Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Abdul Ghopur

Nasionalis-Majemuk (suka bergaul dengan banyak orang dr kalangan apapun kecuali Koruptor & Penindas Rakyat Kecil..)

Pengelolaan Energi (Pemerintah), Inkonstitusional

OPINI | 31 January 2013 | 13:51 Dibaca: 239   Komentar: 0   0

Oleh: Abdul Ghopur

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alamnya sangat melimpah dan beraneka ragam jenisnya, baik yang terkandung di dalam laut maupun perut bumi Indonesia. Mulai dari minyak, gas, batu bara, panas bumi (geothermal), sampai nuklir, kita punya. Belum lagi energi terbarukan lainnya seperti angin, air, matahari, biofuel, dan biogas. Semuanya tersebar merata di hampir seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tak sejengkalpun tanah di bumi nusantara ini yang tidak mengandung karunia tuhan. Semuanya dapat menghasilkan sesuatu bagi kebutuhan dan perkembangan manusia Indonesia, bahkan bagi kebutuhan umat di dunia!

Melimpahnya kekayaan alam Indonesia jika dikelola secara baik dan penuh tanggung jawab semestinya tidak membuat penduduk negeri ini menjadi miskin. Namun sayang, kekayaan alam tersebut tidak dikelola dengan bijak dan berkeadilan. Tak pelak kekayaan alam Indonesia ini pun tidak bisa dinikmati secara murah oleh rakyatnya yang sebagian besar miskin. Tengok saja faktanya bahwa tidak semua masyarakat bisa mengakses secara mudah terhadap sumber-sumber energi. Munculnya kelangkaan serta tiadanya jaminan ketersediaan pasokan minyak dan gas di negeri sendiri, merupakan kenyataan paradoks dari sebuah negeri yang kaya sumber energi.

Di tengah kelangkaan energi di dalam negeri, pemerintah dan pengusaha justru mengeksplorasi sumber-sumber energi dan mengeksploitasinya secara membabi-buta demi memenuhi kepentingan pihak-pihak asing. Alasannya sederhana, harga komoditas tersebut sedang melejit di pasar global. Padahal kita tahu banyak rakyat miskin di negeri ini yang sangat membutuhkan minyak, gas, dan listrik untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan penerangan.

Tata-kelola energi nasional demikian mencerminkan ketidak-berpihakan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Krisis energi yang selama ini digembar-gemborkan sesungguhnya bukan karena persediaan energi yang tidak cukup. Ataupun cadangan persediaan energi yang tinggal sedikit. Melainkan karena pengelolaan energi nasional yang kurang baik dan terpadu. Kisruh naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL) awal Juli lalu, seolah mengindikasikan hal itu. Kebijakan pengelolaan energi yang dijalankan pemerintah terkesan kurang bertanggung jawab dan tanpa arah. Antara satu sektor kebijakan dengan sektor lainnya seolah tidak terkait satu sama lainnya. Begitu juga dengan belum adanya payung hukum (undang-undang induk energi) yang bisa melindungi kesemuanya.

Krisis listrik yang kian karut-marut, akhir-akhir ini telah membuat semua pihak kebingunan. Karena, semua bentuk aktifitas kehidupan dan produktifitas menjadi mandek, atau setidak-tidaknya tersendat. Sehingga, secara langsung maupun tidak langsung mandeknya listrik telah memengaruhi kemerosotan pertumbuhan ekonomi secara makro. Padahal pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6%. Tetapi sayang, optimisme pemerintah terganjal di tengah jalan akibat kondisi kelistrikkan nasional yang sering byar-pet! PLN selaku operator listrik selalu beralasan bahwa, padamnya listrik diakibatkan tersendatnya pasokan bahan bakar ke pembangkit listrik PLN. Terhambat karena gangguan cuaca, karena stok bahan bakar habis, konsumsi listrik pelanggan begitu tinggi hingga melampau kapasitas cadangan PLN, dan lain-lain. Sejatinya alasan atau keluhan demikian tidak perlu muncul, jika pengelolaan energi nasional oleh pemerintah terkonsep dengan cermat dan matang. Sebab, negeri ini memang melimpah sumber-sumber energi, baik yang konvensional maupun yang terbarukan. Padahal, kondisi listrik yang optimal melalui pasokan listrik yang stabil dan andal, merupakan faktor utama pendukung kemajuan ekonomi mikro dan makro.

Akibat kebijakan energi nasional yang serabutan inilah menyebabkan krisis energi hampir di banyak wilayah di Nusantara. Begitu ngawurnya kebijakan energi oleh pemerintah, sampai-sampai Indonesia harus mengimpor minyak dari luar negeri karena di dalam negeri sendiri kekurangan minyak! Bahkan kita telah menjadi net importir komoditi tersebut. Dan, yang lebih mencengankan lagi pemerintah tidak langsung membelinya ke produsen minyak, melainkan pemerintah membelinya melalui pasar spot (calo minyak) seperti membelinya ke Singapura.

Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa pengelolaan energi nasional begitu lemah dan bodoh? Apakah ada intervensi asing yang mendorong pemerintah melakukan ini? Apakah ada kekuatan-kekuatan di dalam negeri seperti para pengusaha tambang dan batu bara yang menekan pemerintah, yang menginginkan untung besar tanpa harus membayar pajak? Ataukah ada aksi para spekulan seperti yang selama ini diwacanakan oleh pemerintah, para pakar, dan juga para produsen besar minyak dunia? Ataukah pemerintah yang tidak tahu cara mengelola energi yang benar?

Pertanyaan-pertanyaan di atas menggugah kita bahwa sesungguhnya memang ada yang salah dalam pengelolaan energi nasional selama ini. Namun, pertanyaan yang paling akhir di atas merupakan faktor yang paling kuat dalam menyumbang krisis energi di dalam negeri. Apa sesungguhnya yang salah dalam pengelolaan energi kita? Baik, kita bedah letak kesalahan tersebut satu persatu.

Pertama, kebijakan energi oleh pemerintah tidak lagi sesuai dengan amanat dan cita-cita proklamasi maupun UUD 1945. Kedua, pemerintah terlalu mengistimewakan investor maupun pengusaha asing melalui UU PMA hasil amandemen UUD yang ke empat. Ketiga, terkait dengan sistem kontrak karya, eksplorasi dan pengolahan sumber energi yang kurang menguntungkan bagi kepentingan nasional. Keempat, adanya oknum pemerintah yang menjadi komprador kepentingan asing yang sering menghubungkan kepentingan pengusaha baik lokal maupun asing yang merugikan kepentingan nasional. Kelima, aksi menimbun BBM maupun gas dan menyelundukannya secara ilegal ke luar negeri baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah.

Padahal Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) pasal 33 ayat 1-4, secara umum menegaskan bahwa segala sesuatu yang berhubugan dengan hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, keadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal inilah pemerintah wajib memakmurkan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Pada pasal ini sesungguhnya pemerintah telah melanggar UUD 1945 yaitu sumber energi kita sebagian besar tidak lagi dikuasai oleh pemerintah, melainkan berada dalam penguasaan asing. Kendati banyak juga pengusaha nasional yang bergerak di bidang-bidang tertentu di energi, namun secara kuantitas dan kualitas tidak terlalu berpengaruh signifikan bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan asing. Seluruh kekayaan alam kita malah digerus dan dibawa oleh pihak asing. Pemerintah justru tidak mampu menjamin ketersediaan energi bagi kebutuhan di dalam negeri sendiri. Sehingga ketahanan energi nasional menjadi sangat lemah. Sehingga kita tidak memiliki daya tawar di dunia internasional.

Bahkan, melalui UU Penanaman Modal Asing hasil amandemen, pihak asing dapat lebih leluasa dan lebih lama mengeksploitasi sumber kekayaan alam Indonesia tanpa harus dipusingkan dengan retribusi atau kompensasi yang berarti bila terjadi kerusakan alam. Padahal, ketika awal-awal republik ini berdiri, pihak asing hanya boleh mengelola sumber daya alam Indonesia tidak lebih dari 35 tahun. Namun dengan UU PMA yang baru ini pihak asing dapat mengeksploitasi sumber kekayaan alam Indonesia hingga 95-100 tahun lamanya. Itupun belum jelas tanggungjawab sosial perusahaannya (Corporate Social Responsibility) terhadap masyarakat sekitar yang di daerahnya terdapat kegiatan eksplorasi sumber-sumber energi. Selama ini paling-paling perusahaan hanya mengeluarkan 2% dari CSR dari jumlah keuntungan yang sangat besar, yang diperoleh perusahaan atas eksplorasi dan eksploitasi SDA kita.

Berangkat dari kondisi tersebut di atas, maka pengelolaan energi nasional harus menjadi prioritas. Model pengelolaan energi tidak bisa lagi serampangan dan ngawur seperti saat ini! Pemerintah harus benar-benar memprioritaskan pengelolaan energi nasional yang komprehensif dan berkelanjutan. Pengelolaan energi nasional jangan sampai reaktif dan sesaat! Seluruh sumber dan hasil energi harus sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa khususnya bagi rakyat kecil. Sebagai pemegang monopoli tata kenegaraan, khususnya di bidang energi, pemerintah sesungguhnya wajib untuk memperbaiki nasib rakyat yang lebih baik. Pemerintah seharusnya menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat seperti minyak, gas, maupun listrik.

Arah yang tidak jelas dalam perjalanan politik energi negeri ini telah menyisakan krisis energi di masa kini dan mendatang. Diobralnya persediaan energi dalam negeri kepada negara-negara maju, secara perlahan telah menjadikan Indonesia krisis kepemilikan cadangan energi. Karena, sumber-sumber energi kita telah dimiliki oleh orang asing. Sudah selayaknya pemerintah merubah paradigma berpikir tentang pengelolaan energi nasional yang lebih mendahulukan kepentingan bangsanya sendiri. Pemerintah harus lebih cerdas menata arah kebijakan energi Indonesia ke depan.[]

Penulis adalah Intelektual Muda NU,

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB) & Central Study 164

(Pemikir Masalah-masalah Kebangsaan dan Politik Kebijakan Pengelolaan Energi Nasional)

Menulis Buku SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SALAH KELOLA! ”Kritik Terhadap Pengelolaan SDA Rezim Pascakolonial” 2012

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Ozi Destayuza, Lahirkan Atlit Taekwondo Bawa …

Muhammad Samin | | 30 September 2014 | 21:47

Bercengkrama Bersama Museum NTB …

Ahyar Rosyidi Ros | | 30 September 2014 | 21:35

Berani Klaim Gadjah Mada, Harus Hargai Kali …

Viddy Daery | | 30 September 2014 | 20:57

(Macau) Mengapa Anda Harus Berlibur ke …

Tria Cahya Puspita | | 30 September 2014 | 20:06

Ayo, Tunjukan Aksimu untuk Indonesia! …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 16:24


TRENDING ARTICLES

Tifatul Sembiring di Balik Hilangnya …

Daniel H.t. | 6 jam lalu

Skenario Menjatuhkan Jokowi, Rekayasa Merah …

Imam Kodri | 8 jam lalu

SBY Hentikan Koalisi Merah Putih …

Zen Muttaqin | 8 jam lalu

Dari Semua Calon Menteri, Cuma Rizal Ramli …

Abdul Muis Syam | 8 jam lalu

Layakkah Menteri Agama RI Menetapkan Iedul …

Ibnu Dawam Aziz | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Rayhaneh Jabbari Membunuh Intelejen Coba …

Febrialdi | 7 jam lalu

Penumpang KA Minim Empati …

Agung Han | 7 jam lalu

Enam Belas Tahun yang Lalu …

Muhakam -laugi | 8 jam lalu

Ada Cinta di Minggu Ke-13 …

Rian Johanes | 8 jam lalu

Ayo Muliakan Petani Indonesia …

Robert Parlaungan S... | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: