Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Andi Aulia Rahman

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia / @andiauliar

“Poligami Politik” Pak Presiden

OPINI | 21 February 2013 | 20:30 Dibaca: 208   Komentar: 0   0

Oleh : Andi Aulia Rahman (Mahasiswa FHUI Angkatan 2011) @andiauliar

Status “gawat darurat” Partai Demokrat menghiasi media beberapa minggu terakhir ini. Berdasar kepada menurunnya elektabilitas Partai Penguasa ini, Majelis Tinggi Partai Demokrat akhirnya mengeluarkan 8 langkah penyelamatan partai. Singkatnya, langkah tersebut adalah dengan pengambilalihan kepemimpinan partai yang selama ini dipegang oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang dikomandoi oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum  kepada Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Namun, langkah penyelamatan tersebut mengundang reaksi yang sangat keras dari berbagai kalangan, baik itu para pengamat politik, politisi bahkan dari masyarakat luas. Reaksi tersebut bukan karena adanya langkah penyelamatan Partai Demokrat yang dilakukan oleh Majelis Tingginya, melainkan reaksi yang dimaksud adalah dikarenakan langkah penyelamatan tersebut dikomandoi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi yang juga merupakan Presiden RI. Presiden kita.

Ujung-ujungnya rakyat juga yang kena imbasnya. Rakyat kini menjadi cemas dan bertanya-tanya : Bagaimana kemudian prioritas kinerja seorang SBY yang disatu sisi memegang kendali Majelis Tinggi dan di sisi lainnya sebagai Presiden RI hasil pilihan rakyat? Akankah SBY masih memikirkan rakyatnya ditengah berbagai persoalan politik,ekonomi,sosial budaya yang menghantam? Tentu saja, secara logis dapat dikatakan bahwa dengan turun langsungnya SBY mengurusi internal Partai Demokrat ini akan secara langsung mengganggu kinerjanya di Pemerintahan dan pada akhirnya, tingkat kepuasan rakyat kepada Pemerintah akan semakin menurun. Padahal, pemerintahan SBY tidak lama lagi akan berakhir, yakni kurang lebih sekitar 20 bulan lagi

Turun langsungnya SBY dalam mengurusi internal Partai Demokrat ini juga berimbas kepada turunnya kepercayaan publik kepada pemerintahan SBY. Pasalnya, beberapa bulan sebelum adanya keputusan pengambil alihan Partai Demokrat ini, SBY berpesan kepada  para menterinya yang nota bene adalah orang partai, bahkan beberapa diantaranya adalah Ketua Umum Partai, untuk lebih fokus pada kinerjanya sebagai  menteri. Pernyataan ini jelas sangat kontradiktif. Oleh karena itu, dampak yang juga akan muncul adalah adanya suri teladan yang negatif kepada para menteri. Pemimpin kabinetnya saja begitu. Ya begitulah kira-kira anggapan sang menteri. Tak mengherankan pula, jika dalam Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI) , dijelaskan bahwa 57,78 persen publik yang tidak puas dengan kinerja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hingga saat ini.

Atas fenomena ini, saya mendukung pendapat banyak pihak yang menganggap fenomena ini adalah bagian daripada “poligami politik” yang dilakukan oleh SBY. Layaknya seorang lelaki yang berpoligami, maka lelaki itu dituntut untuk berlaku adil dan membagi cintanya terhadap kedua isterinya. Tapi, bagi saya poligami itu tidak baik, susah untuk berlaku adil, dan pada akhirnya akan ada satu yang dikorbankan. Dan oleh karenanya, menurut saya, problematika ini akan dapat diselesaikan dengan cara SBY haruslah fokus memilih satu diantara dua tugas berat ini. Kalaupun pada akhirnya harus memilih untuk fokus mengurusi internal Partai, SBY harus melakukan cuti dari jabatannya sebagai Presiden. Mekanisme cuti ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di beberapa negara yakni Presiden Ekuador yang cuti karena fokus kampanye partai ataupun Obama yang pernah cuti untuk liburan.

Akan tetapi, sebagai negarawan, tentu rakyat sangat menyarankan agar SBY tidak memilih hal diatas (mengurusi partai) melainkan lebih memilih untuk fokus pada kinerjanya sebagai seorang Presiden.  Tidak bisa dpungkiri bahwa Indonesia saat ini membutuhkan kinerja pemerintahan yang lebih fokus dalam mengurusi rakyat dan salah satu caranya adalah kepemimpinan yang kuat melalui komando seorang Presiden.

Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang sedang mengemban amanah besar dari rakyat, tentu saja SBY sudah selayaknya memfokuskan diri untuk mengurusi kepentingan rakyat.

Bukankah sejatinya, setelah  seseorang diangkat menjadi  Presiden , maka seketika itulah amanah untuk membangun bangsa ini melalui kinerja yang maksimal diembannya?

Semoga SBY lekas sembuh dari “poligami politik” ini.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Lebaran Sederhana ala TKI Qatar …

Sugeng Bralink | | 30 July 2014 | 22:22

Ternyata Kompasiana Juga Ada Dalam Bidikan …

Febrialdi | | 30 July 2014 | 04:30

Indonesia Termasuk Negara yang Tertinggal …

Syaiful W. Harahap | | 30 July 2014 | 14:23

Sultan Brunei Sambut Idul Fitri Adakan Open …

Tjiptadinata Effend... | | 30 July 2014 | 07:16

Punya Pengalaman Kredit Mobil? Bagikan di …

Kompasiana | | 12 June 2014 | 14:56


TRENDING ARTICLES

Jokowi Menipu Rakyat? …

Farn Maydian | 3 jam lalu

Gandhi-Martin Luther-Mandela = Prabowo? …

Gan Pradana | 5 jam lalu

Jokowi Hanya Dipilih 37,5% Rakyat (Bag. 2) …

Otto Von Bismarck | 7 jam lalu

Jokowi yang Menang, Saya yang Mendapat Kado …

Pak De Sakimun | 9 jam lalu

Dilema Seorang Wanita Papua: Antara Garuda …

Evha Uaga | 12 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: