedaulatan kerjasama ekonomi kepada ASEAN, menghilangkan kedaulatan rakyat Indonesia untuk membela kepentingannya dalam kerjasama ekonomi tersebut. Dengan penandatanganan Piagam ASEAN, segelintir elit ASEAN sebagai broker politik seperti halnya dahulu VOC dan Pemerintah Hindia Belanda, menjadi memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara asing, dimana elit ASEAN ini memiliki kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok yang berbeda dan bertentangan dengan kepentingan Indonesia Raya.

Pemerintah SBY dan  DPR berkhianat kepada rakyat Indonesia, menyerahkan kedaulatan ekonomi untuk membentuk, mengatur dan mengawasi ekonomi pasar bebas Indonesia dengan negara-negara asing.

Kedaulatan tersebut sejatinya adalah milik bangsa Indonesia, yang harusnya dilaksanakan oleh DPR sebagai pembuat dan pengawas UU, serta oleh Pemerintah.

Para penghianat dalam tubuh pemerintah SBY, secara sadar dan tahu persis dampak pasar bebas ASEAN 2010, namun tetap mengesahkan ASEAN Economic Community 2015. Satu contoh: Pasar bebas ASEAN - China, yang diatur, ditetapkan dan diawasi oleh elit ASEAN, telah berhasil menghancurkan banyak industri di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai konsumen, sementara menjarah hasil bumi Indonesia termasuk energi seperti batu bara, untuk menjadi bahan baku industri negara-negara asing.

Hal serupa pernah terjadi sebelum Indonesia berdiri, dimana kerajaan-kerajaan Nusantara silih berganti menandatangani dan meratifikasi Plakat Pendek, dan Plakat Panjang. Tak jauh berbeda dengan Plakat ASEAN, penandatanganan tersebut adalah bentuk penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Hanya segelintir elit Hindia Belanda yang menikmati tersebut, karena memang kekayaan Nusantara dijarah dan dibawa ke negeri Belanda. Indonesia dijadikan sebagai sumber hasil bumi, dan kemudian menjadi pasar atas produk olahan hasil bumi Indonesia sendiri.

Ditengah penyerahan kedaulatan ekonomi tersebut, pemerintah RI dan DPR RI tidak berhenti merusak iklim usaha Indonesia melalui:
- Pola kenaikan UMP yang penuh konflik dapat mencapai 70% per tahun dan ditetapkan 1 bulan sebelum berlaku. Ini adalah bentuk sabotase pada industri Indonesia.
- Peraturan yang memusuhi outsourcing, sementara outsourcing adalah bentuk hubungan kerja yang sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan industri manufaktur.
- Peraturan dan regulasi yang berubah-ubah, yang sangat berbau sponsor, baik sponsor kapitalis maupun sponsor politis.
- Inflasi oleh mis-manajemen Pemerintah, yang membebani seluruh rakyat, termasuk kenaikan harga listrik, BBM, dsb. Sementara hutang luar negeri diboroskan untuk kabinet yang terlalu besar, rekrutmen PNS besar-besaran pada awal pemerintahan SBY, serta beban biaya lain yang tidak perlu.
- Dan lain sebagainya.
 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kapan Kota di Indonesia Jadi World Book …

Benny Rhamdani | | 23 April 2014 | 09:29

Para Wanita Penggiat Bank Sampah Memiliki …

Ngesti Setyo Moerni | | 23 April 2014 | 05:10

Pelajaran Politik Busuk Ternyata Dimulai …

Muhammad Irsani | | 23 April 2014 | 09:41

Benarkah Anak Kecil Itu Jujur? …

Majawati Oen | | 23 April 2014 | 11:10

Kompasiana Menjadi Sorotan Pers Dunia …

Nurul | | 22 April 2014 | 19:06


TRENDING ARTICLES

Hotma Paris Hutapea dan Lydia Freyani …

Zal Adri | 2 jam lalu

Jokowi, Prabowo, dan Kurusetra Internet …

Yusran Darmawan | 4 jam lalu

Wuih.. Pedofilia Internasional Ternyata …

Ethan Hunt | 5 jam lalu

Bukan Hanya BCA yang Menggelapkan Pajak …

Pakde Kartono | 6 jam lalu

Kasus Hadi Poernomo, Siapa Penumpang …

Sutomo Paguci | 7 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: