Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Sutomo Paguci

Pewarta warga mukim di Padang | Advokat | Nonpartisan | Menulis sebagai rekreasi

Nikah Gratis Beraroma Politis

OPINI | 06 March 2013 | 10:13 Dibaca: 1542   Komentar: 0   7

Kementerian Agama melempar wacana akan menggratiskan biaya nikah. Biaya nikah Rp30.000 yang biasa dibayar masyarakat pada penghulu akan dihilangkan. Sebagai gantinya Kementerian Agama akan mengusulkan anggaran Rp1,1 triliun dengan beban APBN.

Seklebatan wacana ini sepertinya akan mengharu biru khususnya bagi warga yang akan menikah, begitupun pegawai KUA. Betapa tidak, jika selama ini masyarakat terbebani, nanti setidaknya akan berkurang Rp30.000. Pun, petugas KUA akan diberi alokasi anggaran untuk pengganti uang transport, sehingga tak perlu takut dituduh menerima gratifikasi dari masyarakat.

Pertanyaannya, apakah rencana kebijakan populis menjelang pemilu tahun 2014 mendatang tersebut sudah tepat?

Pernikahan pada dasarnya merupakan akad keperdataan (privat) warga negara. Karena itu, adalah tidak pada tempatnya dibebankan pada pembayar pajak di Indonesia. Apalagi, wacana populis tersebut dilempar ke publik menjelang pemilu tahun 2014 mendatang. Sehingga tak pelak kental beraroma politis.

Tahun 2013-2014 memang tahun politik. Setiap politisi yang menduduki posisi strategis di partai dan pemerintah akan berlomba-lomba memikat calon pemilih. Tak lain tak bukan untuk perebutan kekuasaan menggantikan rezim SBY yang segera berakhir tahun 2014 mendatang.

Jumlah Rp.30.000 memang tak seberapa. Namun akan menjadi sangat besar bagi beban APBN apabila tiap tahun dianggarkan sampai Rp1,1 triliun. Yang paling krusial, anggaran ini tentu saja akan dibebankan pada pembayar pajak. Nah, apakah para pembayar pajak rela ikut membiayai urusan privat orang lain?

Memang, setiap yang gratis-gratis—apalagi jika sebelumnya tidak gratis (membayar)—warga biasanya akan antusias dan senang sekali. Gratis demikian boleh-boleh saja tapi tidak dibebankan pada APBN, melainkan sepenuhnya gratis. Jika tak mungkin gratis maka solusinya tidak dengan dibebankan pada APBN atau pada para pembayar pajak.

Solusi yang lebih mungkin, proporsional, dan aman secara hukum adalah dengan membuat regulasi aturan yang menjadi backup hukum atas biaya nikah yang dikeluarkan masyarakat untuk penghulu atau KUA. Aturan ini harus dijalankan secara transparan dan jelas akuntabilitasnya.

Kekhawatiran selama ini soal tuduhan gratifikasi yang diterima pegawai KUA cukup mudah disiasati secara hukum. Yakni, dengan membuat aturan hukum sebagai landasan warga membayar Rp30.000 per pernikahan kepada penghulu. Beres.

Di sini peran pemerintah cukup sebagai regulator. Soal pembiayaan nikah sepenuhnya urusan tiap warga negara yang akan menikah karena ini soal privat. Tidak masuk akal urusan privat orang per orang dibebankan pada APBN untuk membiayainya.

Bukankah lebih baik dana Rp1,1 triliun tersebut digunakan untuk kepentingan publik: membangun jalan, jembatan, gedung sekolah, puskesmas, dll.

Paradigma ini harus menjadi perhatian serius bagi aparat pemerintah. Tidak hanya soal pernikahan saja. Melainkan semua urusan privat warga negara tidak boleh dibiayai APBN atau dibebankan pada pembayar pajak.

Uang penerimaan APBN hanya digunakan untuk pembiayaan sektor publik, untuk urusan publik luas. Bukan urusan orang per orang yang privat sifatnya.

Jangan sampai ada anggapan “pembobolan APBN” dengan baju hukum untuk tujuan politis menjelang 2014. Masyarakat sipil khususnya penggiat gerakan antikorupsi perlu mencermati dan mewaspadai hal ini.

Selain kalangan masyarakat sipil, Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya juga memantau wancana Kementerian Agama ini. Jangan sampai anggaran negara “dibobol” terlebih dahulu baru heboh belakangan. Penegak hukum seolah jadi pemadam kebakaran andai hal ini terjadi.

Merupakan kewajaran belaka warga curiga pada wancana populis Kementerian Agama demikian. Maklum, Kementerian ini dikomandani oleh seorang politisi, yakni Suryadharma Ali, yang nota bene Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sudah naluri seorang politisi untuk mencari segala celah bagi meraih kekuasaan. Apalagi pergantian rezim akan segera terjadi di 2014 mendatang. Siapa saja politisi yang gesit memanfaatkan peluang di pemerintahan dan legislatif maka merekalah yang akan berhasil meraih kekuasaan.

Untuk meraih kekuasaan butuh biaya yang tak sedikit. Selama ini sebagian kalangan menengarai tiap ada pesta demokrasi (pemilu) maka ada bank yang dibobol. Sekarang harus diwaspadai bentuk lain, yakni pembobolan APBN secara langsung.

Wacana nikah gratis ini dicurigai bertujuan satu hal: mendulang suara dari publik dengan kebijakan populis. Pasalnya, kebijakan ini menguntungkan pejabat KUA dan warga masyarakat yang akan menikah. Jumlah warga yang diuntungkan ini diyakini tidak sedikit di Indonesia.

Yang akan jadi “pahlawan” dari kebijakan populis demikian tentu saja Suryadharma Ali. Sekarang saja pemberitaan yang muncul; bahwa ide dari kebijakan ini sepenuhnya dari pihak Kementerian Agama. Kita bisa terka arah politisnya.

Cukup dengan Rp1,1 triliun untuk meraup suara dari kalangan yang akan menikah dan pejabat KUA. Ini dengan asumsi kebijakan populis ini mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, dan jika benar kebijakan ini bermuatan politis.

Lepas dari semua itu, sebenarnya, yang paling prinsip dari wacana Kementerian Agama tersebut bukannya di sisi potensi bermuatan politis, melainkan sisi asas proporsionalitas dan keadilan dari pembebanan anggaran pada APBN.

(SP)

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Buron FBI Predator Seks Pedofilia Ada di JIS …

Abah Pitung | | 23 April 2014 | 12:51

Ahok “Bumper” Kota Jakarta …

Anita Godjali | | 23 April 2014 | 11:51

Ini yang Penting Diperjelas sebelum Menikah …

Ellen Maringka | | 23 April 2014 | 13:06

Bumiku Sayang, Bumiku Malang …

Puri Areta | | 23 April 2014 | 16:46

Kompasiana Menjadi Sorotan Pers Dunia …

Nurul | | 22 April 2014 | 19:06


TRENDING ARTICLES

Hotma Paris Hutapea dan Lydia Freyani …

Zal Adri | 8 jam lalu

Jokowi, Prabowo, dan Kurusetra Internet …

Yusran Darmawan | 10 jam lalu

Wuih.. Pedofilia Internasional Ternyata …

Ethan Hunt | 11 jam lalu

Bukan Hanya BCA yang Menggelapkan Pajak …

Pakde Kartono | 12 jam lalu

Kasus Hadi Poernomo, Siapa Penumpang …

Sutomo Paguci | 13 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: