Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Usama Juniansyah Fauzi

Berpikir dan bertindak global sebagai bagian dari warga dunia...

Mengembalikan Hak pilih TNI di Pemilu

OPINI | 12 November 2012 | 12:13 Dibaca: 506   Komentar: 0   0

Dwi fungsi ABRI dimulai pada era awal orde Baru. Dimana sebelumnya pada pemilu 1955, para anggota TNI memiliki hak pilih walaupun tidak memiliki hak duduk di legislatif. Akan tetapi, TNI yang memiliki massa yang besar dan loyal kepada atasannya, memiliki magnet yang besar untuk digunakan oleh pemerintahan sipil. Tarik menarik kepentingan politik sipil untuk menggunakan massa TNI sangat besar. Dan pada saat itu juga, legislatif NKRI masih sibuk berdebat dengan bentuk konstitusi Indonesia.

Perlu dicatat saat itu kita masih menggunakan konstitusi RIS. Kemudian kembali ke UUD 45 tetapi anggota MPR dan DPR diangkat Presiden. Dan Sukarno mengangkat dirinya sendiri sebagai Presiden seumur hidup. Dekrit Presiden 1959. “Dikenal kebijakan sebagai Mantan Presiden Sukarno yang ke blinger.”

Contoh salah satu kepentingan sipil di militer adalah ada banyaknya anggota TNI yang dibawah PKI seperti Cakrabirawa di bawah Letkon Untung. Ataupun yang beraffliasi dengan dengan Partai Masyumi, NU, ataupun PNI.

Melihat kondisi pemerintahan sipil yang tidak mudah bermufakat dalam menjalankan pemerintahan dan takutnya massa TNI digunakan oleh kalangan sipil maka Jendral AH Nasution mengusulkan Dwi fungsi ABRI pada awal Orde Baru. Dimana ABRI (TNI) kehilangan hak pilihnya tapi memiliki kursi di DPR sebesar 20%. Pada masa itu mulailah ABRI berpolitik di kancah nasional. Karena massa ABRI yang solid dan pada massa itu Pemerintahan Sipil = Golkar yang beraffliasi dengan ABRI stabilitas politik dan ekonomi bisa terwujud. Walau menurut Komnas HAM banyak pelanggaran HAM yang terjadi oleh TNI (OOT)

Salah satu keunggulan dari massa TNI adalah wawasan nasionalnya. Dimana massa TNI ini memiliki jiwa kebangsaan yang lebih tinggi dibandingkan perwakilan daerah, partai, suku, agama, dll yang banyak mementingkan kepentingan golongannya. Dalam satu quote, majalah Tokoh Indonesia, mantan Presiden Suharto pernah mengatakan bahwa ABRI harus mendapatkan kursi di DPR jika Indonesia ingin tetap berdiri.

Saat ini Dwi Fungsi ABRI sudah dicabut, pemerintahan sipil masih mencoba meramu sistem pemerintahan dengan tepat walau banyak perubahan disana-sini. Konstitusi berubah, undang2 berubah terus mengikuti pergantian anggota DPR dan Presiden.

Salah satu kekurangan dari pencabutan Dwi fungsi ABRI adalah ketakutan dari pemerintahan sipil terhadap TNI, yaitu belum dikembalikannya hak pilih anggota TNI dalam Pemilu seperti dalam Pemilu 1955.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kurikulum 2013: Buku, Seminggu Dibagikan …

Khoeri Abdul Muid | | 20 August 2014 | 17:25

Kabar Gembira, Kini KPK Ada TVnya! …

Asri Alfa | | 20 August 2014 | 11:16

Keluarga Pasien BPJS: Kenapa Dokter Tulis …

Posma Siahaan | | 20 August 2014 | 12:48

Saonek Mondi Sebuah Sudut Taman Laut Raja …

Dhanang Dhave | | 20 August 2014 | 12:13

Kompasiana Nangkring bareng Sun Life: …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 12:58


TRENDING ARTICLES

Inilah Nama-nama Anggota Paskibraka 2014 …

Veronika Nainggolan | 7 jam lalu

Nikita Willy Memukul KO Julia Perez …

Arief Firhanusa | 10 jam lalu

Kalau Tidak Bisa Legowo, Setidaknya Jangan …

Giri Lumakto | 11 jam lalu

Di Balik Beningnya Kolang-kaling …

Hastira | 11 jam lalu

Menebak Putusan Akhir MK di Judgment Day …

Jusman Dalle | 13 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: