Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Wahyu Pratama Tamba

Mahasiswa Pascasarjana Dept.Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Lulusan Sosiologi UNJ Perantau dari Samosir, Sumut. Kelahiran Pasaman Barat, selengkapnya

Partai Politik dalam Korupsi, Konflik, dan Pencitraan

OPINI | 19 February 2013 | 14:24 Dibaca: 1069   Komentar: 0   0

Demokrasi  yang hidup di suatu negara diartikan jika banyak kehadiran partai politik, partai politik dipercaya mampu mewakili suara rakyat. Partai politik dapat berfungsi sebagai penyeimbang penguasa pemerintahan, biasanya hal itu dilakukan oleh partai yang mengatasnamakan dirinya sebagai opisisi. Sebaliknya, partai pendukung pemerintah yang sedang menjabat akan melakukan apapun untuk mengamankan posisi partai politiknya di roda pemerintahan.

Melihat kehidupan demokrasi di Indonesia, tampak ketidakjelasan arah demokrasi  yang selalu didengungkan terutama sejak dimulainya masa reformasi 1998. Banyak mahasiswa yang dulunya aktivis masuk ke dalam partai politik, dan semakin nyaman ketika mereka duduk di kursi legislatif dan menempati posisi strategis di lingkungan eksekutif. Warna penyeimbangan kekuasaan pemerintah hanya tampak dari partai politik yang terang-terangan menyebut mereka sebagai partai oposisi, ruang-ruang kritik untuk menyampaikan aspirasi-pun hanya didengar jika berada di suatu kelembagaan partai politik. Semua yang tampak kini adalah proses memainkan peran masing-masing dari semua partai politik yang ada di Indonesia. Partai penguasa sibuk melakukan bersih-bersih, sebelumnya banyak kadernya tersandung kasus korupsi termasuk dugaan keterlibatan ketua umum-nya dalam skandal Hambalang, munculnya faksi di internal partai demokrat hingga mengarah kepada konflik pro kontra. Kemerosotan partai demokrat makin menjadi-jadi saat hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan perolehan dukungan demokrat sebesar 8,3 persen. Hal tersebut membuat pendiri partai demokrat, Pembina partai sekaligus presiden republik ini turun tangan menangani kisruh di internal partainya.

Setelah mengupas partai demokrat, kini beranjak pada partai yang selama ini menamai dirinya partai bersih, yakni Partai Keadilan Sejahtera. Tidak tanggung-tanggung, yang terlibat kasus suap korupsi bukan kader biasa namun Ketua umumnya Luthfi Hasan Ishak, Sang Ketum tertangkap tangan oleh penyidik KPK diduga menerima suap dari pihak PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi terkait urusan daging sapi impor. Menamai diri secara berani sebagai partai bersih dan paling bersih adalah pukulan telak yang dialami segenap internal PKS, sebuah kewajaran jika pidato ketua umum barunya Anis Matta tampak berapi-api, suasana haru dan mimik berkaca-kaca. Itulah peran yang sedang dimainkan oleh PKS, tugas berat mereka untuk memulihkan citra PKS sebagai partai bersih dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam menaikkan tingkat elektabilitas partainya. Keterlibatan Menteri Pertanian Suswono pun tidak tertutup, pertemuan Suswono dengan pihak yang berkepentingan dalam impor daging sapi juga sudah diakuimya. Untuk hal ini, kita menunggu waktu KPK bergerak cepat mendalami keterlibatan Menteri Pertanian yang juga kader PKS pada kasus korupsi daging sapi impor.

Masih berdekatan momennya dengan penangakapan Presiden PKS oleh KPK, kader partai Golkar sekaligus Gubernur Riau juga dijadikan tersangka dalam kasus PON Riau dan KPK juga membuka penyelidikan  baru kasus korupsi kehutanan di Pelalawan yang diduga melibatkan Gubernur Riau Rusli Zainal. Selain kasus korupsi, Partai Golkar juga didera konflik internal terkait pencalonan Aburizal Bakrie sebagai Calon Presiden 2014 dinilai masih terlalu dini dibuktikan elektabilitas Sang Ketum-nya tersebut belum menunjukkan tren positif.

Beda partai beda peran yang sedang dimainkannya sekarang, dua partai yang juga ikut mewarnai kehidupan demokrasi Indonesia yakni partai Hanura dan Nasdem. Setelah kemunduran Hari Tanoesudibyo sebagai kader Nasdem sekaligus meninggalkan jabatan Dewan Pakar partai Nasdem, belum lama ini bos pengusaha media MNC Grup tersebut menyatakan diri sebagai anggota partai Hanura yang dibesarkan oleh Wiranto. Masuk sebagai anggota baru sudah pasti jabatan strategis sudah disiapkan untuk dijabatnya di Hanura, Hari Tanoe menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Partai Hanura. Kepindahannya tersebut diklaim telah diikuti oleh ribuan mantan anggota partai Nasdem di daerah untuk pindah ke partai Hanura. Kepindahan para mantan petinggi partai Nasdem dan organisasi sayapnya diakui oleh mereka sebagai bentuk kekecewaan kepada tokoh utama partai Nasdem Surya Paloh yang tidak mencerminkan wujud demokrasi yang sebenarnya, Surya Paloh secara sepihak menjabat Ketua umum Partai Nasdem dan sebelumnya dia adalah Ketua umum ormas Nasdem. Sudah pasti dua partai itu akan melanjutkan perannya masing-masing dihadapan publik, apalagi di dalam partainya masing-masing terdapat bos media yang menguasai pemberitaan dan informasi di Indonesia.

Korupsi, Konflik, dan Pencitraan. Tiga hal yang sangat melekat dalam tubuh partai politik di Indonesia, tiap elit partai akan melakukan apapun demi tujuan pribadi dan tujuan partai namun dibalut oleh visi misi perjuangan rakyat, pencitraan partai bertumpu pada modal-modal yang dimilikinya, seperti modal dana dan media, kaderisasi tidak begitu penting untuk parpol saat ini. Jika suatu elit merasa kurang strategis dalam posisinya akan timbul konflik di sesama internal partai, dan jika suatu elit nyaman dan aman pada posisinya pada saat itulah ia mengeruk aset Negara dan milik rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Saat elit dan kelompok lain tidak kebagian, maka tinggal menunggu waktu kasus korupsi akan mencuat ke permukaan, di saat itulah KPK bergerak, dan media memproduksi berita yang dianggap layak untuk dipublikasikan. Rakyat biasanya perannya cuma satu yakni melihat aksi yang dipertontonkan oleh para pemain peran di panggung demokrasi Indonesia. Setidaknya itulah peran yang akan dijalankan oleh tiap elemen yang hidup dalam Negara berdemokrasi semacam Indonesia ini, momen demokrasi paling dekat ialah Pemilihan Umum Presiden dan legislatif. Partai politik, elit, dan media adalah pemain utamanya, Korupsi, Konflik, dan Pencitraan adalah kegiatan yang akan mewarnai kegiatan mereka hingga Pemilu tiba nantinya. Masyarakat siap-siap untuk menonton hingga jenuh, dan tiba akhirnya demokrasi tersebut bukanlah milik seluruh elemen Bangsa namun hanya bagi kalangan terbatas yakni Partai politik dan teman-temannya.

Tama Tama

Litbang-Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEPAK)

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Manajemen Mudik …

Farida Chandra | | 25 July 2014 | 14:25

Quo Vadis Jakarta Baru? …

Shendy Adam | | 25 July 2014 | 14:41

Sensasi Rafting di Kali Oyo Gunungkidul …

Tri Lokon | | 25 July 2014 | 15:27

Keras, Tegas dan Tajam Suara Politik di …

Hendrik Riyanto | | 25 July 2014 | 12:45

Ikuti Lomba Resensi Buku Tanoto Foundation! …

Kompasiana | | 11 July 2014 | 16:12


TRENDING ARTICLES

Legitimasi Pilpres 2014, Gugatan ke MK dan …

Michael Sendow | 7 jam lalu

Risma dan Emil Lebih Amanah Dibanding …

Leviana | 7 jam lalu

Analisis Prosedur Sengketa Hasil Pilpres …

Muhammad Ali Husein | 8 jam lalu

Jokowi: The First Heavy Metal’s …

Severus Trianto | 10 jam lalu

Dilema MK …

Akhmad Yunianto | 13 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: