Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Yakub Adi Krisanto

hanya seorang yang menjelajahi belantara intelektualitas, dan terjebak pada ekstase untuk selalu mendalami pengetahuan dan selengkapnya

G 30 S PKI (Gerakan 30 September Pemberantasan Korupsi Indonesia)

OPINI | 30 September 2012 | 23:48 Dibaca: 640   Komentar: 1   2

Berkaitan dengan mangkirnya jenderal polisi dari pemeriksaan KPK dan upaya mengurangi kewenangan KPK yang digalang DPR dalam melakukan revisi UU KPK telah melahirkan gerakan (awal) dukungan terhadap keberadaan KPK. Gerakan ini belum dapat ditebak apakah akan seperti cicak vs buaya beberapa waktu yang lalu, atau lebih besar lagi untuk menggalang dukungan tehadap KPK yang didelegitimasi oleh POLRI dan DPR? Namun pernyataan dukungan sudah digulirkan di jejaring sosial. Meski di media mainstream belum nampak, itu hanya masalah waktu saja. Yaitu ketika dukungan dari jejaring sosial menggelembung maka media mainstream tidak akan mampu menolak untuk tidak memberitakan.

Kicauan, pemuktahiran status di jejaring sosial dan rilis gambar bertuliskan ‘SAVE KPK, SAVE INDONESIA’ seolah menjadi gerakan yang disebut sebagai G 30 S PKI ini. KPK terancam keberadaannya, meski beberapa parpol kemudian menyatakan dukungan terhadap KPK, namun sebenarnya pernyataan dukungan tersebut menjadi ‘ralat’ bagi pernyataan sebelumnya yang mengungkapkan keinginan untuk mengurangi wewenang KPK bahkan bermaksud menghilangkan KPK. G 30 S PKI akan terus bergulir menjadi pembantaian arogansi kekuasaan yang tidak ingin dikontrol oleh hukum yang tidak terjajah perilaku korup. Guliran ini akan tergantung pada sikap atau respon kekuasaan terhadap ketidaksetujuan sikap yang sudah ditunjukkan oleh DPR atau petinggi POLRI yang kemudian mau diperiksa oleh KPK.

Kondisi kedepan akan menjadi lahan subur dan atau kering bagi G 30 S PKI. DPR yang berputar haluan denganmemperkuat kewenangan KPK misalnya dengan tetap mempertahankan kewenangan yang sudah ada dan mengatur adanya penyidik independen. Atau jenderal-jenderal POLRI yang legawa untuk datang dan hadir untuk diperiksa KPK tanpa dalih atau argumentasi yang oleh publik hanya sebatas retorika dari aktualisasi arogansi. Gerakan yang siap lahir pasca 30 September akan sangat tidak menguntungkan secara politik ditengah kemuakan publik terhada penyelenggaraan negara. Kesulitan ekonomi dan maraknya kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan menjadi penyubur akselarasi gerakan pemberantasan korupsi Indonesia.

Tags: polri dpr korupsi

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Main ke Jogja, Mari Mampir ke Youthphoria …

Widioke | | 01 November 2014 | 13:09

Sebagai Tersangka Kasus Pornografi, Akankah …

Gatot Swandito | | 01 November 2014 | 12:06

Serunya Workshop Hijab Mazaya di Trans …

Efii Fitriyyah | | 01 November 2014 | 18:00

DIY = Do It Yourself, Cara Membuat Teh …

Gitanyali Ratitia | | 01 November 2014 | 17:24

Inilah 5 Pemenang Voucher Belanja Buku di …

Kompasiana | | 01 November 2014 | 19:54


TRENDING ARTICLES

MA si Tukang Sate Ciptakan Rekor Muri …

Ervipi | 10 jam lalu

Jokowi Kelolosan Sudirman Said, Mafia Migas …

Ninoy N Karundeng | 11 jam lalu

Pramono Anung Sindir Koalisi Indonesia Hebat …

Kuki Maruki | 11 jam lalu

Keputusan MK Tentang MD3 Membuat DPR Hancur …

Madeteling | 12 jam lalu

Karena Jokowi, Fadli Zon …

Sahroha Lumbanraja | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

Inilah 5 Pemenang Voucher Belanja Buku di …

Kompasiana | 8 jam lalu

I Love My Job and I Love My Small Team …

Adolf Isaac Deda | 9 jam lalu

Pemimpin untuk Kepentingan Bersama dan atau …

Adrian Mamahit | 9 jam lalu

Nangkring “Tokoh Bicara”: Bupati …

Kompasiana | 9 jam lalu

Puisi untuk Pergantianmu …

Salimun Abenanza | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: