Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Yakub Adi Krisanto

hanya seorang yang menjelajahi belantara intelektualitas, dan terjebak pada ekstase untuk selalu mendalami pengetahuan dan selengkapnya

G 30 S PKI (Gerakan 30 September Pemberantasan Korupsi Indonesia)

OPINI | 30 September 2012 | 23:48 Dibaca: 639   Komentar: 1   2

Berkaitan dengan mangkirnya jenderal polisi dari pemeriksaan KPK dan upaya mengurangi kewenangan KPK yang digalang DPR dalam melakukan revisi UU KPK telah melahirkan gerakan (awal) dukungan terhadap keberadaan KPK. Gerakan ini belum dapat ditebak apakah akan seperti cicak vs buaya beberapa waktu yang lalu, atau lebih besar lagi untuk menggalang dukungan tehadap KPK yang didelegitimasi oleh POLRI dan DPR? Namun pernyataan dukungan sudah digulirkan di jejaring sosial. Meski di media mainstream belum nampak, itu hanya masalah waktu saja. Yaitu ketika dukungan dari jejaring sosial menggelembung maka media mainstream tidak akan mampu menolak untuk tidak memberitakan.

Kicauan, pemuktahiran status di jejaring sosial dan rilis gambar bertuliskan ‘SAVE KPK, SAVE INDONESIA’ seolah menjadi gerakan yang disebut sebagai G 30 S PKI ini. KPK terancam keberadaannya, meski beberapa parpol kemudian menyatakan dukungan terhadap KPK, namun sebenarnya pernyataan dukungan tersebut menjadi ‘ralat’ bagi pernyataan sebelumnya yang mengungkapkan keinginan untuk mengurangi wewenang KPK bahkan bermaksud menghilangkan KPK. G 30 S PKI akan terus bergulir menjadi pembantaian arogansi kekuasaan yang tidak ingin dikontrol oleh hukum yang tidak terjajah perilaku korup. Guliran ini akan tergantung pada sikap atau respon kekuasaan terhadap ketidaksetujuan sikap yang sudah ditunjukkan oleh DPR atau petinggi POLRI yang kemudian mau diperiksa oleh KPK.

Kondisi kedepan akan menjadi lahan subur dan atau kering bagi G 30 S PKI. DPR yang berputar haluan denganmemperkuat kewenangan KPK misalnya dengan tetap mempertahankan kewenangan yang sudah ada dan mengatur adanya penyidik independen. Atau jenderal-jenderal POLRI yang legawa untuk datang dan hadir untuk diperiksa KPK tanpa dalih atau argumentasi yang oleh publik hanya sebatas retorika dari aktualisasi arogansi. Gerakan yang siap lahir pasca 30 September akan sangat tidak menguntungkan secara politik ditengah kemuakan publik terhada penyelenggaraan negara. Kesulitan ekonomi dan maraknya kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan menjadi penyubur akselarasi gerakan pemberantasan korupsi Indonesia.

Tags: polri dpr korupsi

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Sense of Meteorology: Kemampuan Meramalkan …

Nyayu Fatimah Zahro... | | 18 September 2014 | 18:29

Tidak Ada Porter di Australia …

Roselina Tjiptadina... | | 18 September 2014 | 10:45

Perjuangannya Dilaporkan ke Polisi …

Anindita Adhiwijaya... | | 18 September 2014 | 16:41

Larangan Mobil Berpelat Jakarta (B) ke Bogor …

Hanna Chandra | | 18 September 2014 | 16:23

Lomba Menulis Kisah Cinta dan Pernikahan …

Fiksiana Community | | 18 September 2014 | 13:49


TRENDING ARTICLES

TKI “Pejantan” itu Jadi Korban Nafsu …

Adjat R. Sudradjat | 9 jam lalu

Penumpang Mengusir Petinggi PPP Dari Pesawat …

Jonatan Sara | 10 jam lalu

Modus Baru Curanmor. Waspadalah! …

Andi Firmansyah | 11 jam lalu

Bogor dan Bandung Bermasalah, Jakarta …

Felix | 11 jam lalu

Kejahatan di Jalan Raya, Picu Trauma …

Muhammad | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

LPG untuk Masyarakat, Tak ada Jalan Mundur …

Tri Hatmoko | 8 jam lalu

Ditinggal Shalat, Balita pun Menghilang …

Adjat R. Sudradjat | 8 jam lalu

Membumikan Tasawuf di Tengah Umat …

Fadh Ahmad Arifan | 8 jam lalu

‘Papa Pulang, Mama Basah’ …

Muhammad Fikrillah | 8 jam lalu

Kekacauan Sistematika Perundangan Bidang …

Suprijanto Rijadi | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: