Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Anis Fuadi

Pemimpin Redaksi Majalah TRIAS Politika, Owner of Tshirt Anak Negeri (clothing industry), Journalist, Book Editor, selengkapnya

Kontroversi RUU Prolegnas 2013

OPINI | 17 April 2013 | 00:28 Dibaca: 149   Komentar: 2   0

Hanya dihadiri 45 anggota, Paripurna DPR RI menetapkan 70 RUU prioritas untuk dibahas dan diundangkan sepanjang tahun 2013. Apa yang terjadi sampai-sampai RUU Pertembakauan dianggap ‘RUU Siluman’? Mengapa RUU Perubahan UU KPK tergusur? Ironisnya, realisasi target RUU prioritas tahun 2012 sangat rendah.

Kinerja para wakil rakyat di gedung Senayan kembali disorot. Medio Desember 2012, Sidang paripurna DPR RI mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2013.
Dalam sidang yang hanya dihadiri 45 anggota dan Menteri Hukum dan HAM(Menkumham) Amir Syamsuddin mewakili pemerintah itu ditetapkan 70 Rancangan Undang Undang (RUU) sebagai RUU prioritas utama yang akan dibahas dan diundangkan sepanjang masa persidangan 2013.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ignatius Mulyono, mengatakan Prolegnas RUU Prioritas 2013  disusun melalui koordinasi intensif dengan Menkumham.
Dalam menyusun Prolegnas 2013, lanjut Ignatius, Baleg telah menerima usulan sejumlah RUU agar masuk dalam Prolegnas, mulai fraksi-fraksi di DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, sampai masyarakat luas (kalangan LSM).
“Dari 110 judul RUU yang diusulkan DPR dan 35 judul RUU usulan dari pihak pemerintah, Baleg dan pemerintah sepakat untuk menetapkan 70 judul RUU sebagai prioritas 2013” ungkap politisi Partai Demokrat ini.
Ignatius merinci 70 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2013, meliputi 31 RUU dalam tahap Pembicaraan Tingkat I (peninggalan dari Prolegnas Tahun 2012), 2 RUU dalam tahap Harmonisasi di Baleg, 25 RUU dalam tahap akhir penyusunan (19 RUU dari DPR RI dan 6 RUU dari pemerintah), 5 RUU sedang disiapkan oleh DPR RI, dan 7 RUU lainnya sedang disiapkan pemerintah. (Lihat: DAFTAR 70 RUU PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2013)
Selain 70 RUU tersebut, Baleg menyepakati 5 RUU yang bersifat kumulatif terbuka juga masuk dalam Prolegnas 2013, yaitu (1) daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, (2) daftar RUU RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, (3) daftar RUU RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (4) daftar RUU RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan (5) daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU menjadi UU.

Realisasi Prolegnas 2012 rendah
Jumlah RUU prioritas 2013 (70 RUU) hanya berbeda selisih 6 RUU dari RUU prioritas 2012 (64 RUU). Bagaimana realisasi atas 64 RUU prioritas yang ditargetkan menjadi UU selama tahun 2012 tersebut?
Ternyata, sebagaimana disampaikan Baleg DPR RI, baru 10 RUU yang telah selesai Tahap Pembahasan, 31 RUU masih Tahap Pembicaraan Tingkat I, 2 RUU Tahap Harmonisasi, 25 RUU masih dalam Tahap Akhir Penyusunan, serta 1 RUU dihentikan proses penyusunannya pada saat Tahap Harmonisasi. RUU yang dihentikan tersebut adalah RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dengan kata lain, baru 10 RUU dari 69 RUU prioritas target tahun 2012 yang kemungkinan besar bisa diundangkan sebagai UU.
“Realisasi Prolegnas tahun 2012 masih belum berbanding lurus dengan target jumlah RUU yang direncanakan untuk diselesaikan. Hal ini tidak lepas dari kendala yang dihadapi oleh DPR dan pemerintah,” ujar Ketua Baleg berapologi.

RUU siluman
Tak lama Ketua Baleg usai memaparkan laporannya dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan itu, Sumarjati Arjoso mengajukan interupsi.Politisi dari Partai Gerindra itu menyatakan prihatin atas masuknya RUU Pertembakauan dalam Prolegnas 2013. Dia menduga RUU itu masuk tiba-tiba untuk membawa dan melindungi kepentingan industri rokok.
Secara tegas Sumarjati meminta RUU Pertembakauan ditarik dari Prolegnas 2013. Kalaupun semangat RUU ini ingin membela hak petani, argumen Sumarjati, sebaiknya materi perlindungan itu bisa masuk RUU Pertanian. Dia mengingatkan, industri rokok (tembakau) telah memiskinkan orang miskin. Pengeluaran orang miskin banyak terkuras untuk membeli rokok.
“Kami berharap RUU Pertembakauan ini di-drop atau dibatalkan dari Prolegnas 2013,” tandasnya berapi-api.
Sumarjati menengarai, RUU Pertembakauan disusun atas usulan dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI). Di belakang aliansi ini, kata dia, adalah industri rokok. RUU ini tak ubahnya seperti RUU Penanganan Dampak Produk Tembakau yang diusulkan pada 2012. RUU yang disebut terakhir ini telah disempurnakan dan diubah menjadi RUU Perlindungan Masyarakat dari Bahaya Rokok dan Produk Sejenisnya.
“Ironis, RUU yang berjudul bagus ini justru tak masuk Prolegnas 2013. Yang muncul kemudian adalah RUU Pertembakauan. Ini betul-betul sangat menyedihkan!” cetusnya.
Teguh Juwarno dan Firman Subagyo mengamini pendapat Sumarjayi Arjoso. Teguh Juwarno mencurigai industri rokok di belakang usulan RUU Pertembakauan. RUU Pertembakauan adalah titipan dari industri rokok. Teguh mengusulkan, jika masuk Prolegnas, judulnya harus dibuat lebih spesifik.
“Baleg harus menjelaskan judulnya lebih spesifik, misalnya RUU Perlindungan Petani Tembakau,” imbuh Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI itu.
Pada dasarnya, Firman Subagyo berargumentasi, petani tembakau Indonesiadapat mensejahterakan dirinya tanpa adanya regulasi tembakau. Politisi Partai Golkar itu mengingatkan, RUU Pertembakauan sebelumnya menjadi polemik, bahkan petani tembakau sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.
“UU Pertembakauan bukanlah hal mudah untuk dirancang. Semestinya sebelum diajukan ke dalam Prolegnas, dilakukan sosialisasi terlebih dahulu ke masing-masing komisi. Atas dasar itu, kami menolak RUU Pertembakauan untuk dimasukan dalam Prolegnas 2013,” tandas anggota komisi IV itu.
RUU Pertembakauan yang tiba-tiba dimasukkan ke dalam Prolegnas 2013 dinilai siluman karena hanya mencantumkan judul. Hal itu ditentang keras oleh Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT).
Pengurus Komnas PT bidang Pengembangan Dukungan Medik Hakim Sorimuda Pohan mengatakan, pencantuman RUU tersebut melanggar Tata Tertib DPR RI yang mewajibkan pengusulan RUU ke dalam Prolegnas harus disertakan dengan naskah akademik dan draf RUU.
Faktanya, cetus Hakim, RUU Pertembakauan sama sekali tidak menyertakan naskah akademik dan draf. Hal itu memperkuat dugaan jika DPR telah disusupi industri tembakau besar yang berlindung dalam Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI).
“Ada apa dengan pimpinan Baleg yang tiba-tiba meloloskan RUU itu padahal mereka tahu jika pengusulan RUU harus disertai naskah akademik dan draf RUU? Buat apa mereka melanggar tata tertib demi industri rokok?” ujar Hakim dalam jumpa pers Komnas PT, pada hari yang sama.
Senada dengan Hakim, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, RUU Pertembakauan bermasalah secara substansi maupun normatif.
Secara normatif, RUU tersebut cacat karena tidak disertai naskah akademik dan draf. Terhadap hal itu, Tulus menilai ketiga pimpinan Baleg yang menyetujui pengusulan nama tersebut layak untuk dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR RI karena telah melanggar tata tertib dan kode etik.
Tulus menyatakan pihaknya akan mendalami sejumlah bukti sebelum rencana pelaporan ke BK dilaksanakan. Pelaporan tersebut mengingatkan tren yang terjadi pada beberapa waktu lalu terkait penghilangan ayat tembakau.
Masih kata Hakim, perlakuan pimpinan Baleg tersebut berbeda saat menanggapi usulan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan (PDPTK) yang diajukan oleh Komnas PT dan ditandatangani oleh 259 anggota DPR RI pada 2010 lalu.
Pimpinan Baleg menolak usulan tersebut pada 7 Juli 2011 dengan alasan ada dua desa yang berasal dari Temanggung dan Kudus yang keberatan dengan usulan tersebut. Alasan tersebut mengada-ada karena dua desa yang keberatan itu persentasenya sangat kecil dibanding total 70 ribu desa yang ada di Indonesia,” urai Hakim.
“Apalagi, petani tembakau di kedua desa itu tetap merana karena ternyata hasil produksinya tidak dihargai layak oleh tengkulak, selain oleh hama dan cuaca. Tidak ada alasan jika regulasi ancam petani tembakau. Yang mengancam itu hanya hama, cuaca, dan tata niaga.”
“RUU ini diusung ketiga pimpinan Baleg yang sejak awal bau uang dari industri rokok, khususnya industri rokok asing,” tuding Tulus. Secara substansi, RUU ini dianggap tidak layak karena dikhawatirkan akan menimbulkan pengulangan. Jika RUU tersebut ditujukan untuk melindungi petani tembakau, Indonesia sudah memiliki UU Pertanian yang menaungi seluruh sektor pertanian. Jika RUU tersebut beralasan melindungi produk tembakau, Indonesia juga sudah memiliki UU Tentang Produk Pertanian.
Perdebatan semakin memanas di antara yang pro dengan yang kontra. Akhirnya, pimpinan sidang Taufik Kurniawan menskors sidang selama satu jam untuk forum lobi pimpinan DPR dan Baleg. Forum lobi Baleg menyepakati, RUU Pertembakauan itu tetap masuk Prolegnas 2013 namun diberikan tanda bintang.  Artinya, Baleg masihmembutuhkan suara bulat terkait perubahan judul dan substansi isi RUU tersebut.
Ketua Baleg Ignatius Mulyono tidak menampik RUU Pertembakauan menjadi masalah yang komprehensif. Namun dia meminta agar RUU Pertembakauan tidak hanya dilihat dari satu sisi. Karena itu, Ignatius mengusulkan agar RUU itu diubah judulnya dan bersifat komprehensif.  Pertembakauan itu judul umum.
Kata Ignatius, RUU mesti komprehensif dalam mengakomodasi semua aspek seperti kesehatan masyarakat, 14 juta petani tembakau, pegawai pabrik rokok, hingga pekerja yang menjajakan produk olahan tembakau.
“Baleg terbuka menerima masukan dari masyarakat. RUU ini harus mencakup kepentingan berbagai pihak terkait seperti petani tembakau, karyawan perusahaan tembakau, fiskal, dan juga kewajiban kita menjaga kesehatan masyarakat,” ujarnya.

RUU KPK tercoret
Satu catatan penting yang menarik dicermati adalah tercoretnya RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dari daftar Prolegnas prioritas 2013.
Meski dicoret, RUU KPK masih tercantum dalam daftar Prolegnas 2010-2014. Dengan kata lain, RUU KPK masih masuk daftar RUU yang akan dibahas sampai tahun 2014 atau masa kerja anggota DPR RI berakhir.
Tidak masuknya RUU KPK dalam Prolegnas 2013, menurut Ignatius, bukan berarti RUU ini tidak bisa dibahas kembali, karena masuk dalam irisan Prolegnas jangka panjang. Ignatius memastikan, pengusulan kembali RUU KPK sangat dimungkinkan asalkan ada pihak terkait yang menilai itu urgen dan diniatkan demi perkuatan KPK.
Jika ada yang mengusulkan, Baleg dan pemerintah bisa mempertimbangkan kemungkinan memasukkan RUU tersebut, dengan syarat materi RUU tidak memuat filosofi pelemahan KPK,” jelas Ignatius.
Tercoretnya RUU KPK tak lepas dari polemik yang berkepanjangan menyusul adanya sejumlah poin pasal yang dianggap melemahkan kinerja KPK. Atas dasar itu, kata Ignatius Mulyono, Baleg DPR RI memutuskan untuk tidak menyertakan RUU KPK dalam Prolegnas 2013.
Seperti diketahui, rencana DPR RI merevisi UU KPK menuai polemik di kalanganDPR RI dan masyarakat. DPR RI dinilai hendak melemahkan KPK lewat revisi UU KPK terkait pasal-pasal yang menghilangkan beberapa wewenang KPK, seperti wewenang penuntutan yang nantinya akan dikembalikan ke Kejaksaan RI.
Ketentuan lain dalam RUU KPK yang dikritisi adalah wewenang penyadapan pada KPK dipersulit. Meski tetap memiliki wewenang menyadap, proses perizinan penyadapan itu sendiri terkesan dipersulit sehingga KPK tidak sembarangan menyadap. Dalam draf RUU KPK digariskan, KPK harus mendapatkan izin dari pengadilan untuk melakukan penyadapan.
Atas desakan masyarakat sejumlah fraksi di DPR RI menarik dukungannya atas rencana revisi itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun dalam pernyataannya tidak akan mendukung revisi UU KPK jika itu berpotensi melemahkan lembaga anti korupsi tersebut.

DAFTAR 70 RUU PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2013
NO
RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)
1.
RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara
2.
RUU tentang Aparatur Sipil Negara
3.
RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
4.
RUU tentang Mahkamah Agung
5.
RUU tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentangKejaksaan RI
6.
RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar)
7.
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
8.
RUU tentang Jalan
9.
RUU tentang Perdagangan
10.
RUU tentang Perindustrian
11.
RUU Keantariksaan
12.
RUU tentang Jaminan Produk
13.
RUU tentang Tenaga Kesehatan
14.
RUU tentang Pendidikan Kedokteran
15.
RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah
16.
RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
17.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
18.
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
19.
RUU tentang Organisasi Masyarakat
20.
RUU tentang Keamanan Nasional
21.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
22.
RUU tentang Pengawasan sesiaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
23.
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (Judul dalam Prolegnas: RUU tentang Perlakuan Khusus Daerah Kepulauan)
24.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri (Judul dalam Prolegnas: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri)
25.
RUU tentang Perjanjian Internasional
26.
RUU tentang Pemerintah Daerah
27.
RUU tentang Desa
28.
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Pendanaan Terorisme
29.
RUU tentang Pembiyaan Perumahan Rakyat berubah Judul menjadi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
30.
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
31.
RUU tentang Lambang Palang Merah berubah judul menjadi RUU tentang Kepalangmerahan
32.
RUU tentang Keperawatan
33.
RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji
34.
RUU tentang Pertanahan
35.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
36.
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
37.
RUU Tentang Pencarian dan Pertolongan
38.
RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
39.
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
40.
RUU tentang Kesetaraan Gender
41.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
42.
RUU tentang Kesehatan Jiwa
43.
RUU tentang Kebudayaan
44.
RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional
45.
RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus
46.
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
47.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3
48.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Pilpres dan Wapres
49.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
50.
RUU tentang Keinsinyuran
51.
RUU tentang Advokat
52.
RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat
53.
RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
54.
RUU tentang KUHP
55.
RUU tentang Pemberantasan Tipikor
56.
RUU tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana
57.
RUU tentang Administrasi Pemerintahan
58.
RUU tentang Rahasia Negara
59.
RUU tentang Pertembakauan
60.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
61.
RUU tentang Konservasi Tanah dan Air
62.
RUU tentang Kelautan
63.
RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol
64.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
65.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
66.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
67.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan
68.
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
69.
RUU tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
70.
RUU Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
NO.
DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
1.
RUU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.
RUU tentang Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.
RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.
RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.
RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang
SUMBERBadan Legislasi DPR RI

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Seluk Beluk Industri Plastik …

Dhanang Dhave | | 16 April 2014 | 13:07

Perang Saudara Kian Dekati Timur Eropa …

Adie Sachs | | 16 April 2014 | 17:51

Pelecehan Anak TK di Jakarta International …

Sahroha Lumbanraja | | 16 April 2014 | 13:53

Cinta Nggak Cinta Itu Bisa Dijelaskan, …

Gilang Parahita | | 16 April 2014 | 14:49

Kompasianer Mengawal Pemilu 2014 …

Kompasiana | | 09 April 2014 | 04:17


TRENDING ARTICLES

Memalukan! Kapten Persebaya dan Pelatih …

Ethan Hunt | 9 jam lalu

Tolak Mahfud MD atau Cak Imin, PDIP Duetkan …

Ninoy N Karundeng | 9 jam lalu

Benarkah ‘Bertemu Dubes AS, Jokowi …

Kosmas Lawa Bagho | 11 jam lalu

ILC dan Rakyat yang Mata Duitan …

Jonny Hutahaean | 11 jam lalu

Belum Semua Kartu Jokowi Terbuka …

Hanny Setiawan | 18 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: