Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Pendi Proletar

Tegakkan kembali budaya menulis dan membaca

Dahulu dan Sekarang

OPINI | 28 March 2013 | 23:23 Dibaca: 335   Komentar: 4   0

DAHULU:

Pada 4 Juni 1950, Umi Sardjono dan Trimurti berhasil menghimpun tujuh organisasi massa perempuan dalam wadah bernama Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) dengan kantor di Semarang. Seorang kader Laskar Wanita bernama Tris Metti dipercaya memimpin organisasi ini, sementara Trimurti dan Umi, masing-masing menjabat sebagai Wakil Ketua I dan II. Tujuh organisasi perempuan yang berfusi ke Gerwis memiliki sejarah heroik melawan Belanda, baik sebelum perang kemerdekaan maupun selama perang bersenjata melawan Belanda tahun 1945-1950.

Awalnya, Gerwis hanya menerima perempuan berhaluan kiri atau yang mau menerima ideologi sosialis untuk jadi anggota. Namun kebijakan ini banyak mendapat kritik. Kritik paling keras dilontarkan oleh kelompok Surabaya. Menurut kelompok Surabaya, target perluasan anggota tidak akan tercapai dua kali lipat setiap tahun jika syarat keanggotaan hanya ditujukan bagi mereka yang “sedar” (percaya pada ideologi sosialisme).

Dalam Kongres I Gerwis yang digelar di Surabaya pada tahun 1951, tututan agar Gerwis lebih membuka diri, semakin keras terdengar. Secara prinsip, usul memperlunak syarat keanggotaan disetujui. Namun karena tidak bulat, perubahan nama Gerwis menjadi Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI)—berikut dengan perubahan syarat keanggotaan—baru dilakukan dalam Kongres II tahun 1954 di Jakarta. Dalam Kongres II ini pula, Umi ditetapkan sebagai Ketua Umum, dengan Harti Warto, Ny. Mudigdo dan Salawati Daud sebagai Wakil Ketua. Sementara SekJen dipegang oleh Sulami, Kartinah, serta Masyesiwi. Di masa kepemimpinan Umi, anggota Gerwani meningkat pesat, dari 500.000 menjadi 1,5 juta dan memiliki cabang hampir di seluruh daerah. Pada awal berdiri, Gerwis hanya memiliki 10 cabang.

Di masa ini pula, Gerwani bergabung dengan Gerakan Wanita Demokratis Sedunia (GWDS). GWDS sendiri didirikan dalam Kongres Perempuan Internasional tahun 1945 di Paris. Pendiri dan Ketuanya, dari tahun 1945-1967, Eugenie Cotton, merupakan tokoh yang giat dalam gerakan perlawanan anti-fasisme di Prancis. Seperti halnya Gerwani, GWDS memusatkan perhatiannya pada pembelaan hak-hak perempuan sebagai ibu, pekerja dan warga negara, memperjuangkan hak-hak anak untuk hidup, kesejahteraan dan pendidikan, dan menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menghapus diskriminasi, serta memperjuangkan terjaminnya perdamaian abadi di dunia. Saat duduk sebagai pimpinan Gerwani, Umi sangat aktif menghadiri berbagai acara GWDS yang digelar di luar negeri. “Setidaknya setahun sekali saya pergi ke luar, antara lain ke Berlin, Praha, Moskow, Aljazair dan Peking.

Dalam keanggotaan GWDS, menurut Umi, Gerwani merupakan organisasi yang cukup maju. Ia menyebutnya progresif. Gerwani ikut serta dalam Sidang Dewan GWDS di Peking yang menghasilkan beberapa tututan, antara lain menghentikan perlombaan persenjataan, melarang percobaan senjata atom, serta sebuah rekomendasi untuk menyelenggarakan Konferensi Wanita Asia-Afrika untuk memperluas perdamaian dan menghapus perang. Saat Indonesia bersiap menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika, Umi membuat tulisan panjang di koran Harian Rakjat dengan judul “Sumbangan Wanita dalam Menyambut Konferensi Asia-Afrika”.

Artikel yang dipublikasikan pada 13 April 1955 itu menyebut bahwa Konferensi Asia-Afrika tak hanya punya makna bagi perluasan perdamaian di kawasan regional dan Afrika, tapi juga punya makna penting bagi perjuangan perempuan. Umi menjelaskan, di dalam negeri, Gerwani memperjuangkan hak-hak perempuan, di antaranya menolak poligami, membela perceraian yang tidak adil dan membantunya sampai ke tingkat pengadilan. Selain soal perempuan, Gerwani juga menaruh perhatian besar perihal kesejahteraan anak. Tunjangan untuk anak merupakan salah satu hal yang mereka perjuangkan. Organisasi ini bahkan merasa perlu mendirikan tempat penitipan anak untuk meringankan beban ibu-ibu petani atau buruh yang harus ke pasar atau ke pabrik. Gerwani juga membuka TK Melati hingga ke tingkat kecamatan untuk membantu keluarga tak mampu memasukan anak mereka di taman kanak-kanak, tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Gerwani juga mengorganisir aksi-aksi anti imprealis, juga mengirimkan kader-kader terbaik mereka selama perjuangan Trikora di Irian Barat (1957-1962) dan selam konfrontasi dengan Malaysia (1963-1964). Pada peringatan hari Perempuan Internasional 8 Maret 1956, Gerwani mendapatkan dukungan dari berbagai golongan perempuan dan berhasil mengirimkan delegasi yang terdiri dari 200 orang ke Presiden untuk menyampaikan tuntutan dari kaum perempuan yaitu segera dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan dan diturunkannya harga kebutuhan hidup sehari-hari.

Besarnya keanggotaan Gerwani membuat Umi pada tahun 1960-an dipilih sebagai anggota DPR mewakili fraksi Golongan Karya. Fraksi ini sama sekali tak ada kaitannya dengan Partai Golkar yang ada saat ini, tapi perwakilan utusan yang mewakili sektoral. Umi mewakili kelompok perempuan. Sementara pertemuan dengan SK Trimurti terjadi di Blitar, Umi dan Trimurti sama-sama pernah di penjara di Blitar dan saat keluar, keduanya tinggal di rumah Ibu Wardoyo (ibu kandung Soekarno). Umi sendiri dipanggil pulang dari Surabaya ke Semarang oleh Tris Metti untuk pembentukan Gerwis. Kemudian ia mengajak Trimurti untuk turut mendirikan Gerwis. Saat Gerwis sudah berubah menjadi Gerwani dan keanggotaannya semakin besar, posisi Umi cukup diperhitungkan sehingga kemudian dipilih untuk mewakili kelompok perempuan di parlemen.

Gerwani sendiri saat itu belum bisa dianggap sebagai onderbouw PKI. Keputusan untuk masuk atau tidak sebagai onderbouw PKI baru akan ditetapkan dalam Kongres Gerwani bulan Desember 1965. Keputusan ini harus dibuat setelah keluar Undang-undang Kepartaian dan Keorganisasian tahun 1965 yang menyebut ketentuan bagi organisasi massa untuk berafiliasi dengan partai yang memiliki program seiring. Namun belum sampai hal ini dilkukan, G30S keburu meletus. “Tapi kalau pun ada yang harus dipilih, sejak awal Gerwani memilih PKI,” ujar Umi. Kata-kata ini diucapkan dengan tegas dan mantap, 41 tahun setelah G30S berlalu dan saat sosoknya terbujur lemah di rumah sakit karena serangan stroke. Keyakinan bahwa Gerwani dan PKI merupakan ormas dan partai yang seiring dalam program perjuangan kaum tertindas, masih jelas terpancar dari sorot matanya. Upaya Orde Baru, selama 32 tahun membangun dogma bahwa sosialisme dan komunisme adalah momok, sama sekali tak bisa membunuh keyakinan sang pemimpin gerakan perempuan paling progresif di Indonesia ini.

Ia dijebloskan ke penjara Bukit Duri selama 13 tahun, setelah beberapa hari diinterogasi di Kostrad. Ia di bui tanpa pernah diadili. Bersama dengannya, para pimpinan DPP Gerwani juga terkena jarring, antara lain Ny Mudigdo, Salawati Daud, Sulami dan Sudjinah (DPP Gerwani, Urusan Luar Negeri). Dari para pimpinan Gerwani, hanya Sulami dan Sudjinah yang diajukan ke pengadilan pada tahun 1975 bersama dengan Suharti Harsono (kader Barisan Tani Indonesia) dan Sri Ambar Rukmiati (Ketua Departemen Perempuan di Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Dari penuturan Sudjinah berpuluh tahun kemudian, alasan keempat perempuan ini diajukan ke pengadilan karena mereka masih tetap melakukan aktivitas politik pasca 1965. Keempatnya, hingga ditangkap tahun 1967, gencar membuat selebaran dan pamflet untuk mendukung Soekarno. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, keempatnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman masing-masing 15 tahun untuk Rukmiati dan Suharti Harsono, 18 tahun untuk Sudjinah dan 20 tahun untuk Sulami.

“Pelajari kesalahan masa lalu. Jadikan bahan untuk masa depan yang lebih baik”. Nyala api itu ternyata tak pernah padam, meski tubuhnya terus melemah, termakan usia dan berbagai jenis penyakit.

***
Kartinah, menurut perempuan kelahiran Yogyakarta 26 Juni 1927 ini, ia sempat dijuluki “jagal bilowo” karena organisasi Gerakan Wanita Indonesi (Gerwani), di mana ia menjadi Sekretaris Jenderal, dituding sebagai eksekutor kematian enam jenderal dan seorang perwira Angkatan Darat di Lubang Buaya. Menurutnya sejarah banyak sekali dibelokkan.

Gerwani adalah salah satu organisasi yang terkena fitnah. Padahal organisasi massa (ormas) perempuan yang menjadi anggota Gabungan Wanita Demokrasi Sedunia (GWDS) ini sama sekali belum pernah memutuskan untuk berafiliasi atau menjadi onderbouw Partai Komunis Indonesia (PKI). Keputusan soal afiliasi ini baru akan diambil pada Kongres Gerwani bulan Desember 1965. Namun belum sempat kongres digelar, G30S terlanjur meletus dan para kader terbaik Gerwani, juga ribuan perempuan anggota atau simpatisan dipaksa sebagai penghuni hotel prodeo. Tak sedikit pula yang dibunuh. Kalaupun ada yang selamat, setelah dilepas dari penjara, siksaan fisik dan intimidasi psikis membuat mereka gila.

Kartinah adalah salah satu yang selamat dari masa-masa suram itu, meski dipaksa menjadi penghuni penjara selama 12 tahun. Ia ditangkap saat berada di asrama anggota DPRGR di Senayan. Ikut bersamanya dalam penangkapan bulan Oktober 1965 itu adalah Ketua Umum Gerwani, Umi Sardjono yang juga anggota DPRGR dari Fraksi Golongan Karya, Wakil Ketua Gerwani, Salawati dan Ny. Mudigdo (anggota DPRGR dari fraksi PKI) dan Dahliar (anggota MPRS asal Sumatera). Sejarah kemudian mencatat, sebanyak 136 anggota DPRGR/MPRS ditangkap dan dibunuh oleh Soeharto dengan tudingan terlibat peristiwa G30S.

Jika organisasi perempuan lain hanya memperjuangkan program emansipasi, Gerwani bergerak maju dengan membuat program perjuangan untuk perempuan kelas bawah, kaum buruh dan tani. Organisasi ini tak hanya bersuara keras soal poligami, tapi juga memperjuangkan hak waris yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Gerwani juga membangun aliansi dengan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dalam memperjuangkan upah buruh perempuan dan hak cuti haid dan hamil, serta bersama Barisan Tani Indonesia (BTI) memperjuangkan reformasi agraria.

Berkali-kali Kartinah menegaskan bahwa Gerwani tak punya hubungan organisatoris dengan PKI. Karena itu, soal keputusan program dan perjuangan Gerwani diputuskan secara independen. PKI, menurutnya, memiliki organisasi perempuan sendiri yang disebut Wanita Komunis (WanKom). Organisasi ini diketuai oleh Harti Warto yang juga wakil ketua Gerwani. Kartinah mengaku bukan anggota PKI karena ia tak pernah menjalani sumpah sebagai kader partai. “Saya bukan anggota partai, tapi saya pengikut Soekarno”, ujarnya. Namun saat G30S meletus, Gerwani ikut digilas oleh kekuasaan karena dianggap dekat dengan PKI. Kader-kader terbaik mereka diburu seperti pesakitan. Banyak di antara mereka dibunuh, sebagian lainnya menjadi buronan selama puluhan tahun, dan sejumlah lainnya dijebloskan dalam penjara tanpa pernah diadili, Kartinah adalah salah satunya. Bagi Kartinah Revolusi sama sekali belum selesai.

***

Usianya 80 tahun. Namun semangatnya seperti tak mengenal usia. Meski jalannya tertatih dan bicaranya terbata, ia selalu berapi-api setiap kali bicara tentang organisasi perempuan yang pernah mengirimnya ke garis depan pertempuaran merebut Irian Barat. Saat Jakarta bergolak pada 30 September 1965, Dalima ikut terkena dampaknya. Ia ditangkap dan direnggut kebebasannya. Selam 14 tahun ia dipaksa menjadi penghuni hotel prodeo.

Dalima dilahirkan di Yogyakarta pada 7 Agustus 1926. Ia lahir saat Indonesia tengah berjuang melawan kolonialisme Belanda. Masa-masa peperangan melawan Belanda, Jepang, hingga kemerdekaan menjadi kehidupan kesehariannya. Ia gelisah dengan ketidakadilan yang terjadi disekelilingnya. Dari soal pembagian makanan yang selalu lebih dulu ditujukan kepada orang tua hingga soal kerja yang selalu dibebankan ke anak muda.

Waktu perang melawan Belanda, Dalima memutuskan ikut dalam barisan palang merah Indonesia. kemudian saat Indonesia bergolak melawan Jepang hingga perjuangan kemerdekaan ia juga aktif di palang merah. Saat Bandung menjadi lautan api pada Maret 1946, Dalima turut dikirim ke sana. Bandung lautan api merupakan peristiwa pembumihangusan semua instansi dan bangunan penting di kota Bandung agar tidak dipergunakan oleh musuh. Tindakan pembumihangusan merupakan respons pihak Republik (Indonesia) dan warga Bandung atas ultimatum tentara Inggris kepada para pejuang.

Posisi Dalima sebagai Sekretaris Front Nasional tak lepas dari keterlibatannya di Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) Jawa Tengah. Tak hanya jadi anggota biasa, Dalima masuk di jajaran pengurus Gerwani. Ketertarikannya pada Gerwani muncul karena keberpihakannya yang jelas terhadap kaum perempuan, terutama penentangan terhadap poligami, Gerwani cukup keras menentang PP No.19/1952 yang memberi hak kepada pegawai negeri untuk menunjuk istri yang akan menerima pensiunnya. Menurut Dalima, aturan ini sama sekali tak adil untuk perempuan pertama yang dinikahi pegawai laki-laki tersebut.

Tahun 1971, Dalima dipindahkan ke Platungan, Kendal. Ia dimasukan sebagai tahanan politik golongan B. Orde Baru saat itu mengkategorikan tapol 1965 dalam tiga golongan yakni, A, B dan C. Golongan A adalah, kader PKI yang terbukti tersangkut peristiwa G30S/1965, golongan B adalah, kader PKI yang terbukti tersangkut; dan golongan C adalah, anggota PKI tetapi bukan kader yang tidak tersangkut. Para perempuan yang masuk dalam golongan B dibuang ke Platungan. Sementara golongan A tetap di Bukit Duri.

Keluar dari penjara, Dalima menemukan dunia yang asing. Organisasi-organisasi permpuan yang bermunculan, baginya, hanya organisasi “pendamping bapak-bapak”. Para perempuan dalam organisasi-organisasi tersebut kembali ke zaman kuno, hanya sibuk urusan rias wajah. “Rapat-rapat mereka hanya berisi gerakan mode show”, ujarnya. Organisasi seperti ini menurut Dalima, tak akan bisa dirasakan dampaknya oleh para ibu nelayan, ibu buruh, atau ibu petani. Mereka tak pernah menuntut apa-apa untuk kesejahteraan kaum tertindas.

SEKARANG:

Derita TKW, penghasil devisa Indonesia.

Selain disiksa secara rutin, Imastati dan Dewiyanti juga terancam pemerkosaan. Kekerasan tanpa alasan.

“Majikan laki-laki saya sudah lama mengincar saya sampai akhirnya waktu majikan perempuan saya pergi, dia mendekati saya dari belakang. Saya bilang saya bawa pisau tapi dia tidak takut.” Imas. Tiga orang tenaga kerja wanita -Imastati, Dewiyanti, dan Asih- pada pekan pertama Maret 2011 masih berada di sana menunggu kasus mereka diproses dan sudah tinggal sementara sejak akhir Februari. Imas, asal Majalengka, menderita patah tulang engkel kaki kanan-kiri dan tulang punggung karena meloncat dari jendela akibat ancaman perkosaan majikan.

Gadis berusia 22 tahun ini sebelumnya sempat bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada sebuah keluarga polisi dan dokter di Kuwait. “Majikan laki-laki saya sudah lama mengincar saya sampai akhirnya waktu majikan perempuan saya pergi, dia mendekati saya dari belakang. Saya bilang saya bawa pisau tapi dia tidak takut,” kata Imas dengan suara lirih. Majikannya sempat pula menawari uang untuk dikirim ke Indonesia agar Imas mau diajak tidur, tetapi dia terus menolak. Karena ketakutan akhirnya Imas kabur dengan meloncat dari jendela menggunakan tali yang dibuatnya dari seprei dan gorden.

Penderitaan juga dialami oleh Dewiyanti, perempuan 23 tahun asal Brebes. Dia patah tulang punggung dan kaki karena kasus yang hampir sama di Al Jabbariyah, Kuwait. Pekerja pria biasanya tidak serentan pembantu rumah tangga perempuan. “Saya kerja enam bulan, bulan pertama baik-baik saja tapi berikutnya disiksa setiap hari dan diancam akan diperkosa,” kata Dewi.

Siksaan rutin: Imas dan Dewi -yang sama-sama memiliki rambut lurus panjang- mengaku menerima siksaan dan makin setiap saat. “Makan sering hanya satu kali sehari, buka puasa hanya boleh minum air saja, sering dipukul tanpa salah apa-apa,” kata Dewi yang mengaku pandangannya sering kabur karena kerap menerima pukulan di kepala. Imas mengaku sering sulit mengingat sesuatu, juga karena sering dipukul di bagian kepala.

Namun mendengar cerita mulut ke mulut dengan sejumlah teman sesama TKW, Imas maupun Dewi mengatakan masih beruntung karena ada teman mereka yang sampai kehilangan kewarasan setelah diperkosa berkali-kali di luar negeri. “Di sana sejak dari kantor agensi kita sudah sering dipukul, majikan sudah tahu. Jadi di rumah juga biasa saja (dipukul),” tambah Dewi. Seperti banyak yang disebut pegiat buruh migran, pemerintah mestinya belajar dari cara Filipina melindungi pekerjanya di luar negeri. “Kalau TKW Filipina ada masalah maka langsung datang perwakilan pemerintahnya, majikan juga kelihatannya takut. Kalau TKW Indonesia sepertinya terlalu murah dan lemah,” Dewi mengadu. Baik Imas maupun Dewi yakin jauh lebih banyak kasus penyiksaan terjadi di negara Timur Tengah yang dialami oleh rekan mereka sesama TKW, namun tidak terpantau oleh aparat pemerintah. “Waktu saya diancam akan disetrika oleh majikan, saya lapor lewat telepon pada petugas Kuwait dan Indonesia, tidak ada yang mengangkat,” tambah Dewi.

Bulan November 2010, Linda diutus Presiden Yudhoyono ke Arab Saudi untuk menengok Sumiati, TKW korban penyiksaan hebat majikannya. Dan Linda berpendapat bahwa persoalan utama TKW di luar negeri adalah ketidakmampuan mereka dalam melindungi diri sendiri. “Harus bisa menyimpan sendiri paspornya, punya alat komunikasi supaya bisa lapor kalau ada pelanggaran,” tambah Linda. Karena itu salah satu upaya yang ditempuh kementriannya, menurut Linda, adalah mengusulkan revisi UU Penempatan Tenaga Kerja. “Selama ini yang banyak dibahas hanya persoalan penempatannya, soal perlindungannya sangat minim.”

Sejumlah pengkritik menilai kasus penyiksaan TKW di luar negeri menjadi salah satu catatan terburuk pemerintahan Yudhoyono, karena masih saja terus terulang. Pemerintah dianggap tidak serius mencari jalan keluar atas kasus-kasus ini karena masih mengizinkan pengiriman TKW untuk profesi pembantu rumah tangga yang rentan menderita penyiksaan tanpa diketahui oleh pihak luar rumah tangga.

KESIMPULAN: Kita mundur seratus tahun.

Sumber: Fransisca Ria Susanti, Kembang-Kembang Genjer. Dewi Safitri, BBC Indonesia, Jakarta.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Gedung New Media Tower Kampus UMN, Juara …

Gapey Sandy | | 31 October 2014 | 19:12

Cerita di Balik Panggung …

Nanang Diyanto | | 31 October 2014 | 18:18

Giliran Kota Palu Melaksanakan Gelaran …

Agung Ramadhan | | 31 October 2014 | 11:32

DPR Akhirnya Benar-benar Terbelah, Bagaimana …

Sang Pujangga | | 31 October 2014 | 13:27

Ikuti Blog Competition dan Nangkring di IIBF …

Kompasiana | | 12 October 2014 | 18:25



HIGHLIGHT

Intip SDM Kesehatan era JKN : Antara …

Deasy Febriyanty | 7 jam lalu

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Saya …

Andri Yunarko | 8 jam lalu

Gadis-Gadis berlagak ‘Murahan’ di Panah …

Sahroha Lumbanraja | 8 jam lalu

Menjelajah Pulau Karang Terbesar di …

Dizzman | 8 jam lalu

Jangan Jadikan NKRI Menjadi Dua Kubu [II] …

Opa Jappy | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: