“Di balik berita: pembuat gaduh, pelapor pemerasan, dan penghargaan BUMN terbaik”

Jangan bilang kalau penguasa negeri ini hanya Presiden, DPR, Mahkamah Agung, atau rakyat sekalipun. Penguasa sesungguhnya adalah media massa. Apaun yang dikatakan media massa tidak bisa dibantah. Terserah yang dikatakan itu benar atau salah. Pokoknya media massa mengatakan hitam semua juga harus mengatakan hitam. Berani melawan arus opini media? siap-siap tersingkir dan dicemooh.

Di sini saya mau mengambil contoh kasus, khususnya mengenai Dahlan Iskan. Beberapa waktu yang lalu pemberitaan sempat ramai karena laporan Dahlan ke Dipo Alam dan SBY, bahwa ada anggota DPR yang meminta upeti ke BUMN. Saking ramainya berita ini sampai-sampai Dahlan disebut menteri pembuat gaduh. Kalau kita mau telaah lebih seksama tidak ada yang luar biasa dalam hal ini. Dahlan hanya melapor kepada atasannya, itupun berupa SMS rahasia. Tapi sayang SMS itu dibocorkan oleh Dipo Alam ke media.

Dipo mungkin tidak bermaksud jahat tapi dia tidak menyangka bahwa bocoran biasa itu bersumber dari orang yang luar biasa akibatnya akan luar biasa juga. Dipo mungkin tidak sadar kalau pemberitaan tentang Dahlan sedang diincar para wartawan. Jangankan SMS rahasia seperti itu, Dahlan ke mana, makan apa, naik apa, sampai warna bajunya jadi pemberitaan. Dengan tangkas media mengolah bocoran Dipo Alam, digoreng dan dikemas sedemikian rupa kemudian dijadikan bahan untuk mengipas-ngipasi DPR. Berhasil. DPR naik pitam, marah semarah-marahnya. Kata-kata kasar dan ancaman tumpah ruah.

Disisi lain media berhasil memancing Dahlan untuk melayani kemarahan anggota dewan. Klop sudah, terjadilah huru hara itu. Media tetap aman, se-persen-pun tidak ada yang menyalahkan mereka. Yang jadi kambing hitam adalah Dahlan Iskan. Padahal secara langsung Dahlan paling kecil perannya dalam kegaduhan ini. Seandainya SMS itu tidak dibocorkan Dipo Alam, seandainya media tidak membesar-besarkan, dan seandainya DPR tidak tersinggung, laporan Dahlan itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Tapi di sini media tetaplah penguasa, kekuasaan yang absolut untuk membuat opini publik, dialah yang berkuasa menentukan siapa yang dicap sebagai pembuat gaduh. Dahlan-pun harus tunduk dan harus menerima kenyataan, dengan polos dan tak berdaya dia mengatakan: “semua ini terjadi karena saya melayani pertanyaan kalian”.

Selanjutnya media memberitakan kalau Dahlan melapor ke BK DPR tentang anggota dewan yang meminta upeti. Berita ini sangatlah keliru. Dahlan tidak pernah melapor, Dahlan hanya diundang. Mana ada orang melapor pakai diundang segala. Taruhlah saya mau melapor ke polisi karena kehilangan sepeda motor. Apa bisa laporan saya itu didahului oleh surat undangan dari polisi? Sesuatu yang sangat mustahil. Tapi sekali lagi media berhasil mengkadali bangsa Indonesia. Sesering apapun Dahlan mengatakan saya tidak pernah melapor, tidak ada yang percaya. Pokoknya pemberitaan mengatakan Dahlan melapor ke BK DPR. Titik. Dahlan jangan banyak protes, ikuti dan nikmati opini yang sudah terbentuk.

Berita selanjutnya adalah tentang permintaan upeti oleh anggota dewan ke BUMN. Bagi media istilah permintaan upeti tidaklah menarik dan seru. Istilah itu harus diubah, istilah permintaan upeti menjadi pemerasan. Bagi kita orang awam istilah itu sama saja. Tapi dari sisi hukum perubahan istilah ini sangat fatal. Seperti perubahan angka 6 menjadi 9, walau sama bentuknya tidak ada kesamaan nilainya sama sekali.

Pantaslah Dahlan ditertawakan dan dibodoh-bodohkan oleh anggota dewan saat mereka diwawancarai. Anggota dewan benar, mana bisa dikatakan delik pemerasan kalau tidak ada serah terima uang. Mana bisa dikatakan delik percobaan pemerasan kalau kuasa DPR sudah tidak ada. Bukankan anggaran PMN untuk BUMN itu sudah diketuk? Dari sisi hukum DPR sudah tidak punya kuasa untuk memeras. Kalaupun ada upaya meminta uang itu bukan delik pemerasan tapi gratifikasi. Tapi pemberitaan sudah terlanjur nyaman mengatakan Dahlan melapor kasus pemerasan, sekuat apapun Dahlan membantah tidak akan ada orang yang percaya. Walau Dahlan menantang DPR dan wartawan mereviu rekaman pernyataan sebelumnya, bahwa sesungguhnya dia tidak pernah mengatakan pemerasan tapi permintaan upeti/gratifikasi.

Yang terakhir adalah berita tentang penghargaan yang diterima oleh PT. Kereta Api Indonesia. Penghargaan itu sebenarnya katagori perusahaan BUMN yang melakukan inovasi terbaik. Tapi oleh media diselewengkan menjadi BUMN terbaik. Sontak berita ini menimbulkan tanda tanya. Kalau BUMN yang terbaik saja penampilannya begini bagaimana dengan yang lain? Atau pernyataan sebaliknya, kok PT. KAI yang terbaik? Lalu PT. Garuda Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan lainnya di mana? Aneh.

Kalau dikatakan BUMN terbaik memang aneh, tapi kalau BUMN inovatif terbaik PT. KAI memang layak menerimanya. Dari sebelumnya gerbong yang penuh sesak menjadi gerbong yang lapang dan nyaman. Atap gerbong yang dipenuhi penumpang liar berhasil dikurangi dengan drastis. Dari antrian pembelian tiket yang mengular menjadi pembelian tiket online. Jadwal yang relatif jauh lebih tepat. Toilet yang berubah menjadi bersih. Pendapatan yang melonjak. Apakah ini tidak pantas diberi penghargaan?

PT. KAI memang belum sebaik PT. Garuda Indonesia dan lainnya tapi PT. KAI telah berhasil bangkit dari keterpurukan. Taruhlah nilainya sekarang baru 6 tapi itu adalah peningkatan nilai dari sebelumnya yang hanya 0. PT. Garuda Indonesia, Bank mandiri dan lainnya itu tidak luar biasa, karena dari tahun yang lalu nilai mereka memang 9. Tapi judul berita tetaplah mengatakan PT. KAI meraih penghargaan sebagai BUMN terbaik. Sekali lagi Dahlan harus pasrah

Begitu banyak berita yang dipelintar oleh media. Berita yang dibengkokkan dari esensi dan fakta sebenarnya. Entah tujuannya hanya sekedar mencari sensasi agar menarik dibaca atau bagaimana. Yang pasti Dahlan Iskan-pun tidak kuasa meluruskannya. Media massa memang merupakan salah satu pilar demokrasi, tapi sayang wartawan-nya sudah dirasuki gaya kerja wartawan infotaimen. Etika dan idialisme seorang jurnalis entah dibuang ke mana. Berita itu yang penting heboh.

Walaupun begitu kita tetap berharap, semoga kejadian ini menjadi momentum timbulnya budaya baru. Budaya pejabat Indonesia membongkar sendiri praktik kotor di institusi mereka. Bagaimanapun gencarnya ICW mengkampanyekan anti korupsi. Bagaimanapun aktifis mahasiswa berteriak-teriak menyuarakan anti korupsi, itu tidaklah efektif. Akan sangat efektif kalau ada gerakan bersih-bersih dari dalam lembaga pemerintahan sendiri. Karena mereka lebih tahu kondisi sesungguhnya. Langkah kecil Dahlan Iskan sudah diikuti oleh Dipo Alam dengan melaporkan praktik korupsi di 3 kementerian. Kalaupun langkah mereka terseok-seok dan tertatih bahkan kadang salah jalur itu wajar. Mereka sedang merintis satu jalan baru dan asing. Siapa selanjutnya pejabat yang mau menyusul langkah mereka?

***