Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Jerry Indrawan

Master Student in Indonesia Defense University (IDU) Jakarta

Perspektif Sistem Pertahanan Negara dalam Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dalam Upaya Mengurangi Konflik Internasional antar Bangsa Studi Kasus: Politik Luar Negeri Indonesia dalam Kerangka Hubungan dengan Amerika Serikat

OPINI | 30 November 2012 | 20:52 Dibaca: 5521   Komentar: 0   0

1.1. LATAR BELAKANG

Politik luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Politik luar negeri sebuah negara juga sangat mencerminkan national interest atau faktor domestik dari negara yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, antara lain kepentingan nasional, posisi geografis yang strategis, yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudra; potensi sumber daya alam dan manusia berikut susunan demografi; dan sistem sosial-politik yang sangat mempengaruhi sikap, cara pandang serta cara kita memposisikan diri di forum internasional.

Dalam pengertian luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara di saat memperjuangkan kepentingannya dalam hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang mengikuti serangkaian tindakan khusus. Analisa kebijakan luar negeri adalah usaha untuk mendapatkan penjelasan yang rasional mengapa suatu negara berperilaku demikian. Sementara penelitian politik luar negeri dilakukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” suatu rangkaian tindakan dilakukan. Politik internasional berurusan dengan konsekuensi pertentangan politik luar negeri di lingkungan dunia yang kompetitif ini.

Di lingkup internasional, perubahan-perubahan mendasar dalam dinamika internasional dan globalisasi saat ini dicirikan antara lain, perubahan sistem politik global dari bipolar ke multipolar; menguatnya interlinkages antara forum global, interregional, regional, subregional dan bilateral; meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara dalam hubungan internasional; dan munculnya isu-isu baru di dalam agenda internasional seperti HAM, demokratisasi, lingkungan hidup dan sebagainya yang dampak utamanya adalah semakin kaburnya batas dan kedaulatan negara dalam pergaulan antarbangsa.

Pertanyaannya adalah mengapa politik luar negeri bebas aktif? Bukankah konsep ini sudah usang karena dunia tidak lagi bipolar? Di era politik internasional yang kompetitif pasca perang dingin dan melewati satu dasawarsa abad 21, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang tidak berpihak dapt menjadi solusi aktif bagi perdamaian dunia. Perdamaian dunia yang berarti bebas konflik-konflik internasional, yang pasca bipolaritas menghilang seakan-seakan dunia terjebak oleh konflik-konflik minor antar negara.

Sampai saat ini kita masih mendengar konflik antara Jepang dan Cina, dua Korea, Israel dan Palestina (terkadang juga dengan Lebanon), Turki dan Suriah, Somalia dan Etiopia, Kamboja dan Thailand, Rusia dan Georgia, Amerika dan Cina, serta banyak lagi. Sebab-sebab konflik tentunya tidak mungkin dijelaskan satu-persatu di sini, akan tetapi penulis ingin mengajak kita melihat bahwa konflik internasional tidak berhenti pasca perang dingin usai. Intensitas secara internasional memang berkurang drastis, tetapi konflik dunia seakan terpecah-pecah ke dalam skala yang lebih mikro. Konflik ini belum termasuk konflik internal di dalam sebuah negara, seperti kasus Rohingya di Myanmar, Mindanao di Filipina, perang obat bius di Meksiko dan Kolombia, perang saudara di beberapa negara Afrika, revolusi di beberapa negara-negara Arab (Arab Spring), dan masih banyak lagi. Bahaya laten terorisme global pun masih, dan sepertinya akan terus mengancam keamanan dunia entah sampai kapan.

Untuk itu, penulis berpendapat bahwa jika Indonesia mampu tetap menerapkan politik luar negeri bebas aktif secara murni dan konsekuen maka dengan sendirinya ancaman terhadap bangsa kita, dilihat dari perpektif hubungan internasional, akan berkurang karena kita tidak mempunyai musuh di luar sana. Kita akan mampu berhubungan baik dengan Amerika, begitu pula dengan Cina, sama baiknya karena kita bebas berhubungan dengan siapa pun, dan aktif mewujudkan kepentingan bangsa yang selaras dengan kepentingan dunia. Kita tetap menjadi subjek dalam kancah politik internasional, sehingga memiliki posisi setara dengan bangsa lain.

Di dalam makalah ini penulis ingin coba memberikan gambaran tentang pelaksanaan politik luar negeri kita dengan Amerika Serikat. Mengapa Amerika yang dipilih, lebih karena selama 67 tahun Indonesia merdeka hubungan kita dengan Amerika Serikat selalu dalam keadaan baik. Berbeda dengan Cina, di mana pemerintahan Presiden Soeharto kala itu sempat memutuskan hubungan dengan pemerintaha Cina pasca Peristiwa Gestapu. Bahkan, jauh sebelum kita merdeka, Indonesia sudah mengadakan hubungan dagang dengan Amerika Serikat, dan ketika mengumandangkan kemerdekaan pun, Amerika Serikat memiliki peran tidak langsung terhadapnya. Jadi, secara historis sebenarnya hubungan kita dengan Amerika Serikat sudah terjalin lama dan dalam keadaan yang sangat baik. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai kerangka hubungan dengan Amerika Serikat, akan dibahas terlebih dahulu tentang konsepsi politik luar negeri Indonesia, serta beberapa teori yang mendukung.

I.2. TUJUAN

Tulisan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah dengan melakukan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia akan bisa mengurangi terjadinya konflik internasional. Selain itu, tulisan ini juga akan melihat bagaimana sistem pertahanan negara mempengaruhi implementasi dari politik luar negeri Indonesia.

I.3. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah konsep Sishanneg diterapkan dalam implementasi politik luar negeri bebas aktif?

2. Bagaimana hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam kerangka menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif?

3. Apakah implementasi dari politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam membantu mengurangi konflik internasional?

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Sistem Pertahanan Negara

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Keterlibatan warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, menurut model sistem pertahanan negara yang dibuat oleh Rektor Universitas Pertahanan Dr. Syarifudin Tippe, ketiga komponen tersebut adalah input dalam keseluruhan proses pertahanan negara.

Input tersebut belum diolah, ia masih baku dan mentah. Konsepsi warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya belum diproses menjadi output yg keluarannya adalah kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan NKRI. Input terdiri dari tuntutan rasa aman, tuntutan keselamatan bangsa, tuntutan integritas, kedaulatan, keutuhan NKRI, dan ancaman pertahanan negara. Dalam konteks Papua, mereka menuntut rasa aman. Dan tuntutan mereka, secara tidak langsung, dapat mengancam pertahanan negara karena banyaknya tindakan-tindakan melawan hukum seperti yang sudah dijelaskan di awal.

Pertahanan negara merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Hal ini sejalan dengan pendapat KJ Holsti di mana pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai core value atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara. Penyelenggaraan pertahanan bukan merupakan suatu hal yang mudah, melainkan suatu hal yang sangat kompleks. Dalam pelaksanaannya, pertahanan nasional melibatkan seluruh warga negara, wilayah, ketersediaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemetaan geopolitik nasional, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan industri pertahanan nasional.

2.2. Teori Politik Internasional

Teori berikutnya yang harus kita amati adalah teori politik internasional, setelah itu baru kita akan mengetahui teori konflik internasional. Politik internasional adalah sebuah keadaan politik di mana tidak ada kedaulatan, dan tidak ada penguasa di atasnya. Politik internasional adalah sebuah sistem yang menopang dirinya sendiri. Kekuasaan memainkan peranan yang sangat penting di dalam politik domestik dan internasional. Di dalam sistem politik domestik yang teratur, pemerintah memonopoli penggunaan kekuasaan. Sedangkan, di dalam politik internasional tidak ada yang memonopoli penggunaan kekuasaan. Karena dalam politik internasional ada beberapa negara yang lebih kuat dari negara lain, akan selalu ada bahaya terkait penggunaan kekuasaan, apalagi tidak ada yang mengatur (state of anarchy).

Kondisi seperti ini dalam politik internasional dapat menimbulkan konflik antar bangsa atau negara. Politik internasional adalah salah satu dari banyak bagian ilmu politik, dan teori resolusi konflik adalah jantung dari ilmu tersebut. Sayangnya, sejak ilmu resolusi konflik mulai berkembang, para ahli lebih fokus pada konfliknya, dan bukan pada upaya-upaya resolusinya. Untuk itu muncullah teori-teori resolusi konflik yang memfokuskan dirinya pada penanganan konflik-konflik, terutama konflik internasional. Salah satunya adalah teori neo-realis.

Neo-realis menekankan pada sifat dari sistem internasional yang menimbulkan konflik, kekerasan, dan perang antar bangsa. Negara melakukan banyak hal. Bagi realis, melindungi keamanan nasional adalah jauh lebih penting daripada menantang negara lain. Politik luar negeri bebas aktif kita adalah perpaduan dari tujuan dan kepentingan bangsa Indonesia, sehingga jauh lebih penting mengedepankan mutual cooperation in terms of national security.

2.3. Teori Politik Luar Negeri

Politik luar negeri suatu negara merupakan suatu pola atau skema dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu terhadap negara lain ataupun sekelompok negara lain, yang merupakan perpaduan dari tujuan dan kepentingan nasional suatu negara. Politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, atau dalam arti lebih luas politik luar negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri juga berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk menentukan pilihan tertentu.

Corak politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif atas kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia internasional, tetapi aktif dalam mengambil peranan di dalamnya. Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia mendudukkan dirinya sebagai subjek dalam hubungan luar negerinya, dan tidak sebagai objek. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan pada kepentingan nasional negara itu sendiri. Rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI. Namun dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan gambaran mengenai makna politik luar negeri yang bebas aktif.

Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut: Bebas, dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif, berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif.


1.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Implementasi konsep Sishanneg dalam PLNI

Konsepsi pertahanan senantiasa berubah, sesuai pergeseran perkembangan iklim perpolitikan internasional. Pertahanan merupakan status kesiagaan tiap negara dalam mengantisipasi datangnya ancaman keamanan nasional, regional, maupun internasional, baik dalam keadaan damai maupun perang. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada negara yang menginvasi Indonesia dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan, tetapi prinsip keamanan dan kedaulatan bangsa tetaplah yang utama, dan hal itu salah satu pewujudannya adalah melalui implementasi dari politik luar negeri bebas aktif kita yang sudah diterapkan secara optimal selama ini.

Pertahanan sendiri secara teoritis bisa kita definisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi satu dan lainnya demi mencapai tujuan bersama. Dari penjelasan Dr. Syarifudin Tippe, sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang berinteraksi satu dengan yang lainnya demi tujuan dan maksud yang sama. Teori analisa sistem dari Ilmuwan Politik dari Amerika Serikat David Easton menunjukkan pola serupa. Ada proses input, proses, dan ouput. Dari sudut pandang politik, proses ini dimulai dari penangkapan aspirasi masyarakat (input) yang diolah dan dikonversikan dalam lembaga konversi yang disebut Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, sehingga disebut proses. Hasilnya berupa kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat.

Menurut Barry Buzan, negara diidentikkan dengan istilah “pemerintah pusat”. Sedangkan menurut Joel Migdal, negara adalah sebuah organisasi yang tersusun dari beberapa agen-agen, dipimpin dan dikoordinasikan oleh kepemimpinan negara (otoritas eksekutif), yang memiliki kemampuan dan otoritas untuk membuat dan mengimplementasikan aturan yang mengikat untuk semua orang, sejalan juga dengan aturan yang mengikat untuk organisasi-organisasi sosial lainnya, di dalam sebuah wilayah tertentu, dan dapat menggunakan kekerasan untuk memastikan terselenggaranya aturan tersebut.

Dalam kajian hubungan antar bangsa, negara dianalogikan sebagai sebuah organisme yang dapat tumbuh dan berkembang atau justru malah mati. Untuk dapat tetap hidup maka negara harus bisa bertahan dalam mengatasi setiap kesulitan seperti ancaman terhadap eksistensinya, hambatan dalam pemenuhan kebutuhan, tantangan dalam penyelesaian masalah, dan gangguan yang datang dari berbagai sektor. Karena itu, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia haruslah berdasarkan ejawantahan yang maksimal dari konsep Sishanneg agar mampu mengeliminir ancaman yang timbul.

Dalam konteks hubungan antara Sishanneg dengan politik luar negeri bebas aktif, terkait juga dengan hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, bisa kita liat dari kejadian runtuhnya Tembok Berlin dan jatuhnya negara adidaya Uni Soviet. Peristiwa ini menandai berakhirnya era perang dingin, yang membuat Amerika Serikat dan sekutunya keluar sebagai pemenang tanpa harus berperang. Sejak itu pula terjadi pergeseran pandangan mengenai konsepsi pertahanan dan keamanan pada masing-masing negara di dunia. Perang dianggap sebagai suatu yang sudah usang.

Lahir kemudian isu globalisasi yang lebih membawa muatan misi ekonomi, terlepas dari persoalan politik maupun militer. Suasana Indonesia pun ikut terbawa oleh perubahan iklim dinamika politik internasional tersebut. Pemerintah sibuk mencari rumusan yang ideal dalam penataan formulasi sistem pertahanan Indonesia ke depan. Bahkan, pertahanan negara pun seakan menjadi dipertanyakan ketika hubungan antar negara sudah berjalan baik untuk tujuan saling membangun kemitraan bisnis atau industri. Namun ternyata, di dalam hubungan ekonomi masih mengandung kerawanan, pertentangan, dan kompetisi yang memperebutkan sumber-sumber ekonomi, sehingga akhirnya menimbulkan konflik di berbagai dunia.

Di dalam buku putih Departemen Pertahanan yang berjudul: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21, diterbitkan tahun 2003, disebutkan mengenai konsep modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) Indonesia bahwa arah dan sasaran pembangunan kekuatan pertahanan negara RI bukan untuk memperbesar kekuatan, melainkan dalam rangka mengisi kesenjangan. Bahkan, pasca reformasi pembangunan pertahanan dan keamanan sudah mengalami perubahan paradigma. Pemahaman tentang pertahanan dan keamanan negara memiliki nuansa yang luas, tidak semata-mata hanya mengurusi keamanan negara, namun memiliki spektrum dinamis yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk juga pemenuhan aspek human security. Di kebanyakan negara maju dikenal dengan sebutan national security.

Di sini politik luar negeri Indonesia harus memiliki perspektif pertahanan negara, karena dalam pelaksanaannya tetap harus mengedepankan kepentingan bangsa dan meminimalisir setiap ancaman atau agresi terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Perwujudan politik luar negeri bebas aktif dengan memperhatikan pada sistem pertahanan negara yang optimal akan membantu mengurangi konflik internasional karena perpektif human security yang ditampilkan berada dalam spektrum hubungan antar negara yang kooperatif dan berjalan dalam kerangka mutual understanding.

3.2. Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat

Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung sejak akhir abad ke-18 dan mulai meningkat di awal abad berikutnya. Kepentingan dan sasaran Amerika di Indonesia pada waktu itu kebanyakan terpusat pada perdagangan, terutama membeli hasil-hasil bumi. Beberapa peristiwa bentrokan bersenjata melibatkan kapal-kapal perang mereka, seperti di pesisir barat Sumatera, merupakan lembaran hitam dalam sejarah kedatangan orang-orang Amerika tersebut. Pelayaran mereka ke nusantara, yang merupakan sasaran terpenting dalam ekspansi orang-orang Eropa, menyusul Belanda yang telah lebih dulu menjajah sebagian wilayah ini.

Kedudukan strategis Indonesia dalam kaitan kepentingan serta sasaran Amerika di negara kepulauan ini dalam dikatakan bermula sejak Perang Dunia I. Sejak itu Amerika merupakan pengimpor hasil-hasil kekayaan alam dan tenaga Indonesia dalam jumlah yang semakin meningkat. Menjelang Perang Dunia II, saat Amerika mulai membangun cadangan bahan-bahan strategis, negara tersebut menjadi tergantung pada Indonesia untuk sebagian terbesar dari hasil-hasil bumi yang diimpor olehnya. Bersamaan dengan itu, modal yang ditanamkan Amerika di Indonesia juga meningkat pesat, terutama di sektor perkebunan seperti karet dan pertambangan seperti minyak.

Hubungan Amerika-Indonesia yang ditelaah di sini mengambil titik awal saat tampilnya kekuatan Amerika di Asia umumnya, Asia Tenggara khususnya, sebagai akibat keruntuhan supremasi, penjajahan Eropa di kawasan ini pada waktu Perang Dunia II melawan Jepang dan di masa pasca perang melawan gerakan kemerdekaan pejuang-pejuang nasionalis. Dengan alasan-alasan yang berbeda, baik Negara-negara colonial naupun kaum nasionalis, telah meminta dukungan serta mengundang campur tangan Amerika Serikat. Kaum kolonialis menginginkan sokongan Amerika untuk menguasai kembali wilayah-wilayah jajahan mereka, sedang kaum nasionalis untuk mempertahankan hak-hak mereka sebagai bangsa-bangsa merdeka.

Pemimpin-pemimpin Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tiga hari setelah Jepang bertekuk lutut kepada negara-negara sekutu. Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Seperti pejuang-pejuang revolusioner di Vietnam yang menduga bahwa Amerika Serikat akan memihak mereka dalam menyingkirkan penguasa-penguasa kolonial Prancis dari tanah air mereka, kebanyakan pemimpin-pemimpin Indonesia juga percaya bahwa Amerika Serikat akan mendukung perjuangan mereka melawan penjajah Belanda. Seperti Ho Chi Minh, yang menurut satu laporan di Amerika, telah terpesona dengan langkah-langkah Amerika Serikat di Filipina, begitu juga kaum nasionalis Indonesia. Malahan sebelum Jepang menderita kekalahan, pemimpin-pemimpin Indonesia telah berpaling ke Amerika mencari ide-ide serta dukungan moral dan politik. Undang-Undang Dasar Indonesia, dinyatakan Soekarno didasarkan atas kabinet presidensil yang serupa dengan di Amerika Serikat. Hak untuk merdeka, salah satu pokok pikiran yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, menurut Ahmad Subardjo, Menlu pertama RI, diilhami oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson pada tahun 1917 tentang hak menentukan nasib sendiri.

Syahrir, yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama RI, melihat peluang bagi Indonesia untuk memperoleh posisi baru sejalan dengan ambisi-ambisi politik Amerika Serikat. Hatta sependapat dengan gagasan menyesuaikan langkah dengan Amerika Serikat dan menyatakan dalam Manifesto Politik Pemerintah Indonesia tertanggal 1 November 1945 yang ditandatangani olehnya, bahwa bangsa Amerika adalah tumpuan harapan seluruh Asia dan mengharapkan bantuan Amerika di masa mendatang untuk membawa standar hidup rakyat Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

Kesenjangan mulai timbul antara Indonesia dan Amerika yang berkembang sejak awal dasawarsa 50-an pada era pemerintahan Bung Karno. Hal ini disebabkan perbedaan dalam garis-garis kebijakan nasional kedua negara. Amerika Serikat menghendaki berdirinya suatu pemerintahan yang anti-komunis di Indonesia yang akan menumpas kekuatan komunis dalam negeri dan menjalankan kebijakan luar negeri yang pro Amerika. Dua keinginan Amerika itu tidak terwujud, malahan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hubungan kedua negara.

Sepanjang dasawarsa 50-an memang bantuan ekonomi dan teknik Amerika Serikat kepada Indonesia masih terbatas. Sebaliknya, bantuan dari negara-negara komunis melonjak tajam sehingga dalam waktu yang relatif singkat Indonesia telah menjadi salah satu penerima bantuan terbesar blok timur. Di atas semua itu, garis keras pemerintahan Eisenhower yang ketika itu berkuasa di Amerika Serikat, justru melicinkan hubungan pemerintah Indonesia dengan negara-negara komunis. Karena itu, tidak mengherankan jika kalangan di Amerika Serikat sendiri berpendapat bahwa langkah-langkah yang diputuskan di Washington telah memperkuat kedudukan kaum komunis di Indonesia.

Ketika kudeta 1965 gagal dan militer muncul sebagai pemenang, hubungan Indonesia-Amerika kemudian mulai membaik. Ekonomi Indonesia sebelum dan segera setelah kudeta 1965 berada di ambang keruntuhan. Inflasi tidak bisa dikendalikan, mencapai 650% per tahun. Diberitakan bahwa pada tahun 1966, inflasi sudah mencapai 900%. Utang luar negeri yang harus dibayar sebanyak US$ 2,2 miliar. Pemerintah yang baru terbentuk menyadari bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas politik, harus ada rehabilitasi ekonomi. Diakui pula bahwa upaya menstabilkan keadaan ekonomi merupakan solusi untuk mengabsahkan pemerintahan Soeharto. Dengan demikian, tugas utama pemerintahan yang baru adalah membuat ekonomi Indonesia tahan uji.

Kejatuhan Soeharto dan kegagalan resep ekonomi IMF di akhir abad ke-20 memberikan sebuah awal baru bagi kebijakan luar negeri Amerika terhadap Indonesia. Amerika Serikat mempunyai keinginan menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat membawa stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan Timur, serta Pasifik. Keinginan Amerika Serikat juga termasuk Indonesia mempunyai kekuatan untuk membantu pemulihan ekonomi di Asia Timur, daripada seperti sekarang ini, malah terseret krisis. Dan juga Amerika Serikat ingin dalam masa transisi jatuhnya rezim otoriter, Indonesia dapat membangun pemerintahan yang mendapat dukungan luas masyarakatnya dalam setiap tindakan-tindakannya.

Amerika Serikat perlu memformulasikan kebijakan yang lebih koheren terhadap Indonesia. Gedung Putih perlu mengkordinasikan kebijakan yang lebih aktif. Dengan membiarkan Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, dan Pentagon untuk melaksanakan agenda mereka masing-masing membuat kebingungan dalam menentukan prioritas dan tujuan Amerika Serikat sendiri. Kebijakan yang koheren dapat dimulai dari penanganan masalah ekonomi. Kekurangan pasokan makanan adalah hal yang fundamental untuk diselesaikan. Indonesia butuh untuk mengimpor makanan dan para pengangguran butuh uang untuk membeli makanan murah yang mereka tidak mampu lagi membeli dengan harga pasar.

Amerika Serikat juga bekerja sama dengan institusi-institusi finansial internasional untuk membantu Indonesia merestrukturisasi sistem perbankan domestiknya, dan dengan negara-negara G-7 lainnya, khususnya Jepang, memberikan solusi bagaimana mengatasi hutang-hutang luar negeri Indonesia. IMF bergerak lambat dalam menetapkan agenda-agenda ini dalam rencana kerja mereka, padahal dua agenda ini sangat penting dalam upaya normalisasi sektor ekonomi Indonesia.

Jatuhnya Soeharto dan naiknya Presiden BJ Habibie membuat banyak pertanyaan muncul, terutama di Amerika Serikat dan komunitas internasional menyangkut pemberian bantuan kepada Indonesia, karena menganggap pemerintahan Habibie kurang mendapat legitimasi. Banyak yang menentang Presiden Habibie atas upayanya mendapatkan bantuan asing karena dianggap hanya untuk kepentingannya sendiri dan caranya mempertahankan kursi kepresidenan. Hanya beberapa kalangan yang berpikir moderat, bahwa krisis ini harus diselesaikan oleh semua komponen bangsa dan jangan terjebak oleh kepentingan-kepentingan golongan atau politik praktis saja, yang penting adalah pemulihan ekonomi. Amerika Serikat pun menganggap pemerintahan Habibie hanya sebagai pemerintahan transisi di saat belum terlaksananya pemilu yang demokratis.

Di awal masa pemerintahannya, Habibie menghadapi persoalan legitimasi yang cukup serius. Akan tetapi, Habibie berusaha mendapatkan dukungan internasional, terutama dari Amerika, melalui beragam cara. Diantaranya, pemerintahan Habibie menghasilkan dua Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan perlindungan atas hak asasi manusia. Pertama adalah UU no.5/1998 mengenai Pengesahan Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment dan UU no.29/1999 mengenai Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965. Selain itu, pemerintahan Habibie pun berhasil mendorong ratifikasi empat konvensi internasional dalam masalah hak-hak pekerja. Pembentukan Komnas Perempuan juga dilakukan pada masa pemerintahan Habibie yang pendek tersebut. Mirip langkah Soeharto yang didesak Amerika untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia agar dapat tetap mendapat kemudahan GSP, dan akhirnya membentuk Komnas HAM tahun 1993.

Pemilu Indonesia menjadi salah satu agenda yang sangat diperhatikan dengan serius oleh Amerika Serikat, menyangkut masalah kebijkan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia. Presiden Habibie telah mengusulkan draf RUU tentang pemilu kepada DPR/MPR pada bulan Juni 1999. Terlihat bahwa perancangan RUU ini kurang dikonsultasikan oleh Habibie dengan aktor-aktor politik di luar pemerintahannya dan militer. Amerika Serikat menginginkan semua proses elektoral dirancang dengan keterlibatan penuh semua aktor-aktor politik di Indonesia yang diharapkan berpartisipasi dalam pemilu.

Amerika Serikat perlu menjelaskan kebijakannya terhadap pihak militer di Indonesia. Pentagon memainkan peran yang penting dalam menjaga dukungan Amerika Serikat terhadap militer Indonesia, di saat tekanan Kongres bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap militer Indonesia harus dikurangi. Tanpa sepengetahuan Kongres, tentara Amerika tetap mengadakan latihan perang bersama militer Indonesia, yang melibatkan keterlibatan pasukan khusus dari kedua negara. Pasukan khusus Indonesia (Koppasus) dipimpin oleh Prabowo Subianto, menantu Presiden Soeharto, yang telah mendapatkan pelatihan militer di Amerika Serikat dan merupakan salah satu kesayangan Pentagon. Ambisi Prabowo ini, ternyata malah menimbulkan perpecahan di tubuh militer dan menyebabkan tidak efektifnya militer dalam menangani kasus kerusuhan Mei 1998. Indonesia sekarang dalam proses menata kembali peran militer dalam politik Indonesia. Proses ini ditandai dengan reformasi TNI yang mensyaratkan adanya peningkatan kesejahteraan prajurit, reformasi peradilan militer, penghapusan dwi fungsi ABRI, dan institusi TNI yang profesional dan akuntabel. Amerika Serikat akan terus memberikan dukungannya terhadap peran militer dalam pemerintahan Indonesia apabila pemerintahan yang terpilih berdasarkan pemilu yang demokratis nanti menghendaki demikian.

Hubungan sipil militer merupakan salah satu isu utama dalam perjalanan transisi menuju demokrasi di Indonesia. Dinamika hubungan sipil militer ini terutama terlihat dalam isu separatisme, baik di Aceh maupun Papua. Isu Timor Timur seperti di uraikan diatas juga menjadi contoh penting yang memperlihatkan keterkaitan antara faktor domestik (hubungan sipil militer) dan faktor eksternal (diplomasi dan politik luar negeri).

Bila dalam periode Habibie terjadi hubungan saling ketergantungan antara pemerintahan Habibie dengan TNI, pada masa Abdurrahman Wahid terjadi power struggle yang intensif antara presiden Wahid dengan TNI sebagai akibat dari usahanya untuk menerapkan kontrol sipil atas militer yang subyektif sifatnya. Entry point yang digunakan oleh Presiden Wahid adalah persoalan Timor Timur. Komisi khusus yang dibentuk oleh PBB menyimpulkan bahwa kerusuhan di Timor Timur setelah referendum 1999 direncanakan secara sistematis. Lebih jauh Komisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa TNI dan milisi pro integrasi merupakan dua pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut.

Pada akhirnya, keputusan untuk memberhentikan Wiranto mendapat dukungan penting dari ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tanjung. Patut diingat bahwa presiden Wahid secara terus menerus menggunakan kredibilitasnya di dunia internasional sebagai tokoh pro-demokrasi untuk mendapatkan dukungan atas berbagai kebijakannya mengenai TNI ataupun penanganan kasus separatisme yang melibatkan TNI. Keputusan pemberhentian Wiranto, misalnya, diungkapkan kepada publik ketika Sekjen PBB Kofi Annan berada di Jakarta. Bahkan dalam konferensi persnya di istana presiden setelah bertemu Wahid, Kofi Annan menyatakan bahwa “the decision [onWiranto] has proven that Indonesia had taken on responsibility to ensure that those responsible for the atrocities in East Timor would be made accountable”.

Seperti pendahulunya Abdurrahman Wahid, Megawati juga secara ekstensif melakukan kunjungan ke luar negeri. Sebagai presiden, Megawati antara lain mengunjungi Rusia, Jepang, Malaysia, New York untuk berpidato di depan Majelis Umum PBB, Rumania, Polandia, Hungaria, Bangladesh, Mongolia, Vietnam, Tunisia, Libya, Cina dan juga Pakistan. Presiden Megawati menuai kritik dalam berbagai kunjungannya tersebut, baik mengenai frekuensi ataupun substansi dari berbagai lawatan tersebut. Diantaranya adalah kontroversi pembelian pesawat tempur Sukhoi dan helikpoter dari Rusia yang merupakan buah dari kunjungan Megawati ke Moskow.

Selain berbagai kunjungan formal tersebut, politik luar negeri Indonesia selama masa pemerintahan Megawati juga dipengaruhi beragam peristiwa nasional maupun internasional. Peristiwa serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat, pemboman di Bali 2002 dan hotel JW Marriott di Jakarta tahun 2003, penyerangan ke Irak yang dipimpin Amerika Serikat dan Ingrris dan juga operasi militer di Aceh untuk menghadapi GAM merupakan beberapa variabel yang mewarnai dinamika internal dan eksternal Indonesia.

Variabel tersebut membawa persoalan turunan yang rumit. Misalnya, perang melawan terorisme di satu sisi mengharuskan Indonesia untuk membuka diri dalam kerjasama internasional. Di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi isu besar mengenai perlindungan terhadap kebebasan sipil di tengah proses demokratisasi, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran bahwa negara akan mendapatkan momentum untuk mengembalikan prinsip security approach di dalam negeri.

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa diplomasi Indonesia kembali menjadi aktif pada masa pemerintahan Megawati. Dalam pengertian bahwa pelaksanaan diplomasi di masa pemerintahan Megawati kembali ditopang oleh struktur yang memadai dan substansi yang cukup. Di masa pemerintahan Megawati, Departemen Luar Negeri (sekarang Kemlu) sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia telah melakukan restrukturisasi yang ditujukan untuk mendekatkan faktor internasional dan faktor domestik dalam mengelola diplomasi. Artinya, Deplu memahami bahwa diplomasi tidak lagi hanya dipahami dalam kerangka memproyeksikan kepentingan nasional Indonesia keluar, tetapi juga kemampuan untuk mengkomunikasikan perkembangan dunia luar ke dalam negeri.

Restrukturisasi ini sangat tepat waktu mengingat perubahan global terjadi begitu cepat, terutama setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. Perubahan cepat ini memaksa setiap negara untuk mampu beradaptasi dan mengelola arus perubahan tersebut. Kebijakan luar negeri Indonesia pun terseret arus global yang diprakarsai Amerika dalam memerangi terorisme, apalagi karena Indonesia mengalaminya langsung, sehingga hubungan luar negeri Indonesia dan Amerika Serikat di masa Megawati cukup intensif, mengingat agenda pemberantasan terorisme global.

Memasuki era SBY, hubungan antar kedua negara boleh dikatakan sangat erat, bahkan semakin mengerat. Baik di era Presiden George Bush maupun Barrack Obama, Presiden SBY diundang datang ke Washington D.C. untuk membicarakan beberapa kerjasama bilateral di berbagai bidang. Jusuf Kalla dan Budiono pun sebagai Wapres SBY juga mendapat tempat di Gedung Putih. Pemerintahan SBY sudah memberikan indikasi bahwa politik luar negeri Indonesia dipastikan akan mengekor negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Apapun alasannya, argumentasi terkuat adalah pada berkuasanya orang-orang tertentu di Kemlu dan lingkungan Istana Negara yang sudah secara sadar menjadi pendukung Amerika Serikat.

Dengan catatan tersebut, maka peranan Hassan Wirayuda dan sekarang Marty Natalegawa sebagai Menlu dan Dino Patti Jalal sebagai Jubir Presiden untuk Urusan Luar Negeri (era Kabinet Indonesia Bersatu jilid I) sangat penting dan bermanfaat dalam membina persahabatan sejati dengan Amerika Serikat. Suatu hal yang mencengangkan adalah bahwa baik Hassan maupun Dino berbicara dalam bahasa yang sama dengan SBY, dengan kata lain politik luar negeri Indonesia memang solid. Sayangnya, Kemlu tidak memiliki saluran yang baik dalam mensosialisasikan alasan yang mendasar atas diambilnya sebuah keputusan luar negeri. Rakyat, bagaimananpun, harus disosialisaikan dan dikomunikasikan mengenai keputusan-keputusan yang diambil menyangkut masalah luar negeri, karena itu Kemlu harus mau turun ke bawah (down to earth), tidak hanya main di kalangan elit saja. Hal ini harus menjadi masukan yang positif bagi Kemlu ke depannya.

3.3. PLNI Bebas Aktif Mampu Mengurangi Konflik

Di era perang dingin (cold war) dan sesudahnya, pendekatan keamanan dari sisi ilmu militer (military science) dirasakan kurang dapat menyelesaikan segenap potensi ancaman yang timbul. Bagi setiap negara khususnya Indonesia, hadirnya aktor nonstate dalam bentuk kelompok (network) nonregular militaries menjadikan spektrum ancaman semakin komplek. Keamanan nasional bukan lagi sekedar kondisi dimana ancaman dapat diatasi tetapi juga harus mampu bertahan dalam skala nasional, situasi regional bahkan global. Maka lahirlah istilah spesifik seperti pengaturan keamanan/ketahanan (defence management), ketahanan ekonomi (defence economics), ketahanan finansial (defence finance), ketahanan energi (energy security), ketahanan informasi (cyber security), dan ketahanan terhadap bencana alam (disaster management), serta tentunya Conflict Resolution.

Studi resolusi konflik mulai berkembang di Eropa pasca PD II, tepatnya mulai tahun 1950-an. Ahli-ahli studi perdamaian mulai menjawab permasalahan-permasalahan, seperti kejahatan genosida (pasca PD II), perlombaan senjata antara blok barat dan timur, perang sipil, konflik ras, agama, sosial, sampai isu terorisme pada era itu. Intra state conflict (konflik internal dalam sebuah negara) macam ini membuat ancaman nyata terhadap sistem pertahanan sebuah negara, ketika inter state conflict (konflik antarnegara) semakin jarang terjadi pasca PD II. Dari tahun 1990 sampai 1994 terjadi sekitar 49 konflik bersenjata di dunia, dan 25 diantaranya menyebabkan korban tewas, dan sangat sedikit diantaranya yang merupakan konflik antar negara.

Damai tidak bisa hanya dimaknai sebagai ketiadaan perang (negative peace), tetapi hadirnya keadilan dan damai yang berkelanjutan, termasuk akses terhadap pangan dan air bersih, pendidikan untuk anak-anak, dan pemenuhan hak asasi manusia. Jadi, damai saja tidak cukup sebenarnya, diperlukan juga pemerhatian terhadap kondisi hak asasi manusia dan keadilan sosial yang berkelanjutan (sustainable). Dalam teori tentang segitiga kekerasan Galtung, kekerasan terbagi menjadi tiga yaitu kekerasan langsung, kultural dan struktural. Dimana kekerasan langsung seringkali didasarkan atas penggunaan kekuasaan sumber, yang dibedakan menjadi kekuasaan yang bersifat menghancurkan, kemudian kekuasaan ideologis dan kekuasaan renumeratif. Baik kekuasaan sumber dan kekuasan struktural saling berkaitan, saling memperkuat. Galtung mengungkapkan kekerasan struktural dan personal dapat menghalangi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini adalah kelestarian atau keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan, dan identitas. Jika empat kebutuhan dasar ini mengalami tekanan atau kekerasan dari kekuasaan personal dan struktural, maka konflik kekerasan akan muncul ke permukaan sosial.

Michael Lund pernah berkata, bahwa dalam tahun-tahun ke depan krisis dan ancaman akan berkembang semakin banyak, tidak berkurang, dan akan memberikan ancaman yang signifikan terhadap kedamaian dan keamanan, serta kepentingan banyak negara. Kondisi ini membuat tantangan terhadap perdamaian dunia akan semakin meningkat, dan membutuhkan cara-cara efektif untuk mengantisipasinya. Implementasi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menurut pandangan penulis dapat menjadi salah satu solusi yang baik terhadap masalah tersebut. Politik luar negeri bebas aktif yang telah dijalankan Indonesia sejak kemerdekaannya dapat mengurangi konflik internasional antar bangsa.

Dalam perspektif pertahanan negara, berbagai ancaman dan tantangan ke depan mencakup dimensi global, regional, dan nasional, antara lain dampak krisis finansial global, mitigasi pemanasan global, kompetisi perebutan sumber energi, kebijakan negara-negara maju, penguatan isu keamanan nontradisional, senjata pemusnah masal (nuklir, biologi, dan kimia), keamanan maritim, sistem ekonomi pasar, terorisme, radikalisme, separatisme, konflik komunal, gangguan keamanan di laut dan udara, masalah perbatasan, dan bencana alam.

Politik luar negeri bebas aktif Indonesia diambil sebagai kebijakan oleh pemerintah dalam hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan yang dimaksud tentunya dalam upaya untuk perwujudan mencapaian tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. Adapun tujuan politik luar negeri Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa kondisi masa depan yang diinginkan adalah sebuah negara yang menjalankan politik luar negeri yang baik, sehingga terjalin hubungan yang baik dengan negara-negara sekitar. Dengan melakukan hubungan luar aktif dengan Amerika Serikat, maka Indonesia dapat memiliki kekuatan tawar yang cukup signifikan di dunia, dan tentunya mampu mengeliminir ancaman yang timbul dikarenakan aliansi yang kuat antara kita dengan mereka.

Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri pun dengan sendirinya diarahkan pada prioritas mengupayakan dan mengamankan, meningkatkan kerja sama dan dukungan negara-negara sahabat, serta badan-badan internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional, sekaligus mengupayakan pulihnya kepercayaan internasional terhadap tekad dan kemampuan pemerintahan untuk mengatasi krisis multidimensional yang sedang Indonesia hadapi saat ini. Dalam kaitan ini yang perlu diwaspadai adalah munculnya pertentangan persepsi di antara komponen-komponen bangsa mengenai berbagai isu nasional yang bukan hanya memperburuk citra Indonesia di mata dunia, bahkan dapat mengancam keutuhan bangsa dan menimbulkan konflik.

Jika negara gagal melakukan penjaminan terhadap kepentingan nasional, maka konflik internal maupun eksternal bisa muncul, karena sumber daya, seperti kekayaan, populasi, wilayah, serta eksistensi negara berada dalam bahaya. Ancaman terhadap kedaulatan bangsa pastinya sangat mungkin terjadi. Karena sistem internasional bersifat anarki, bisa saja serangan militer terhadap negara kita dilakukan oleh negara lain, dan tidak ada hukum yang bisa menghentikan itu. Kita liat bagaimana Amerika Serikat menyerang Vietnam, Afganistan, Irak, sampai Lybia karena pemerintahan negara-negara tersebut melakukan perlawanan terhadap kesimbangan politik internasional. Negara kita memang bisa dikatakan hampir tidak mungkin bernasib sama seperti negara-negara di atas karena politik luar negeri kita yang ramah terhadap dunia internasional. Akan tetapi, kemungkinan tetap ada, untuk itu diperlukan implementasi dari politik luar negeri bebas aktif yang lebih optimal lagi demi keamanan nasional.

Secara konseptual sesungguhnya desain politik luar negeri yang kita miliki sudah mencukupi dan kita juga tidak perlu lagi menghabiskan energi untuk berdebat pada tataran konseptual ini. Dinamika internasional seperti yang telah dideskripsikan di atas penting untuk dijadikan acuan, namun kita mesti memiliki agenda dan fokus yang benar-benar merefleksikan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

Sekali lagi, dalam perjalanan sejarah terbukti bahwa hubungan Amerika Serikat-Indonesia tergolong baik karena Amerika Serikat berdiri sebagai sebuah negara yang kuat dan efektif. Seringkali Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Indonesia, di berbagai sektor, untuk membantu pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dalam makalah ini kita akan melihat bagaimana kerangka hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat selama ini, yang penulis anggap merupakan sebuah implementasi politik luar negeri bebas aktif yang efektif, sehingga dapat menjadi contoh untuk mengurangi terjadinya konflik internasional antar bangsa.

Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita fokus dan konsisten pada pencapaian kepentingan tersebut. Idealisme untuk berperan dalam kancah politik internasional seperti menjadi mediator konflik adalah baik, namun cenderung tidak realistis dengan kepentingan riil bangsa ini. Secara jujur mestinya kita harus mengakui bahwa saat ini kita masih belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan suatu peran yang idealistik. Penulis kira pun, dunia internasional akan lebih menghargai dan memandang Indonesia bukan semata-mata dari apa yang bisa kita sumbangkan untuk dunia, namun yang lebih penting apa yang bisa diberikan bangsa ini kepada rakyatnya. Kita harus berpikir dan bertindak lebih realistis dan pragmatis namun juga tidak mengorbankan idealisme kita.


BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dalam pengertian luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara di saat memperjuangkan kepentingannya dalam hubungan dengan negara lain. Jika Indonesia mampu tetap menerapkan politik luar negeri bebas aktif secara murni dan konsekuen maka dengan sendirinya ancaman terhadap bangsa kita, dilihat dari perpektif hubungan internasional, akan berkurang karena kita tidak mempunyai musuh di luar sana.

Untuk dapat tetap survive dalam percaturan politik internasional, maka Indonesia harus bisa bertahan dalam mengatasi setiap kesulitan seperti ancaman terhadap eksistensinya, hambatan dalam pemenuhan kebutuhan, tantangan dalam penyelesaian masalah, dan gangguan yang datang dari berbagai sektor. Karena itu, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia haruslah berdasarkan ejawantahan yang maksimal dari konsep Sishanneg agar mampu mengeliminir ancaman yang timbul.

Hubungan Amerika Serikat-Indonesia tergolong baik karena Amerika Serikat berdiri sebagai sebuah negara yang kuat dan efektif. Seringkali Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Indonesia, di berbagai sektor, untuk membantu pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dengan melakukan hubungan luar negeri bebas aktif dengan mereka, maka Indonesia dapat memiliki kekuatan tawar yang cukup signifikan di dunia, dan tentunya mampu mengeliminir ancaman yang timbul dikarenakan aliansi yang kuat antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Dengan melakukan implementasi politik luar negeri seperti ini, maka Indonesia akan menjadi pemain penting dalam politik internasional dunia. Selain karena kita memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat, yang terjadi karena hubungan luar negeri yang baik dengan mereka selama ini, kondisi ini pun akan menguntungkan bargaining position kita dalam upaya-upaya kita mengurangi konflik internasional. Indonesia bisa berperan sangat aktif untuk meresolusi konflik Israel-Palestina, dan konflik-konflik lain yang banyak terjadi di seluruh penjuru dunia. Politik bebas aktif kita menjadi rujukan banyak bangsa untuk mengupayakan perdamaian dunia.

4.2. USUL DAN SARAN

Dalam bagian terakhir ini akan diberikan sedikit saran-saran tentang seperti apa politik luar negeri bebas aktif Indonesia ke depan akan berguna untuk mengurangi konflik internasional.

Pertama, dari segi politik, Indonesia tetap perlu untuk menjalankan politik Iuar negeri yang rasional dan moderat dengan mengandalkan prinsip-prinsip kerjasama internasional, saling menghormati kedaulatan nasional, non-interference, dan tentunya prinsip kesetaraan yang akan menghasilkan keseimbangan dalam sistem politik. Diplomasi Indonesia dilaksanakan dengan menjauhi sikap konfrontatif dan melaksanakan peranan aktif dalam diplomasi preventif serta penyelesaian konflik, dalam hal ini citra Indonesia di mata masyarakat internasional perlu segera dipulihkan kembali karena berkaitan erat dengan kapasitas Indonesia untuk berperan aktif dalam percaturan internasional serta menjamin arus investasi ke Indonesia. Selain itu, demi kepentingan nasional, perlu diupayakan agar sejauh mungkin tekanan-tekanan eksternal yang datang untuk merongrong negara kita dapat dihindari dengan menggalang solidaritas dengan negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat. lndonesia hendaknya tetap menciptakan sebanyak mungkin teman dan menghindari munculnya lawan.

Kedua, dalam konteks nasional, politik luar negeri Indonesia harus tetap ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional dalam menghadapi permasalahan di dalam negeri. Politik luar negeri lndonesia juga perlu terus diabdikan untuk menunjang kesejahteraan umum dan pemulihan total ekonomi nasional. Sedangkan modal dasar bagi pembangunan citra positif lndonesia masih perlu ditopang dengan berbagai pekerjaan rumah yang tidak sedikit namun mendesak sifatnya, seperti: penegakkan dan kepastian hukum, pembangunan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, pemajuan dan perlindungan HAM, serta penanganan berbagai isu yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Ketiga dan terakhir, dalam konteks bilateral, Indonesia harus terus berupaya untuk memantapkan dan meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat, dengan terus mempelajari kemungkinan pembinaan hubungan bilateral dengan negara-negara yang dinilai berpotensi membantu upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Dengan cara ini, konflik internasional antar bangsa akan dapat dihindari. Indonesia juga akan terus mengupayakan kehidupan politik bertetangga baik dengan negara-negara yang secara geografis berbatasan langsung, namun tentunya dengan tetap didasarkan pada prinsip kesejahteraan dan saling menghormati. Politik luar negeri bebas aktif sangat efektif berperan dalam mewujudkan kondisi demikian, sebuah kondisi di mana tercipta mutual cooperation antar bangsa untuk sama-sama bekerja sama dalam satu kesatuan yang positif.


DAFTAR PUSTAKA

Buku

· Anggoro, Kusnanto. Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi, dalam Rusdi Marpaung, dkk (ed). 2005. Dinamika Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta: Imparsial.

· Buzan, Barry. 1991. People States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.

· Cipto, Bambang. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

· Hauss, Charles. 2010. International Conflict Resolution: International Relations in the Twenty-First Century. New York: The Continuum.

· Holsti, KJ. 1981. International Politics: A Framework of Analysis. New Delhi: Prentice Hall.

· Kirbiantoro, H.S. dan Dody Rudianto. 2010. Rekonstruksi Pertahanan Indonesia: Problematika, Potensi, dan Tantangan. Jakarta: Golden Terayon Press.

· Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini. Bandung: Penerbit Alumni.

· Macridis, Roy C. dan Bernard E. Brown. 1996. Perbandingan Politik. Jakarta: PT. Erlangga.

· Manan, Abdul. 2008. Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM. Jakarta: ELSAM.

· Migdal, Joel S. 1988. Strong Societies and Week States: State-society Relations and State Capabilities in the Third World. New Jersey: Princeton University Press.

· Nye, Joseph S. 2009. Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History. Boston: Pearson and Longman.

· Rodee, Carlton Clymer, dkk. 1988. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

· Said, Tribuana. 1984. Indonesia dalam Politik Global Amerika: Tinjauan Atas Kebijakan dan Strategi Pembendungan AS dari Truman hingga Nixon. Medan: PT Waspada. Hlm.

· Schwarz, Adam dan Jonathan Paris (ed). 1999. The Politics of Post-Soeharto Indonesia. New York: Council on Foreign Relation Press.

· Suryadinata, Leo. 1998. Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES.

· Tippe, Syarifudin. 2012. Human Capital Management: Model Pengembangan Organisasi Militer Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

· Webel, Charles dan Johan Galtung (ed). 2007. Handbook of Peace and Conflict Studies. New York: Routledge.

Sumber Lain

· Catatan Kuliah Indonesian Nasional Defense System pada Universitas Pertahanan Indonesia Jakarta, 20 Juli 2012.

· Malvern Lumsden dan Rebecca Wolfe. 1996. Evolution of a Problem Solving Workshop: An Introduction to Social-Psychological Approaches to Conflict Resolution. Journal of Peace Psychology.

· Simun Junaidi. Wacana Menyoal Reformasi TNI, dalam Imparsial Edisi Juli-September Tahun 2007.

· http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/demokratisasi.html

· http://www.kompas.com/kompas-cetak/0002/03/utama/amie01.htm

· http://www.washingtonpost.com/wp-srv/WPlate/2000-02/16/1131-021600-idx.html


Bambang Cipto. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 85.

Carlton Clymer Rodee, dkk. 1988. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 499.

Tidak hanya konflik politik, tetapi juga ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya.

Dikutip dari catatan Kuliah Indonesian Nasional Defense System pada Universitas Pertahanan Indonesia Jakarta, 20 Juli 2012.

KJ. Holsti, International Politics: A Framework of Analysis (New Delhi: Prentice Hall, 1981), hlm. 200.

Joseph S. Nye. 2009. Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History. Boston: Pearson and Longman. Hlm. 3.

Charles Hauss. 2010. International Conflict Resolution: International Relations in the Twenty-First Century. New York: The Continuum. Hlm. 28-29.

Mochtar Kusumaatmadja. 1983. Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini. Bandung; Penerbit Alumni. Hlm. 5-6.

Mochtar. Ibid., Hlm. 7.

Dikutip dari catatan Kuliah Indonesian Nasional Defense System pada Universitas Pertahanan Indonesia Jakarta, 20 Juli 2012.

Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown. 1996. Perbandingan Politik. Jakarta: PT. Erlangga. Hlm. 36-37

Barry Buzan, People States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era (Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm. 59.

Joel S. Migdal, Strong Societies and Week States: State-society Relations and State Capabilities in the Third World (New Jersey: Princeton University Press, 1988), hlm. 19

HS. Kirbiantoro dan Dody Rudianto. 2010. Rekonstruksi Pertahanan Indonesia: Problematika, Potensi, dan Tantangan. Jakarta: Golden Terayon Press. Hlm. 1-2.

Kirbiantoro. Ibid., Hlm. 5.

Tribuana Said. 1984. Indonesia dalam Politik Global Amerika: Tinjauan Atas Kebijakan dan Strategi Pembendungan AS dari Truman hingga Nixon. Medan: PT Waspada. Hlm. 1.

Said. Ibid., Hlm. 2.

Said. Ibid., Hlm. 95-96.

Abdul Manan. 2008. Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM. Jakarta: ELSAM. Hlm. 3-4.

Leo Suryadinata. 1998. Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES. Hlm. 176.

Schwarz, Adam dan Jonathan Paris (ed). 1999. The Politics of Post-Soeharto Indonesia. New York: Council on Foreign Relation Press. Hlm. 105-106.

http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/demokratisasi.html. Lihat juga Dewi Fortuna Anwar, “The Habibie presidency”, dalam Forrester, G (ed). 1999. Post-Suharto Indonesia: renewal or chaos? Bathurst: Crawford House Publishing. Hlm. 4.

Schwarz dan Paris. Op cit., Hlm. 108.

Simun Junaidi. Wacana Menyoal Reformasi TNI, dalam Imparsial Edisi Juli-September Tahun 2007. Hlm, 2.

Schwarz dan Paris. Op cit., Hlm. 108-109.

Kusnanto Anggoro. Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi, dalam Rusdi Marpaung, dkk (ed). 2005. Dinamika Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta: Imparsial. Hlm. 6.

Malvern Lumsden dan Rebecca Wolfe. 1996. Evolution of a Problem Solving Workshop: An Introduction to Social-Psychological Approaches to Conflict Resolution. Journal of Peace Psychology, hlm. 1

Untuk bacaan lebih lanjut lihat Charles Webel and Johan Galtung. 2007. Handbook of Peace and Conflict Studies. New York: Routledge. Hlm.14-32.

Hauss. Op cit., Hlm. 11.

Syarifudin Tippe. 2012. Human Capital Management: Model Pengembangan Organisasi Militer Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlm. 9

Untuk lebih jelas tentang asas-asas dan dasar kebijakan politik luar negeri Indonesia, setidaknya pada era Orde Baru ketika corak politik luar negeri kita yang bebas aktif masih relevan, baca Mochtar, Op cit., Hlm. 5-10.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

MK Nilai Alat Bukti dari Kotak Suara …

Politik14 | | 21 August 2014 | 15:12

Dahlan Iskan, Sosok Tepat Menteri Pertanian …

Felix | | 21 August 2014 | 09:47

Penulis Fiksiana Community Persembahkan …

Benny Rhamdani | | 21 August 2014 | 11:53

Meriahnya Kirab Seni Pembukaan @FKY26 …

Arif L Hakim | | 21 August 2014 | 11:20

Haruskah Semua Pihak Menerima Putusan MK? …

Kompasiana | | 21 August 2014 | 10:31


TRENDING ARTICLES

Pelajaran dari Sengketa di MK …

Jusman Dalle | 7 jam lalu

WC Umum Tak Kalah Penting dengan Dapur Umum …

Prabu Bolodowo | 8 jam lalu

Hebat, Indonesia Paling Menjanjikan Sedunia! …

Firdaus Hidayat | 9 jam lalu

Jangan Sembarangan Pelihara Ayam di Amerika …

Usi Saba Kota | 9 jam lalu

Menanti Komitmen Prabowo …

Adrian Susanto | 10 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: