Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Daryani El-tersanaei

Direktur Eksekutif Parameter Nusantara (PARA). Pengajar di FISIP IISIP Jakarta dan beberapa PTS lain di selengkapnya

Dinamika di Balik Kelahiran Partai Hanura

OPINI | 15 February 2013 | 10:13 Dibaca: 1521   Komentar: 0   0

1
DINAMIKA DI BALIK KELAHIRAN PARTAI HANURA
Oleh:
Daryani El-Tersanaei, S.IP., M.Si.,
Kepala Laboratorium Ilmu Politik IISIP Jakarta.
Abstract
This paper aims to explain the background and founding process of the HANURA Party and the composition of founders. In addition to this matter, it will be explained the relationship between HANURA Party and the Nationality Unity of Social Organization that was formed earlier. This paper is the result of the research, concluding 4 things. First, the background of the founding of HANURA Party is Wiranto’s political desire of the Indonesia president candidacy and political phenomena of 2004 and 2009 Indonesia presidential election. Second, there are seven stages of the founding process of HANURA Party. Third, the composition of founders can be clasified into the main, co-founders and civil, military ones. In this case, Wiranto’s figure is the representation of the main founder with the military background. Fourth, HANURA Party and the Nationality Unity of Social Organization are different entities, however, they have historical linkage. In this case, the Nationality Unity of Social Organization is one of the elements which have significant role in the founding process of HANURA Party.
Key Words : HANURA Party, the founding background, the founding process, the composition of founders, relationship, the Nationality Unity of Social Organization.
A. PENGANTAR
Tulisan ini merupakan ekstraksi salah satu bab (dari 7 bab) hasil penelitian bertema Sejarah Partai HANURA, dengan judul “Partai HANURA: Proses Kelahiran sampai Munas I”, yang dilakukan oleh penulis dalam kapasitas sebagai Kepala Laboratorium Ilmu Politik IISIP Jakarta. Tulisan dari hasil penelitian dengan menggunakan dua teknik penelitian, yaitu teknik penelitian deskriptif-analisis dan teknik penelitian historik, dipadu dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan interview, ini berupaya memberikan jawaban secara komprehensif atas sejumlah pertanyaan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:
a. Apa latarbelakang politik yang mendorong kelahiran Partai HANURA?
b. Apa Hubungan Partai HANURA dengan Organisasi Kemasyarakatan Perhimpunan Kebangsaan (Ormas PK)?
c. Siapakah pendiri Partai HANURA itu?
d. Bagaimanakah proses terbentuknya Partai HANURA?
2
B. LATARBELAKANG KELAHIRAN
Partai Hanura adalah partai yang resmi dilahirkan pada era pasca kejatuhan rejim orde baru. Era tersebut dikenal sebagai era reformasi, sebuah era yang ditandai dengan banyaknya perubahan politik yang mewujud dalam bentuk demokratisasi dalam banyak lini kehidupan politik. Implikasinya, sistem politik Indonesia di era ini jauh berbeda dengan sistem politik orde baru yang telah tumbang. Di antara perbedaan tersebut terlihat jelas antara lain dari partisipasi politik, sistem kepartaian, dan rekruitmen politik.
Partisipasi politik di era reformasi mengalami peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, partisipasi politik rakyat tidak hanya terlihat dari pemberian suara mereka dalam pemilu, tetapi meluas dalam bentuk keterlibatan mereka untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Terkait dengan hal itu, jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) meningkat dengan tajam hingga mencapai puluhan ribu LSM yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari pusat sampai daerah. Sementara secara kualitas, partisipasi politik rakyat tidak lagi dominan dimobilisasi seperti di era orde baru, melainkan muncul karena didorong oleh iklim kebebasan politik sehingga relatif mandiri. Di samping itu, adanya kebebasan pers menjadikan partisipasi politik rakyat menemukan ruang yang lapang. Opini, kritik, dan usulan mengenai perbaikan pengelolaan pemerintahan dapat disalurkan lewat media pers. Dan, lewat saluran pers pemerintah juga dapat merespons opini, kritik, maupun usulan masyarakat.
Mengenai sistem kepartaian, reformasi politik pasca orde baru melahirkan sistem multi partai yang relatif ekstrim. Akibatnya, jumlah partai meningkat dengan tajam. Jika di era orde baru, jumlah partai dibatasi hanya dua partai dan satu golongan karya (Golkar) semenjak tahun 1973, maka di era reformasi—sejak tahun 1998—partai politik terus lahir sehingga mencapai ratusan partai yang terdaftar. Dari ratusan partai tersebut, partai yang dapat mengikuti pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 secara berturut-turut adalah 48, 24, dan 38 partai ditambah 6 partai lokal di Aceh. Fakta politik menunjukkan, sistem multipartai turut mendorong peningkatan partisipasi rakyat dalam kehidupan politik. Jumlah rakyat yang terlibat dalam aktivitas kepartaian jauh lebih banyak ketimbang di era orde baru.
Seiring dengan perubahan sistem kepartaian, sistem rekruitmen politik untuk jabatan-jabatan publik juga mengalami perubahan. Rekrutmen jabatan presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota parlemen berbeda dengan rekrutmen di era orde baru. Rekrutmen jabatan publik di era reformasi dilaksanakan dalam iklim keterbukaan politik. Kesempatan untuk menjadi kandidat calon terbuka lebih luas. Siapapun yang berkeinginan dan mampu dapat mengajukan diri sebagai calon. Selain itu, mekanisme
3
rekrutmennya juga berbeda. Semenjak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung menyusul amandemen konstitusi yang mengubah sistem pemilihan di MPR menjadi pemilihan langsung. Calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan amanat konstitusi hasil amandemen harus dicalonkan oleh partai politik. Tidak ada ruang bagi calon perseorangan untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden.
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dilaksanakan secara langsung semenjak (1 Juni) tahun 2005. Berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah memberi ruang bagi adanya calon perseorangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganggap klausul dalam UU Pemerintahan Daerah yang membatasi pencalonan hanya lewat partai politik dianggap bertentangan dengan konstitusi.
Adapun rekrutmen anggota parlemen—mulai dari pusat sampai daerah—juga relatif berbeda dalam hal mekanisme penentuan calon terpilih dalam pemilu. Pada pemilu 2004, diberlakukan mekanisme penentuan calon terpilih melalui ambang batas Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), dan bila perolehan suara calon bila tidak melampauinya, maka menggunakan sistem nomor urut. Sementara pada pemilu 2009, mekanisme penentuan calon terpilih menggunakan ketentuan suara terbanyak. Terlepas dari perbedaannya, peran partai politik tetap dominan mengingat semua calon anggota parlemen—selain calon angggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah)—harus dicalonkan oleh partai politik.
Partai Hanura, selain dilahirkan di era reformasi yang identik dengan keterbukaan politik, juga identik dengan tokoh Jenderal (Purn.) Wiranto. Oleh karena itu, kelahiran partai tersebut tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas politik Wiranto selepas pensiun dari TNI. Setidaknya ada dua peristiwa politik—di mana Wiranto terlibat di dalamnya—yang mendahului lahirnya partai Hanura. Pertama, konvensi calon presiden (Capres) 2004 dari partai Golkar dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004. Kedua, Munas Partai Golkar tahun 2004 di Bali. Kedua peristiwa tersebut bisa dianggap menjadi latar dari keinginan Wiranto mendirikan partai politik yang bernama Partai Hanura. Bahkan, Fahrul Razi dan Suadi Marasabessy menyimpulkan bahwa keinginan Wiranto yang bermaksud mencalonkan diri sebagai Capres pada pemilu 2004 yang ia sampaikan dan mintakan dukungan kepada keduanya pada sekitar akhir 2002 atau awal 2003, kemudian berlanjut dengan konvensi Capres Partai Golkar 2004, Pilpres 2004, Kegagalan dalam Pilpres 2004, dan keinginan Wiranto untuk kembali maju sebagai Capres pada pemilu 2009, merupakan satu rangkaian kronologis latarbelakang didirikannya Partai Hanura.1
1 Wawancara dengan Fahrul Razi pada 15 Mei 2012 di Wisma Bakrie 2 lantai 17, dan dengan Suaidi Marasabessy pada 11 Juni 2012 di Wisma Bakrie 2 lantai 16, Kuningan-Jakarta.
4
1. Konvensi Capres Partai Golkar dan Pilpres 2004
Dalam menyongsong Pemilu 2004, Partai Golkar membuat gebrakan dengan mengadakan konvensi untuk memilih Capres dari Partai Golkar. Gagasan konvensi yang kali pertama dilontarkan oleh Akbar Tandjung (Ketua Umum Partai Golkar saat itu) dimaksudkan untuk merespons adanya aspirasi pengurus partai yang menyatakan bahwa Capres dari Partai Golkar tidak otomatis Ketua Umum Partai. Gagasan Konvensi ini dinilai sebagai sebuah terobosan yang maju, inkonvensional, dan genial. Dengan mengadakan konvensi ini berarti Partai Golkar membuka sebuah lembaran baru dengan menawarkan seleksi capres secara inklusif. Konvensi ini berbeda dengan mekanisme yang ditempuh oleh partai-partai politik umumnya yang masih mempertahankan sistem seleksi yang tertutup (eksklusif). Konvensi Partai Golkar diyakini akan turut mengangkat citra Partai Golkar di masyarakat yang pada gilirannya akan memiliki dampak positif pada pemilihan umum. Sebab, konvensi ini merupakan kebijakan yang sangat inovatif dan sejalan dengan cita-cita reformasi, terutama dalam mewujudkan kehidupan politik yang terbuka dan demokratis. Namun demikian, gagasan tersebut oleh sementara kalangan, antara lain Abdurrahman Wahid, dianggap sebagai “akal-akalan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung”, yang ternyata juga turut masuk dalam bursa konvensi (Tandjung, 2007: 293).
Pada tanggal 10 Juli 2003 secara resmi Konvensi Pemilihan Capres Partai Golkar dideklarasikan pelaksanaannya. Sejak gagasan ini kali pertama dimunculkan, tercatat sejumlah nama yang menyatakan ketertarikannya. Cendekiawan Nurcholis Madjid, misalnya, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti konvensi tersebut. Dalam pandangannya, perekrutan secara terbuka melalui konvensi merupakan gagasan yang selaras dengan prinsip demokrasi dalam proses reformasi politik yang sedang berlangsung. Namun, dalam perkembangannya, sayangnya, Nur Kholis Madjid tidak meneruskan niatnya untuk ikut serta dalam konvensi.
Mekanisme konvensi kemudian meloloskan 19 peserta, masing-masing Abu Rizal Bakrie, Akbar Tandjung, Anwar Fuadi, Haryono Suyono, Kemala Motik Abdul Gafur, Marwah Daud Ibrahim, Jusuf Kalla, Muladi, Nurrullah Marzuki, Prabowo Subianto, R. Moehono, Rivai Siata, Setiawan Djody, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh, Tabrani Rab, Theo L. Sambuaga, Tuti Alawiyah, dan Wiranto (Kompas, 23 Agustus 2003). Dari kesembilan belas nama tersebut, sesuai dengan aturan konvensi awal, disaring 5 calon presiden. Penyaringan dilakukan melalui tahapan konvensi di tingkat provinsi. Masing-masing peserta diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye secara bergiliran ke daerah-daerah sebelum dilakukan proses pemilihan. Dalam perkembangannya, Rapim partai Golkar memutuskan menambah 2 nama calon tersaring, sehingga menjadi 7 nama calon. Ketujuh nama yang berhasil lolos pada konvensi di tingkat
5
provinsi tersebut adalah: Abu Rizal Bakrie, Surya Paloh, Wiranto, Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Dari perolehan suara tujuh kandidat pada tahapan nominasi yang berlangsung pada Oktober 2003 semula muncul dugaan bahwa Akbar Tandjung akan memenangkan babak akhir konvensi. Ternyata Akbar sendiri berada pada posisi keempat dengan dukungan 23 provinsi. Sedangkan posisi pertama justru diraih oleh Aburizal Bakrie dengan dukungan 28 provinsi, diikuti kemudian oleh Surya Paloh (27 provinsi), dan Wiranto (25 propinsi). Setelah Akbar Tandjung (23 propinsi), urutan berikutnya adalah Jusuf Kalla (20 propinsi), Prabowo Subianto (14 propinsi), dan Sri sultan Hamengku Buwono X (7 propinsi) (Kompas, 15 Februari 2004).
Masih dalam proses konvensi, terjadi perkembangan hukum yang positif di mana Mahkamah Agung menyatakan Akbar Tandjung terbebas dari tuduhan korupsi. Karena itu, banyak yang memperkirakan bahwa Akbar Tanjung akan mampu memenangkan konvensi. Tatkala masih dalam proses konvensi, salah satu peserta konvensi, Jusuf Kalla memilih keluar, dan menerima tawaran bergabung menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, aturan konvensi yang dikeluarkan oleh DPP partai Golkar telah menegaskan pelarangan bagi para peserta konvensi ini bergabung dengan calon partai lain. Pada putaran pertama, Akbar Tandjung memang berhasil mendapatkan 147 suara atau unggul tipis dibandingkan Wiranto yang meraih 137 suara. Abu Rizal Bakrie yang sebelumnya kurang diperhitungkan berhasil meraih 118 suara. Surya Paloh mendapat 77 suara, kemudian disusul Prabowo yang hanya mendapatkan 39 suara (Kompas, 22 April 2004).
Karena tidak ada yang mendapatkan suara mayoritas, sesuai dengan aturan konvensi harus dilangsungkan putaran kedua untuk menentukan satu nama resmi yang bakal diajukan. Hasil putaran kedua telah membalik keadaan sebelumnya. Wiranto yang pada putaran pertama menduduki peringkat kedua berhasil melewati perolehan suara Akbar Tandjung. Dengan demikian, secara keseluruhan perolehan suara Wiranto adalah 315 suara dan Akbar Tandjung 227 suara.
Kemenangan Wiranto (calon dari luar Golkar) dan kekalahan Akbar Tandjung (Ketua Umum Partai Golkar) dalam konvensi itu dengan sendirinya membantah berbagai penilaian negatif atas penyelenggaraan Konvensi Nasional. Dengan demikian, terbukti bahwa konvensi benar-benar diselenggarakan secara demokratis, dan faktor ini telah mengangkat citra Partai Golkar yang pada gilirannya meraih kemenangan dalam Pemilu 2004 (Tandjung, 2007: 296).
Kemenangan Wiranto dalam mendapatkan tiket pencalonan presiden dari Partai Golkar menumbuhkan harapan besar bahwa peluangnya untuk memenangi Pilpres 2004 sangat besar. Ibarat kata, tinggal selangkah lagi, jabatan presiden diraihnya. Bila dilihat dari modal dukungan
6
politik partai, Wiranto yang berpasangan dengan Solahuddin Wahid diusung oleh partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masing-masing mendapatkan dukungan pemilih pada Pemilu 2004 sebesar 21,58 % dan 10,57 %. Kemudian mendapat dukungan pula dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), PPNUI, dan Partai Patriot Pancasila dengan perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2004 masing-masing sebesar 2,11 %, 0,79 %, dan 0,95 %. Dengan demikian, total gabungan partai pendukung pasangan Wiranto-Solahuddin Wahid memperoleh suara dalam Pemilu Legislatif 2004 sebesar 40.838.360 suara (36 %). Ini merupakan pasangan Capres-Cawapres dengan dukungan gabungan parpol yang meraih suara terbesar pada Pemilu Legislatif 2004 dibandingkan dengan pasangan Capres-Cawapres lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:
Tabel 1: Perbandingan Perolehan Suara Gabungan Parpol Pendukung Capres dan Cawapres dalam Pemilu Legislatifdengan Perolehan Suara pada Pilpres Secara Nasional
Nama Pasangan
Capres dan Cawapres
Parpol Pendukung
Perolehan Suara
Pada Pemilu Legislatif (Gabungan)
Perolehan Suara pada Pilpres Putaran I
Kehilangan (-) atau Ketambahan (+)
Wiranto-Salahudin Wahid
Golkar, PKB, PKPB, PPNUI, Patriot Pancasila
40.838.360
26.286.788
14.551.572 (-)
Megawati – Hasyim Muzadi
PDI-P dan PDS
23.392.511
31.569.104
18.176.593 (+)
Amien Rais – Siswono Yudo Husodo
PAN, PBR, PSI, PNI Marhaenisme, PPDI, PNBK, PBSD, dan PKS
22.718.462
17.392.931
5.325.531 (-)
Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
Partai Demokrat, PBB, dan PKPI
12.849.952
39.838.184
26.988.232 (+)
Hamzah Haz-Agum Gumelar
PPP
9.248.764
3.569.861
5.678.903 (-)
Sumber: Diringkas dari Keputusan KPU No. 79/KPU/2004 tertanggal 26 Juli 2004 sebagaimana dimuat dalam Suara Pembaruan 27 Juli 2004
Namun demikian, hasil Pilpres 2004 putaran I menempatkan pasangan Wiranto-Solahuddin Wahid pada urutan ketiga setelah pasangan SBY-JK dan Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi, dengan perolehan suara 22,2 %, seperti yang terlihat dalam tabel 2 di bawah ini
7
Tabel 2: Perolehan Suara Sah Pasangan Capres dan Cawapres Pada Pilpres Putaran I, 5 Juli 2004
No
Nama
Pasangan Capres dan Cawapres
Perolehan Suara Sah
Secara Nasional
% dari Total Suara Sah
1
Wiranto-Salahudin Wahid
26.286.788
22,154 %
2
Megawati – Hasyim Muzadi
31.569.104
26,605 %
3
Amien Rais – Siswono Yudo Husodo
17.392.931
14,658 %
4
Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
39.838.184
33,574 %
5
Hamzah Haz-Agum Gumelar
3.569.861
3,009 %
6
Total Suara Sah Secara Nasional
118.656.868
7
Total Suara Tidak Sah Secara Nasional
2.636.976
8
Total Suara Sah dan Tidak Sah
121.293.844
Total Pemilih Tetap (SK KPU No.39/2004
tgl. 1 Juni 2004
155.048.803
Sumber: Surat Keputusan KPU No. 79/2004, 26 Juli 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama sebagaimana diberitakan oleh Suara Pembaruan, 27 Juli 2004.
Bila dilihat dari perbandingan perolehan suara gabungan partai pendukung pasangan Capres-Cawapres Wiranto-Solahuddin Wahid pada Pemilu Legislatif 2004 total sebanyak 40.838.360 suara atau 36 % dengan perolehan suara pasangan tersebut pada Pilpres putaran I sebesar 22,2 %, maka dapat dipastikan dukungan pemilih partai pendukung pasangan Wiranto-Solahuddin Wahid tidak bulat. Terdapat banyak suara pemilih gabungan parpol tersebut yang lari. Berdasarkan perbandingan data di atas, suara yang lari sebanyak 14.551.572 suara atau 13,8 %.
Mengenai tidak solidnya dukungan partai pendukung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid dalam Pilpres 2004, kemungkinan penyebabnya adalah karena mesin politik pengumpul suara parpol-parpol pendukung Capres dan Cawapres tersebut tidak beroperasi secara optimal. Kemungkinan kedua, karena Capresnya bukan berasal dari tokoh Golkar murni secara struktural organisatoris sehingga para pemilih Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2004 kurang tertarik untuk memilihnya. Apalagi, jika pengurus Golkar dari pusat sampai ke daerah juga tidak bekerja optimal untuk memenangkannya (Tandjung, 2007: 75-76). Terkait dengan hal ini, dengan tegas sekretaris DPW PKB Jawa Timur menyatakan bahwa penyebab kalahnya pasangan Wiranto-Wahid adalah karena mesin politik partai Golkar tidak bekerja maksimal, sedangkan PKB telah berbuat optimal untuk memenangkan pasangan Wiranto-Wahid (Ismanto et al, 2005: 182; Republika, 12 Juli 2004). Anggapan Ketua DPW PKB Jatim tersebut bisa dianggap logis bila dikaitkan dengan realitas adanya salah satu tokoh Partai Golkar yang menjadi calon wakil presiden (Cawapres), yaitu M. Jusuf Kalla, yang berpasangan dengan Capres lain (SBY). Sehingga, diperkirakan banyak pemilih Partai Golkar yang menjatuhkan pilihannya pada pasangan SBY-JK. Bahkan, Ketua Umum Partai
8
Golkar saat itu, Akbar Tandjung, juga mengakui bahwa mesin politik Partai Golkar tidak berjalan optimal (Bali Post Online, 23 Agustus 2004).
Sikap Wiranto terhadap kinerja Partai Golkar dalam memenangkan Pilpres 2004 memang tidak jelas. Akan tetapi, diperkirakan Wiranto kecewa, terutama terhadap figur ketua umumnya, Akbar Tandjung. Hal ini dapat terlihat dari ungkapan Wiranto mengenai kegagalan Akbar Tandjung dalam memimpin partai yang disampaikan kepada TEMPO yang mewawancarainya di Jakarta menjelang Munas VII Partai Golkar di Nusa Dua Bali pada 15-20 Desember 2004. Wiranto mengatakan ada 4 kegagalan Akbar Tandjung selama memimpin Partai Golkar. “Pertama, gagal membawa pak Habibie ke kursi presiden. Kedua, dia kalah bersaing dalam perebutan kursi wakil presiden. Ketiga, gagal mengantar saya menjadi presiden. Pada saat Golkar pemenang pemilu legislatif, ternyata tak mampu membawa saya ke kursi presiden. Keempat, dalam putaran terakhir pemilihan presiden, tidak mampu menggolkan calon presiden yang didukungnya. Malah, pilihannya salah.” Dari ungkapan tersebut, Wiranto menunjukkan bahwa kegagalannya memenangi Pilpres 2004 adalah kegagalan Akbar Tandjung sebagai ketua umum Partai Golkar (Tempo Interaktif, 13 Desember 2004).
Sementara pasangannya, Solahuddin Wahid, dengan tegas mengutarakan kekecewaannya (yang ditayangkan salah satu media nasional) terhadap Partai Golkar. Solahuddin Wahid mengatakan bahwa dalam Pilpres 2004 pengurus dan mesin politik partai Golkar tidak bekerja optimal. Fahrul Razi, mantan wakil panglima TNI dan salah satu tokoh penting dalam tim sukses Wiranto, secara implisit membenarkan apa yang dikatakan Solahuddin Wahid. Menurutnya, di Indonesia ini tidak ada partai yang memiliki jaringan kepengurusan sebesar dan seluas Partai Golkar yang dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kalau hasilnya tidak menunjukkan kesesuaian dengan jaringan yang dimiliki, berarti ada masalah.2 Mantan anggota tim sukses Wiranto lainnya dari kalangan TNI dan salah satu pendiri Partai Hanura, Suaidi Marasabessy, juga menegaskan bahwa kegagalan Wiranto memenangi Pilpres 2004 karena Partai Golkar tidak maksimal bekerja memenangkan Wiranto. Kalangan petinggi Partai Golkar menganggap Wiranto bukan orang Golkar meski di era orde baru Golkar dan ABRI atau TNI (yang pernah dipimpin Wiranto) tidak bisa dipisahkan. 3 Di era orde baru, Wiranto (pada saat menjabat Panglima ABRI) merupakan representasi Pembina Golkar dari jalur A (ABRI). Di kalangan jajaran fungsionaris DPP Partai
2 Wawancara dengan Jenderal TNI (purn.) Fahrul Razi, salah satu pendiri Partai HANURA, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 di Wisma Bakrie 2 lantai 17 Jakarta.
3 Wawancara dengan Letjend. (purn.) Suaidi Marasabessy, salah satu pendiri Partai HANURA, pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 di Wisma Bakrie 2 lantai 16, Jakarta.
9
Golkar juga terdapat suara yang senada dengan Solahuddin Wahid dan Suaidi Marasabessy. Misalnya Priyo Budi Santoso, yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI bidang Polkam. Ia menjelaskan:4
“…..Saya termasuk lingkaran di Golkar yang mendukung penuh Pak Wiranto sebagai calon kami, namun akhirnya kalah. Tapi memang, benar bahwa seluruh infrastruktur dan mesin Partai Golkar memang tidak berjalan seperti apa adanya. Ini sebagian karena merupakan imbas dari perbedaan-perbedaan pandangan dan hasil dari konvensi tersebut yang masih merasa terluka, bahwa calon-calon tentunya menyesal tidak memenangkan (konvensi, Pen.) itu.Tapi, ini tidak bisa dikalkulasi secara nyata karena di bawah tanah semua itu, tidak kelihatan tidak mendukung, tidak begitu. Hanya tidak bergerak mesin (partai) itu. Saya sendiri termasuk yang menjalankan perintah partai dengan baik. Tapi, ada sebagian lain yang saat itu mungkin ya… yang mungkin males-malesan semacam itu. Ini Imbas dari karena—tarohlah—pertentangan sebelumnya ketika memperebutkan tiket konvensi (Capres Partai Golkar, Pen.) tersebut.”
2. Munas VII Partai Golkar Tahun 2004
Munas VII Partai Golkar digelar di hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Bali pada tanggal 15-20 Desember 2004. Secara garis besar, acara dimulai dengan welcome party berupa jamuan makan malam pada Rabu, 15 Desember 2004 pukul 19.00 WITA di hotel Westin Resort. Keesokan harinya, Kamis 16 Desember 2004, dilakukan acara pembukaan Munas oleh Akbar Tandjung. Dilanjutkan dengan pembahasan Tata Tertib Munas, penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengurus DPP Partai Golkar periode 1998-2004, dan tanggapan atas LPJ oleh pengurus DPD I Partai Golkar. Kemudian, pembahasan materi Munas di sidang-sidang komisi dan sidang Pleno. Adapun acara puncak pemilihan ketua umum Partai Golkar periode 2004-2009 dilakukan pada Minggu 19 Desember 2004 (Detiknews, 15 Desember 2004). Dan, yang terakhir, acara penutupan Munas dilaksanakan pada Senin 20 Desember 2004.
Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Partai Golkar di Nusa Dua, Bali tersebut dibumbui berbagai kejutan. Mulai dari penjegalan Wiranto, pencalonan Jusuf Kalla, dan pemberian hak pilih kepada Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II. Dan, semua kejutan itu berujung pada persyaratan calon ketua umum (ketum) partai beringin yang dituangkan dalam Tata Tertib (Tatib) Munas.
Dalam Tatib Munas VII, disebutkan bahwa syarat calon Ketum adalah pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus DPD provinsi selama satu periode penuh. Calon juga harus aktif menjadi anggota partai minimal 10 tahun dan tidak pernah “mangkir” dari kesepakatan partai. Peserta sidang juga
4 Hasil wawancara tim asisten peneliti laboratorium politik IISIP Jakarta (Chintya Devi, Nafsul Mutmainnah, Hasyibullah Mulyawan, dan Jum’at Doni) dengan Priyo Budi Santoso, bertempat di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI di Gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta pada tanggal 24 Maret 2011.
10
memutuskan untuk memberikan hak suara kepada DPD Tingkat II (Liputan6.com, 17 Desember 2004).
Dengan Tatib seperti itu, otomatis pencalonan Wiranto terganjal. Hal ini memberikan kesempatan kepada calon lain untuk melobi Wiranto yang banyak mendapatkan dukungan dari Hasta Karya dan DPD II agar dukungannya dialihkan kepada calon bersangkutan. Salah satu calon yang gencar melakukan lobi ke Wiranto, dan berhasil, adalah Akbar Tandjung. Dalam hal lobi ke Wiranto ini, Akbar Tandjung mengalahkan kubu Jusuf Kalla yang juga melakukan hal serupa.5 Kunci dari keberhasilan lobi Akbar Tandjung adalah adanya deal (perjanjian atau kesepakatan, Pen.) politik untuk mencalonkan Wiranto sebagai calon presiden 2009 dari Partai Golkar dan menempatkan Akbar Tandjung sebagai Cawapresnya. Adanya kabar deal politik tersebut dibenarkan oleh salah satu panitia pengarah Munas VII partai Golkar, Akil Muchtar (Tempo Interaktif, 18 Desember 2004). Fahrul Razi juga tidak bisa membantah secara tegas perihal deal tersebut. Menurutnya, kemungkinan deal tersebut memang ada, tetapi dipastikan dilakukan Wiranto dan Akbar Tandjung secara empat mata.6
Akibat adanya deal politik tersebut, salah satu calon yang pada awalnya mendukung Akbar dan dikenal selalu berseberangan dengan Wiranto, Prabowo Subianto, mencabut dukungan terhadap Akbar Tandjung dan mengalihkannya ke Jusuf Kalla. Prabowo mencabut dukungan, karena Wiranto sudah diplot sebagai Capres dari Partai Golkar pada tahun 2009 (Tempo Interaktif, 18 Desember 2004).
C. ORMAS PERHIMPUNAN KEBANGSAAN: EMBRIO PARTAI HANURA?
Setelah Wiranto gagal dalam memenangi Pilpres 2004, dan kecewa atas tidak optimalnya kinerja mesin politik partai Golkar, serta gagal pula dalam merebut kepemimpinan Partai Golkar dalam Munas VII di Bali, ia bersama tokoh-tokoh lain, seperti Yus Usman Sumanegara dan Marwah Daud Ibrahim, mendirikan Organisasi Kemasyarakatan Perhimpunan Kebangsaan (Ormas PK) yang dideklarasikan pada 20 September 2005. Di dalam kepengurusan organisasi di Perhimpunan Kebangsaan, Wiranto menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional. Sementara, tokoh ICMI Marwah Daud Ibrahim duduk di posisi Dewan Pembina. Selanjutnya, Ketua Umum Perhimpunan Kebangsaan adalah Yus Usman Sumanegara dan Sekretaris Jenderal dijabat oleh Sopiansyah Sampurna Jaya.
Menurut Marwah Daud Ibrahim, Perhimpunan Kebangsaan yang terdiri dari elemen sejumlah partai itu dideklarasikan sebagai wujud kepedulian sejumlah elemen parpol terhadap persoalan yang kini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurutnya, problem besar yang
5 Disampaikan salah satu tim sukses Jusuf Kalla, Yuddy Chrisnandi, kepada penulis dalam mobil “Land Rover” hitam di Sukabumi yang tengah melaju ke arah Pelabuhan Ratu pada 27 April 2011.
6 Wawancara dengan Fahrul Razi, 15 Mei 2012.
11
tengah dihadapi bangsa Indonesia dan tidak kunjung selesai ditangani pemerintah adalah masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat sehingga bangsa ini belum memiliki fondasi yang kuat untuk bangkit dari krisis yang masih berlanjut. Lebih lanjut, ia juga melihat bahwa tantangan yang lebih besar yang dihadapi oleh bangsa ini yakni masalah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itulah Perhimpunan Kebangsaan didirikan guna menciptakan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan keunggulan yang dimiliki di daerah. Inti dari semua program Perhimpunan Kebangsaan adalah penguatan masyarakat dalam berbagai kondisi agar bisa bertahan dan bangkit sehingga Indonesia dapat keluar dari berbagai kesulitan (Suara Karya, 21 September 2005). Demikianlah gambaran normatif dari pendirian Ormas Perhimpunan Kebangsaan.
Hubungan ormas Perhimpunan Kebangsaan dengan Partai HANURA yang dideklarasikan pada 21 Desember 2006, dapat dicermati dari pernyataan Marwah Daud Ibrahim dan Wiranto sendiri. Pada saat acara deklarasi dan dialog publik Perhimpunan Kebangsaan 20 September 2005 di Jakarta Media Center, Marwah Daud Ibrahim menyatakan bahwa ada kemungkinan Ormas ini pada suatu saat menjadi partai politik (Ibid.). Menurutnya, Ormas Perhimpunan Kebangsaan dapat menjadi embrio bagi terbentuknya partai politik.7 Sedangkan Wiranto, ketika ditanya oleh pers usai membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Perhimpunan Kebangsaan di Hotel Kartika Chandra 31 Mei 2006, apakah ada keinginan menjadikan Perhimpunan Kebangsaan sebagai partai politik, Wiranto menjawab: “Itu ada. Tapi, nanti. Itu kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Saat ini kita menguji dulu seberapa jauh kami mampu membangkitkan rasa kebangsaan” (Kompas Cyber Media, 31 Mei 2006).
Dengan demikian, tidak berlebihan kalau Djafar Badjeber (mantan Sekjen Partai Bintang Reformasi), salah seorang pendiri dan deklarator Partai HANURA, membenarkan jika ada anggapan bahwa Perhimpunan Kebangsaan yang diketuai Yus Usman Sumanegara merupakan embrio Partai Hanura. Tetapi, menurutnya, tidak semua orang PK masuk (menjadi anggota) Hanura, dan tidak semua orang (Partai) HANURA berasal dari PK.8 Menurut Solihin Syam, secara kasat mata memang terdapat kemiripan—bahkan kesamaan—antara Ormas Perhimpunan Kebangsaan dengan Partai Hanura. Di antaranya adalah kostum baju dan warnanya, motonya: “saatnya hati nurani bicara”, dan lambangnya. Mantan Wakil Sekjen Ormas PK tersebut juga menambahkan: “memang tidak semua pengurus Perhimpunan Kebangsaan beralih menjadi pengurus Partai Hanura seperti Sopiansyah Sampurna Jaya (Sekjen PK kala itu) dan Yusuf
7 TEMPO INTERAKTIF, 20 September 2005.
8 Hasil wawancara tim asisten peneliti laboratorium politik IISIP Jakarta (Hasyibullah Mulyawan, Jum’at Doni, dan Nafsul Mutmainnah) dengan Djafar Badjeber di rumah pribadinya di Kebayoran Lama Jakarta pada tanggal 25 Februari 2011
12
Muhammad Martak (yang kemudian menjadi Ketua Umum PK, menggantikan Yus Usman Sumanegara, Pen.)”.9 Namun demikian, faktanya kedua orang tersebut turut terlibat dalam rapat-rapat yang membahas pendirian Partai HANURA.10 Bahkan, Yusuf Muhammad Martak tercatat dalam akta pendirian Partai HANURA tertanggal 21 Desember 2006, sebagai salah satu pendiri Partai HANURA. Samuel Koto juga menambahkan bahwa Yusuf Muhammad Martak itu turut membackup (mendukung) Partai HANURA.11
Senada dengan Djafar Badjeber, Samuel Koto (salah satu fungsionaris DPP dan Pendiri Partai HANURA) juga tidak menyalahkan adanya anggapan bahwa Ormas Perhimpunan Kebangsaan itu sebagai embrio Partai HANURA. Dengan catatan, Perhimpunan kebangsaan itu bukan satu-satunya unsur yang membentuk Partai HANURA. PK hanyalah salah satu unsur yang mendorong kelahiran Partai HANURA. Terdapat unsur lain di luar PK, seperti dirinya dan Fuad Bawazier, yang bergabung karena hubungan (kedekatan) pribadi dengan Wiranto.12 Juga terdapat tokoh lain dari kalangan purnawirawan militer yang turut mendirikan Partai HANURA karena hubungan pribadi dengan Wiranto seperti Suaidi Marasabessy dan Fahrul Razi. Menurut Fahrul Razi, memang di beberapa tempat (kepengurusan) PK ini menjadi embrio Partai HANURA, tapi itu tidak banyak. PK dan Partai HANURA itu dua hal yang berbeda. 13
Selain itu, terdapat fakta kesamaan nama antara Ormas di atas dengan partai yang kali pertama didaftarkan dengan salah satu pimpinannya adalah Yus Usman Sumanegara dan diperuntukkan sebagai kendaraan politik Wiranto, yaitu Partai Perhimpunan Kebangsaan. Nama partai tersebut kemudian diganti dengan nama Partai HANURA dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan perubahan nama Tgl. 7 Desember 2006 No. 64/Sek-DPP/P4/PK/XII-06 (www.partai.info, Direktori Partai Politik Indonesia, diakses pada tanggal 16 Februari 2012 jam 15.29 WIB). Perubahan nama itu dilakukan karena ternyata nama Partai Perhimpunan Kebangsaan sudah dipakai oleh orang lain, bahkan sudah terdaftar di Depatemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Solihin Syam, Partai Perhimpunan Kebangsaan yang terlebih dulu ada itu dipastikan bukan berisi orang-orang yang berhimpun di Ormas PK yang diketuai oleh Yus Usman Sumanegara.14
Fahrul Razi dan Suaidi Marasabessy—yang pernah tercatat sebagai salah satu anggota Dewan Pembina Ormas PK tetapi tidak merasa ikut mendirikannya—ketika dikonfirmasi
9 Wawancara dengan Solihin Syam, mantan Wakil Sekjen Ormas Perhimpunan Kebangsaan, pada 17 Februari 2012 di Menara Gracia lantai 10 Kuningan-Jakarta.
10 Ibid.
11 Wawancara dengan Samuel Koto di rumah pribadinya di Jatipadang-Pasar Minggu-Jakarta Selatan pada hari Minggu, 29 April 2012.
12 Ibid.
13 Wawancara dengan Fahrul Razi, 15 Mei 2012.
14 Wawancara dengan Solihin Syam, 17 Februari 2012.
13
mengenai pergantian nama Partai Perhimpunan Kebangsaan yang sudah terdaftar di Depkumham RI dengan nama Partai HANURA, mengaku tidak mengetahuinya. Akan tetapi, mereka dengan tegas mengatakan bahwa kalau ada nama Partai Perhimpunan Kebangsaan, maka dipastikan yang mendaftarkannya adalah Yus Usman Sumanegara yang bersikeras ingin menjadikan PK sebagai kendaraan politik Wiranto pada pemilu 2009. Suaidi Marasabessy menjelaskan bahwa memang dalam sebuah forum rapat persiapan pendirian partai, Yus Usman mengusulkan agar mengambil alih (menjadikan, pen.) ormas PK sebagai partai politik untuk dijadikan kendaraan politik Wiranto. Namun, Wiranto tidak menyetujuinya. Wiranto beralasan, biarkan PK berkembang sebagai Ormas yang sudah memiliki segmennya sendiri. Kita buat partai (baru).15 Adanya uraian peristiwa oleh Suaidi Marasabessy di atas, sesuai dengan kesaksian Solihin Syam.16
Dengan uraian data-data tersebut di atas, disimpulkan terdapat dua kemungkinan pandangan dan sikap Wiranto terhadap Ormas PK. Pertama, semenjak awal Wiranto tidak bermaksud mengkonversi Ormas PK menjadi sebuah partai politik. Ia agaknya ingin menjadikan Ormas PK sebagai wadah yang menghimpun beragam tokoh yang memiliki kesamaan visi dan kedekatan pribadi dengan Wiranto. Ormas PK difungsikan sebagai jaring kekuatan dan dukungan masyarakat terhadap figur Wiranto yang hendak maju kembali sebagai Capres pada Pilpres 2009. Selain itu, Ormas PK juga bermanfaat untuk membantu menyiapkan infrastuktur organisasi partai yang akan dibentuk, terutama di daerah-daerah. Kedua, Wiranto memang pada awalnya hendak menjadikan Ormas PK sebagai sebuah partai politik. Pembentukan Ormas PK merupakan tahap persiapan untuk membentuk partai politik dengan nama yang sama. Namun dalam perkembangannya, ia menilai bahwa menjadikan Ormas PK menjadi partai politik akan kontraproduktif dengan upaya memperluas cakupan dukungan kelompok masyarakat. Tokoh-tokoh sipil yang menjadi deklarator PK seperti Yus Usman Sumanegara dan Marwah Daud Ibrahim, diperkirakan saham politiknya terlalu besar sehingga akan menjadi dominan di partai tersebut dan dapat membuat barisan pendukung tradisional pendukung Wiranto dari kelompok purnawirawan TNI/POLRI merasa dinomorduakan. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi hal tersebut dan demi mempertahankan soliditas dukungan dari kelompok purnawiran TNI/POLRI dan tokoh-tokoh yang tidak ingin dan/atau tidak dapat berpartai (menjadi anggota partai) secara resmi, Wiranto memilih membentuk partai dengan nama lain (bukan PK) dan mempertahankan PK sebagai Ormas. Terkait dengan dua kemungkinan tersebut, penulis cenderung lebih memilih yang pertama.
15 Wawancara dengan Suaidi Marasabessy, 11 Juni 2012.
16 Wawancara dengan Solihin Syam via handphone pada tanggal 24 Februari 2012.
14
D. DEKLARASI PARTAI HANURA
Partai HANURA yang dikomandani Wiranto dideklarasikan pada hari kamis, 21 Desember 2006 di hotel Kartika Chandra, Jakarta. Acara tersebut dihadiri tokoh-tokoh penting. Di antaranya adalah mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Ryamizard Ryacudu, mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, serta tokoh senior Partai Golkar Suhardiman dan Oetojo Oesman. Juga hadir Ketua Umum PDK Ryass Rasyid, dan Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Ryamizard Ryacudu, Sahar L. Hasan, dan salah satu pendiri Partai Demokrat, RMH. Heroe Syswanto Ns. (Sys Ns). Ada juga pengurus aktif Golkar, seperti Plt Korbid Kerohanian DPP Partai Golkar Juniwati Masjchun Sofwan dan Wasekjen Partai Golkar Rully Chaerul Azwar.
Selain itu, deklarasi partai ini juga dihadiri sejumlah pengurus, yaitu mantan Sekjen Partai Golkar Letnan Jenderal TNI (Purn) Ary Mardjono, mantan Gubernur Jawa Tengah, Ismail, mantan menteri pemberdayaan perempuan DR Hj. Tutty Alawiyah AS, Yus Usman Sumanegara, mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, mantan Wakil Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) H. Fachrul Razi, mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi (Purn) Chaeruddin Ismail, Marsda TNI (Purn) Budhi Santoso, Letnan Jenderal (Purn) Suadi Marasabessy, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aspar Aswin, Laksda TNI (Purn) Handoko Prasetyo RS, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aqlani Maza, Mayor Jenderal (Purn) Djoko Besariman, Mayor Jenderal (Purn) Iskandar Ali, Samuel Koto, dan mantan menteri keuangan Fuad Bawazier, pendiri Partai Bintang Reformasi Djafar Badjeber, pengacara Elza Syarief, serta artis Anwar Fuady dan Gusti Randa yang bertugas sebagai pemandu acara sekaligus membacakan susunan kepengurusan perdana Partai HANURA.
Tokoh luar Partai HANURA, yang paling banyak menarik perhatian hadirin pada saat itu adalah Gus Dur, Akbar Tandjung, dan Try Sutrisno yang tampak kompak mengenakan baju batik. Kedatangan mereka pun dielu-elukan pendukung Partai HANURA. “Hidup Gus Dur, hidup Try, hidup Akbar,” teriak mereka saat tiga tokoh ini memasuki ruang Kirana Ballroom, Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Wiranto yang terbalut safari warna kuning kunyit ini tampak tersenyum menyambut kedatangan sang ‘tamu’. Gus Dur, Akbar dan Try pun duduk di kursi deretan paling depan. Wiranto duduk diapit Gus Dur dan Akbar. Ruangan pun tampak penuh sesak. Banyak peserta yang berada di luar ruangan. Warna kuning kunyit mendominasi acara deklarasi ini. Seluruh pengurus dan fungsionaris partai tampak mengenakan jas dan kaos warna senada.
Dalam acara tersebut, terdapat sesi pidato politik. Terutama, tentu dari Ketua Umum Partai HANURA, Wiranto. Lainnya, dalam bentuk sambutan, adalah Gus Dur, Akbar Tandjung, Tri
15
Sutrisno, dan Kwik Kian Gie. Wiranto, dalam pidatonya, menegaskan obsesinya untuk merekonstruksi model kepemimpinan yang tegas, lugas, dan berani ambil risiko. Selain itu, Wiranto juga mengatakan, bila dilihat secara kasat mata, maka kaum elite dengan rakyat telah terbentang jurang yang semakin dalam. Kaum elite, katanya, seakan tidak menyadari atau tidak mau tahu bahwa mandat rakyat yang diberikan, sebenarnya adalah kepercayaan yang luar biasa guna melakukan langkah dalam rangka mensejahterakan bangsa. “Mereka justru terjebak dalam orientasi sempit, mengejar kepentingan pragmatis, kepentingan sesaat, kepentingan yang lebih mengedepankan keuntungan diri, keluarga dan kelompoknya dan bukan untuk kepentingan bangsa,” kata Wiranto.
Misi kerakyatan yang dijanjikan pada masa kampanye, kata Wiranto, menjadi terpinggirkan, terlupakan dan bukan lagi prioritas yang perlu diperjuangkan. Pada akhirnya, terbentang jurang yang dalam antara rakyat dengan para elite. Di satu pihak, rakyat terus berteriak untuk mencari perhatian akan nasibnya, sementara pada pihak lain penguasa terus asyik bermain dengan jurus-jurus politiknya untuk meneguhkan dan mempertahankan kekuasaannya. Karena itu, menurut Wiranto, harus ada pemahaman dan rambu-rambu yang menjamin bahwa jabatan bukan didapat dari hasil rekayasa kotor, melalui transaksi dagang, tetapi jabatan harus benar-benar diperjuangkan melalui kontes integritas dan kompetensi yang sehat dan terbuka (Suara Karya Online, 22 Desember 2006).
Sementara itu Gus Dur, dalam pidato sambutannya mengapresiasi Wiranto sebagai figur yang tegas, memiliki semangat tinggi, dan mengutamakan kesetiaan warga bangsa. Sementara mantan Wapres Try Sutrisno mengingatkan Wiranto dan kadernya agar tidak merusak arti nama partai yang memakai kata hati nurani rakyat. “Kalau hati nurani sudah dikotori, perjuangan pasti gagal,” ingatnya. Pemilihan nama HANURA dinilai Try sebagai pilihan terakhir dari sebuah perjuangan. “Kalau dengan hati nurani gagal juga, saya nggak tahu mau pakai apa lagi kita berjuang,” tambahnya. Try Sutrisno memberikan dukungan terang-terangan kepada Wiranto. “Doa restu selalu padamu,” ungkapnya. Kwik menambahkan, “Saya tahu persis sifat Pak Wiranto sebagai pemimpin yang tegas, berani ambil risiko. Pemimpin seperti itu yang memberi harapan kepada Indonesia yang sudah menjadi porak-poranda.”
Dalam dan di tempat acara deklarasi Partai Hanura itu juga mengemuka komentar atau pernyataan beberapa tokoh kepada insan pers. Di antaranya adalah Suaidi Marasabessy yang menyatakan bahwa (kemungkinan besar) akan mencalonkan Wiranto sebagai presiden karena tidak ada tokoh lain yang pantas (Ibid.).
Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti yang hadir dalam acara deklarasi itu berpendapat, Wiranto memiliki peluang yang besar sebagai presiden karena rakyat
16
membutuhkan figur pemimpin yang dapat tampil lebih tegas. Selain itu, Partai HANURA harus dapat memberikan peluang kepada para calon-calon non-partai untuk tampil, khususnya kalangan generasi muda. “Kalau itu bisa terpenuhi oleh Wiranto, maka saya yakin partai ini bisa besar,” katanya. Ray Rangkuti menambahkan, sebagai partai politik baru, HANURA sudah memiliki banyak kelebihan yang tidak berbeda jauh dari parpol-parpol lama lainnya. Yaitu, Wiranto selaku pimpinan partai sudah lama dikenal ketokohannya karena telah memegang berbagai jabatan penting. Selain itu, Wiranto juga sudah memiliki banyak jaringan dan memiliki dukungan dana. Ini, katanya, dapat dilihat pada saat deklarasi PARTAI HANURA yang dihadiri oleh banyak tokoh penting dan berlangsung dalam acara yang meriah (Ibid.).
Di tempat yang sama pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, berpendapat, Partai HANURA bisa menjadi besar dengan tiga hal. Pertama, Wiranto harus berani tampil beda dengan memelihara isu nasionalistik. “Harus berani mengatakan bahwa pendidikan gratis atau pelayanan kesehatan gratis, dan isu nasionalistik lain.” Kedua, Hanura harus terbuka untuk mengakomodasi potensi politik anak muda. Yang terakhir berani membuka wacana adanya calon independen untuk pilpres. “Harus tampil beda,” tandasnya (http://gp-ansor.org/1631-22122006.html ; Jawa Pos, 22 Desember 2006).
17
LATAR BELAKANG
E. ANATOMI DAN TAHAPAN PROSES KELAHIRAN PARTAI HANURA
1. Anatomi
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat digambarkan anatomi proses kelahiran atau pendirian Partai HANURA sebagai berikut:
GAMBAR 1
ANATOMI PROSES PENDIRIAN PARTAI HANURA
2. Tahapan
Dari beragam informasi yang dapat dihimpun, dapat diketahui bahwa proses kelahiran atau pendirian Partai HANURA itu melalui beberapa tahapan atau fase, yaitu:
1) Kemunculan Gagasan.
Tahapan ini pada dasarnya merupakan hasil dari proses perenungan dan pertimbangan yang mendalam dari seorang aktor pendiri utama atas realitas politik yang terkait dengan dirinya dikaitkan dengan idealismenya tentang pembangunan bangsa dan negara. Dalam kasus Partai Hanura, yang menjadi aktor pendiri utama adalah Jenderal TNI (Purn.) Wiranto. Realitas politik penting yang tengah dihadapi Wiranto adalah kegagalannya
PENDIRI UTAMA
DIALOG
PARTAI
HANURA
PENDIRI YANG DIIKUTSERTAKAN
PURNAWIRAWAN TNI/POLRI
NON ORMAS PK
ORMAS PK
PILEG 2009
PILPRES 2009
KEGAGALAN DLM PILPRES & MUNAS VII GOLKAR 2004
HASRAT CAPRES 2009
Pengaruh Pencalonan
Pengaruh
Motif &
Pengaruh
*Penjajakan
*Pemberian Nama Partai
*Penyiapan Kelengkapan Partai
*Legalisasi & Deklarasi Partai
*Penyempurnaan Kelengkapan Partai
Peserta
Peserta
Peserta
*Pematangan Gagasaan
*Perluasan Pendiri
18
untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar lewat Munas VII Partai Golkar pada Desember tahun 2004 di Bali dan memastikan adanya tiket Capres 2009 dari Partai berlambang pohon beringin tersebut. Sebagaimana diketahui, Wiranto bermaksud mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, namun kandas karena terganjal syarat pencalonan. Kemudian, calon yang ia dukung dan akan menjamin Wiranto sebagai Capres 2009, Akbar Tandjung, dikalahkan oleh Jusuf Kalla sehingga tidak hanya lepasnya jaminan sebagai Capres 2009 dari Partai Golkar tetapi peluang untuk menjadi Capres 2009 dari Partai Beringin tersebut juga relatif tertutup. Pengalaman menyakitkan menjadi Capres 2004 dari Partai yang tidak ia kuasai tersebut juga turut menyumbang bagi hilangnya harapan kembali menjadi Capres dari partai yang pernah menjadi penopang utama orde baru itu. Sementara itu, sebagai seorang prajurit idealis yang ingin menjadi pengarah utama perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara ketika dihadapkan pada realitas sistem politik Indonesia yang menempatkan partai politik sebagai institusi rekrutmen politik utama, Wiranto perlu mencari alternatif lain selain Partai Golkar. Dan, mendirikan partai politik sendiri merupakan alternatif yang patut dipertimbangkan. Untuk itu, ia perlu satu isu yang dapat membungkus gagasan pendirian partai politik sebelum dibuka ke publik secara luas. Isu tersebut berguna sebagai media untuk membangun komunikasi yang dapat mempertemukan para tokoh yang memiliki kesamaan visi. Isu yang dipilih adalah isu kebangsaan. Menurut Djafar Badjeber (fungsionaris dan salah satu pendiri Partai HANURA), munculnya gagasan Wiranto untuk mendirikan partai terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2005 sebagai hasil kontemplasi beliau.17
Terkait dengan munculnya gagasan pendirian Partai HANURA, Suaidi Marasabessy, menceriterakan kronologi berikut. Pada sekitar akhir 2002 atau awal 2003, seusai mengikuti sebuah seminar di hotel Arya Duta Jakarta18, di depan pintu keluar ruang seminar, Wiranto mengatakan kepada Suaidi Marasabessy bahwa ia bermaksud maju dalam bursa Capres 2004 dan meminta kepada Suaidi Marasabessy untuk membantunya yang ia sanggupi saat itu juga. Lalu, Suaidi Marasabessy menyampaikan hal ini kepada Fahrul Razi dan langsung disanggupi olehnya. Kemudian dilakukan pertemuan di Rumah Wiranto di Bambu Apus, Jakarta Timur. Di rumah tersebut, Fahrul Razi dan Suaidi Marasabessy sepakat menegaskan akan membantu Wiranto dalam proses pencalonannya sebagai Capres 2004 dengan tulus (tanpa mengharapkan imbalan apa pun). Ketulusan itu mereka sampaikan agar Wiranto, bila kelak terpilih sebagai presiden bisa menjadi pemimpin idealis yang dibutuhkan Indonesia, tanpa terbebani keharusan balas budi pada siapapun.
17 Wawancara dengan Djafar Badjeber, 25 Februari 2011.
18 Terletak dekat Tugu Tani
19
Setelah itu, mereka bekerja dan berperan sebagai tim sukses Wiranto dalam menghadapi Pemilu 2004, berkantor di Menara Imperium, Jakarta. Dalam proses menghadapi Pilpres 2004 Wiranto mengikuti Konvensi Nasional Capres 2004 Partai Golkar, dan berhasil memenangkannya. Suaidi Marasabessy dan Fahrul Razi pun turut bekerja bagi kemenangan Wiranto dalam konvensi tersebut. Kemudian, Wiranto mengikuti Pilpres 2004 sebagai capres resmi dari Partai Golkar berpasangan dengan Solahuddin Wahid, adik kandung Gus Dur (mantan Presiden RI). Hasilnya, Wiranto tidak berhasil terpilih. Ketidak berhasilan tersebut karena Partai Golkar tidak total mendukung dan bekerja memenangkan Wiranto. Dukungan Partai Politik tidak maksimal.
Berangkat dari pengalaman itu, ketika Wiranto bermaksud maju kembali sebagai Capres 2009, Suaidi Marasabessy dan Fahrul Razi berpikir perlu dibuat kendaraan politiknya. Menurutnya tidak bisa memanfaatkan kendaraan politik yang sudah ada. Kalau tidak, maka kasus (ketidakberhasilan Wiranto dalam Pilpres 2004) tersebut akan terulang. Atas latarbelakang (dasar pemikiran, Pen.) itulah diusulkan pembentukan partai politik baru. Wiranto menyetujuinya. Kemudian dibentuklah kelompok kecil dan bertemu untuk mematangkan gagasan pembentukan partai politik baru di sebuah kantor kecil di Sungai Gerong, di Jl. Teluk Betung No. 42, Jakarta.
Demikianlah ceritera Suadi Marasabessy tentang awal kemunculan gagasan membentuk sebuah partai baru, yang kemudian diberi nama Partai HANURA. Intinya, gagasan membentuk Partai HANURA itu dilatari oleh keinginan Wiranto maju sebagai Capres 2004 dan Capres 2009 serta segala dinamika peristiwa yang mengiringinya, seperti Konvensi Nasional Capres Partai Golkar 2004 dan kegagalan Wiranto dalam Pilpres 2004. Fahrul Razi juga memberikan penjelasan yang senada dengan Suaidi Marasabessy mengenai latarbelakang dan dasar pemikiran pembentukan Partai HANURA. Fahrul Razi menggunakan istilah “bahasa faktual” untuk merujuk keinginan Wiranto maju sebagai Capres 2009 sebagai latarbelakang lahirnya gagasan mendirikan Partai HANURA. Istilah “bahasa faktual” juga digunakan Fahrul Razi untuk membedakannya dengan “bahasa ideal” yang merujuk pada dasar pemikiran pendirian Partai HANURA yang dipublikasikan secara resmi. Contoh “bahasa ideal” tersebut bisa dilihat pada 8 kesepakatan hasil pertemuan forum pendiri Partai HANURA tanggal 13-14 November 2006.19 Sementara Lili Romli, peneliti politik LIPI
19 Lihat buku saku APA ITU PARTAI HATI NURANI RAKYAT, (1. Sejarah Pendirian Partai) halaman 1-3.
20
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), menjelaskan bahwa pendirian Partai HANURA dilatarbelakangi oleh kegagalan Wiranto dalam Munas VII Partai Golkar tahun 2004 di Bali.20
2) Pendirian Ormas sebagai Penjajakan
Tahapan ini merupakan tahapan kalkulasi untuk menjajaki besarnya dukungan dan kesiapan organisasi bila mana Wiranto jadi membentuk dan mendeklarasikan partai politik baru. Pada tahapan ini Wiranto bersama tokoh-tokoh lain yang satu visi mendirikan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Perhimpunan Kebangsaan (PK) yang dideklarasikan pada 20 September 2005 di Jakarta Media Center (JMC) Jakarta. Dalam Ormas PK tersebut Wiranto duduk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, Marwah Daud Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Ketua PK sendiri dijabat oleh Yus Usman Sumanegara. Kesan bahwa Ormas PK sebagai penjajakan untuk mendirikan partai terlihat dengan jelas dari pernyataan Wiranto tatkala menjawab pertanyaan pers tentang kemungkinan pendirian partai politik olehnya, usai membuka acara Rapimnas I PK pada 31 Mei 2006 di hotel Kartika Chandra Jakarta. Wiranto menjawab: “Itu ada. Tapi, nanti. Itu kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Saat ini kita menguji dulu seberapa jauh kami mampu membangkitkan rasa kebangsaan” (Kompas Cyber Media, 31 Mei 2006). Pernyataan Wiranto tersebut menunjukkan bahwa wadah ormas PK dimaksudkan untuk menjajaki setidaknya dua hal. Pertama, kemampuan untuk menghimpun dukungan para tokoh lintas partai yang memiliki kesamaan visi, yaitu visi kebangsaan. Kedua, kemampuan menyediakan infrastruktur partai yang memadai. Kalau kedua hal tersebut dalam perkembangannya, dinilai dapat dapat dicapai oleh ormas PK, maka partai politik yang dirancangnya dapat segera didirikan.
3) Pematangan Gagasan, Pembentukan Forum Pendiri Terbatas dan Pemberian Nama Partai.
Tahapan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Wiranto dan sekelompok kecil (terbatas) untuk mematangkan gagasan pembentukan partai baru dan pemberian namanya. Menurut Suaidi Marasabessy, setelah Wiranto menyatakan mantap mendirikan partai baru pada sebuah pertemuan di Jl. Teluk Betung No. 42 Jakarta, dicarilah tokoh-tokoh pendukung untuk mematangkan gagasan pendirian partai tersebut. Maka, terkumpullah 7 atau 8 orang tokoh yang secara intens mengadakan pertemuan di kantor Wiranto di Menara BCA Jl. Sudirman, Jakarta.21 Mengenai tokoh yang terlibat dalam beberapa kali di kantor Wiranto
20 Hasil wawancara tim asisten peneliti laboratorium politik IISIP Jakarta (Nafsul Mutmainnah, Jum’at Doni, dan Hasyibullah Mulyawan) dengan Lili Romli, bertempat di ruang staf ahli politik lantai 3 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada tanggal 14 Maret 2011.
21 Mengenai nama-nama 7 atau 8 tokoh dimaksud, Suaidi Marasabessy hanya mengingat secara meyakinkan nama-nama Wiranto, Fahrul Razi, ia sendiri (Suaidi Marasabessy), Fuad Bawazier, dan Yus Usman Sumanegara. Ia juga menyebut nama Ari Mardjono (mantan Sekjen Golkar), tetapi dengan ragu. Fahrul Razi menyebut nama Subagyo HS., Fuad Bawazier, Ari Mardjono, Tuty Alawiyah, Djafar Badjeber, dan Samuel Koto, yang termasuk
21
tersebut, Samuel Koto menyebutkan jumlahnya berkembang dinamis, mulai dari 5, 7, 8, 9 , dan 13 orang tokoh.22
Pada suatu pertemuan untuk membahas nama partai, Wiranto mengajukan nama Partai Hati Nurani, dengan singkatan HANURA, untuk didiskusikan. Pada saat itu, Fahrul Razi dan Suaidi Marasabessy termasuk tokoh yang tidak setuju dengan nama yang diajukan Wiranto itu. Suaidi Marasabessy menilai nama “Hati Nurani” itu terlalu berat untuk bisa dipertanggungjawabkan dalam aktivitas politik Indonesia pada waktu itu. Beban moralnya terlalu berat. Menurutnya, apa tidak ada nama lain. Tokoh lainnya yang tidak langsung menyetujui adalah Yus Usman Sumanegara yang menginginkan nama Partai Perhimpunan Kebangsaan.
Karena tidak ada titik temu, forum memutuskan untuk menunda pengambilan nama pada pertemuan tersebut di atas. Diharapkan ada dialog di antara para tokoh di luar pertemuan tersebut, sampai diadakannya pertemuan kembali untuk mengambil nama yang tepat.
Kemudian, menurut Suaidi Marasabessy, Fahrul Razi mengambil inisiatif meminta bantuan kepada seorang anak muda Aceh yang dianggap ahli soal pemberian nama—terhadap apa saja—untuk memberikan nama yang tepat. Untuk maksud itu, dilakukan pertemuan dengan anak muda Aceh itu di Mall Cibubur Junction, Jakarta Timur. Ketika diminta memberikan nama yang tepat untuk partai yang akan dibentuk, dengan cepat anak muda Aceh itu menjawab bahwa nama yang tepat yaitu “Gerakan Indonesia Raya” (tanpa menyebut nama singkatannya). Di antara penjelasan alasannya adalah karena dalam sejarah pembentukan nama, terdapat banyak negara yang mau mengubah nama asalnya dengan nama “raya”. Misalnya Inggris diubah dengan nama Great Britain (Britania Raya). Selain itu, istilah “raya” itu sudah akrab di telinga bangsa Indonesia semenjak zaman kemerdekaan.
Pada pertemuan rapat berikutnya, usulan nama “Gerakan Indonesia Raya”—tanpa nama singkatannya—diajukan ke Wiranto tetapi ditolak. Wiranto bersikukuh menggunakan nama Hati Nurani (HANURA). Forum akhirnya menerima nama HANURA, dengan catatan kepanjangannya ditambah kata ‘rakyat’23 sehingga menjadi Hati Nurani Rakyat. Singkatannya
tokoh dimaksud. Sementara Samuel Koto dengan tegas menyebut 8 orang tokoh, yaitu: Wiranto, Fahrul Razi, Suaidi Marasabessy, Aspar Aswin (alm.), Djoko Besariman, Yus Usman Sumanegara, Fuad Bawazier, dan ia sendiri (Samuel Koto).
22 Wawancara dengan Samuel Koto, 29 April 2012.
23 Menurut Samuel Koto, dialah yang kali pertama mengusulkan tambahan kata ‘rakyat’ itu (wawancara, 29 April 2012). Suaidi Marasabessy mengatakan, dengan ragu (mengaku agak lupa), yang mengusulkan tambahan kata ‘rakyat’ itu dia sendiri atau Fuad Bawazier (wawancara, 11 Juni 2012). Fahrul Razi menjelaskan mayoritas peserta forum yang mengajukan tambahan kata ‘rakyat’ (wawancara, 15 Mei 2012). Sementara Solihin Syam
22
tetap HANURA. Menurut Suaidi Marasabessy, penambahan kata ‘rakyat’ itu penting untuk menegaskan bahwa hati nurani itu milik dan untuk rakyat. Bukan hati nuraninya pemimpin, misalnya. Jadi, kata ‘rakyat’ itu dimaksudkan untuk mengurangi subjektifitas kata ‘hati nurani’ agar bisa dikelola untuk kepentingan bangsa dan negara. Terhadap usulan dan penjelasan penambahan kata ‘rakyat’ itu, Wiranto secara spontan langsung menyetujuinya. Sementara itu, Fahrul Rozi menjelaskan bahwa pada awalnya Wiranto tidak langsung menyetujui usul penambahan kata ‘rakyat’ itu. Sebab, menurut Wiranto, partai yang menggunakan kata rakyat itu sudah banyak. Namun, karena mayoritas peserta forum mengusulkan penambahan nama itu, akhirnya Wiranto pun setuju.
Penjelasan Suaidi Marasabessy dan Fahrul Rozi atas peristiwa penambahan kata ‘rakyat’ tersebut di atas, tidak diposisikan sebagai hal yang bertentangan. Sebaliknya, dianggap komplementer satu sama lain. Atas dasar itu, penulis berkesimpulan bahwa Wiranto yang pada awalnya keberatan dengan usul penambahan kata itu, meski tidak mengubah singkatannya, akhirnya setuju setelah menerima penjelasan yang meyakinkan dari banyak peserta forum rapat yang dimaksudkan untuk menyepakati nama partai yang akan dibentuk.24
Selain itu, usulan dan penerimaan penambahan kata ‘rakyat’ untuk nama partai dapat dibaca pula sebagai bentuk kompromi antara Wiranto dengan peserta forum rapat yang lain yang tidak setuju terhadap nama “Partai Hati Nurani” yang diajukan Wiranto. Peserta forum yang yang tidak setuju dimaksud di antaranya yaitu Suaidi Marasabessy dan Fahrul Rozi yang mengajukan nama “Gerakan Indonesia Raya”, dan Yus Usman Sumanegara yang menginginkan nama “Partai Perhimpunan Kebangsaan”, sama dengan nama Ormas yang dipimpinnnya.
4) Perluasan Kelompok Pendiri
Tahapan ini merupakan tahapan di mana orang-orang yang tidak terlibat dalam pertemuan-pertemuan awal perumusan pendirian partai diikutsertakan menjadi pendiri dengan berbagai macam pertimbangan. Yang utama adalah pertimbangan bahwa tokoh yang diikutsertakan dapat berkontribusi dalam membesarkan partai. Selebihnya, pertimbangan untuk mencerminkan keanekaragaman latarbelakang pendiri partai sehingga berdampak citra positif bagi partai. Orang-orang yang diikutsertakan sebagai pendiri
memberi kesaksian bahwa yang mengusulkan tambahan kata ‘rakyat’ itu Fahrul Razi (wawancara, 17 Februari 2012).
24 Dalam forum rapat dimaksud, Solihin Syam menyebut nama-nama berikut yang menjadi peserta forum, yaitu: Wiranto, Fahrul Rozi, Suaidi Marasabessy, Yus Usman Sumanegara, Sopiansyah, Ketut Tastra Sukata, dan Samuel Koto.
23
tersebut dapat disebut sebagai ‘kelompok pendiri lapisan luar’, untuk membedakannya dengan kelompok pendiri yang terlibat secara intens dalam pertemuan-pertemuan awal untuk merumuskan pendirian Partai Hanura, yang dapat disebut sebagai ‘kelompok pendiri lapisan dalam’.
Jumlah kelompok pendiri lapisan luar, yang juga terdiri dari kalangan berlatarbelakang sipil dan militer, dipastikan jauh lebih banyak ketimbang jumlah kelompok pendiri lapisan dalam. Sebagai ilustrasi, lihat gambar 2 di bawah ini:
GAMBAR 2,
KOMPOSISI PENDIRI PARTAI HANURA
Secara keseluruhan, gabungan dari kelompok pendiri lapisan luar dan kelompok pendiri lapisan dalam, dengan Wiranto sebagai pendiri utama atau pendiri inti, merupakan pendiri resmi yang tercatat dalam akta notaris pendirian Partai Hanura berjumlah 131 orang. Rincian nama 131 pendiri resmi Partai Hanura tersebut adalah:
1. Jenderal TNI (Purn.) H. Wiranto, SH.
2. H. Yus Usman Sumanegara, SE, MBA
3. Dr. Fuad Bawazier, M.A.
4. Dr. Hj. Tutty Alawiyah, AS
5. Marsdya TNI (Purn.) Budhy Santoso, SE
6. Mayjend. TNI (Purn.) H. Aspar Aswin
7. Laksamana TNI (Purn.) Bernard Kent Sondakh
8. Jenderal TNI (Purn.) H. Fachrul Razi
9. Yusuf Muhammad Martak
10. Jenderal TNI (Purn.) Subagyo, HS
11. Sumardjo, SE.
12. Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Chaeruddin Ismail
13. Ir. Samuel Koto
14. Iing Solihin Noorgiana, S.E.
15. Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.
16. Drh. Ketut Tastra Sukata
Pendiri Inti
Pendiri Lapisan Dalam
Pendiri Lapisan Luar
24
17. Letjend. TNI (Purn.) Suaidi Marasabessy, S.IP.
18. Letjend. TNI (Purn.) Muhammad Ismail
19. Prof. Dr. H. Achmad Sutarmadi, MA.
20. Prof. Dr. Max Wullur, M.Sc.
21. Prof. Dr. Azzam Sam Yasin, MBA.
22. H. Djafar Badjeber ,M.Si.
23. H. Abdul Azis Masyhuri
24. H. BahauddinThonti
25. Hj. Uga Usman Wiranto
26. Letjend. TNI (Purn.) Ary Mardjono
27. Dra. Soemientarsih Muntoro, M.Si.
28. Elza Syarif, S.H.
29. H. Ismail Hassan, S.H.
30. Mayjend. TNI (Purn.) Soentoro
31. Nicolaus Daryanto
32. Mayjend. TNI (Purn.) Chalid Karim Leo, S.H.
33. Anwar Fuadi
34. Mayjend. TNI (Purn.) Aqlani Maza, M.A.
35. Ir. S. Indro Tjahyono
36. Laksda TNI (Purn.) Handoko Prasetyo RS
37. Sri Rachma Chandrawati, S.H.
38. Laksda TNI (Purn.) Abu Hartono
39. Beni Prananto
40. Letjend. TNI (Purn.) Sangiang Makmur Siregar
41. Drs. H. A. Fauzi Achmad, M.BA.
42. Letjend. TNI (Purn. )Djoko Besariman
43. Hikayat Atika Karwa
44. Laksda TNI (Purn.) Maryono Mardanus
45. Brigjen. Marinir (Purn.) Hasnul Ruslan
46. Dr. Abdullah Sulaeman, S.H.,M.H.
47. Dr. Ir. Gede Ngurah Wididana
48. Laksma TNI (Purn.) HM. Afwan Madani Makky
49. dr. Ir. Syahnidar Helviani
50. Brigjen. TNI (Purn.) Zainal Arifin
51. Drs. H. A. Dj. Nihin
52. Fauzi Rangkuti
53. Drs. H. Gufranudin, S.H.
54. H. Fuad Syauqi
55. Drs. H. Muhammad Ali Kastella, M.MT.
56. A. Ferdinand Jaya Putra
57. Suhardi Edysam
58. Syahrani Ambo Oga
59. Wikrama Iryans Abidin, S.H.
60. Drs. H. Muhammad Zumadilla Narukaya
61. H. Sofyan Suganda Ali
62. Karjan Soependy, S.H.
63. Aeh Chaerul Saleh, S.E.
64. Ahmad Sukma Gondewa Purnama Warman
65. Drs. Olozotuho Harita, M.Sc.
66. Anny Pudji Astuti S.
67. Vivian F. Tirayoh, S.E.
25
68. Ir. Sutomo
69. Ir. Ketut Gede Yudantara
70. Hengki Komawal, S.Sos.
71. Hudli Abdullah, S.E.
72. Drs. H. Edi Kusnadi
73. Rr. Daisy Hartikti
74. Diahwati
75. Marsda (Purn.) Gandhy Nata Supadma
76. H. M. Suhaedi K. Samallo, S.E.
77. Ir. Raswari, M.M.
78. Halim Shahab, S.H., M.BA.
79. Hasanuddin Nasution, S.H.
80. Ujang Fahrul Waton, S.E.
81. Djoko Purwono
82. Tien Aspasia, S.Pd.,M.Pd.
83. Mayjend. TNI (Purn.) H. Sudiyono PS.
84. Yayah Yarotul Salamah, S.H.,M.H.
85. Adang Junaedi Said
86. Drs. S. Buddhy Hartono
87. Deddy Supriyadi
88. Ir. Suryanto. M.BA.
89. Drs. Mulyadi
90. Ernesto M. Barcelona
91. H. Fr. Ghanty Sjahabuddin, SH.
92. M. Gumarang
93. Maiza Amin, S.Sos.
94. H. A. Rahman HBR
95. Drs. H. Suparman, M.M.
96. Ir. Samudera Gina Antara
97. Drs. I Ketut Sudana Rimawan
98. Herman Dugopia, S.E.
99. Solihin Syam, S.E.
100. Nana Sutarna Hardjadinata
101. Agung Hari Gumelar, S.E.
102. Treeswati (Lanny) Susatya
103. Henry G. Tirayoh, S.E.
104. Sudarsono
105. Drs. Priyandi Arief
106. Dr. Asmaredy, S.H. M.BA.
107. Doddy Radjasa, S.H.
108. Andjar Rachman, S.E.
109. Ir. Mukroni Syamhudi
110. H. Subagio LW
111. Ir. Wimar Mawan
112. Ir. Rachmad
113. Abdussalam
114. Heru Suartono BS.
115. Dewa Kurniawan
116. Siti Hasanah
117. Hendra Gunawan
118. Drs. H. Harris Harahap
26
119. Ali Azar Umar, S.E.,AK
120. Slamet Rujito
121. Husni Effendi Hasibuan
122. Mayjend. TNI (Purn.) Wahiddin Yusuf
123. Lukman Djafrie
124. Harsoko Sudiro
125. H. Harry Ibrahim, S.H.
126. Hasanuddin BH. Ramli
127. Ibnu Hafiz
128. Gamal BH Ismail
129. Dra. Diana Nurmin
130. Yungky Gustiranda
131. Prajito.
Kalau kita perhatikan dari 131 nama pendiri resmi tersebut, komposisi latarbelakang militer (baca: TNI dan POLRI, atau ABRI di era Orba) dengan kalangan sipil, dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah ini:
Tabel 3,
Komposisi Pendiri Partai Hanura
5) Penyiapan Kelengkapan Partai
Dalam tahapan ini terdapat kegiatan berupa penetapan pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, dan pembentukan Struktur Organisasi dan Kepengurusan Partai. Pada tahapan ini, kelompok pendiri lapisan dalam dan elemen Ormas PK berperan cukup signifikan.
Signifikansi peran Ormas PK, misalnya dapat dilihat dari AD dan ART Partai awal yang merupakan penyesuaian dan modifikasi dari AD dan ART Ormas PK. Beberapa kepengurusan Partai HANURA di beberapa daerah, awalnya juga merupakan kepengurusan Ormas PK. 25 Penjelasan Fahrul Razi juga menunjukkan adanya fenomena tersebut, meskipun—menurutnya—jumlahnya tidak banyak.26 Selain itu, terdapat fakta adanya surat (No. 64/Sek-DPP/P4/PK/XII-06) perihal permohonan (pemberitahuan, pen.) kepada Depkumham RI untuk mengubah nama dan alamat kantor partai, tertanggal 7 Desember 2006 (http://www.partai.info/direktoripartaipolitikindonesia). Dalam surat itu disebutkan bahwa nama partai yang semula bernama Partai Perhimpunan Kebangsaan diganti menjadi Partai
25 Pada waktu itu, menurut Solihin Syam, Ormas PK telah memiliki sekitar 62 Kepengurusan di Daerah (wawancara, 17 Februari 2012).
26 Wawancara dengan Fahrul Razi, 15 Mei 2012. LATARBELAKANG JUMLAH PERSENTASE (%)
Militer
24
18
Sipil
107
82 TOTAL 131 100
27
Hati Nurani Rakyat (HANURA). Dan, alamat kantor partai yang semula di Jl. Proklamasi No. 69 Menteng, Jakarta Pusat, dipindah ke Jl. P. Diponegoro No. 1 Kel. Menteng , Kec. Menteng, Jakarta Pusat. Setelah sebelumnya berkantor di Jl. Imam Bonjol No. 4, Menteng, Jakarta Pusat, sekarang Partai HANURA berkantor di Jl. Tanjungkarang No. 7 Jakarta.
6) Legalisasi dan Deklarasi Partai
Legalisasi merupakan tahapan berisi serangkaian kegiatan untuk mendapatkan badan hukum sebagai partai politik yang dapat menjadi peserta pemilu. Hal pertama yang dilakukan adalah mencatatkan perkumpulan politik ini ke dalam akta notaris. Perkumpulan politik pimpinan Wiranto ini dua kali tercatat dalam akta notaris. Pertama, tercatat dalam akta notaris dengan nama Partai Perhimpunan Kebangsaan. Kedua, kemudian terjadi perubahan nama menjadi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan akta notaris tanggal 21 Desember 2006 No. 8, dengan nama Notaris dan PPAT Zulkifli Harahap, S.H. yang beralamat kantor di Jl. RS Fatmawati No. 15 L, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal kedua, yaitu mendaftarkan partai ke Depkumham sebagai badan hukum, dan ke KPU sebagai peserta pemilu. Pendaftaran partai dengan nama Partai HANURA ke Depkumham dilakukan pasca acara deklarasi pada tanggal 21 Desember 2006. Pendaftaran tersebut dilakukan secara demonstratif dengan mendatangi beramai-ramai Kantor Depkumham RI.
Adapun deklarasi yang dimaksud adalah tahapan berupa acara seremonial resmi untuk memperkenalkan partai ke publik secara terbuka untuk kali pertama. Acara dimaksud dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2006, bertempat di hotel Kartika Chandra Jakarta.
7) Penyempurnaan Kelengkapan Partai
Selain unsur Ormas PK, sekelompok orang yang kemudian disebut “Tim 9 Pusat” untuk pusat, “Tim 9 Provinsi” untuk tingkat provinsi, “Tim 7” untuk tingkat kabupaten/kota, dan “Tim 5” untuk tingkat kecamatan, juga berperan signifikan dalam menyiapkan kelengkapan organisasi partai. Bahkan, Tim 9—yang menetapkan dan mengesahkan AD dan ART Partai HANURA tanggal 17 Agustus 2007—terus memainkan peran penting sampai digelarnya Munas I Partai HANURA di Surabaya.27 Tim-tim tersebut di atas, bertindak pula sebagai formatur pembentukan kepengurusan Partai HANURA di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan. Tim-tim tersebut juga berperan besar atas keberhasilan Partai Hanura lolos verifikasi—baik administratif maupun faktual—sehingga dapat mengikuti Pemilu 2009 lalu.
Tim 9 Pusat, anggotanya terdiri dari 9 orang yaitu:
27 Wawancara dengan Samuel Koto, 29 April 2012.
28
(1) Wiranto;
(2) Fahrul Razi;
(3) Suaidi Marasabessy;
(4) Fuad Bawazier;
(5) Samuel Koto;
(6) Elza Syarif;
(7) Djafar Badjeber;
(8) Ary Mardjono;
(9) Yus Usman Sumanegara.
Menurut Samuel Koto, peran Tim 9 Pusat tersebut berakhir setelah ditetapkannya AD dan ART baru dan terbentuknya kepengurusan baru hasil Munas I Partai HANURA di Surabaya.
F. KESIMPULAN
Dari seluruh uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:
1. Latarbelakang faktual pendirian Partai HANURA adalah Pilpres 2004, Kekalahan Wiranto dalam Pilpres 2004, kegagalan Wiranto menguasai Partai Golkar lewat Munas VII Partai Golkar, dan Pilpres 2009. Hasrat Wiranto untuk menjadi Capres 2009 merupakan faktor utama penyebab lahirnya Partai HANURA.
2. Terdapat dua kategori besar pendiri Partai HANURA, yaitu: Pertama, pendiri utama atau pendiri inti. Pendiri Partai HANURA kategori ini adalah Wiranto. Wiranto pulalah yang mengusulkan nama Partai HANURA (meski pada awalnya berkepanjangan “Partai Hati Nurani” saja, tanpa kata “rakyat”). Dengan demikian, Wiranto merupakan pemilik saham politik terbesar Partai HANURA. Kategori kedua, pendiri yang diikutsertakan, yaitu semua orang yang tercatat dalam akta notaris sebagai pendiri selain Wiranto (pendiri utama atau pendiri inti). Dengan demikian, jumlahnya 130 dari 131 orang pendiri. Pendiri yang diikutsertakan ini dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yakni:
1) Pendiri Lapisan Dalam, adalah setiap orang yang terlibat secara intens dalam pertemuan-pertemuan awal dengan pendiri utama, Wiranto, untuk merumuskan pendirian partai, yang kemudian diberi nama Partai HANURA. Selain itu, setiap orang yang tercatat sebagai pendiri dan berperan sebagai formatur—bersama pendiri utama—kepengurusan awal Partai HANURA juga dapat dimasukkan ke
29
dalam kategori Pendiri Lapisan Dalam. Atas dasar itu, maka nama-nama berikut dapat dimasukkan ke dalam kelompok Pendiri Lapisan Dalam, yaitu:28
(1) Jenderal TNI (purn.) Fahrul Razi, mantan Wakil Panglima TNI di era Presiden Abdurrahman Wahid.
(2) Letjend. TNI (purn.) Suaidi Marasabessy, mantan Kasum TNI di era Presiden Abdurrahman Wahid.
(3) Yus Usman Sumanegara, mantan Ketua Umum Ormas Perhimpunan Kebangsaan.
(4) Fuad Bawazier, mantan fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional.
(5) Samuel Koto, mantan fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional.
(6) Djafar Badjeber, mantan pendiri dan fungsionaris Partai Bintang Reformasi.
(7) Elza Syarif, seorang pengacara terkenal yang pernah menjadi kuasa hukum Tomy Soeharto.
(8) Letjend. (purn.) TNI Ary Mardjono, mantan Sekretaris Jenderal Golkar.
(9) Jenderal TNI (purn.) Subagyo HS, mantan Kepala Staf TNI AD (KASAD), di era Presiden Soeharto.
(10) Mayjend. TNI (purn.) Aspar Aswin, mantan Gubernur Kalimantan Barat.
(11) Letjend. TNI (Purn. )Djoko Besariman
(12) Ketut Tastra Sukata, mantan Pengurus Ormas Perhimpunan kebangsaan.
(13) Hj. Tutty Alawiyah, AS., pengasuh pondok pesantren Asyafi’iyah Jatiwaringin-Bekasi.
2) Pendiri Lapisan Luar, adalah pendiri yang diikutsertakan, yang tidak termasuk ke dalam kelompok Pendiri Lapisan Dalam. Jumlah anggota kelompok pendiri ini jauh lebih banyak ketimbang kelompok Pendiri Lapisan Dalam.
3. Pendiri Partai HANURA juga dapat dikelompokkan ke dalam kalangan sipil (82 %) dan kalangan purnawirawan TNI/POLRI (18 %). Proses membangun dukungan dalam pendirian Partai HANURA juga dilakukan Wiranto melalui dua jalur kelompok tersebut.
4. Ormas PK dan Partai HANURA merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan historis. Ormas PK merupakan salah satu unsur, dari tiga unsur, yang berperan cukup signifikan dalam proses pembentukan Partai HANURA. Dua unsur lainnya yaitu unsur purnawirawan TNI/POLRI dan unsur kalangan sipil non Ormas PK.
28 Nomor (1) sampai (8), bersama Wiranto, merupakan Formatur Kepengurusan awal Partai HANURA beranggotakan 9 orang yang biasa juga disebut sebagai ‘Tim 9 Pusat’, yang memiliki kewenangan untuk membentuk kepengurusan Partai HANURA di tingkat Pusat, juga menetapkan dan mengesahkan AD dan ART Partai HANURA sebelum Munas I Partai HANURA di Surabaya
30
5. Proses Kelahiran Partai HANURA sampai menjadi partai politik yang siap mengikuti pemilu (2009) terjadi melalui 7 tahapan, yaitu:
1) Kemunculan Gagasan;
2) Pendirian Ormas sebagai Penjajakan;
3) Pematangan Gagasan, Pembentukan Forum Pendiri Terbatas dan Pemberian Nama Partai;
4) Perluasan Kelompok Pendiri
5) Penyiapan Kelengkapan Partai
6) Legalisasi dan Deklarasi Partai; dan
7) Penyempurnaan Kelengkapan Partai
31
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ismanto, Ign. (et al.). 2005. Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik. Jakarta: Kedeputian Dinamika Masyarakat Menristek RI dan Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS.
Tandjung, Akbar. 2007. The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Krisis Turbulensi Politik Era Transisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Dokumen
Akta Notaris (Salinan) Pendirian Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Nomor 08, Tanggal 21 Desember 2006.
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai HANURA, ditetapkan dan disahkan pada tanggal 17 Agustus 2007.
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai HANURA, ditetapkan dan disahkan pada tanggal 7 Februari 2010.
Buku Saku APA ITU PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA), tanpa tanggal dan tahun terbit.
Naskah Pidato Politik Deklarasi Partai HANURA Oleh Wiranto, 21 Desember 2006.
Website
http:// www.partai.info, Direktori Partai Politik Indonesia.
http://www.hanura.com
http://gp-ansor.org/1631-22122006.html
Surat Kabar dan Media Online
Bali Post Online, Golkar Hidupkan Mesin Politik, 23 Agustus 2004.
Detiknews, 15 Desember 2004.
Jawa Pos, 22 Desember 2006.
Kompas Cyber Media, 31 Mei 2006. Diakses pada 12 Februari 2012 pukul 19.00 WIB
Kompas, 15 Februari 2004.
_______, 22 April 2004.
_______, 23 Agustus 2003.
Liputan6.com, 17 Desember 2004.
Republika, 12 Juli 2004.
Suara Karya, 21 September 2005.
Suara Karya Online, 22 Desember 2006 .
Suara Pembaruan, 27 Juli 2004
TEMPO INTERAKTIF, 13 Desember 2004
___________________, 18 Desember 2004.
___________________, 20 September 2005.
Wawancara
Wawancara tim asisten peneliti Laboratorium Ilmu Politik IISIP Jakarta (Hasyibullah Mulyawan, Jum’at Doni, dan Nafsul Mutmainnah) dengan Djafar Badjeber, 25 Februari 2011, di Kebayoran Lama Jakarta.
Wawancara tim asisten peneliti Laboratorium Ilmu Politik IISIP Jakarta (Nafsul Mutmainnah, Jum’at Doni, dan Hasyibullah Mulyawan) dengan Lili Romli, 14
32
Maret 2011, di ruang staf ahli politik lantai 3 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Jakarta.
Wawancara tim asisten peneliti Laboratorium Ilmu Politik IISIP Jakarta (Chintya Devi, Nafsul Mutmainnah, Hasyibullah Mulyawan, dan Jum’at Doni) dengan Priyo Budi Santoso, 24 Maret 2011, di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI di Gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta.
Wawancara dengan Yuddy Chrisnandi, 27 April 2011, di Sukabumi Jawa Barat.
Wawancara dengan Solihin Syam, 17 Februari 2012, di Menara Gracia lantai 10 Kuningan Jakarta
Wawancara dengan Solihin Syam, 24 Februari 2012, via handphone.
Wawancara dengan Slamet Rujito, 19 April 2012, via handphone.
Wawancara dengan Samuel Koto, 29 April 2012, di rumah pribadinya di Jatipadang-Pasar Minggu-Jakarta Selatan.
Wawancara dengan Jenderal TNI (purn.) Fahrul Razi, 15 Mei 2012 di Wisma Bakrie 2 lantai 17 Jakarta.
Wawancara dengan Letjend. (purn.) Suaidi Marasabessy, 11 Juni 2012 di Wisma Bakrie 2 lantai 16, Jakarta.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Bukti Nyata Power Sosial Media; Jonan, Ahok, …

Prayitno Ramelan | | 23 November 2014 | 10:59

Supermaterial yang Akan Mengubah Wajah Dunia …

Rahmad Agus Koto | | 23 November 2014 | 11:02

Akrobat Partai Politik Soal Kenaikan BBM …

Elde | | 22 November 2014 | 21:45

Awal Musim Dingin di Gunung Manin, Daejeon, …

Ony Jamhari | | 23 November 2014 | 11:49

Nangkring dan Blog Reportase Kispray: …

Kompasiana | | 12 November 2014 | 11:39


TRENDING ARTICLES

Selamat ke Pak Tjip, Elde dan Pakde Kartono …

Pakde Kartono | 7 jam lalu

Kesan-kesan Saya Ikuti Kompasianival 2014, …

Djarwopapua | 15 jam lalu

Catatan Kompasianival 2014: Aksi Untuk …

Achmad Suwefi | 17 jam lalu

Duuuuuh, Jawaban Menteri ini… …

Azis Nizar | 21 November 2014 22:51

Zulkifli Syukur, Siapanya Riedl? …

Fajar Nuryanto | 21 November 2014 22:00


HIGHLIGHT

Bagaimana Menjadi Penulis Opini, Kuliah …

Hendi Setiawan | 9 jam lalu

Di bawah Alunan Malam …

Arrizqi Titis Anugr... | 9 jam lalu

Cenderamata Kompasianival 2014 …

Mabate Wae | 9 jam lalu

Awal Musim Dingin di Gunung Manin, Daejeon, …

Ony Jamhari | 9 jam lalu

Benarkah Reformasi Birokrasi Harus Dipaksa? …

Efendy Naibaho | 10 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: