Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Hamdy

HaMdy alias Handono Mardiyanto. Penulis sosial, spiritual, dan fiksi. Buku terbaru, Terapi Iman yang Menyelamatkan selengkapnya

Ketika TNI Disaingi Laskar Sipil

OPINI | 06 October 2012 | 01:29 Dibaca: 869   Komentar: 2   3

Sebelum gerakan reformasi tahun 1998, saya hafal para petinggi ABRI, nama-nama berikut jabatannya: Panglima ABRI, para Kepala Staf ketiga angkatan dan Kapolri, Panglima Kostrad, Panglima Kodam di Jawa dan Sumatera, Panglima Armada AL, Panglima Komando Operasi AU, Kasospol dan Kapuspen ABRI. Saya hafal karena banyak kegiatan militer saat itu diliput luas oleh pers. Rapim ABRI adalah salah satunya. Acara yang salah satu butir keputusannya biasanya menyangkut dwifungsi—peran ganda ABRI sebagai alat hankam merangkap dinamisator dan stabilisator di bidang sosial-politik. Acara Rapim selalu diakhiri dengan foto bersama para petinggi ABRI dengan Presiden Soeharto, yang fotonya pasti ditempatkan di halaman pertama koran-koran nasional.

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa ABRI adalah anak emas Orde Baru, sekaligus merupakan garda terdepan pengawal dan pengaman kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Bagaimana posisi anak emas itu bisa diraihnya? Untuk menjawabnya, kita perlu sekilas menengok kembali hubungan sipil-militer di masa awal kemerdekaan dan masa Soekarno.

Agresi Militer I Belanda di tahun 1947 boleh dicatat sebagai benih-benih pertama perbedaan antara sipil-militer dalam menyikapi persoalan berbangsa dan bernegara. Soekarno dan Hatta memilih jalan damai, mengalah pada kekuatan Belanda, seraya terus melancarkan perjuangan diplomatik demi mempertahankan negara Indonesia yang masih teramat belia. Sudirman justru memilih jalan perang, bergerilya bersama rakyat di pelosok-pelosok pedesaan. Selanjutnya, usaha-usaha memadamkan pemberontakan di dalam negeri sepanjang tahun 50-an, seringkali menempatkan militer sebagai pemadam kebakaran—dibutuhkan tenaganya di saat stabilitas keamanan bergejolak, tetapi tak dihiraukan lagi oleh para politisi sipil di waktu keadaan sudah relatif aman. Di antara pergolakan daerah itu, ada sebagian politisi sipil yang sengaja melibatkan kalangan militer untuk berkonflik dengan pemerintah pusat.

Dalam situasi dan kondisi seperti itulah, muncul gagasan dari A.H. Nasution untuk menempuh kebijakan Jalan Tengah, suatu konsepsi yang menjadi cikal-bakal dwifungsi ABRI. Intinya, anggota ABRI aktif tidak memiliki hak memilih dalam pemilu—seperti halnya dalam Pemilu tahun 1955—tetapi, mereka diberi jatah kursi di parlemen. Orde Baru makin mengukuhkan peran ganda ABRI ini. Sedemikian kokohnya sehingga di tingkat Provinsi (Pemda Tingkat I) terdapat lembaga bernama Direktorat Sospol yang kepalanya selalu dijabat oleh perwira TNI AD berpangkat kolonel. Ditsospol berhak melakukan litsus (penelitian khusus) pada diri seseorang beserta keluarganya; memilah siapa yang setia pada Pancasila, siapa pula yang menentangnya. Orang yang berasal dari keluarga PKI dan DI akan serta-merta dilabeli: OT (Organisasi Terlarang) pada KK atau KTP-nya. Pada masa itu, marak istilah tidak bersih diri dan bersih lingkungan, yang menyebabkan penyandangnya tidak mungkin diterima sebagai PNS dan anggota ABRI.

Setiap orang punya zamannya, setiap zaman punya orangnya, begitulah pepatah lama mengatakan—tak terkecuali untuk Soeharto. Masa jayanya habis di tahun 1998, habis pula masa keemasan ABRI—yang berganti nama menjadi TNI, kembali pada nama aslinya dulu. Ditsospol kini berganti nama menjadi Kesbang Linmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat). Tak ada lagi wewenang padanya untuk mencap OT pada diri seseorang. Apabila dulu anak PKI dan DI selalu gemetar dan mengeluarkan keringat dingin jika berurusan dengannya, sekarang instansi itu malahan diledek terang-terangan oleh orang semacam dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, yang menulis buku: Aku Bangga Jadi Anak PKI, dengan kata pengantar dari Abdurrahman Wahid.

Derap langkah pasukan TNI sebagaimana yang pagi tadi saya lihat melalui layar kaca TVRI masih gagah perkasa seperti dulu, tetapi peranannya sungguh jauh berbeda dengan masa sebelum reformasi. Tahun-tahun awal setelah 1998 tentulah merupakan masa-masa sulit bagi TNI. Ia seolah harus menerima karma dari kedekatannya tanpa reserve pada Jenderal Besar Soeharto. Masih lekat dalam ingatan saya, melalui tayangan televisi, saat anggota TNI berpakaian loreng yang mobil dinasnya tengah mogok di Jalan Salemba, lari terbirit-birit dikejar massa. Mobilnya lalu digulingkan. TNI, yang dulu ditakuti bak macan, kini bukan lagi macan yang mengejar rusa, justru rusa yang dengan garangnya mengejar sang macan.

Fraksi TNI/Polri di DPR telah dihapus. Peranan sosial-politik TNI benar-benar dilucuti. Ia kini harus kembali sepenuhnya ke barak, mengurusi pertahanan dan keamanan negara tok. Bisnisnya ikut diharamkan. Peran teritorialnya digugat keras meski sekarang agak mereda. Saat terjadi peristiwa Semanggi I, masih terbaca jelas coretan di jalanan Ibu Kota: Bubarkan Kodam, Kodim, dan Koramil. Berita-beritanya tak lagi ditempatkan di halaman utama surat kabar. Paling bagus, ditaruh di halaman 2, itu pun dalam format kecil saja.

Ketika para panglima di lingkungan TNI pelan-pelan tersingkir dari perhatian publik pasca 1998, tiba-tiba masyarakat dikejutkan oleh munculnya panglima baru, Panglima Laskar Jihad, pimpinan Ja’far Umar Thalib. “Jenderal” Thalib memimpin satu “divisi” ke Ambon, untuk membantu kekuatan pasukan putih di sana dari serangan pasukan merah. Ada pula panglima lain, sebagaimana saya baca di situs Voice of Al Islam (VOA Islam). Panglima Besar Laskar Pembela Islam Ustadz Maman Suryadi Abdurrahman menginstruksikan seluruh Laskar Pembela Islam se-Jabodetabek dan Jawa Barat, wajib turun dalam aksi Apel Siaga Umat Islam Indonesia Tanpa Liberal di Bunderan HI,  Jumat 9 Maret yang lalu.

Konvoi pasukan TNI telah lama hilang di jalanan. Sekarang kita justru menyaksikan konvoi dan posko-posko laskar berdasarkan etnik kedaerahan. Ada petugas sipil berambut cepak yang menumpang kendaraan mirip ranpur (kendaraan tempur); satuan-satuan keamanan swasta yang mengawal pengambilan dan pengantaran uang dari bank. Penjualan senjata dan penyediaan jasa detektif ala Sherlock Holmes kini juga kian marak.

Penghapusan jatah kursi TNI/Polri di DPR, sebenarnya harus disertai dengan pengembalian hak memilih pada mereka, sebagaimana dalam Pemilu 1955. Bagaimana jika mereka lalu ditarik-tarik oleh parpol untuk membela kepentingannya? Bagaimana jika mereka tak lagi netral sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara? Pertanyaan inilah yang hendak dijawab oleh kebijakan Jalan Tengah dari Nasution dulu. Namun, sepanjang pengamatan saya, para pegiat HAM dan politisi sekarang banyak yang keberatan bila anggota TNI/Polri diberikan kembali hak memilihnya. Suatu sikap yang tak konsekuen dari kalangan sipil. Kalau saya jadi pimpinan TNI, akan saya sampaikan begini kepada masyarakat: Pilih mana, kami diberi jatah kursi seperti dulu dan kami netral; atau, kami tak punya jatah kursi seperti sekarang dan kami nanti bisa terseret-seret pada parpol yang berkuasa? Tak ada pernyataan TNI seperti itu. Artinya, TNI sungguh telah bersikap baik dalam hal ini. Tak diberi kursi gratis lagi di DPR, tetapi tak jua menuntut diberi hak memilih.

Reformasi TNI acap dicibir oleh pegiat HAM dan politisi sipil sebagai langkah perbaikan yang setengah hati. Janganlah begitu! Janganlah terlalu menyudut-nyudutkan TNI! Bagaimanapun TNI adalah aset nasional yang telah berjasa besar terhadap keutuhan NKRI. Oknum-oknum TNI yang melanggar hukum, harus dihukum; tetapi bukan menghukum lembaganya. Akhirnya, pada tanggal 5 Oktober 2012 yang berbahagia ini, saya ingin turut mengucapkan kepada para tamtama, bintara, dan perwira, “Dirgahayu TNI!”

Tags: poleksosbud

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

[Pileg] Pertarungan antar “Kontraktor …

Syukri Muhammad Syu... | | 23 April 2014 | 22:57

Pengalaman Jadi Pengamen Pada 1968 – 2013 …

Mas Ukik | | 23 April 2014 | 21:14

Ini yang Penting Diperjelas sebelum Menikah …

Ellen Maringka | | 23 April 2014 | 13:06

Bumiku Sayang, Bumiku Malang …

Puri Areta | | 23 April 2014 | 16:46

Kompasiana Menjadi Sorotan Pers Dunia …

Nurul | | 22 April 2014 | 19:06


TRENDING ARTICLES

Hotma Paris Hutapea dan Lydia Freyani …

Zal Adri | 17 jam lalu

Jokowi, Prabowo, dan Kurusetra Internet …

Yusran Darmawan | 19 jam lalu

Wuih.. Pedofilia Internasional Ternyata …

Ethan Hunt | 20 jam lalu

Bukan Hanya BCA yang Menggelapkan Pajak …

Pakde Kartono | 21 jam lalu

Kasus Hadi Poernomo, Siapa Penumpang …

Sutomo Paguci | 22 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: