Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Ufi Hakim

Sedang berada pada garis perjuangan di PMII Rayon Pancasila(FISIP), Komisariat Brawijaya Malang,

Analisa APBN 2012 dan 2013 yang Dinilai Masih Belum Berpihak Pada Rakyat

OPINI | 10 April 2013 | 13:48 Dibaca: 678   Komentar: 0   0

Kebijakan fiskal seperti penyusunan APBN sangatlah menentukan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kurun waktu tahunan, apabila APBN dirasa banyak ketimpangan dan tidak efektif maka yang akan dirugikan bukan hanya masyarakat melainkan pula semua elemen yang ada dalam negara, meski APBN disusun untuk jangka waktu setahun namun bila terjadi sebuah ketimpangan dan berdampak terhadap sebuah krisis perekonomian maka dampaknya akan bertahun-tahun.
Bahkan sesuai dengan hasil berita Kompas menyebutkan bahwa kebijakan fiskal mengenai APBN menyebabkan sebuah hidup matinya seseorang, hal ini terjadi banyak terjadi di sejumlah daerah yang minim infrastruktur kesehatan, disana banyak masyarakat yang meninggal ketika jatuh sakit dan sedang mengalami kondisi kritis tanpa pengobatan medis lebih lanjut.
Selain itu peran fungsi APBN yang sangat vital adalah menumpas kemiskinan yang ada di Indonesia, jika APBN disusun masih belum menghasilkan sebuah dampak yang signifikan terkait penumpasan kemiskinan di Indonesia maka APBN yang disusun dinilai tidak pro-rakyat. Hal ini terbukti sebagaimana data yang dilaporkan olehKompas diatas dengan narasumber Ahmad Erani yang menyebutkan bahwa APBN 2012-2013 yang masih belum berpihak para rakyat.
Selama ini penyusunan APBN lebih banyak terkuras pada kegiatan yang membiayai kegiatan mengikat, seperti belanja pegawai pemerintah pusat, subsidi energi, dan transfer daerah yang sekitar 70 persenya habis untuk belanja pegawai daerah, dan membayar utang. Hal ini tentunya sangat bertolak balik dengan kebutuhan yang masyarakat Indonesia yang membutuhkan sarana infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan primer yang memadai seperti pendidikan dan kesehatan. Habisnya alokasi anggaran untuk pegawai juga dinilai tidak efektif karena selama ini pemerintah sendiri masih belum mampu menyuguhkan sebuah pelayanan yang prima terkait fungsi mereka sebagai pelayan publik, kebanyakan uang yang dialokasikan untuk kegiatan birokrasi hanya untuk kepentingan belaka, dan berujung pada tindakan korupsi yang saat ini sudah lumrah terjadi di tataran lembaga birokrasi pemerintah Indonesia. Sebagaimana semestinya uang APBN yang bersumber dan alokasinya harus ditujukan kepada masyarakat malah tidak dilaksanakan dengan baik.
selanjutnya bisa dibaca di: www.serbapolitik.blogspot.com

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Fatimah Hutabarat, Derita di Penjara …

Leonardo | | 01 October 2014 | 12:26

Saya Ingin Pilkada Langsung, Tapi Saya Benci …

Maulana Syuhada | | 01 October 2014 | 14:50

BKKBN dan Kompasiana Nangkring Hadir di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 10:37

Ayo Menjadi Peneliti di Dunia Kompasiana …

Felix | | 01 October 2014 | 11:29

Ikuti Blog Competition “Aku dan …

Kompasiana | | 30 September 2014 | 20:15


TRENDING ARTICLES

Unik, Sapi Dilelang Secara Online …

Tjiptadinata Effend... | 3 jam lalu

Pemerintahan Jokowi-JK Terancam …

Pan Bhiandra | 5 jam lalu

Demi Demokrasi, Koalisi Jokowi Harus Dukung …

Aqila Muhammad | 5 jam lalu

Tanpa Ibra, PSG Permalukan Barca …

Mike Reyssent | 12 jam lalu

Benefit of Doubt: Perpu dari SBY …

Budiman Tanjung | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

“Happy” Andien Fashionable di La Fayette …

Irvan Sjafari | 8 jam lalu

Perpustakaan adalah Surga …

A Fahrizal Aziz | 8 jam lalu

Tinjauan dari Sisi Lain: Keluarga Pejabat …

Rumahkayu | 8 jam lalu

Memandangmu, Tanpa Kata …

Ryan. S.. | 8 jam lalu

Pilkada Tak Langsung Lebih Baik Daripada …

Anna Muawannah | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: