Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Ali Syarief

Lebih baik baca tulisanku spy kenal siapaku menurutmu www.alisyarief.com

Sistem Politik Kita Membodohi Rakyat

OPINI | 28 March 2013 | 20:36 Dibaca: 310   Komentar: 0   2

Sebentar lagi kita akan menggelar Pemilu Legislatif,  yaitu rakyat  kembali akan menentukan siapa yang akan menjadi pilihannya untuk duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota, Propinsi dan DPR RI. Sudah dua kali Pemilu di gelar, dimana rakyat tidak memilih partai politik lagi, tetapi memilih orang per-orang, baik untuk anggota legislative maupun paket Bupati/Walikota, Gubernur dan President. Inilah yg kita sebut,lazimnya, sebagai system Presidential.

Karena calon-calon yg diajukan parpol untuk legislative itu, pada umumnya bukan calon-calon yang popular dikenal oleh rakyat pemilihnya, maka para calon itu melakukan sosialisasi dirinya, dengan berkampanye, melalui berbagai pidato-pidato politik di hadapan  konstitutennya, poster-poster di jalan-jalan dan tempat2 strategis, dan berbagai media lainnya.

Yang aneh, dan lucu, materi kampanye para calon legislative itu, seperti pengalaman kita pada dua pemilu yang lalu.  Saya tidak mengerti, apakah kalau seorang terpilih menjadi anggota legistlatif itu, kemudian bisa berbuat seperti eksekutif? Sebab nyatanya yang di sampaikan mereka itu, kepada rakyat calon pemilihnya adalah, laksana seperti calon eksektuif, Bupati/walikota, Gubernur atau Presiden.

Kalau saya terpilih nanti, maka saya akan bangun jalan, saya akan gratiskan pendidikan, saya akan gratiskan kesehatan, saya akan naikan UMR, dst. Ini yang kita dengar dan kita saksikan. Padahal kita tahu, tugas mereka adalah legislasi, budgeting dan controlling, yang tidak ada kaitannya dengan usulan program pembangunan. Mereka bertugas hanya mensyahkan program-program yang diajukan oleh eksekutif, atas dasar kontrak sosialnya.

Begitu juga Kampanye Para Calon2 eksektif, Presiden,Gubernur dan Bupati/walikota. Memang benar mereka harus menyampaikan janji/program kepada rakyat, tetapi begitu terpilih, seharusnya janji-janji itulah yang di bahas dan di syahkan oleh Legislatif.  Realitanya di jegal oleh dua kepentingan, pertama oleh kepentingan fraksi alias parpol, dan kedua UU no. 5/2010 tentang RPJM, yaitu sejauhmana Pemda-pemda synergy dengan UU tersebut.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Inilah 5 Butir Penting Putusan MK atas …

Rullysyah | | 21 August 2014 | 17:49

MK Nilai Alat Bukti dari Kotak Suara …

Politik14 | | 21 August 2014 | 15:12

Sharing Profesi Berbagi Inspirasi ke Siswa …

Wardah Fajri | | 21 August 2014 | 20:12

Meriahnya Kirab Seni Pembukaan @FKY26 …

Arif L Hakim | | 21 August 2014 | 11:20

Haruskah Semua Pihak Menerima Putusan MK? …

Kompasiana | | 21 August 2014 | 10:31


TRENDING ARTICLES

Dear Pak Prabowo, Would You be Our Hero? …

Dewi Meisari Haryan... | 9 jam lalu

Kereta Kuda Arjuna Tak Gentar Melawan Water …

Jonatan Sara | 10 jam lalu

Dahlan Iskan, “Minggir Dulu Mas, Ada …

Ina Purmini | 11 jam lalu

Intip-intip Pesaing Timnas U-19: Uzbekistan …

Achmad Suwefi | 13 jam lalu

Saya yang Memburu Dahlan Iskan! …

Poempida Hidayatull... | 16 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: