Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Anggraeni Widhiasih

Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Paramadina blog http://hujankesorean.blogspot.com/

Konflik Politik Identitas Agama di Indonesia dan Sikap Negara

OPINI | 09 January 2013 | 12:29 Dibaca: 926   Komentar: 0   0

Perkembangan politik identitas agama sesungguhnya tidak selamanya merupakan sesuatu yang buruk. Di berbagai negara Barat seperti di Vatikan, politik identitas agama berhasil menyokong identitas nasional dengan baik. Akan tetapi dengan hadirnya eksklusivisme pihak mayoritas terhadap minoritas, maka politik identitas berbasis agama kemudian bertumbuh menjadi penyebab konflik sosial. Intoleransi dan permusuhan yang dibentuk oleh permainan politik identitas semakin terjalin rumit dengan hadirnya pemahaman ajaran agama yang dogmatis dan tidak menyeluruh. Sikap intoleransi inilah yang kebanyakan menjadi akar dari munculnya kecurigaan dan stigma negative antar agama dan kepercayaan.

Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai aktivitas politik dalam arti luas, yang secara teoritik menemukan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu. Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari ‘kaum yang terpinggirkan’ dalam kondisi sosial, politik, dan kurtural tertentu dalam masyarakat[1]. Dalam perjuangan politik, penggunaan identitas memberi hasil positif yang berpengaruh secara signifikan sebab identitas adalah konsep kunci dalam arena politik. Secara teoritik, identitas memiliki definisi yang cukup dalam. Dalam kondisi perkembangan politik identitas agama di Indonesia, perjuangan tidak hanya dimunculkan oleh kelompok agama minoritas, tetapi oleh kelompok mayoritas yang pada saat Orde Baru mengalami represi besar- besaran. Sehingga era Reformasi dan demokrasi menjadi peluang untuk menyatakan eksistensi diri mereka.

Data table dari hasil survey nasional yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta berikut menunjukkan bahwa sentiment terhadap umat agama lain dari umat Islam di Indonesia masih tinggi. Hal ini ditandai dengan tingginya angka penolakan terhadap pengadaan acara kebaktian dan pendirian rumah agama lain ( terutama gereja) di sekitar. Ini bukan hanya menunjukkan sentiment identitas keagamaan, namun juga merupakan tindakan kelompok mayoritas yang secara halus melanggar hak kelompok agama minoritas untuk beragama sesuai dengan agama dan kepercayaan yang mereka anut.

muslim.jpg

Di Indonesia, relasi Islam dan Kristen  lebih diwarnai faktor kolonial Belanda yang dikesankan telah menjadi misi Kristen[2]. Sehingga umat Islam tidak henti- henti nya merasa curiga terhadap umat Kristen. Hal ini diperkeruh dengan suasana perpolitikan Indonesia yang kerap menggunakan agama sebagai kendaraan politik dan memicu konflik yang sebenarnya tidak berkaitan dengan agama itu sendiri. Padahal jika kita menilik ulang identitas nasional Indonesia yang menjungjung tinggi nilai- nilai demokrasi, toleransi dan keberagaman; mka semestinya fenomena ini tidak terjadi.

Nilai- nilai demokrasi dalam aplikasinya harus ditopang oleh realissi penerapan penghargaan HAM, guna memanusiakan manusia di hadapan Tuhan. Namun sayangnya, terdapat semacam kecenderungan yang menyatakan bahwa  demokrasi seringkali hanya dimengerti sebagai sebuah bentuk pemerintahan semata sehingga keberhasilan demokrasi hanya diukur dengan pengelolaan pemerintahan berdasarkan  tiga pilar atau prinsip trias politica yang membagi kekuasaan dalam kekuasaan eksekutif, legilatif dan yudikatif[3]. Dewey dan Thomas Jefferson menegasakan bahwa demokrasi merupakan konsep moral yang berhubungan dengan etika dasar hidup manusia sehingga perjuangan untuk mengembangkan demokrasi berhubungan dengan proses membangun hidup bersama yang berkualitas dalam konteks nyata[4]. Sehingga dengan adanya paradigma beragama yang eksklusif dan legal- formal yang menempatkan agama sebagai kendaraan politik, maka posisi diametral antar agama dengan demokrasi selamanya tidak akan sampai pada titik temu[5].

Salah satu konflik terkait sentiment agama yang paling parah ialah konflik di Poso antara umat agama Kristen dan Islam. Konflik di Poso hingga hari ini masih kerap kambuh meskipun tidak separah seperti yang terjadi pada tahun 2001. Konflik antar kelompok agama yang serupa pun terjadi di Maluku dan sempat menyebabkan banyak korban berjatuhan. Jika dianalisis, konflik yang terjadi di Poso dan Maluku terjadi karena adanya perubahan arus politik yang begitu cepat serta kedatangan transmigran Islam yang masuk ke wilayah Poso dan Maluku. Para transmigran ini yang awalnya hanya minoritas kemudian menjadi mayoritas dan banyak dari mereka yang menempati jajaran pemerintahan di daerah sehingga membuat masyarakat Kristen asli di Poso dan Maluku merasa termarjinalisasi dan timbullah konflik sosial[6]. Pada kasus tersebut, negara setidaknya masih hadir sebagai penengah yang berusaha mengatasi ketegangan antar dua kelompok agama yang bertikai.

Namun pola yang berbeda terjadi pada kasus pelanggaran HAM yang menimpa kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Di Sampang, Madura, para pemeluk Islam Syiah dikejar dan bahkan dibunuh oleh orang- orang Islam Sunni dengan alasan penyimpangan ajaran agama. Tindakan pemerintah terhadap kasus ini sama sekali tidak cekatan dan dianggap cenderung bias terhadap kepentingan kelompok mayoritas yaitu Islam Sunni[7]. Pada kelompok Ahmadiyah di Lombok, telah terjadi pengusiran dan tindak pelanggaran lain. Di sejumlah daerah lain seperti di Jawa Barat perlakuan yang sama terjadi terhadap warga Ahmadi. Yang lebih ajaib lagi, justru kemudian muncul fatwa dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang melarang keberadaan ajaran Ahmadiyah dan bahwa Ahmadiyah bukan merupakan bagian dari agama Islam. Aparat polisi sendiri kerap mempersalah kan keberadaan pemeluk Ahmadiyah sehingga para penyerang Ahmadi merasa bahwa mereka memang melaksanakan perintah agama dan negara untuk menyingkirkan Ahmadiyah yang dianggap sesat[8]. Dengan demikian perlindungan negara terhadap kelompok pemeluk agama minoritas dinegasikan secara nyata atas dasar intoleransi dan stigma negative akibat dogma agama yang sempit dan subyektif. Padahal secara konstitusi dan ideology negara, kelompok pemeluk agama minoritas ini tetap memiliki identitas nasional sebagai warga negara Indonesia yang bersamaan dengan itu memiliki hak penuh untuk beragama dan beribadah sesuai dengan agama yang ia peluk.

Selain karena adanya sikap intoleransi dan stigma negative, konflik- konflik agama juga kerap dipicu oleh adanya politisasi agama. Agama semakin mudah dijadikan alat politik untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Sebaliknya, institusi agama, dalam hal ini pimpinan atau tokoh agama, tidak sedikit pula yang menggunakan politik sebagai kendaraan untuk mencapai kepentingan sesaat, yang dengannya dianggap lebih mudah untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan, dan uang. Segitiga yang tidak bisa lepas satu dengan yang lain itu, terutama berkaitan dengan politik di Indonesia saat ini sehingga tidak jarang konflik agama bermuara pada masalah kekuasaan dan politik. Perda syariah yang belakangan populer merupakan salah satu bentuk politisasi agama yang sama sekali tidak hirau terhadap kebutuhan dan hak umat agama non- Islam sebagai minoritas.

Sebagai catatan penting yang patut dipahami bersama, agama merupakan sesuatu yang diamalkan, bukan dikhotbahkan, nilai- nilai yang diaplikasikan bukan diformalkan[9]. Dalam Piagam Madinah yang berisi 47 pasal, diulas mengenai masalah monotheisme, persatuan dan kesatuan, persamaan hak, keadilan, kebebasan beragama, bela negara, pelestarian adat, perdamaian dan proteksi. Piagam ini ditandatangani oleh seluruh pemuka agama- agama di Madinah mulai dari Nasrani, Yahudi hingga Muslim[10]. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Islam bukanlah nation dan institusi, eksistensinya lebih menjadi pondasi moralitas. Jika kemudian prinsip- prinsip ini dilangkahi atas dasar tendensi kekuasaan untuk menyingkirkan minoritas dan menjadi mayoritas yang mengambil alih segala kemenangan, maka konflik – konflik horizontal bahkan vertical akan tidak terhindari dan apa yang disebut demokrasi serta toleransi secara otomatis akan mati.


[1] http://sidiqtimes.wordpress.com/2010/12/20/politik-indentitas/ diakses pada 3 Januari 2012 pukul 23: 47

[2] Said Aqiel Siradj. Islam Kebangsaan. Pustaka Ciganjur.Jakarta. 1999. Hlm 129.

[3] CB. Mulyatno. Demokrasi sebagai pola Hidup menurut John Dewey . Jurnal Filsafat dan Teologi: Diskursus. Vol 10, no 1, April 2011.Lembaga Penelitian Filsafat dan Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Hlm 2.

[4] Ibid. hlm 12.

[5] Said Aqiel Siradj. Islam Kebangsaan. Pustaka Ciganjur.Jakarta. 1999. Hlm 89.

[6] M.Jusuf Kalla. Perdamaian dan Pembangunan Bangsa. Jurnal Sekretariat Negara RI: NEGARAWAN.No. 11, februari 2009. Hlm 16 – 17.

[8] Rizal Panggabean dan Ihsan Ali- Fauzi. Merawat Kebersamaan: Polisi, Kebebasan Beragama dan Perdamaian. Yayasan Abad Demokrasi dan Yayasan wakaf Paramadina. Jakarta. 2011. Hlm 32- 35.

[9] Said Aqiel Siradj. Islam Kebangsaan. Pustaka Ciganjur.Jakarta. 1999. Hlm 89.

[10] Ibid., 210.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Gedung New Media Tower Kampus UMN, Juara …

Gapey Sandy | | 31 October 2014 | 19:12

Cerita di Balik Panggung …

Nanang Diyanto | | 31 October 2014 | 18:18

Giliran Kota Palu Melaksanakan Gelaran …

Agung Ramadhan | | 31 October 2014 | 11:32

DPR Akhirnya Benar-benar Terbelah, Bagaimana …

Sang Pujangga | | 31 October 2014 | 13:27

Ikuti Blog Competition dan Nangkring di IIBF …

Kompasiana | | 12 October 2014 | 18:25



HIGHLIGHT

Robohkah Surau Kami Karena Harga BBM Naik? …

Arnold Mamesah | 7 jam lalu

Sahabat Hati …

Siti Nur Hasanah | 8 jam lalu

Susi Mania! …

Annisa Nurul Koesma... | 8 jam lalu

Ada Oknum “Nakal” di BPN Jakarta …

Syaifudin | 8 jam lalu

Wow, Cantiknya Puteri Bu Susi …

Den Hard | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: