Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Perlukah Jokowi Dibela?

OPINI | 23 January 2013 | 04:40 Dibaca: 5081   Komentar: 0   4

Program khusus 100 Hari Jokowi-Ahok yang ditayangkan  tvOne Senin malam, 21 Januari 2013, dikabarkan membuat Jokowi kecewa, kesal, marah, mencak-mencak dan merasa dijebak pertanyaan wartawan tvOne yang berjanji hanya akan mengangkat masalah banjir serta tidak menyertakan narasumber lain. Dan dalam waktu singkat, kabar tersebut membuat tvOne menuai kecaman di sosial-media dan media on-line.

Tapi, benarkah sebuah tayangan tv bisa membuat Jokowi kecewa, kesal, marah dan mencak-mencak? Benarkah Jokowi dan reporter tvOne memang sudah sepakat untuk membatasi topik wawancara hanya pada masalah banjir? Benarkah Jokowi tidak menghendaki ada narasumber lain dalam tayangan wawancara tersebut?

Saya kok tidak yakin pemimpin sekelas Jokowi bisa marah hanya karena dikritik atau karena penampilannya di tv terlihat buruk, tidak percaya professional sekaliber Jokowi tega membatasi wartawan untuk mendapatkan informasi sesuai tuntutan profesinya, dan ragu orang Jawa sesantun Jokowi lancang mencampuri kewenangan redaksi dalam menentukan siapa dan berapa banyak narasumber yang perlu diwawancarai.

Ketidakpercayaan dan keraguan tersebut tentu saja bisa salah. Hanya saja, setelah berselancar seharian penuh, saya hanya mendapatkan berita yang petikannya sbb:

Program khusus 100 Hari Jokowi-Ahok yang ditayangkan tvOne semalam (Senin, 21/01/13) pkl 19:30 wib, bikin Jokowi sewot. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta yang baru ini merasa dijebak oleh tvOne. Setidaknya ini dikatakan oleh Ajudan Jokowi, Anggit. “Semalam Bapak marah banget. Tumben-tumbenan marah sama wartawan kayak gitu,” ujar Anggit pada saya pagi ini via HP. Awalnya, tvOne ingin melakukan wawancara Jokowi perihal banjir dan tanggul di jalan Latuharhary yang ambruk. Saat itu, Jokowi sudah wanti-wanti tidak berkenan ditanya mengenai hal lain di luar masalah banjir. Selain itu, ia juga sudah berpesan untuk tidak menyertakan narasumber lain dalam interviewnya. Semua pesan tersebut disanggupi oleh pihak tvOne. Namun, tvOne rupanya memanfaatkan momentum interview-nya dalam rangka “100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ahok”. Apalagi, tvOne sudah mengendus, bahwa Metro TV akan memproduksi program sejenis dengan mengundang Jokowi. Sebelumnya, Metro TV sudah dua kali menayangkan program khusus Gebrakan Jokowi, yang secara eksklusif menginterview Jokowi di lokasi bersama masyarakat. Agar tidak kalah 3-0 dari Metro TV, tvOne terpaksa membohongi Jokowi. Pesan-pesan Jokowi pun diabaikan. “Staff di Balaikota merasa miss, karena interview yang dilakukan tvOne cuma persoalan banjir, eh ternyata malah menanyakan persoalan-persoalan lain. Wajah Bapak pun berubah begitu ada narasumber lain dalam interview itu,” ujar Anggit. (antaranews.com)”

Merdeka.com juga memberitakan hal yang sama. Hanya saja, nama ajudan Jokowi bukan Anggit melainkan Ivand. Berikut ini petikannya:

“Sebelum acara siaran berlangsung,  Jokowi sudah berpesan agar tidak menyertakan narasumber lain tetapi tidak sesuai jalannya program. Pihak tvOne rupanya memanfaatkan momentum untuk menanyakan seputar 100 hari kepada   Jokowi. “Bapak (Jokowi) tadi malam tampak kecewa berat dan marah,” ungkap salah satu ajudan  Jokowi, Ivand kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (22/1). Menurut Ivand,  Jokowi tidak mau berkomentar seputar 100 hari kerja setelah dirinya dilantik.  Jokowi lebih memilih untuk menangani dan mencari solusi atas banjir yang melanda Ibu Kota. “Kalau ditanya 100 hari gak mau bapak (Jokowi), kalau banjir gak apa-apa,” katanya. Salah satu orang terdekat mantan wali kota Solo itu, Anggit, mengatakan tayangan yang disiarkan stasiun TvOne telah menyalahi kesepakatan awal. Hal ini yang membuat   Jokowi kecewa.“Interview yang dilakukan tvOne cuma persoalan banjir, eh ternyata malah menanyakan persoalan-persoalan lain. Wajah bapak pun berubah begitu ada narasumber lain dalam interview itu,” kata Anggit dihubungi secara terpisah. Menurut Anggit,  Jokowi sangat kecewa terhadap berlangsungnya program TvOne kemarin. Selesai acara,  Jokowi tampak mrengut dan kesal terhadap reporter dan karyawan TvOne. “Kesel pastilah, tendensius gitu,” tandasnya.”

Hemat saya, kabar tentang Jokowi marah, kecewa, merasa dijebak dan sebagainya itu tampaknya bersumber dari “penafsiran” ajudan dan orang dekat Jokowi—bukan dikatakan sendiri oleh Jokowi.  Berita tersebut tentu saja bukan hasil rekaan wartawan penulisnya. Hanya saja “fakta” yang diberitakan adalah “realita psikologis” Anggit dan Ivand tentang Jokowi.

Tapi, seandainya pun Jokowi memang benar-benar kecewa, marah, mencak-mencak, merasa dijebak dan lain sebagainya seperti yang “ditafsirkan” ajudan dan orang dekatnya, perlukah Jokowi dibela?

Menurut saya tidak perlu.

Kalau saya berpendapat Jokowi tidak perlu dibela, itu bukan karena pada Pilkada DKI 2012 yang lalu saya memilih Foke-Nara. Sama sekali tidak. Gebrakan dan kinerja Jokowi-Ahok selama 100 hari memimpin Jakarta membuat saya yakin bahwa mereka memang lebih baik dan lebih berkemampuan menyelesaikan sebagian besar permasalahan yang tidak dapat diatasi gubernur dan wakil gubernur sebelumnya.

Hemat saya, public-figure yang berkarib dan berpengalaman “mengelola” pers seperti Jokowi, dalam situasi dan kondisi macam apapun tentu selalu siap menghadapi pertanyaan yang sulit, sarkastik, menyudutkan, tendensius, sok pintar, konyol, bodoh dan lain sebagainya.

Akan halnya bagi wartawan yang dalam menjalankan tugas jurnalistiknya mengedepankan integritas, profesionalisme dan kepentingan umum, lazimnya pasti mengenal “pemeo” bahwa jawaban tidak lebih penting dari pertanyaan. Bahkan seringkali pertanyaan jauh lebih penting dari jawabannya. Sebab, pertanyaan yang tendensius, sok pintar, sarkastik atau bodoh, selain “menghina” kecerdasan publik juga hanya akan membuahkan jawaban yang tidak memberikan manfaat bagi kepentingan umum.

Hemat saya, Jokowi dan juga Ahok justru perlu terus dikritik—dalam pengertian kritik yang obyektif, yang adil, atau yang lazim disebut “kritik yang membangun”.  Bukan kritik yang menghujat, yang sekadar mencari-cari kesalahan, yang bermuatan kepentingan di luar kepentingan publik.

Setidaknya perlu kritik yang bisa membuat Jokowi-Ahok bekerja dengan speed tinggi. ***

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Mahalnya Parkir di Jepang …

Sunardialbanyumasi | | 30 September 2014 | 00:50

Membaca Karakter SBY Lewat Sidik Jari …

Indra Sastrawat | | 30 September 2014 | 10:10

Kesaktian Pancasila, PKI, dan Polemik …

Zulkarnaen Lubis | | 30 September 2014 | 11:34

Mengapa Kelucuan Pelawak Tak Bertahan Lama? …

Odios Arminto | | 30 September 2014 | 02:28

Kamukah Pemenang Sun Life Syariah Blog …

Kompasiana | | 29 September 2014 | 09:44


TRENDING ARTICLES

UU Pilkada, Ahok dan Paham Minoritas …

Edi Tempos | 4 jam lalu

Hobi Berbahaya Anak Muda di Saudi …

Umm Mariam | 5 jam lalu

Inilah Cara SBY Membatalkan UU Pilkada …

Rullysyah | 6 jam lalu

Pembantu yang Berani Mimpi Jadi Big Bos …

Seneng Utami | 8 jam lalu

Meluapkan SBY, Melupakan PS …

Thamrin Sonata | 9 jam lalu


HIGHLIGHT

Wow… SBY Mendapat Penghargaan Doktor …

Dheandra Kusumah | 7 jam lalu

Beberapa Dinas Bebal, Implementasi Perwali …

Surya Rahmah Labetu... | 7 jam lalu

Sektor Kelautan Kini Punya Payung Hukum …

Jejaka Bahari | 7 jam lalu

I’m Jomblo and Very Happy …

Nur Rahma Nisrina H... | 7 jam lalu

Humor Revolusi Mental #012: Mengapa Buah …

Felix | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: