Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Herry B Sancoko

Hidup tak lebih dari kumpulan pengalaman-pengalaman yang membuat kita seperti kita saat ini. Yuk, kita selengkapnya

Fenomena Politik Jokowi-Ahok

OPINI | 25 January 2013 | 06:53 Dibaca: 4797   Komentar: 2   9

1359070525485577403

TVONE - Indonesia Lawyers Club. Sumber foto: screen shoot http://www.youtube.com/watch?v=nEXZh08Jx4s


Jokowi dan Ahok barangkali salah satu contoh bagi para partai politik untuk mulai meneliti kembali kebijaksanaan mereka dalam menunjuk wakil-wakil mereka yang akan duduk dalam pemerintahan.

Jokowi sebelum menjadi Walikota adalah seorang pelaku bisnis dan hampir bisa dikatakan tidak pernah terjun di politik praktis. Pengalaman politiknya hampir tidak punya, demikian aku Jokowi.  Demikian juga Ahok.  Meski ia lebih punya dasar pengalaman politik dibanding Jokowi, namun punya pendekatan sama dengan Jokowi.  Ahok adalah seorang pelaku bisnis sebelum terjun ke dunia politik.  Keuntungan penunjukkan tenaga profesional yang suka terjun ke lapangan dan memihak rakyat dalam banyak hal akan menguntungkan masyarakat dan memperbaiki image partai politik yang bersangkutan.

Tenaga profesional memang lebih dibutuhkan saat ini di Indonesia terutama setelah saat ini kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan hukum kini silang sengkarut.  Tenaga praktisi teknis lebih dibutuhkan daripada tenaga yang diambil karena perhitungan pengalaman politik.  Silang sengkarutnya masalah di Indonesia apakah karena kurangnya tenaga teknis profesional yang duduk di lembaga pemerintahan perlu penelitian tersendiri.  Perekrutan tenaga profesional dalam kedudukan-kedudukan eksekutif lebih masuk akal meskipun mereka biasanya tidak punya pengalaman politik.

Tenaga profesional yang memihak rakyat tidak akan melulu bekerja demi kepentingan partai politik yang menunjuknya tapi juga lebih cenderung memikirkan keuntungan rakyat banyak dan perbaikan sistem itu sendiri.  Tenaga profesional di lapangan ini nampaknya jarang dilibatkan dalam diskusi-diskusi politik. Mungkin saja bagi tenaga profesional diskusi politik tersebut kurang menarik.

Adakah hubungan antara kemajuan sebuah negara secara umum dengan latar belakang pemegang utama pelaku politik sebuah negara? Amerika yang negaranya maju dalam banyak bidang, pelaku politik lebih banyak yang berlatar-belakang pendidikan hukum. Barack Obama adalah lulusan hukum. Demikian juga orang-orang yang duduk di kabinetnya mayoritas berlatar belakang dari disiplin ilmu hukum.

Hal itu sepertinya bisa dimengerti karena berbagai alasan.  Amerika secara teknologi sudah maju, rakyatnya sudah sejahtera, kehidupan demokrasi relatif tertata dan terjamin, kesejahteraan sosial masyarakat sudah merata.  Jadi penguasa politik yang diperlukan adalah dari kalangan orang-orang yang berlatar-belakang hukum. Karena masalah-masalah yang muncul lebih sering berhubungan dengan hukum. Di negara maju, profesi di bidang hukum merupakan profesi paling bergengsi. Orang yang tahu hukum amat dihormati.

Beda Amerika, beda dengan Cina.  Penguasa politik di Cina lebih banyak yang berasal dari latar belakang teknik karena negaranya saat ini giat melakukan pembangunan dan investasi insfrastruktur. Orang nomer satu di Cina, Hu Jintao adalah seorang insinyur hydraulic. Dan Perdana Menteri Wen Jiabao adalah lulusan insinyur geologi.

Setiap negara sepertinya punya kecenderungan untuk memilih latar belakang pelaku utama politik mereka sesuai dengan kemajuan ekonomi, pembangunan, sejarah dan sosial budaya negara saat itu.

Di Indonesia

Di negara-negara yang kurang maju pembangunan ekonominya, kekuasaan dan pelaku politik utama sering dipegang oleh pelaku dengan latar belakang militer.  Indonesia salah satu contoh dalam hal ini.  Puncak kekuasaan pernah dipegang oleh pemimpin sipil dengan latar belakang bukan militer ternyata tidak berumur panjang.

Pelaku-pelaku politik di Indonesia saat ini sepertinya banyak dari latar belakang hukum.  Di Youtube banyak diupload diskusi-diskusi politik yang diselenggarakan oleh TVOne dalam acara Indonesia Lawyers Club. Kalau saja indikator ini cukup syah bila penulis gunakan sebagai gambaran umum.  Tentu saja secara pastinya perlu penelitian lebih dalam.

Sepertinya kita mencontoh keadaan di Amerika.  Padahal keadaan di Indonesia dan Amerika amat jauh bedanya. Kesadaran hukum rakyat masih rendah, kekuatan sistem hukum di Indonesia masih amburadul, kehidupan demokrasi masih dalam taraf suka ria, keadilan masih memihak pada yang punya uang dan lain-lain.  Tidak heran bila justru para profesional hukum itu malah mengobrak-abrik kehidupan hukum yang ada.

Saat ini pelaku politik yang kelihatan berhasil dalam memimpin lembaganya adalah orang-orang dari kalangan profesional yang matang dalam kehidupan berbisnis dan pengelolaan system managerialnya.  Contoh yang paling kentara adalah Dahlan Iskan, Jokowi dan Ahok.  Mungkin bisa ditambahkan oleh pembaca yang lebih tahu dengan latar belakang para pelaku politik Indonesia lainnya. Penulis hanya mengacu pada kecenderungan populer saat ini di Indonesia.

Gaya kepemimpian Jokowi dan Ahok adalah fenomena yang amat menarik terjadi di Indonesia saat ini. Jokowi dan Ahok lebih mengutamakan bagaimana memperbaiki ethos kerja dan managemen system di lingkungan kerjanya dengan pendekatan praktis, humanis dan menyaring informasi langsung dari kalangan terbawah. Sebuah pendekatan yang membedakan dari pelaku-pelaku politik lain yang duduk dalam pemerintahan sebelumnya.

Sebuah pendekatan praktis di lapangan memang sering berlawanan dengan apa yang dianalisa secara teori yang kadang bertumpang tindih karena pendekatan multidisiplin yang digunakan. Pendekatan langsung di lapangan lebih memungkinkan untuk membuat sebuah keputusan dengan cepat dan masuk akal. Pendekatan langsung di lapangan juga sebagai jalan pintas dan terobosan atas kebijaksanaan yang berdasar ilmu multidisiplin yang dilematis dan kadang menemukan jalan buntu.  Akhirnya tidak jarang terjadi pemaksaan pendekatan teori ke lapangan. Akibatnya hasil yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan.

Pendekatan Jokowi dan Ahok yang langsung ke lapangan berkemungkinan besar untuk menampung segala permasalahan dari berbagai sudut sekaligus tanpa analisa teori yang muluk-muluk.

Fenomena Jokowi dan Ahok

Jokowi saat menjabat Walikota Solo pernah bercerita dalam sebuah wawancara yang dilakukan di TV tentang pemindahan penduduk di sekitar bantaran sungai di Solo.  Jokowi mendatangi penduduk tersebut untuk berdialog langsung hingga 24 kali sebelum akhirnya penduduk di bantaran tersebut bersedia pindah.  Jokowi amat anti dengan asal main gusur yang menurutnya tidak manusiawi, tidak mau kerja keras dan main gampangan.  Untuk kasus berikutnya, Jokowi hanya perlu mengadakan dialog cuma sebanyak tiga kali dengan penduduk dan mereka bersedia pindah ke lokasi baru.

Penduduk dari kalangan terpinggirkan tersebut kalau kita lihat dalam sejarah, sebenarnya amat mematuhi apa yang diperintahkan oleh atasannya asal saja atasan tersebut bisa merebut hati mereka. Kalau hati mereka telah terebut, pengorbanan mereka kadang tidak tanggung-tanggung.  Lihat saja prestasi Presiden Soekarno, Jendral Soedirman, Mahatma Gandhi dan tokoh yang memihak rakyat lainnya.  Mereka adalah contoh para pemimpin yang berhasil merebut hati rakyat. Jokowi dan Ahok sepertinya juga mencoba pendekatan ini.  Tidak berusaha menguasai kepala rakyatnya tapi lebih menukik ke manusianya dengan merebut hatinya.

Keberhasilan dalam merebut hati rakyat itulah yang membuat karier Jokowi dan Ahok sukses. Jokowi dan Ahok tidak perlu keluar banyak uang dalam kampanye politiknya. Hati rakyat yang telah terebut akan memberi dukungan kepercayaan tanpa ragu-ragu. Jokowi sendiri sempat mengakui bahwa terpilihnya dia sebagai Walikota adalah sebuah kecelakaan.  Karena modal yang dipakai hanyalah kepercayaan dari rakyat.  Demikian juga kasusnya dengan Ahok. Dalam kampanye pemilihan Bupati Belitung dia hanya bermodal gantungan kunci dan nomer telpon hp pribadinya buat rakyat pendukungnya.

Fenomena inilah yang kurang disadari oleh pelaku-pelaku politik selama ini.  Mereka menggunakan pendekatan dengan menguasai kepala dengan iming-iming rasionil yang bisa dihitung atau kalau gagal bisa dengan ancaman.  Politik uang, main sogok, main beli suara, menakut-nakuti, main kuasa, main gertak dan sebagainya adalah contoh akrab yang sering kita dengar.  Sebuah metode yang digunakan sejak lama di Indonesia sejak jaman Belanda.  Rakyat adalah kawula yang gampang ditakut-takuti supaya nurut perintah.

Maka tidak heran jika pendekatan Jokowi dan Ahok sering memancing kritik dari golongan orang-orang mapan yang terbiasa dengan cara kerja system feodal. Namun pendekatan Jokowi Ahok yang langsung dengan mengadakan dialog ke lapangan lebih efektif dalam menangkis kritik meski dari berbagai penjuru. Tudingan miring selalu bisa dimentahkan dengan bukti-bukti konkrit sederhana di lapangan. Cara berpikir praktis, sederhana dan faktuil.

Tidak heran pula para kalangan mapan tersebut akhirnya kehabisan peluru untuk mengkritik.  Mereka merasa keteter dan kepepet.  Maka kritik yang dilontarkan makin terkesan asbun, mengada-ada, tidak masuk akal dan tidak populer - terkesan bertujuan hanya untuk membela atau mendongkrak popularitas partai politiknya.  Salah satunya contohnya adalah dengan mengangkat isu SARA atau tanpa menawarkan pilihan alternatif yang bermanfaat bagi rakyat banyak. Mereka tidak sadar bahwa rakyat terutama yang hidup di perkotaan, kini makin kritis dan berangsur meninggalkan sistem dunia feodalisme.

Sebenarnya fenomena Jokowi Ahok ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kaum pelaku politik.  Mereka harus mengoreksi pendekatan bias mereka dalam menentukan kandidat pemegang kekuasan eksekutifnya.  Untuk Indonesia saat ini perlu orang-orang yang punya kemampuan teknis dan mau kerja keras dengan terjun langsung ke lapangan daripada orang yang berpengalaman di bidang politik dan mendekati rakyat hanya dengan kemampuan retorika. Kandidat yang dicintai rakyat dengan sendirinya akan menambah pamor partai politiknya.  Sehingga suatu saat pendekatan politik uang bisa benar-benar ditinggalkan dalam usaha merebut jumlah pilihan suara rakyat.*** (HBS)

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pemangsa Anak-anak Sasar Sekolah-sekolah …

Jonas Suroso | | 24 April 2014 | 01:14

“Blocking Time” dalam Kampanye …

Ombrill | | 24 April 2014 | 07:48

Kota: Kelola Gedung Parkir atau Hunian …

Ratih Purnamasari | | 24 April 2014 | 13:59

Mengenal Infrastruktur PU Lewat Perpustakaan …

Kompasiana | | 21 April 2014 | 15:12

Mengenal Infrastruktur PU Lewat Perpustakaan …

Kompasiana | | 21 April 2014 | 15:12


TRENDING ARTICLES

Demam Masha and Bear, Lagi-lagi Film Animasi …

Heru Andika | 8 jam lalu

Senayan, Panggung Baru Para Artis… …

Iswanto Junior | 10 jam lalu

Nasib Capres ARB (Ical Bakrie) dan Prabowo …

Mania Telo | 10 jam lalu

Provokasi Murahan Negara Tetangga …

Tirta Ramanda | 11 jam lalu

Aceng Fikri Anggota DPD 2014 - 2019 Utusan …

Hendi Setiawan | 12 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: