Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Renaldy Akbar

Mahasiswa FISIP, Jurusan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. renaldyakbar.wordpress.com twitter:@rereyakbar

Praktik Demokrasi di Indonesia

OPINI | 10 February 2013 | 05:40 Dibaca: 2212   Komentar: 0   0

Pemahaman tentang politik nampaknya telah jauh pada teori politik itu sendiri. Jika politik berkata bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat, yang terjadi adalah kekuasaan rakyat hanya sebatas pemilihan umum saja. Ketika si calon sudah terpilih, maka penguasaan akan kembali ke tangan penguasa yakni calon yang terpilih tersebut. Demokrasi rakyat di Indonesia seolah-olah dijalankan hanya sebatas pilih memilih pemimpin saja, padahal demokrasi adalah kemerdekaan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia tampak identik dengan hak asasi manusia yang menjadi alasan adanya praktik demokrasi di Indonesia. Hak asasi manusia dijunjung tinggi dengan sikap anti otoritas. Nampaknya demokrasi Indonesia berlangsung akibat pemberontakan dengan segala bentuk otoriterisme yang dijalankan pasca kemerdekaan atau mungkin sebelum kemerdekaan yang jauh lebih non-demokrasi. Atas dasar inilah, kemudian demokrasi dianggap penting diterapkan demi tercapainya kebebasan dalam pengawasan kinerja pejabat negeri dan juga sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi setiap rakyat.

Jika pada masa kemerdekaan, Indonesia seolah-olah merayakan demokrasi yang menjadi tuntutan orang banyak. Akan tetapi, pada kenyataanya demokrasi itu pun dikuasai oleh antek-antek politik. Sebut saja demokrasi terpimpin pada masa Soekarno yang gagal dijalanakan. Jadi tidak serta merta rakyat menjadi bebas berdemokrasi. Ada yang mengawasi dan mencegah jika demokrasi itu sudah tidak menguntungkan seseorang atau kelompok tertentu. Lalu, namanya saja negara demokrasi, tetapi rakyat tidak kemudian mendapatkan arti ke-demokrasi-an bagi dirinya.

Setelah era reformasi, keadaan demokrasi Indonesia tidak berarah kepada kepastian. Cita-cita demokrasi nampaknya masih keliru diterapkan di Negeri Indonesia. Demokrasi semakin buram dan tak terarah sesuai dengan definisi demokrasi. Negara memang meluas-luaskan ruang publik untuk menyuarakan aspirasinya. Akan tetapi, pemahaman rakyat tentang demokrasi hanya dipahami bagi segelintir orang. Akibat inilah, demokrasi diambil alih oleh elit politik sebagai permainan untuk membodoh-bodohi rakyat yang tidak mengerti hak nya untuk berdemokrasi.

Banyak rakyat tak mengerti permainan dibalik politik. Hal ini memang wajar terjadi jika penerapan negara demokrasi tidak dibarengi dengan penciptaan masyarakat politik. Artinya, banyak rakyat yang hanya mengangguk-angguk saja jika memahami  permasalahan yang terjadi karena rendahnya pemahaman rakyat tentang perpolitikan.

Memang tidak diharuskan setiap rakyat memiliki pemahaman tinggi tentang politik dan demokrasi. Sejatinya negara yang maju bukan hanya andil pemerintah belaka, tapi rakyat pula yang menjadi faktor penting bagi kemajuan negara. Maka dari itu dianggap perlu bagi terbentuknya masyarakat yang menegerti politik dan demokrasi agar tidak terus-terusan diperbudak oleh elit politik.

Kita bisa melihat bahwa dewasa ini media dengan segala pemberitaanya menguasai opini-opini publik. Media memberitakan segala kisruh yang terjadi di pemerintahan. Karena itu, masyarakat membentuk opini-opini sendiri tanpa tahu arti dibalik itu. Hal yang menakutkan kemudian muncul pada masyarakat yang tidak paham tentang politik. Mereka selalu setuju jika kiranya ada pemberitaan yang pro akan rakyat, tapi tidak tahu bahwa mereka sedang dipermainkan.

Melihat kepercayaan masyarakat terhadap media lebih tinggi daripada kepercayaanya kepada pemerintah, Hal Ini justru dijadikan sebagai strategi besar untuk membuat opini-opini publik. Demokrasi yang dijalankan media tidak serta merta membuat rakyat menjadi konsumen bisu. Yang diharapkan dari demokrasi di media adalah sebuah transparasi publik tentang kondisi Indonesia secara lugas dan tidak memihak kelompok tertentu sehingga masyarakat secara sadar mengetahui apa yang sebenar-benarnya terjadi.

Namun apakah demokrasi Ini sudah pada jalur yang benar atau hanya ditujukan pada kelompok tertentu?

Hal demikian bisa saja terjadi jika faktanya media berita dimiliki oleh sesorang yang merangkap sebagai politikus. Mereka-merekalah yang diuntungkan dalam penarapan demokrasi ini. Mereka bisa membentuk ketegangan politik dengan menjatuhkan lawan politik dengan opini publik. Tujuanya adalah membuat kepercayaan rakyat untuk sebuah kekuasaan.
Keadaan tegang karena mencari kesalahan lawan politik adalah suatu bentuk strategi untuk bisa berkuasa pada pemeritahan. Dengan menjatuhkan lawan politik maka akan secara otomatis rakyat akan pindah haluan kepada yang lain. Rakyat bak permainan yang diatur dengan kebohongan-kebohongan bejatnya politik.

Apakah rakyat kecil menjadi diuntungkan dengan praktek demokrasi yang sedang dijalankan?
Rakyat hanya dijadikan sebagai syarat demokrasi. Yakni sebagai kambing hitam dari adanya ketegangan politik. Mereka menggunakan atas nama rakyat padahal demi kemenangan partai.Itulah guna rakyat dalam demokrasi yang sedang dijalankan.

Jika Indonesia ingin menjalankan demokrasi, maka sudah sepatutnya demokrasi tidak dijadikan objek kepentingan politik dan ekonomi semata. Demokrasi harus berjalan sebagaimana mestinya.

Namun, demokrasi yang bertujuan mulia itu menjadi ternodai dengan adanya kepentingan-kepentingan khusus yang dilakukan para elit politik di Indonesia. Demokrasi menimbulkan sebuah birokrasi yang sedemikian rumit dan mengakibatkan keterlambatan pengambilan kebijakan-kebijakan. Lebih dari itu, birokrasi dijadikan jalur untuk mengadakan praktek-praktek korupsi bagi orang-orang didalam birokrasi tersebut.

Sudah semestinya pemerintah bertindak tegas terhadap transparasi Informasi baik dalam pemerintahan juga dalam media. Karena media yang digunakan sebagai sebuah kepentingan akan mengadu domba antara rakyat dan pemerintah. Jika sudah seperti Ini maka media akan serasa berpihak pada rakyat padahal hanya sebagai kedok dari kepentingan.

Maka dari itu perlu adanya undang-undang yang tegas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan praktek demokrasi agar tidak ada penyalahgunaan jalur-jalur birokrasi yang menjadi ruang korupsi. Masyarakat juga harus ikut serta dalam rangka pengawasan-pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Jangan sampai demokrasi diterapkan dengan salah pengertian dan penyalahgunaan bagi pemerintahan dan juga rakyat.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Sultan Brunei Sambut Idul Fitri Adakan Open …

Tjiptadinata Effend... | | 30 July 2014 | 07:16

Simpang-Siur Makna “Politikus” …

Nararya | | 30 July 2014 | 00:56

Di Timor-NTT, Perlu Tiga Hingga Empat Malam …

Blasius Mengkaka | | 30 July 2014 | 07:18

Jalan-jalan di Belakangpadang …

Cucum Suminar | | 30 July 2014 | 12:46

Punya Pengalaman Kredit Mobil? Bagikan di …

Kompasiana | | 12 June 2014 | 14:56


TRENDING ARTICLES

Materi Debat Prabowo yang Patut Diperhatikan …

Bonne Kaloban | 9 jam lalu

Cabut Kewarganegaraan Aktivis ISIS! …

Sutomo Paguci | 12 jam lalu

Presiden 007 Jokowi Bond dan Menlu Prabowo …

Mercy | 12 jam lalu

Dua Kelompok Besar Pendukung Walikota Risma! …

Jimmy Haryanto | 12 jam lalu

Pemerintahan Ancer-ancer Jokowi-JK Bikin …

Hamid H. Supratman | 13 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: