Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Usama Juniansyah Fauzi

Berpikir dan bertindak global sebagai bagian dari warga dunia...

Mengembalikan Hak pilih TNI di Pemilu

OPINI | 12 November 2012 | 12:13 Dibaca: 512   Komentar: 0   0

Dwi fungsi ABRI dimulai pada era awal orde Baru. Dimana sebelumnya pada pemilu 1955, para anggota TNI memiliki hak pilih walaupun tidak memiliki hak duduk di legislatif. Akan tetapi, TNI yang memiliki massa yang besar dan loyal kepada atasannya, memiliki magnet yang besar untuk digunakan oleh pemerintahan sipil. Tarik menarik kepentingan politik sipil untuk menggunakan massa TNI sangat besar. Dan pada saat itu juga, legislatif NKRI masih sibuk berdebat dengan bentuk konstitusi Indonesia.

Perlu dicatat saat itu kita masih menggunakan konstitusi RIS. Kemudian kembali ke UUD 45 tetapi anggota MPR dan DPR diangkat Presiden. Dan Sukarno mengangkat dirinya sendiri sebagai Presiden seumur hidup. Dekrit Presiden 1959. “Dikenal kebijakan sebagai Mantan Presiden Sukarno yang ke blinger.”

Contoh salah satu kepentingan sipil di militer adalah ada banyaknya anggota TNI yang dibawah PKI seperti Cakrabirawa di bawah Letkon Untung. Ataupun yang beraffliasi dengan dengan Partai Masyumi, NU, ataupun PNI.

Melihat kondisi pemerintahan sipil yang tidak mudah bermufakat dalam menjalankan pemerintahan dan takutnya massa TNI digunakan oleh kalangan sipil maka Jendral AH Nasution mengusulkan Dwi fungsi ABRI pada awal Orde Baru. Dimana ABRI (TNI) kehilangan hak pilihnya tapi memiliki kursi di DPR sebesar 20%. Pada masa itu mulailah ABRI berpolitik di kancah nasional. Karena massa ABRI yang solid dan pada massa itu Pemerintahan Sipil = Golkar yang beraffliasi dengan ABRI stabilitas politik dan ekonomi bisa terwujud. Walau menurut Komnas HAM banyak pelanggaran HAM yang terjadi oleh TNI (OOT)

Salah satu keunggulan dari massa TNI adalah wawasan nasionalnya. Dimana massa TNI ini memiliki jiwa kebangsaan yang lebih tinggi dibandingkan perwakilan daerah, partai, suku, agama, dll yang banyak mementingkan kepentingan golongannya. Dalam satu quote, majalah Tokoh Indonesia, mantan Presiden Suharto pernah mengatakan bahwa ABRI harus mendapatkan kursi di DPR jika Indonesia ingin tetap berdiri.

Saat ini Dwi Fungsi ABRI sudah dicabut, pemerintahan sipil masih mencoba meramu sistem pemerintahan dengan tepat walau banyak perubahan disana-sini. Konstitusi berubah, undang2 berubah terus mengikuti pergantian anggota DPR dan Presiden.

Salah satu kekurangan dari pencabutan Dwi fungsi ABRI adalah ketakutan dari pemerintahan sipil terhadap TNI, yaitu belum dikembalikannya hak pilih anggota TNI dalam Pemilu seperti dalam Pemilu 1955.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Selayang Pandang Tentang Demonstrasi …

Fera Nuraini | | 01 October 2014 | 20:57

Siswa Korea Tertarik “Sambal” Indonesia …

Ony Jamhari | | 02 October 2014 | 09:39

Belajar Mandiri dari Pola Didik Orangtua di …

Weedy Koshino | | 02 October 2014 | 09:53

Obat Galau Jurusan Kuliah …

Bening Tirta Muhamm... | | 02 October 2014 | 09:54

Nangkring “Special” bersama Bank …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:44


TRENDING ARTICLES

Liverpool Dipecundangi Basel …

Mike Reyssent | 6 jam lalu

Merananya Fasilitas Bersama …

Agung Han | 6 jam lalu

Ceu Popong Jadi Trending Topic Dunia …

Samandayu | 8 jam lalu

MK Harus Bertanggung Jawab Atas Kericuhan …

Galaxi2014 | 10 jam lalu

Sepedaku Dicolong Maling Bule …

Ardi Dan Bunda Susy | 10 jam lalu


HIGHLIGHT

“Saya Iptu Chandra Kurniawan, Anak Ibu …

Mba Adhe Retno Hudo... | 7 jam lalu

Korte Verklaring; Konsesus Uleebalang dengan …

Arjuna Zubir | 7 jam lalu

Djohar Arifin: Jika Lolos ke PD U-20, Timnas …

Achmad Suwefi | 7 jam lalu

Wangi Kopi NTB …

Ahyar Rosyidi Ros | 7 jam lalu

Belajar dari Pak Tani dengan Sawahnya di …

Karresa Karyanto | 7 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: