Back to Kompasiana
Artikel

Politik

Uce Prasetyo

Tertarik diskusi untuk pembelajaran hidup dan saling memberi manfaat.

Yth Prof Yusril, Kenapa Perlu Pakai Bohong dalam Berargumentasi di TV?

OPINI | 09 September 2012 | 18:24 Dibaca: 2754   Komentar: 14   5

Bapak adalah seorang tokoh dan mantan pejabat.

Bapak adalah seorang profesor.

Bapak adalah intelek dan ahli hukum tata negara yang banyak memenangkan perkera.

Bapak adalah tokoh politik yang punya pendukung .

dan banyak prestasi bapak lainya.

Semua orang tahu itu dan saya pribadi tidak menyangsikan hal itu, tapi dengan segala hal itu, apakah sepadan untuk berbicara didepan publik, dengan meremehkan orang lain dan meninggikan diri sehingga terkesan kalimatnya penuh “Kesombongan”.

Bukankah semua makhluk itu tidak berhak untuk memakai baju “Kesombongan” dan bukankah baju “Kesombongan” hanya pantas di kenakan oleh TUHAN yang memang tiada apapun yang bisa menandinginNYA.

Pengalaman pribadi saya, sedikit saja baju Kesombongan di pakai manusia, maka kegagalan, kekalahan dan kejatuhan lah yang terjadi pada akhir ceritanya.

Saya adalah rakyat jelata, dari segala aspek tidak dan sangat jauh dari pantas untuk berdebat dengan bapak Prof Yusril, namun saya yakin atas substansi yang saya perdebatkan dan nilai-nilai yang saya agungkan. Karena itu mohon berkenan menanggapi pernyataan saya di bawah ini.

Terkait dengan tuntutan bapak dalam hal GRASI ini, keyakinan dalam diri saya bahwa argumentasi atau akhir keputusan dari Pengadilan. Bapak Prof Yusril akan mengalami kekecewaan.

Saya yakin seyakin yakinnya tentang hal itu, andai judi  dibolehkan agama dan nilai spiritualku. Karena keyakinaku itu, saya berani menantang bertaruh dengan siapapun, saya pertaruhkan 1 bulan pendapatan saya. Tidak banyak bagi tokoh selevel pak Yusril, tapi saya yakin cukup banyak bagi masyarakat Indonesia umumnya.

Tapi karena judi dan kesombongan itu tidak baik dan tidak di bolehkan nilai spiritual agamaku, maka tentu saya tidak akan bertaruh, atau melakukan judi dengan taruhan sekecil apapun.

Dengan segala hormat Prof Yusril, saya katakan bahwa sebagian pernyataan bapak adalah BOHONG YANG NYATA.

Ini pernyataan Bapak Prof Yusril mantan menkumham di TV One tgl 29 Mei 2012: “…. tapi betul bahwa sekarang, kita tidak punya kepala negara, yang ada itu adalah presiden, jadi inilah konsekuensi dari amandemen UUD 1945 dan pada pada waktu saya menyusun UU Grasi no 22 tahun 2002, itu tidak ada bicara tentang kepala negara, tidak bicara tentang prerogatif, prerogatif baru dimunculkan dalam penjelasan UU no 5 tahun 2010 pada waktu menteri hukumnya adalah Patrialis akbar….”

Sedangkan ini adalah penjelasan UU Grasi no 22 tahun 2002 yang diakui disusun oleh Prof Yusril saat menjabat sebagai menkumham jaman presidennya ibu Megawati sebagai berikut :

“Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.”

Dengan terang-terang pada penjelasan UU no 22 tahun 2002 tercantum bahwa grasi adalah hak prerogratif Presiden dan karena itu saya dengan lantang berani berkata bahwa pernyataan bapak Prof. Yusril tersebut pada acara TV One adalah BOHONG YANG NYATA.

MyMind, Sangatta 31 Mei 2012 by Uce Prasetyo

Terkait dengan tulisan sbb :

Menkumham & Setneg di nilai memble karena sering di kalahkan Pak Yusril di pengadilan, Andai Pak Yusril yang jadi setneg / menkumhamnya sekarang, apakah Pemerintah akan menang??Sekitar tahun 2006, Pak Hatta Rajasa jadi menhub, terjadi beberapa kali kecelakaan kereta api yang merenggut puluhan nyawa. Saat itu jadi trend gosip dan pembicaraan di masyarakat.Untuk mencairkan pembicaraan saya sering berseloroh sebagai berikut:

“Kalau masalah keselamatan transportasi pulau Kalimantan lah jagonya, di Pulau Jawa & Sumatra tidak ada apa-apanya”, ujarku.

“Masa sih mas, apa buktinya?”, sanggah seorang teman, engginering jebolan kampus negeri ternama yang berkiprah dalam dunia SAFETY.

“Buktinya berapa kali kecelakaan kereta api di pulau jawa & sumatra akibatnya berapa puluh nyawa melayang sia-sia, coba tengok di Kalimantan, tak satupun pernah terdengar terjadi kecelakaan kereta api di pulau Kalimantan, iya kan”, jawabku dengan nada penuh semangat, meyakinkan banget, bak karyawan di tanggal tua yang lagi bokek saat mencari pinjaman.
“…Ya iyalah….di Kalimantan…tak ada kereta apinya”, jawab teman-teman kompak.

Candaan itu, walau tidak sama persis khasusnya identik dengan topik terkait trend atau opini masyarakat terkini bahwa jajaran Menkumham & Setneg kabinet Pak SBY sekarang memble, tentu opini tersebut meningkatkan pamor Pak Yusril, bahkan di media online ada yang menjulukinya “PENDEKAR KONSTITUSI atau PANGERAN KONSTITUSI”. Karena opini itu juga otomatis berbanding terbalik terhadap citra dan kapasitas Pak SBY plus kabinetnya, pamornya bak meteor jatuh dari langit dimalam hari, turun, terjun bebas.

Aku, tidak mau mengiyakan atau membantah opini masyarakat itu, tanpa mencari, melihat dan mempelajari data terkait opini itu terlebih dulu. Apalagi bila kesimpulan yang akan jadi keyakinanku terhadap suatu persoalan akan di sampaikan ke ranah publik.

Tertantang dan menyadari dasar pikiran itu, sejak kemarin malam dan hari ini, saya mengumpulkan data berbagai sumber, dari situs Mahkamah Konstitusi, Menkumham, wikpedia, biografi tokoh, struktur kabinet Gusdur sd Pak SBY, blog, koran, dll. Kegiatan ini menyita waktu umurku sekitar 15 jam, termasuk mengetik tulisan ini.

Data yang ku kumpulkan adalah:

Pertama, Mahkamah Konstitusi mulai aktive memutuskan khasus pada tahun 2004, disaat akhir pemerintahan Bu Mega dan awal bagi Pak SBY.

Kedua, Pak Yusril pernah jadi Menkumham periode 26 Agustus 2000-7 Februari 2001 di zaman Gus Dur , Periode Agustus 9 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004 dimana Bu Mega Presidenya dan terakhir menjadi Mensesneg Kabinet Indonesia Bersatu Pertama (20 Oktober 2004-2007) saat presidenya Pak SBY.

Ketiga, dengan menjadi Menkum / Mensesneg dulu Pak Yusril menjadi tangan kanan presiden untuk tugas membuat, mensingkronkan peraturan perundangan termasuk menghadapi atas nama pemerintah bila ada UU yang di gugat di MK, ya seperti posisi Pak Amir Syamsudin (menkumham sekarang) atau posisi Pak Sudi Silalahi (Mensesneg sekarang).

Kempat, Pak Yusril sebagai Menkum dicopot dari jabatanya oleh Gusdur karena mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur, dan sebagai Mensesneg dicopot oleh Pak SBY, issuenya adanya desakan publik karena Pak Yusril bersama menkumham Hamid Awaludin terkait skandal pencairan dana 100 Milyar milik Tommy Soeharto di BANK Paribas eropa , sehingga dana yang diblokir oleh pemerintah RI itu jadi cair*, pak Yusril resminya berhenti jadi menteri tgl 8 Mei 2007.

Kelima, UU yang prosesnya dibuat oleh Pak Yusril saat jadi Menkum / Mensesneg dan di gugat lalu “kalah sebagian atau keseluruhan” di MAHKAMAH KONSTITUSI adalah 18 UU**. Dari 18 UU tersebut 17 dibuat oleh Pak Yuzril dimasa pemerintahan Bu MEGA dan tentu Bu Mega lah yang menandatanganinya, hanya 1 saja UU yang dikalahkan MK yang pembuatanya di saat Presiden SBY.

Keenam, Saat 18 UU tersebut diputuskan “kalah sebagian atau seluruhnya” oleh MK adalah di masa Pak SBY presidenya, secara teknisnya Pak Yuzril yang menghadapi di MK, dapat diartikan Pak YUSRIL pernah kalah 18 kali di MK saat menjabat. Bahkan yang dikalahkan MK tersebut terkait UU PEMDA 2x kalah, UU Susduk DPR, UU Rekonsiliasi khasus Timtim, UU KY, UU anggaran pendidikan dan UU tentang Teroroisme terkait pelanggaran azas “ Retroactive”, perundangan itu masih terkait dengan ranah beliau sebagai Profesor Hukum Tata Negara.

Ketujuh, satu contoh khasus UU no 16/2003 ttg terorisme pasal yang dituntut, dicabut secara keseluruhan oleh MK, karena melanggar azas “retroactive” atau bahasa latinya azas “Nulla Poena, Nullum Delictum Sine Lege Praevia” arti bebasnya bahwa “Sebuah perbuatan tidak bisa dipidana sebelum ada aturan yang mengaturnya”.

Contoh penerapan azas ini yaitu zaman dahulu dibanyak negara ganja / candu itu belum dilarang sehingga rakyat bisa memakai bebas seperti rokok, lalu oleh negara dibuatlah peraturan bahwa ganca / candu dilarang dipergunakan, bagi yang melanggar akan dipenjara, maka pengguna ganja sebelum adanya peraturan larangan tidak bisa dipenjara. Contoh pelanggaran terhadap azas ini adalah sekarang merokok tembakau masih diperbolehkan oleh Negara, lalu misal pada bulan Juni 2012 ini Pemerintah membuat UU yang melarang rokok tembakau, bagi yang melanggar bisa dipenjara, dan UU ini diberlakukan 2 tahun mundur kebelakang yaitu berlaku sejak Juni 2010, maka siapapun yang merokok tembakau antara Juni 2010 sampai sekarang bisa dipenjara semua, aneh bukan???.  Kasus pelanggaran azas retroaktive dengan diterbitkanya UU no 16/2003 yang mana UU itu dibuat Prof. Dr. Yusril saat jadi menkumham zaman Bu Mega sejenis ilustrasi tadi, padahal azas ini tercantum pada pasal 1 KUHPIDANA, sehingga UU ini di cabut keseluruhan oleh MK .

Kedelapan, detail data dan hal teknis 18 UU kekalahan Prof Yusril di MK tersebut saya cantumkan dibawah.

Saya pribadi menaruh hormat pada Prof Yusril saat menang terkait khasus jabatan jaksa Agung dan kasus sisminbakumnya, namun ketika beliau mulai membabi buta (dalam pandangan saya) membela para koruptor terkait moratorium remisi, dan begitu“melecehkan” perjuangan wamenkumham Pak Denny dan terakhir polemik terkait grasi Corby, saya mulai berubah pemikiran terhadap motivasi dan apa yg dilakukan Prof. Yusril, dan hati saya lebih yakin, saat melihat mimik muka Prof. Yusril saat Pak Denny berbicara live di TV.

Dengan data tersebut diatas, saya menyimpulkan bahwa kekalahan pemerintah (Presiden) banyak terjadi karena konsekuensi logis adanya MK yang berhak membatalkan / mencabut UU bila dianggapnya bertentangan dengan UUD 45, sedangkan UU dibuat oleh Presiden (teknisnya oleh menteri) bersama DPR, dan tentu keputusan presiden harus didasarkan dari UU terlepas nanti UUnya dicabut atau tidak oleh MK.

Sepanjang pembuat UU dan yang menguji UU adalah orang atau institusi berbeda, maka potensi kekalahan pemerintah itu hal yang mungkin dan biasa, kekalahan itupun sering terjadi saat Prof. Yusril yang membuat UU dan yang menghadapi tuntutanya di MK.

Sebagai konsekuensi kekalahan pemerintah bisa jadi Presiden harus merubah keputusannya bila dasar substansinya nya adalah UU yang telah dicabut oleh MK. Bahwa betul Prof Yusril adalah orang yang hebat dalam hukum tata negara, tak perlu diragukan dan tentu secara keilmuan bisa jadi lebih hebat dari Mensesneg Pak Sudi karena backgroudnya militer ataupun Pak Amir Syamsudin karena bidang hukumnya bukan spesifikasi hukum tatanegara, atau dengan Dr Denny karena jam terbangnya berbeda jauh.

Saya hanya merangkum dan menyajikan data, “pandangan” tentang Prof. Yusril selanjutnya terserah masing-masing pembaca!!!

MYMIND, Sangatta 8 Juni 2012 by Uce Prasetyo untuk keseimbangan informasi

**http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Persidangan.SinopsisPutusan&id=1&aw=1&ak=11&kat=1
*
http://kadarsah.blogspot.com/2007_05_13_archive.html

Daftar UU yang diprosesnya dibuat Prof Yusril, kalah sebagian atau keseluruhan di MK:

1. Rabu, 15 Desember 2004: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Selasa, 21 Desember 2004, Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.
Mahkamah Konstitusimengabulkan permohonan para Pemohon dalam
pengujian materiil untuk sebagian, yakni Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”, dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Rabu, 28 Juli 2004, Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, yakni Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat “… atau terjadi sanggahan”, Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat “… KPI bersama…” UU Penyiaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Selasa, 24 Februari 2004, Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai larangan menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi mereka yang ”bekas anggota PKI..”.

Mahkamah menyatakan Oleh karena itu, cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Pasal 60 huruf g UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

5. Kamis, 28 Oktober 2004 , Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Hakim Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon, degan menyatakan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “…. bukan atas pengaduan pengusaha …”, Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “.… kecuali Pasal 158 ayat (1), …”, Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “…. Pasal 158 ayat (1)…”, Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “…. Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)…” UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Jumat, 23 Juli 2004, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Tanggal Putusan : Senin, 13 Desember 2004
Perihal : Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan isi rumusan Pasal 28C ayat (1) ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) ayat (3) Perubahan ke-2 UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan.
8. Tanggal Putusan : Senin 14 Februari 2005
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung)
terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Amar Putusan : Mahkamah berkesimpulan bahwa ketidakcermatan dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yang tidak mengubah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dimaksud, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, sehingga setelah berlakunya Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka keberadaan dan keberlakuan Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dikabulkan. Dengan pertimbangan tersebut, dalam amar Putusannya Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan emnyatakan Pasal 36 UU Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
9. Tanggal Putusan : Senin, 21 Maret 2005
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Amar Putusan : Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Dengan demikian maka Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat
“… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang
anak kalimat “… kepada DPRD”; Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat “… oleh
DPRD” UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Sedangkan, untuk permohonan lainnya, Mahkamah memutuskan untuk
menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya.
10. Tanggal Putusan : Selasa, 17 Mei 2005.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945..
Amar Putusan :
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan para
Pemohon dikabulkan untuk sebagian, yakni Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya
dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan dan PKPU
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sehingga Pasal 224 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU seharusnya berbunyi “Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), berlaku
mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)”.

11. Tanggal Putusan : Senin, 21 Maret 2005.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Pokok Perkara : Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945 menyangkut hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
Amar Putusan : Dengan demikian Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon a quo cukup beralasan, sehingga permohonan para Pemohon harus dikabulkan, yakni dengan
menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945
dan menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
12. Tanggal Putusan : Rabu, 31 Agustus 2005.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Amar Putusan :
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon
dikabulkan untuk sebagian, yakni Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 5 ayat
(4) UU SJSN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak untuk selebihnya.

13. Tanggal Putusan : Rabu, 19 Oktober 2005.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Amar Putusan :
Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, yakni pada Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah juga menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya, yakni Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas.
14. Tanggal Putusan : Selasa, 28 Maret 2006.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 020/ PUU-III/2005, tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Menyatakan permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 019/PUU-III/2005, dikabulkan untuk sebagian.

15. Tanggal Putusan : Rabu, 23 Agustus 2006

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Amar Putusan :
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Mahkamah menyatakan permohonan
para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, yakni Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai
kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf
e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24
ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata ”dan/atau Mahkamah Konstitusi”, Pasal 25 ayat
(3) sepanjang mengenai kata-kata ”dan/atau Mahkamah Konstitusi”, Pasal 25 ayat (4)
sepanjang mengenai kata-kata ”dan/atau Mahkamah Konstitusi” UU KY dan Pasal 34 ayat
(3) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

16. Tanggal Putusan : Kamis, 7 Desember 2006
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Amar Putusan :
Mahkama Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon sehingga
UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

17. Tanggal Putusan : Selasa, 19 Desember 2006.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang- Undang Dasar 1945.

Amar Putusan :
Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagian sepanjang menyangkut substansi Pasal 53 UU KPK dan menolak permohonan selebihnya. Oleh karena itu,
Mahkamah menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan.

18. Tanggal Putusan : Selasa, 1 Mei 2006

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 terhadap
Undang-Undang Dasar 1945.
Pokok Perkara : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 11,8% (sebelas koma delapan persen) sebagai batas tertinggi bertentangan dengan Pasal
31 ayat (4) UUD 1945 menyangkut prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Amar Putusan : Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya, yakni dengan menyatakan UU APBN TA 2007 sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 11,8% (sebelas koma delapan persen) sebagai batas tertinggi, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tulisan di atas bersumber dari apa yang saya tulis di Facebook saya, saya tulis pada saat topik tsb lagi trend.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Laporan dari Kupang, Sambutan Sederhana …

Opa Jappy | | 20 December 2014 | 16:29

Pendekar Tongkat Emas, Karya Anak Bangsa …

Murda Sulistya | | 20 December 2014 | 15:53

5 Alasan Berhenti Menggunakan Styrofoam, …

Gede Surya Marteda | | 20 December 2014 | 12:17

Be a Role Model : Do it Now and Start From …

Fifin Nurdiyana | | 20 December 2014 | 14:14

Blog Competition Coca-Cola Sampai Akhir …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Konyol, @estiningsihdwi Bantah Sanggahannya …

Gatot Swandito | 9 jam lalu

Jangan Nodai Sukacita Natal Kami dengan …

Sahroha Lumbanraja | 11 jam lalu

Presiden Jokowi-Wapres JK Atasi Korban …

Musni Umar | 12 jam lalu

Dihina “Kampret”, Pilot Garuda …

Felix | 13 jam lalu

Salahkah Menteri Rini Menjual Gedung BUMN? …

Daniel Setiawan | 13 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: