Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Usama Juniansyah Fauzi

Berpikir dan bertindak global sebagai bagian dari warga dunia...

Mengembalikan Hak pilih TNI di Pemilu

OPINI | 12 November 2012 | 12:13 Dibaca: 517   Komentar: 0   0

Dwi fungsi ABRI dimulai pada era awal orde Baru. Dimana sebelumnya pada pemilu 1955, para anggota TNI memiliki hak pilih walaupun tidak memiliki hak duduk di legislatif. Akan tetapi, TNI yang memiliki massa yang besar dan loyal kepada atasannya, memiliki magnet yang besar untuk digunakan oleh pemerintahan sipil. Tarik menarik kepentingan politik sipil untuk menggunakan massa TNI sangat besar. Dan pada saat itu juga, legislatif NKRI masih sibuk berdebat dengan bentuk konstitusi Indonesia.

Perlu dicatat saat itu kita masih menggunakan konstitusi RIS. Kemudian kembali ke UUD 45 tetapi anggota MPR dan DPR diangkat Presiden. Dan Sukarno mengangkat dirinya sendiri sebagai Presiden seumur hidup. Dekrit Presiden 1959. “Dikenal kebijakan sebagai Mantan Presiden Sukarno yang ke blinger.”

Contoh salah satu kepentingan sipil di militer adalah ada banyaknya anggota TNI yang dibawah PKI seperti Cakrabirawa di bawah Letkon Untung. Ataupun yang beraffliasi dengan dengan Partai Masyumi, NU, ataupun PNI.

Melihat kondisi pemerintahan sipil yang tidak mudah bermufakat dalam menjalankan pemerintahan dan takutnya massa TNI digunakan oleh kalangan sipil maka Jendral AH Nasution mengusulkan Dwi fungsi ABRI pada awal Orde Baru. Dimana ABRI (TNI) kehilangan hak pilihnya tapi memiliki kursi di DPR sebesar 20%. Pada masa itu mulailah ABRI berpolitik di kancah nasional. Karena massa ABRI yang solid dan pada massa itu Pemerintahan Sipil = Golkar yang beraffliasi dengan ABRI stabilitas politik dan ekonomi bisa terwujud. Walau menurut Komnas HAM banyak pelanggaran HAM yang terjadi oleh TNI (OOT)

Salah satu keunggulan dari massa TNI adalah wawasan nasionalnya. Dimana massa TNI ini memiliki jiwa kebangsaan yang lebih tinggi dibandingkan perwakilan daerah, partai, suku, agama, dll yang banyak mementingkan kepentingan golongannya. Dalam satu quote, majalah Tokoh Indonesia, mantan Presiden Suharto pernah mengatakan bahwa ABRI harus mendapatkan kursi di DPR jika Indonesia ingin tetap berdiri.

Saat ini Dwi Fungsi ABRI sudah dicabut, pemerintahan sipil masih mencoba meramu sistem pemerintahan dengan tepat walau banyak perubahan disana-sini. Konstitusi berubah, undang2 berubah terus mengikuti pergantian anggota DPR dan Presiden.

Salah satu kekurangan dari pencabutan Dwi fungsi ABRI adalah ketakutan dari pemerintahan sipil terhadap TNI, yaitu belum dikembalikannya hak pilih anggota TNI dalam Pemilu seperti dalam Pemilu 1955.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

BMI Hongkong Tertipu 60 Juta Oleh “Bule …

Fey Down | | 25 October 2014 | 17:32

ATM Susu …

Gaganawati | | 25 October 2014 | 20:18

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Gayatri Wailisa, Anggota BIN? Perlukah …

Arnold Adoe | | 25 October 2014 | 16:01

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Serunya di Balik Layar Pemotretan Presiden …

Gatra Maulana | 11 jam lalu

BMI Hongkong Tertipu 60 Juta Oleh “Bule …

Fey Down | 13 jam lalu

Hatta Rajasa Tahu Siapa Bandit Migas …

Eddy Mesakh | 14 jam lalu

Presiden Jokowi, Ibu Negara, dan …

Sintong Silaban | 15 jam lalu

Kerumitan Membentuk Kabinet …

Mas Isharyanto | 16 jam lalu


HIGHLIGHT

Fakta & Rahasia Saya Tentang Buku …

Indria Salim | 12 jam lalu

Hanya Tontowi/Liliyana di Final Perancis …

Sapardiyono | 12 jam lalu

Pilih Steak Sapi New Zealand Atau Ramen …

Benny Rhamdani | 13 jam lalu

Upacara Adat Satu Suro Kampung Adat Cirendeu …

Sandra Nurdiansyah | 13 jam lalu

50 Yacht Luar Negeri “Serbu” …

Mustafa Kamal | 14 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: