Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Teguh Wiyono

Memungut, Menganyam Serpihan

Konflik dan Kematangan Kepemimpinan HMI

OPINI | 07 February 2013 | 19:24 Dibaca: 630   Komentar: 0   0

13602397931633352478

Menilik lahirnya HMI, 5 Februari 1947, dilatari dua alasan mendasar. Yakni mempertahankan NKRI dan mempertinggikan derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Agama Islam. Pertama, dapat dimaknai sebagai jawaban atas praktik kolonialisme dari luar, Belanda, yang masih jadi ancaman, dan juga rongrongan pemberontakan dari dalam, PKI, serta visi kemerdekaan negara-bangsa Indonesia, yakni mempertinggikan derajat rakyat. Kedua, sebagai jawaban atas persoalan dasar umat Islam Indonesia, jumud dan taqlid. Penyebab tertinggal jauhnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi umat. Kelahiran HMI sarat dengan konflik, khususnya eksternal. Secara filosofis bisa tafsiri, HMI lahir sebagai jawaban atas konflik yang ada pada zamannya.

Menakar Pentingnya Konflik

Dalam KBBI on line, konflik secara umum diterjemahkan sebagai percekcokan; perselisihan; dan pertentangan. Adapun konflik batin disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga memengaruhi tingkah laku. Secara sosiologis, konflik berarti pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Secara organisasional –seingat penulis saat kuliah, konflik dilihat dari sifatnya ada dua, fungsional dan disfungsional. Fungsional jika ia bermuara pada produktivitas organisasi. Disfungsional jika ia mengakibatkan sebaliknya.

Dalam HMI, konflik organisasional hal lumrah. Percekcokan, perselisihan, pertentangan dalam berebut terakomodirnya gagasan dan pemikiran, maupun kepentingan dan jabatan. Justru karenya HMI jadi dinamis. Potensi kader diperas dan ditempa. HMI menjadi kawah candra dimuka bagi kadernya. Namun tak boleh dilupa, selain menyediakan ruang lebar untuk konflik, HMI juga melekatkan pada kadernya seperangkat aturan main, konstitusi. Di dalamnya ada yang berfungsi sebagai garis demarkasi, mana yang boleh dan tidak boleh. Fungsi misi, panduan ke mana HMI berjalan dan bagaimana cara menjalankan. Maupun fungsi solusi, bagaimana ketika menghadapi sebuah persoalan dan perbedaan pandangan. Pendek kata, semua sama kedudukannya di hadapan konstitusi, harus tunduk dan patuh. Konskuensi logis berorganisasi.

Suksesnya beberapa kader (alumni) HMI yang menjadi pemimpin saat ini, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, dalam bidang politik, birokrasi, ekonomi, agama atau yang lain, sedikit banyak dipengaruhi prosesnya pada saat di HMI. Atau mungkin malah HMI yang dominan memengaruhi. Mengingat sejak awal berproses di kepengurusan (komisariat), kader-kader HMI sudah ditempa karakter kepemimpinan. Semua dituntut mengelola konflik, baik individual (bathin) maupun organisasional. Di sinilah pentingnya konflik bagi HMI. Semakin tinggi struktur, semakin tinggi pula intensitas, serta dimensi konfliknya semakin luas. Meski tak selalu semakin berkualitas. Sesuai dengan kadar dan prosesnya masing-masing, tentu konflik akan mewarnai pembentukan karakter kader.

Konflik HMI Kekinian

Kekinian, secara garis besar HMI dituntut untuk melakukan dua hal. Pertama, terus menghadapi konflik. Dalam konteks ini konflik diartikan sebagai pencapaian eksternal dalam rangka mewujudkan misi HMI. Baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, keumatan dan lainnya. Mengingat banyak persoalan mendasar di dalamnya yang HMI memiliki tanggung jawab sejarah untuk turut memenangkan (baca: mewarnai) sebagaimana masa-masa awal kelahiran.

Di bidang politik misalnya, demokrasi sebagai prosedur rekruitmen kepemimpinan nasional, salah satu persoalannya masih terus berbiaya tinggi. Dan sepertinya (ternyata!) tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Kebebasan yang dipajang demokrasi kita sekarang berwatak semu. Karena tak setiap yang mau mendapat kesempatan setara. Barangkali karena ini Noam Chomsky (2005) menghardik demokrasi, “Kebebasan tanpa kesempatan adalah hadiah dari setan, dan penolakan untuk menyediakan kesempatan merupakan kejahatan.”

Di bidang ekonomi, Ekonomi Pancasila yang berdimensi kerakyatan tak juga kunjung datang. Berhenti sebatas jadi jargon-jargon partai politik. Dikapitalisasi saat kontestasi demi berebut simpati wong cilik (rakyat kecil). Di waktu bersamaan, kapitalisme yang disokong liberalisme terus tumbuh dan berkembang subur. Yang pada gilirannya memengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Sambatan di Jawa, Dalihan Na Tolu di Medan, Mapalus di Makassar, Nemui Nyimah di Lampung, Sekaha di Bali, Masohi di Maluku Utara, dan seterusnya, rasanya perlahan mulai tak banyak yang merawat dan melestarikan. Ikatan sosial kian mengendur. Konflik horisontal di bawah mudah pecah. Budaya luhur bangsa dalam ancaman tercerabut dari akarnya.

Di bidang keumatan, Islam, identitas aliran semakin menguat. Saat terjadi perbedaan ada yang tak segan-segan melakukan kekerasan, hingga menumpahkan darah. Tak sebatas perang pemikiran, namun sudah memasuki wilayah penghilangan nyawa seseorang. Pemandangan yang mengenaskan. Dan masih banyak lagi persoalan keumatan yang disadari atau tidak, pemikiran dan gagasan HMI ditunggu kehadirannya. Seperti sebelum-sebelumnya.

Kedua, HMI dituntut segera menyelesaikan konflik internal. Dualisme kepemimpinan yang mendera PB HMI sekarang sudah tak layak dipertahankan, apapun alasannya. Jelas tak masuk kategori konflik fungsional yang mampu menghadirkan produktivitas bagi organisasi. Sebaliknya, yang terjadi malah konflik disfungsional. Terbengkelainya program kerja, rendahnya aktivasi fungsionaris, terganggunya sistem komunikasi kelembagaan, dan yang pasti berkembangnya opini negatif di masyarakat. Fakta yang susah dibantah.

Fungsionalisasi Konflik, Butuh Kematangan Kepemimpinan

Kepentingan objektif organisasi patut dijadikan pertimbangan PB HMI dalam menapaki jalan terjal rekonsiliasi. Kepentingan internal, khususnya bagi badko dan cabang, sangat membutuhkan kepastian kepemimpinan. Baik untuk pemenuhan administrasi hingga koordinasi serta realisasi program kerja. Kepentingan eksternal, mendiamkan tanggung jawab sejarah yang begitu menumpuk, karena disibukan konflik disfungsional, sama dengan tindak penghianatan. Hubungan yang otomatis, saat internal organisasi mengidap dualisme, maka fungsi-fungsi eksternal sulit berjalan optimal.

Tak ada istilah terlambat untuk berbenah. Termasuk mengubah konflik disfungsional menjadi fungsional. Tak saling mengungkit kesalahan dan mendesakkan kebenaran masing-masing, kesabaran negoisasi serta kematangan kepemimpinan, prasyarat yang membidani lahirnya rekonsiliasi. Dalam formulasi hasil rekonsiliasi, perlu disertakan catatan-catatan penting. Yang garis besarnya bertujuan untuk mengantisipasi agar konflik disfungsional tidak terulang lagi. Mengurangi atau menambah materi dalam konstitusi, misalnya. Atau cara-cara lain. Tentu para pelaku lebih banyak tahu. Jika itu terwujud, maka transformasi konflik disfungsional menjadi fungsional mencapai suksesnya. Semoga.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pemangsa Anak-anak Sasar Sekolah-sekolah …

Jonas Suroso | | 24 April 2014 | 01:14

“Blocking Time” dalam Kampanye …

Ombrill | | 24 April 2014 | 07:48

Kota: Kelola Gedung Parkir atau Hunian …

Ratih Purnamasari | | 24 April 2014 | 13:59

Mengenal Infrastruktur PU Lewat Perpustakaan …

Kompasiana | | 21 April 2014 | 15:12

Mengenal Infrastruktur PU Lewat Perpustakaan …

Kompasiana | | 21 April 2014 | 15:12


TRENDING ARTICLES

Demam Masha and Bear, Lagi-lagi Film Animasi …

Heru Andika | 8 jam lalu

Senayan, Panggung Baru Para Artis… …

Iswanto Junior | 10 jam lalu

Nasib Capres ARB (Ical Bakrie) dan Prabowo …

Mania Telo | 10 jam lalu

Provokasi Murahan Negara Tetangga …

Tirta Ramanda | 11 jam lalu

Aceng Fikri Anggota DPD 2014 - 2019 Utusan …

Hendi Setiawan | 12 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: