Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Politik Kita

Independent Target

LKS: Janji Politik adalah Janji Palsu kecuali Kontrak Politik Aman bagi Pembodohan Publik

REP | 03 February 2013 | 08:20 Dibaca: 404   Komentar: 0   0

1359854263492664208

2013 ini akan menjadi tahun politik karena tahun menyongsong Pemilu dan Pilpres 2014, dimana ke tiga sejak 2004, saat era Reformasi berjalan dan pemilihan secara langsung dimulai.

Secara formal kekuasaan rezim baik periode 2004-2009 dan 2009-2014 adalah sama dan akan segera berakhir dan digantikan oleh rezim berikutnya. Di atas kertas, Pemilu 2014 seharusnya akan menjadi satu catatan sejarah yang baik meski pemilu telah di lakukan sebanyak dua kali sebelumnya dalam penyelenggaraan pemilu secara langsung oleh rakyat untuk menentukan pemimpin politik karena proses demokrasi itu mampu bertahan di tengah kegaduhan politik yang korup dan tak pernah “tuntas” mewujudkan apa yang di cita-citakan UUD 1945 dan Pancasila.

Dua pemilu sebelumnya ; 2004, dan 2009 seharusnya sudah bisa menjadi cermin untuk melihat bagaimana hasil pemilu tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasilnya secara konkret bagi publik. Dalam konteks ketata negaraan di Indonesia, baik lembaga legislatif , dalam hal ini DPR, DPRD, dan DPD adalah perwujudan dari sistem perwakilan politik dan perwakilan daerah yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas kerja-kerja politiknya selama ini adalah “omong kosong” yang tak akan pernah terjadi dalam arti “mempertanggung jawabkan” sebagaimana harusnya…

“Politisasi” Akuntabilitas politik

Praktik demokrasi yang di anut negara dunia, bahwa badan legislatif memang dirancang sebagai representasi mayoritas rakyat yang memilihnya dalam arti “jujur, berdasarkan etika dan panggilan keterwakilan rakyat” sehingga secara teori “murni” badan inilah yang akan mewakili rakyat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah, namun bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya, jika eksekutif , legislatif dan yudikatif bersama-sama secara terstruktur yang terpilih adalah “pencuri”..!!?

CF Strong pernah menggambarkan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan dan menjamin bahwa pemerintah mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu…

Lalu, bagaimana pertanggungjawaban kini badan eksekutif, legislatif  dan Yudikatif itu sendiri terhadap rakyat yang diwakilinya? Pertanyaan ini sebetulnya selaras dengan apa yang disebut dorongan untuk memunculkan wacana “politisasi” akuntabilitas politik.

Analisa sekecil apa pun kekuasaan politik yang dimiliki harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat, baik badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sebagai perbandingan bisa saja diambil contoh masa Orde Baru, presiden disebut juga sebagai mandataris MPR. Presiden memperoleh mandat dari (diangkat oleh) MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.

Meski desain konstitusi tidak memberikan arah yang jelas bagaimana badan ekesekutif, legislatif dan  atau yudikatif dapat mempertanggungjawabkan kerja-kerja politiknya kepada publik. Sebaliknya, pemerintah setiap tahun selalu memberikan pertanggungjawaban di hadapan badan legislatif ataupun dalam forum bersama bernama MPR.

Dengan kata lain, sistem ini menghasilkan mekanisme untuk menguji “politisasi” akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga - lembaga yang akuntabilitasnya tidak jelas. Maka, sistem check and balances yang diwacanakan selama ini tidak teraplikasi dalam konteks ini karena fokus sistem ketata negaraan tak menyinggung “etika manusia” nya.

Untuk itu, perlu ada desain di luar mekanisme formal guna meminta pertanggungjawaban tersebut oleh publik sebagai pemberi mandat. Selama ini laporan kinerja DPR hanya disampaikan sebagai pertanggungjawaban institusional di tiga fungsi yang dimandatkan konstitusi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.

Maka mimpi bangsa ini hanya sekedar wancana saja pada apa yang perlu didorong sebetulnya adalah bagaimana menghadirkan pertanggungjawaban anggota DPR secara personal karena “mereka telah buta, tuli dan tak peduli”, meski mengingat setiap anggota DPR memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk sekedar menjalankan fungsi representasinya.

Belakangan muncul wacana “mimpi” agar anggota badan legislatif periode 2009-2014 yang bermasalah, terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi, tidak lagi dicalonkan pada Pemilu 2014. Pada satu sisi ini “mimpi” baik, tetapi perlu juga melihat apakah setiap anggota DPR saat ini telah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pemilih atau bangsa dan negeri ini…!!?

Jangan-jangan mayoritas anggota DPR hanya menjadi ”penggembira” dalam forum-forum badan legislatif. Hanya ada beberapa di antara mereka yang secara konkret memberi ide/gagasan. Itu pun jika mereka bukan bagian dari pelaku beberapa kasus korupsi yang ditangani penegak hukum.

Pasal 79 (DPR), Pasal 233 (DPD), Pasal 300 (DPRD provinsi), dan Pasal 351 (DPRD kabupaten/kota) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang DPR, DPD, dan DPRD sesungguhnya telah rinci memuat kewajiban setiap anggota badan legislatif untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam pasal yang sama juga diwajibkan bagi mereka mempertanggungjawabkannya secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Ini bisa menjadi dasar “mimpi” yang sangat kuat bagi pemilih/publik untuk menagih janji para wakil rakyat. “Politisasi” akuntabilitas secara institusional harusnya juga dibarengi dengan “politisasi” akuntabilitas anggota badan legislatif secara personal karena pada prinsipnya desain keterwakilan dibangun atas legitimasi personel pada saat “mimpi” pemilu yang “beretika”.

Ketiadaan batasan masa jabatan yang bersifat pasti “sebagai peradaban yang sengaja di ciptakan dan sangat tak manusiawi” untuk menjadi anggota badan legislatif berimplikasi pada keterpilihan sebagian besar orang sebagai anggota badan legislatif ”seumur hidup”. Berbeda halnya dengan jabatan presiden/wakil presiden yang hanya diperbolehkan untuk dua periode dalam jabatan yang sama.

Kemunculan ”wajah-wajah lama yang tak bermanfaat” dalam susunan anggota badan legislatif untuk periode yang baru juga terjadi akibat kurangnya perhatian publik atas “politisasi” akuntabilitas politik setiap wakil yang dipilihnya. Padahal, publik memiliki posisi “mimpi” sangat strategis menyeleksi siapa saja wakilnya yang benar-benar “beretika dan beradab” mewakili kepentingan politiknya.

Maka 2013 akan jadi tahun terakhir bagi “mimpi” publik menagih janji “yang beradab” para politikus yang menduduki jabatan di lembaga-lembaga legislatif. Sekadar untuk mempertanggungjawabkan mandat dan janji “etika” politik yang telah diberikan dalam “mimpi” pemilu sebelumnya,…

Disisi lain, Lukas Kustaryo Siahaan yang di kenal telah memproklamirkan diri sebagai Kandidat Presiden RI menilai, bahwa kepemimpinan dan atau panggilan seseorang berpolitik harus memiliki dasar moral, yaitu tingkah laku manusia yang semestinya sejajar dengan ajaran, peraturan, adat dan agama yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa ajaran, peraturan, adat dan agama ini selayaknya sebagai bentuk “ketentuan” baku bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia baik apalagi sebagai wakil dari rakyat banyak.

Bagi LKS 4Presiden RI kelak jika terpilih sebagai Presiden RI, maka sebagai Pejabat Negara selayaknya ber-Etika sebagai dasar pribadi yang mesti “terbalut pada jiwa, pandagan dan perjuangan” yaitu menjadi falsafah tingkah laku. Dengan demikian, etika didefinisikan sebagai sains moral dan prinsip-prinsip moral yang bertanggungjawab menentukan tindakan seseorang dengan mematuhi nilai-nilai moral tidak saja bagi “pribadi” tetapi yang utama bagi kepentingan banyak orang yang berbangsa dan bernegara.

J.L.Mackie mendefinisikan moral dan etika sebagai “disiplin yang dapat menerangkan nilai baik dan buruk sesuatu perbuatan serta menyediakan garis-garis perbezaan antara kebaikan dan keburukan seseorang.”

A.R. Licey dan W.L. Reese menyamakan istilah moral dengan etika. Mengikut mereka, moral dan etika merujuk kepada “kegiatan aktiviti praktikal yang melibatkan tingkah laku, adat dan cara hidup serta aspek niat dan kecenderungan seseorang atau masyarakat dalam melakukan sesuatu aktiviti.”

Dengan demikian bukan sekedar janji, dari jejak rekam tentang janji politik, bagi LKS 4Presiden RI kelak jika terpilih akan berkomitmen melaksanakan peran, tugas dan fungsinya yang tidak saja semata-mata disebutkan dalam orasi politik tetapi juga di tuangkan dalam bentuk Kontrak Politik (di hadapan Pejabat Notaris dan disaksikan Para Saksi) juga sesuai sebagaimana dimaksud pada bidang falsafah, etika merujuk kepada pengkajian moral yang bertumpu pada nilai dan kelakuan manusia. Secara am, apabila kita mengatakan seseorang itu sebagai bermoral atau tidak bermoral, ia bermaksud sama ada orang itu baik atau tidak. Apabila kita merujuk kepada tindakan manusia sebagai bermoral atau tidak, ini berarti tindakan itu adalah sama ada betul atau salah.

“Politisasi” Falsafah Baik Buruk

Sebagaimana telah disebutkan diatas, LKS 4Presiden RI sesuai dengan komitmennya sebagaimana di maksudkan dalam falsafah, etika yang merujuk kepada pengkajian moral yang tertumpu kepada nilai dan kelakuan manusia dan berdampak bagi kehidupan hajad hidup berbangsa dan bernegara sesuai peradaban dan kemajuan jaman.. bila kita mengatakan seseorang itu sebagai bermoral atau tidak bermoral, maksudnya ialah orang itu adalah orang yang baik atau tidak baik. Dan bila kita merujuk kepada tindakan manusia sebagi bermoral atau tidak bermoral, maksudnya ialah tindakan itu adalah betul atau salah.

LKS 4PRESIDEN RI BERIKRAR
BERDASAR PADA MAKNA MORAL JANJI SETIA
“KONTRAK POLITIK KEDAULATAN RAKYAT”

“Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata,
tinggi gunung seribu janji, lain di bibir lain di hati.”

Itulah satu syair lagu berjudul “Lidah Tak Bertulang” yang disenandungkan Bob Tutupoli, dimana syair lagu ini selalu mengiang, ketika direproduksi dalam suatu musim kampanye terdahulu. Baik pada kampanye Pilkad, Pemilu DPR RI, maupun Pilpres. Bahkan kampanye hingga kini bahkan teridentik dengan tebaran “janji-janji palsu yang terpampang jelas di berbagai media dengan segala salurannya yang tersedia”, bahkan nyaris LKS 4Presiden RI sebut sebagai “Penipuan Publik yang di sah kan”…

Benar adanya lidah tak bertualang sehingga lentur dan liat. Tapi pula lupa, bahwa lidah selalu terkait dengan liur, sehingga basah dan licin. Sehingga, demikianlah apa itu hakekat janji; “lentur, liat, basah, dan licin”. Bahkan tersembunyi dibalik kepentingan subyektif sang penjanji, sipemilik lidah, sebagaimana letak lidah yang selalu tersembunyi. Dengan kondisi seperti itu, tentu sangatlah sulit memegang janji yang dilontarkan oleh siapapun, event dia adalah presiden dan wakil presiden… tetapi tak demikian bagi LKS 4Presiden RI yang berkomitmen dan bersedia terpilih yang semata-mata terpanggil bagi kepentingan berbangsa dan bernegara adalah segala-galanya diatas kepentingan pribadi.

Dengan hakekat janji seperti itu, yang semestinya juga hakekatnya ditepati, wajar jika kemudian berkembang pemahaman masyarakat yang sudah jenuh dengan janji-janji “palsu” politik tidak saja akibat dari prilaku “politisi” hingga kini, dan karena selama ini memang banyak janji yang tak ditepati. Janji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu, misalnya, yang terjadi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pun sampai kini tidak dapat terbentuk, bahkan undang-undangnya dibatalkan. Dan rakyat selama ini tak bisa berbuat apa-apa terhadap janji yang ditawarkan politisi “sontoloyo” itu. Termasuk dari presiden/wakil presiden, karena memang tak pernah tercatat baik dan bagi mereka tak akan pernah meniatkan dirinya mencatatkan kecuali hanya Lukas Kustaryo Siahaan atau di kenal dengan LKS 4Presiden RI. Janji politik hanya meluncur dari atas panggung politik. Media massa yang mencoba mencatat janji-janji itu juga diabaikan. Alasannya, bisa salah kutiplah, tidak akuratlah, atau berbagai alasan lain, ketika politisi itu tak bisa memenuhi janjinya. Atau sama sekali tak membuat alasan.

Adakah konsep yang bisa menjelaskan hubungan janji dengan kebaikan moral politik? Dalam perspektif Lockian, pada dasarnya manusia itu baik. Sehingga semua orang harus dilihat sebagai subyek yang baik, selalu berpikir dan berperilaku positif. Oleh karena itu, janji harus dilihat sebagai jembatan kebaikan yang menghubungkan sang penjanji dengan pihak yang dijanji. Dan meskipun janji ini secara hierarkis sebetulnya memiliki derajat rendah ketimbang kontrak politik, namun setidaknya janji bisa dimaknai sebagai bagian dari kontrak politik itu sendiri, kontrak moral politik. Sehingga sang penjanji akan merasa bersalah sendiri jika janjinya tak direalisasikan, tanpa harus ditagih lebih dulu oleh pihak yang dijanji. Ini bisa disebut sebagai kebaikan moral ala Hegelian dan Kontrak Politik ala LKS 4Presiden RI.

Tetapi, lain lagi dengan perspektif Hobbesian, yang memosisikan manusia itu sebagai makhluk yang jahat. Jika logika Hobbesian ini digunakan untuk menyorot janji dari seseorang, misalnya, apapun latar belakang orang itu, maka sudah pasti makna negatif menyertainya, yakni yang ada hanya deretan kebohongan. Janji adalah kebohongan itu sendiri. Artinya, janji para calon presiden/wakil presiden saat ini identik dengan kebohongan yang tak punya basis moral. Ini logika kehidupan alamiah manusia yang terlatih dalam membangun mekanisme destruktif, sehingga jauh dari yang namanya kebenaran. Janji tidak lebih dari sebuah “pembenaran” atas kepentingan subyektif sang penjanji. Padahal, hakekat janji politik sebetulnya harus dilihat sebagai media humanis yang menyejukkan masyarakat politik. Karena melalui janji politik itu, masyarakat politik bisa berharap terwujudnya perubahan. Akan tetapi, di sini, logika Lockian terkalahkan logika Hobbesian yang melihat manusia sebagai sosok jahat.

Sejalan hal tersebut, salah satunya kita bisa menyoal janji politik [pada kampanye kemarin] salah satu kandidat capres/cawapres di bidang penegakan HAM yang menuntut penyempurnaan UU Pertanahan yang melindungi masyarakat dengan memperhatikan hak adat dan hak ulayat atas tanah, mengusulkan penyempurnaan UU Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang melindungi masyarakat adat dan hak-hak ulayat. Program ini tampaknya sejalan dengan kegelisahan masyarakat yang memandang manajemen pertanahan nasional masih berantakan, khususnya terkait hak-hak adat. Masalahnya kandidat itu tidak menjelaskan secara rinci pada bagian mana penyempurnaan itu harus dilakukan untuk mengadopsi hak-hak ulayat di dalam UUPA, mengingat UUPA telah mengakui hak-hak ulayat pada Pasal 3 dan Pasal 5 (KHN; 2009). Tak adanya detail penjelasan tersebut, dapat ditafsirkan sebagai celah kebohongan yang diperlihatkan para kandidat. Demikian pula terhadap janji-janji politik Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto, yang pada prinsipnya sama saja, sama-sama “di ambang kebohongan”. Sehingga pada derajat tertentu, janji politik ini telah direduksi ke dalam ranah “ruang hampa” yang berkorelasi kepada ketiadaan substansi janji untuk ditepati.

Ironi memang. Lebih ironi lagi ketika kita mengetahui hasil lacakan karakter bangsa kita, yang pemarah, perusuh, pendendam, kadang-kadang mudah memaafkan, bahkan terkadang sulit dan atau tidak bisa memaafkan sama sekali. Lihat saja, misalnya, bagaimana Soeharto menghabisi para anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa Orba, sebagaimana para penguasa lokal kita saat ini menghabisi lawan-lawan politinya. Implikasinya, di situ tersimpan kemarahan, bahkan dendam yang berkepanjangan. Janji untuk memaafkan dan atau merehabilitasi sosial eks orang-orang PKI benar-benar hanya janji, dan hingga kini tinggal janji semata. Demikian pula janji rezim orde reformasi tentang penuntasan kasus hukum soal pembunuhan Munir yang hingga kini tak jelas juntrungannya.

Karena itu, kita bisa mengatakan, janji politik yang tak terpenuhi adalah pelanggaran moral politik dan “penipuan publik”. Sayangnya, untuk menuntutnya, tak ada aturan hukum formal yang bisa menjeratnya. Janji politik terlalu licin untuk dijerat melalui hukum formal kita. Sebagaimana licinnya lidah setelah terolesankan basahnya ludah. Sehingga kian suburlah janji-janji politik yang terucapkan lidah yang basah dan licin itu. Dan tak ada perekat ampuh untuk menjeratnya.

Bagi masyarakat politik, merekam janji-janji politik calon presiden/wakil presiden saat ini adalah suatu keniscayaan dan mimpi akan niat pencapaian “peradaban” yang sejahtera. Soalnya, janji-janji politik dimaksud, nanti akan ditransformasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009-2014. Tetapi apakah janji-janji politik yang direkam tersebut dilaksanakan?, atau dokumen RPJM tersebut nanti hanya merupakan untain produksi dan reproduksi janji-janji politik yang menyajikan kebohongan, dan pada saat yang sama, juga mendelegitimasi basis moral dalam politik. Kekuatiran ini cukup beralasan, karena kita hidup di negeri yang ciri karakter manusianya, meminjam istilah Mochtar Lubis, adalah — maaf — hipokritis (munafik), serta bangsa “lidah tak bertulang”, karena itu bagi LKS 4Presiden RI kelak akan mengumandangkan sesuatu janji politiknya berupa “Kontak Politik” yang di buat di hadapan Pejabat Notaris dan Para Saksi sehingga rakyat tidak perlu lagi merasakan “kebobrokan dan kebohongan politik” sebagaimana terjadi di masa lalu, demikian tutup LKS 4Presiden RI melalui  komunikasi BBM Voice Pin 2A485689 di Jakarta…

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Andai Masyarakat Tangerang Selatan Sadar, …

Ngesti Setyo Moerni | | 28 November 2014 | 17:27

Dari (Catatan Harian) Kompasiana ke (Sudut …

Lizz | | 28 November 2014 | 16:22

Kampret Jebul: Rumah …

Kampretos | | 28 November 2014 | 15:50

Saran untuk Ahok Cegah Petaka Akibat 100 …

Tjiptadinata Effend... | | 28 November 2014 | 15:30

Ayo Tulis Ceritamu untuk Indonesia Sehat! …

Kompasiana | | 25 November 2014 | 21:46


TRENDING ARTICLES

Indonesia VS Laos 5-1: Panggung Evan Dimas …

Palti Hutabarat | 10 jam lalu

Timnas Menang Besar ( Penyesalan Alfred …

Suci Handayani | 10 jam lalu

Terima Kasih Evan Dimas… …

Rusmin Sopian | 12 jam lalu

Kongkalikong Dokter dengan Perusahaan Obat …

Wahyu Triasmara | 17 jam lalu

Hampir Saja Saya Termakan Rayuan Banci …

Muslihudin El Hasan... | 19 jam lalu


HIGHLIGHT

Ketika Jonru Murka #KJM …

Alan Budiman | 10 jam lalu

Kartu Kredit: Perlu atau Tidak …

Wahyu Indra Sukma | 10 jam lalu

Gerakan Desa Membangun: Sebuah Paradigma …

Yulio Victory | 11 jam lalu

Berbagai Pandangan “Era Baru Polri Dibawah …

Imam Kodri | 11 jam lalu

Anak Madrasah Juara 1 Olimpiade Indonesia …

Ahmad Imam Satriya | 11 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: