Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Jerry Indrawan

Master Student in Indonesia Defense University (IDU) Jakarta

Otonomi Daerah, Konflik, dan Budaya

OPINI | 03 January 2013 | 22:20 Dibaca: 422   Komentar: 0   0

Akhir masa persidangan II DPR RI tahun sidang 2012-2013 berakhir dengan disahkannya tujuh Daerah Otonom Baru (DOB) baru. Tujuh DOB itu adalah Mahakam Ulu (Kaltim), Malaka (NTT), Mamaju Tengah (Sulbar), Banggai Laut (Sulteng), Pulau Taliabu (Malut), Penukal Abab Lematang Ilir (Sumsel), dan Kolaka Timur (Sultra). Tujuh DOB ini menambah lima DOB yang sudah disahkan terlebih dulu pasca masa persidangan I tahun sidang 2012-2013, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Pesisir Timur Barat (Lampung), Pangandaran (Jabar), serta Pengunungan Arfak dan Manokwari Selatan (Papua Barat).

Konflik

Demokrasi mensyaratkan partisipasi masyarakat. Aspirasi politik harusnya dihidupkan sejak awal, yaitu muncul dari daerah-daerah, serta tidak hanya dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan elit atau masyarakat urban saja. Untuk itu, kelangsungan Otda menjadi sangat esensial bagi transisi demokrasi bangsa ini pasca rezim otoritarian. Sayangnya, pelaksanaan Otda yang ditandai dengan lahirnya 205 DOB (sampai 2009) dianggap gagal. Presiden SBY mengatakan 80 persen dari DOB selama 10 tahun terakhir kurang berhasil dan justru menimbulkan masalah baru. Mendagri pun dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa 70 persen DOB belum berhasil mencapai tujuan.

Tidak hanya itu, lahirnya DOB kerap menyisakan sengketa di daerah, salah satunya terkait batas wilayah. Dari 57 DOB yang dibentuk pada 2007-2009, misalnya, muncul 187 sengketa batas wilayah, yang terkadang mengakibatkan munculnya konflik horizontal. Sengketa lainnya yang berpotensi melahirkan konflik adalah terkait pemilihan kepala daerah. Sudah tidak terhitung berapa banyaknya konflik antarwarga yang terjadi karena pemilukada. Padahal, pemilihan pemimpin daerah secara langsung merupakan salah satu indikator dari keberhasilan demokrasi dari bawah. Daerah harusnya menjadi awalan baik bagi keseluruhan proses demokrasi bangsa ini, sampai ke tingkat paling atas.

Pertanyaan besarnya adalah, apakah masyarakat kita mampu berdemokrasi dengan baik? Bukankah budaya gotong royong, tepo seliro, dan musyawarah, serta kearifian lokal selalu jadi panutan bangsa dalam bertindak? Mengapa sekarang malah konflik yang dijadikan solusi bagi rakyat dalam menyalurkan aspirasinya? Damai adalah kondisi tidak adanya kekerasan secara personal dan adanya keadilan sosial (Castro dan Galace, 2010). Keadilan menjadi kata kunci dalam proses resolusi konflik, karena rakyat daerah pasti membutuhkan keadilan di sini.

Munculnya DOB akan semakin meninggikan jurang ketidakadilan itu. Satu contoh, ketika sebuah DOB akan menyelenggarakan pemilukada, di saat ekonomi masyarakatnya masih rendah, maka kecenderungan terjadinya politik uang akan meningkat. Masyarakat memilih hanya karena faktor uang, dan ketika calon pilihannya kalah, mereka akan memobilisasi satu kelompok untuk menghadapi kelompok lainnya.

Politik identitas memainkan peranan yang penting dalam hubungan antarmasyarakat. Identitas berhubungan dengan norma-norma, kepercayaan, perilaku, dan tradisi yang mempengaruhi interaksi antara suatu kelompok dengan lingkungan sekitarnya. Formasi identitas merupakan kategorisasi yang mempersepsikan kelompok ke dalam satu identitas bersama yang relatif homogen vis-à-vis outgroup (Hogg, 2001). Kekuatan, dan meningkatnya kadar ekslusifitas identitas memberikan kesempatan kepada in-group untuk membenarkan diskriminasi terhadap out-group dengan mengembangkan stereotipe (Jeong, 2008).

Resolusi

Moratorium pemekaran daerah yang dilakukan pasca pemilu 2009 ternyata belum mampu menjawab permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Otda. Untuk itu, perlu dilakukan mekanisme lain agar konflik horizontal, maupun vertikal, tidak mengalami eskalasi. Proses resolusi harus dilakukan dari bawah. Konsep pendekatan sosial budaya yang dikemukakan Daniel Bar-Tal bisa jadi solusi. Bar-Tal mengatakan tentang perlunya memahami permasalahan-permasalahan dan topik-topik terkait hal-hal khusus (particular) dalam suatu masyarakat. Pendekatan sosial budaya yang dimaksud Bar-Tal tadi mencakup pemahaman akan karakteristik, struktur dan proses dalam sebuah masyarakat, termasuk domain-domain yang berbeda dalam kehidupan sosial mereka (Bar-Tal, 1998).

Terbitnya Undang-Undang No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dapat menjadi landasan dikembangkannya pendekatan sosial budaya dalam resolusi konflik. UU tersebut mengakomodir beberapa upaya meredam potensi konflik melalui cara-cara sosial budaya. Kita harapkan implementasi dari UU ini, serta niat baik dari seluruh stake holder demokrasi di Indonesia dapat membantu terciptanya situasi damai yang positif. Karena itulah, Charles Webel menyebut damai positif ini sebagai suatu kondisi di mana terciptanya keadilan, persamaan, dan kebebasan (Webel, 2007). Semoga…

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Menghadiri Japan Halal Expo 2014 di Makuhari …

Weedy Koshino | | 27 November 2014 | 16:39

Ini Curhat Saya dan Curhat Pak Ganjar …

Ratih Purnamasari | | 28 November 2014 | 07:28

Ditangkapnya Nelayan Asing Bukti Prestasi …

Felix | | 28 November 2014 | 00:44

Masih Perlukah Pemain Naturalisasi? …

Cut Ayu | | 28 November 2014 | 08:26

Ikuti Lomba Resensi Buku “Revolusi …

Kompasiana | | 08 November 2014 | 15:08


TRENDING ARTICLES

Yang Bodoh Sekali Itu Tedjo Edhy ataukah …

Daniel H.t. | 9 jam lalu

Ini Kata Mahasiswa Vietnam tentang …

Hizkia Huwae | 12 jam lalu

Ngoplak Bareng Pak Jonan, Pak Ahok, Pak …

Priadarsini (dessy) | 13 jam lalu

Polisi Serbu Mushollah Kapolri Diminta Minta …

Wisnu Aj | 15 jam lalu

Demi Kekuasaan, Aburizal Mengundang Prabowo …

Daniel H.t. | 17 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: